KAMI sebagai Creative Minority Menuntut Perubahan Disruptif alias Radikal: Mungkinkah Terpenuhi?

KAMI sebagai Creative Minority Menuntut Perubahan Disruptif alias Radikal: Mungkinkah Terpenuhi?

Agustus 19, 2020   ANALISIS, hukum, SUTEKI,

Beberapa hari terakhir kabar tentang keinginan para tokoh nasional Indonesia untuk menggugat sekaligus melakukan perubahan mendasar atas krisis yang tengah terjadi di masa pandemi ini. Adalah KAMI (Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia) adalah salah satu gerakan baru yang bertujuan demikian itu. 

Menurut Din Syamsudin, salah satu inisiator KAMI, KAMI adalah gerakan moral seluruh rakyat Indonesia untuk menegakkan kebenaran dan keadilan sosial. Sebagai gerakan moral, mengandung arti kita bergerak berdasarkan nilai-nilai moral dan keberanan yang kita yakini, berdasarkan keadilan dan menegakkan kejujuran, menegakkan kemaslahatan itu namanya nilai-nilai moral. 

Sebagaimana diberitakan oleh kompas.com. 18/8/2020, Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin beserta tokoh lainnya mendeklarasikan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) di Tugu Proklamasi, Jakarta Pusat, Selasa (18/8/2020). Di samping mendeklarasikan diri, KAMI juga mengajukan 8 tuntutan mendasar untuk solusi berbagai carut marut di berbagai bidang di negeri Indonesia.

Berikut delapan tuntutan lengkap KAMI:

1. Mendesak penyelenggara negara, khususnya Pemerintah, DPR, DPD, dan MPR untuk menegakkan penyelenggaraan dan pengelolaan negara sesuai dengan (tidak menyimpang dari) jiwa, semangat dan nilai Pembukaan Undang Undang Dasar 1945 yang di dalamnya terdapat Pancasila yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945 dan diberlakukan kembali melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959.

2. Menuntut Pemerintah agar bersungguh-sungguh menanggulangi pandemi Covid-19, untuk menyelamatkan rakyat Indonesia dengan tidak membiarkan rakyat menyelamatkan diri sendiri, sehingga menimbulkan banyak korban, dengan mengalokasikan anggaran yang memadai, termasuk untuk membantu langsung rakyat miskin yang terdampak secara ekonomi.

3. Menuntut Pemerintah bertanggung jawab mengatasi resesi ekonomi untuk menyelamatkan rakyat miskin, petani dan nelayan, guru/dosen, tenaga kerja bangsa sendiri, pelaku UMKM dan koperasi, serta pedagang sektor informal, daripada membela kepentingan pengusaha besar dan asing.

4. Menuntut penyelenggara negara, khususnya Pemerintah dan DPR, untuk memperbaiki praktik pembentukan hukum yang menyimpang dari Pancasila dan UUD 1945. Kepada pemerintah dituntut untuk menghentikan penegakan hukum yang karut marut dan diskriminatif, memberantas mafia hukum, menghentikan kriminalisasi lawan-lawan politik, menangkap dan menghukum berat para penjarah kekayaan negara.

5. Menuntut penyelenggara negara untuk menghentikan sistem dan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) serta sistem dan praktek oligarkhi, kleptokrasi, politik dinasti, dan penyelewengan/penyalahgunaan kekuasaan.

6. Menuntut penyelenggara negara, khususnya Pemerintah, DPR, DPD dan MPR untuk tidak memberi peluang bangkitnya komunisme, ideologi anti Pancasila lainnya, dan separatisme serta menghentikan stigmatisasi kelompok keagamaan dengan isu intoleransi, radikalisme, dan ekstrimisme serta upaya memecah belah masyarakat. Begitu pula mendesak Pemerintah agar menegakkan kebijakan ekonomi dan politik luar negeri bebas aktif, dengan tidak condong bertekuk lutut kepada negara tertentu.

7. Menuntut Pemerintah untuk mengusut secara sungguh-sungguh dan tuntas, terhadap pihak yang berupaya melalui jalur konstitusi, mengubah Dasar Negara Pancasila, sebagai upaya nyata untuk meruntuhkan NKRI hasil Proklamasi 17 Agustus 1945, agar tidak terulang upaya sejenis di masa yang akan datang.

8. Menuntut Presiden untuk bertanggung jawab sesuai sumpah dan janji jabatannya serta mendesak lembaga-lembaga negara (MPR, DPR, DPD dan MK) untuk melaksanakan fungsi dan kewenangan konstitusionalnya demi menyelamatkan rakyat, bangsa, dan negara Indonesia.

Menyimak tuntutan KAMI yang dapat dinilai sebagai tuntutan disruptif alias radikal, maka KAMI dapat dikelompokkan sebagai sebuah kelompok yang memiliki kepedulian tinggi terhadap carut matut negeri dengan tetap mengandalkan akal bukan okol. Dalam perspektif Toynbee, maka kelompok ini dapat disebut sebagai creative minority.

Creative Minority merupakan sebuah konsep yang seharusnya akrab bagi para baik itu mahasiswa, dosen, guru, pegawai, maupun alumni sekolah atau perguruan tinggi sebagai pihak yang berkompeten terhadap jatuh bangunnya peradaban suatu bangsa. Konsep ini pertama kali digagas oleh Arnold Joseph Toynbee, seorang sejarawan Inggris melalui buku yang bertitel A Study of History yang diterbitkan pada tahun 1934. Konsep ini sering kita dengar dalam rangka pelaksanaan pembangunan dan pembaharuan masyarakat dan negara Indonesia. Sebuah pertanyaan sederhana kemudian muncul, apa sebenarnya yang dimaksud dengan creative minority?

Terkait dengan pertanyaan apakah creative minority itu Arnold Toynbee menyatakan bahwa: 

"A society develops into a civilization when it is confronted with a challenge which it successfully meets in such a way as to lead it on to further challenges. The challenge may be a difficult climate, a new land, or a military confrontation (even being conquered). The challenge must not be so difficult as to be insurmountable or even so difficult that the society does not have sufficient human resources and energy to take on new challenges."

Selanjutnya Toynbee menyatakan bahwa: 

"the ideas and methods for meeting the challenges for a society come from a creative minority. The ideas and methods developed by the creative minority are copied by the majority. Thus there are two essential and separate steps in meeting a challenge: the generation of ideas and the imitation/adoption of those ideas by the majority. If either of those two processes ceases to function then the civilization breaks down".

Menurut Toynbee, kemampuan masyarakat untuk tetap bertahan itu dimotori oleh sekelompok kecil orang yang secara kreatif menggagas dan mengaplikasikan ide dan solusi-solusi baru untuk menghadapi tantangan yang ada. Ide dan solusi tersebut sangatlah tepat dan sesuai dalam menjawab tantangan yang ada, sehingga kemudian diadopsi oleh masyarakat secara keseluruhan. Sekelompok kecil orang inilah yang kemudian disebut Toynbee sebagai “The Creative Minority“.

Konsep Creative Minority ini kemudian dimaknai sebagai kelompok kaum pemimpin, yang merupakan golongan kecil, namun karena superioritas jiwa dan rohnya serta kekuatan dan keteguhan keyakinannya, sanggup menunjukkan jalan dan membimbing massa yang pasif, kehilangan arah dan mengalami kebingungan (Sutarno, 2011). 

The Creative Minority ini adalah orang-orang yang sungguh-sungguh memiliki idealisme, jiwa kepemimpinan sejati, kemampuan, kemauan dan keberanian, untuk melawan arus pendapat dan perilaku umum yang kacau dan kehilangan nilai-nilai serta norma-norma hukum dan etika yang luhur. Kita sebagai bangsa yang besar harus mempunyai visi untuk menjadi sebuah komunitas cendekiawan yang mampu menampilkan ciri creative minority di atas.

Ada satu hal yang sangat menarik dari konsep creative minority-nya Toynbee, yakni persoalan kedekatan hubungan antara agama dan jatuh bangun-nya peradaban manusia, sebagaimana konsep yang dikembangkan oleh Samuel Huntington. Secara lengkap, Toynbee menyatakan:

"The universal religion and its philosophy are usually borrowed from an alien civilization. The development of the new religion reflects an attempt by the people of the internal proletariat to escape the unbearable present by looking to the past, the future (utopias) and to other cultures for solutions. The religion eventually becomes the basis for the development of a new civilization. Religion amounts to a cultural glue which holds the civilization together. There is thus a close relationship between religions and civilizations".

Berdasar uraian di atas kita dapat menyimpulkan bahwa dibutuhkan creative minority untuk melakukan perubahan yang bersifat "disruption". Oleh karena jatuh bangunnya peradaban manusia sepanjang sejarah sangat ditentukan oleh "religion", maka kebangkitan peradaban ke depan tidak bisa dijalankan secara sekuler melainkan harus colored by religion. 

Sektor pendidikan, mulai dari pendidikan pra sekolah, dasar, menengah hingga pendidikan tinggi mempunyai peran strategis dalam menyongsong kebangkitan peradaban suatu bangsa. Maka sungguh aneh bila konsep pendidikan di negara ini hendak dijalankan secara sekuler yang hanya mengejar aspek skill, kompetensi, dan kompetisi dengan melupakan aspek religion.

Jadi, agar kebangkitan peradaban yang ditandai dengan adanya perubahan keadaan dari kelemahan dan kehinaan menjadi bangsa yang kuat dan disegani, maka creative minority tidak boleh diarahkan menjadi sekuler, melainkan generasi creative minority yang bila diterjemahkan secara konkret memiliki karakter sebagai berikut:

1. KOKOH AKIDAH (keyakinan agama dapat diandalkan, tidak ateis, tidak sekuler);

2. PECINTA ILMU PENGETAHUAN (sesuai bidangnya, IT, statistik, psikologi dll);

3. KUAT IBADAHNYA (visi karyanya adalah pengabdian kepada Tuhannya (Alloh));

4. ZUHUD (hidup dalam kesederhanan tetapi berkualitas).

Kita berharap, KAMI yang telah dideklarasikan dengan disertai 8 tuntutan disruptif dapat terbimbing dalam atmosfer keberadaban yang sejati, yakni sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945 yaitu peradaban religius (Religious Civilization) bukan peradaban sekuler (Secular Civilization) sehingga mampu membangunkan macan Asia yang tidur dan mampu membangkitkan kembali keterpurukan berbagai sektor kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Tuntutan KAMI akan dapat tecapai jika KAMI benar-benar memiliki karakter creative minority. Jika tidak, jangan berharap perubahan disruptif akan terjadi. Tabik.[]

Oleh: Prof. Dr. Suteki S. H. M. Hum.

Pakar Filsafat Pancasila dan Hukum-Masyarakat

Semarang, Rebo Paing: 19 Agustus 2020.

Coretan di Penghujung hari tahun 1441 H

Continue Reading

Jejak Khilafah di Nusantara: Film Pembuka Tabir Pengaburan dan Penguburan Sejarah Islam di Nusantara

Jejak Khilafah di Nusantara: Film Pembuka Tabir Pengaburan dan Penguburan Sejarah Islam di Nusantara

Agustus 18, 2020   ANALISIS, NUSANTARA,

Berangkat dari upaya mengembalikan sejarah Nusantara kembali kepada kittahnya, mengembalikan puing-puing yang hilang. Ditengah arus kriminalisasi terhadap ajaran Islam yaitu Khilafah. Sejarawan Nicko Pandawa membuat film dokumenter Jejak Khilafah di Nusantara. Yang disinyalir berbagai tokoh bahwa film ini akan mampu mengembalikan ingatan umat muslim Indonesia atas kejayaan nenek moyangnya.

Film yang dibuat untuk membuka tabir sejarah yang selama ini coba dikuburkan dan dikaburkan oleh musuh-musuh Islam. Dahulu Islam berjaya di bawah naungan khilafah selama kurang lebih 13 abad. Tak hanya itu, Islam mampu menguasai 2/3 dunia. Dan Nusantara merupakan bagian dari kekhilafahan tersebut. Sebuah fakta sejarah yang berusaha dikuburkan dan dikaburkan.

Pemutaran perdana film dokumener Jejak Khilafah di Nusantara dijadwalkan pada 1 Muharram 1442 H yang bertepatan dengan tanggal 20 Agustus 2020. Sekalipun menuai banyak hambatan, tapi gairah umat menyambut film dokumenter ini patut untuk mendapatkan apresiasi.

foto: Republika.co.id

Adanya Upaya Pengaburan dan Penguburan Sejarah atas Peran Khilafah di Nusantara

Menurut KBBI, makna sejarah adalah 

kejadian dan peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lampau. Sedangkan Taqiyuddin an Nabhani dalam kitab ad Daulah al Islamiyah mendefinisikan sejarah sebagai berikut:

التاريخ هو التفسير الواقعي للحياة

"Sejarah adalah tafsir terhadap realitas kehidupan (masa lalu)"

Berdasarkan makna diatas betul adanya ketika KH. Shiddiq al-Jawi menyatakan bahwa sejarah bukanlah hanya sekedar 'fakta' (masa lalu), tetapi juga memuat unsur 'tafsir' (interpretasi) terhadap fakta itu.

Fakta bersifat objektif yang artinya fakta tersebut diungkap apa adanya, tanpa pemberian judgement sebagai baik atau buruk, terpuji atau tercela. Sedangkan tafsir bersifat subjektif (relatif) dan tergantung pada perspektif atau kacamata yang digunakan oleh penafsir.

Sebagaimana sekarang, tafsir negatif inilah yang telah disematkan pada khilafah yang merupakan ajaran Islam. Padahal fakta sejarah mengungkap bahwa kesultanan-kesultanan Islam yang pernah jaya di Nusantara tidak lepas atau menginduk kepada kekhilafahan. Bukan sesuatu yang mustahil mengingat khilafah telah jaya selama hampir 13 abad lamanya dan menguasai 2/3 dunia dan Nusantara termasuk di dalamnya.

Berikut sekilas fakta sejarah Islam memasuki wilayah Nusantara yang memiliki keterkaitan dengan khilafah, Dr. Ahmad Sastra, M. M., Ketua Forum Doktor Muslim mengisahkannya sebagai berikut: (Tintasiyasi, 18/8/2020).

Islam masuk Nusantara (Indonesia) pada abad ke 7 Hijriyah, dengan berimannya orang perorang. Saat itu sudah ada jalur pelayaran yang ramai dan bersifat internasional melalui selat Malaka yang menghubungkan dinasti Tang di Cina, Sriwijaya di Asia Tenggara dan Bani Umayyah di Asia Barat sejak abad ke 7. (Ahmad Mansur Suryanegara, Api Sejarah. Musyrifah Sunanto, Sejarah Peradaban Islam Indonesia. Uka Tjandrasasmita, Kedatangan dan penyebaran Islam).

Meski ada literatur yang menyebutkan Islam masuk Asia Tenggara pada abad 9 atau  13, namun menurut R.K.H Abdullah bin Nuh,  TW Arnold, BH Burger dan Prajudi lebih kuat pada abad ke 7 melalui jalur perdagangan saudagar Arab. Namun berkembang menjadi institusi politik pada abad ke 9, dan abad ke 13 kekuatan politik Islam menjadi sangat kuat.  (Ahmad Mansur Suryanegara, Api Sejarah. TW Arnold, The Preaching of Islam. BH Burger dan Prajudi, Sejarah Ekonomi sosiologis Indonesia).

Bahkan Islam telah hadir di Nusantara jauh sebelum Indonesia lahir. Islam mampu mempengaruhi institusi politik yang ada saat itu. Hal ini nampak pada tahun 100 H (718 M). Raja Sriwijaya Jambi yang bernama Srindravarman mengirim surat kepada Khalifah Umar bin Abdul Aziz dari Khilafah Bani Umayah meminta dikirimkan dai yang mampu menjelaskan Islam. Ada jejak kuat antara khilafah dan nusantara yang tak mungkin dihapus. (Jejak Syariah dan Khilafah di Indonesia 2007 : 2). 

Isi surat Raja Sriwijaya: Dari Raja di Raja yang adalah keturunan seribu raja, yang cucunya juga cucu seribu raja, yang di dalam kandang binatangnya terdapat seribu gajah, yang di wilayahnya terdapat dua sungai yang mengairi pohon gaharu, bumbu-bumbu wewangian, pala dan kabur barus  yang semerbak wanginya hingga menjangkau jarak 12 mil, kepada raja Arab yang tidak menyekutukan tuhan-tuhan lain dengan Tuhan. Saya telah mengirimkan kepada anda hadiah, yang sebenarnya merupakan hadiah yang tak begitu banyak, namun sekedar tanda persahabatan. Saya ingin anda mengirimkan kepada saya seorang yang dapat mengajarkan Islam kepada saya dan menjelaskan kepada saya tentang hukum-hukumnya.

Dua tahun kemudian, yakni tahun 720 M, Raja Srindravarman, yang semula Hindu, masuk Islam. Sriwijaya Jambipun dikenal dengan nama Sribuza Islam. Sayang, pada tahun 730 M, Sriwijaya Jambi ditawan oleh Sriwijaya Palembang yang masih menganut Budha. (Ayzumardi Azra mengutip dari Ibnu Abi Rabbih, Jaringan Ulama, 2005 : 27-29).

Beberapa institusi politik Islam di Nusantara, diantaranya adalah:

Kesultanan Islam Peureulak, Sumatera, berdiri 1 Muharam 225 H/12 November 839 M. Kerajaan Islam Ternate Maluku, berdiri tahun 1440 M dengan Raja Muslim Bayang Ullah, menerapkan Islam setelah menjadi Kesultanan Ternate dipimpin oleh Sultan Zainal Abidin 1486 M.  Kerajaan Islam Tidore dan Bacan Maluku, banyak kepala suku Papua yang masuk Islam. Kesultanan Sambas, Pontianak, Banjar, Pasir, Bulungan, Tanjung Pura, Menpawah, Sintang dan Kutai. Samudra Pasai, Aceh Darussalam, Palembang. 

Institusi politik Islam lainnya yang berdiri di Nusantara adalah sebagai berikut:  

Kesultanan Demak dan dilanjutkan kesultanan Jipang, kesultanan Pajang, kesultanan Mataram di Jawa. Kesultanan Banten dan Cirebon didirikan oleh Sunan Gunung Jati. Di Sulawesi, Islam diterapkan dalam institusi kerajaan Gowa dan Tallo, Bone, Wajo, Soppeng, dan Luwu. Di Nusa tenggara, penerapan Islam dilaksanakan dalam institusi kesultanan Bima.

Bahkan ketika penjajah seperti Jepang, Inggris, Portugis, Belanda dan lainnya dengan membawa misi glory, gospel dan gold saat melakukan penjajahan di Nusantara, Islam menjadi kunci perjuangan melawan penjajah.

Umat Islam yang kemudian berdiri tegak terdepan melawan dan mengusir penjajah dari bumi pertiwi. Resolusi jihad yang diserukan oleh KH Hasyim Asy’ari adalah jejak perjuangan Islam yang tak mungkin bisa dihapus. 

Para ulama dan kyai serta pejuang-pejuang muslim bahkan muslimah turut andil dalam pergolakan melawan penjajah, khususnya penjajahan Belanda yang berlangsung lebih lama dibandingkan dengan penjajahan Portugis atau Inggris. Di berbagai daerah di nusantara terjadi perlawanan oleh para ulama dan santri. Seperti misalnya peperangan di Maluku, Makassar, Banjar, Minangkabau, Jawa dan Aceh, semuanya dipimpin oleh tokoh-tokoh Muslim setempat, baik ulama maupun bangsawan.

Namun, ada yang hilang dalam penulisan sejarah di negeri ini. Ada pengaburan dan penguburan sejarah di dalam penulisan sejarah Nusantara. “Ada persoalan besar di dalam sejarah kita, karena saya melihat ada dua hal kejahatan dalam penulisan sejarah. Pertama, ada pengaburan sejarah dan kedua, ada penguburan sejarah,” ungkap Ustadz Ismail Yusanto, dikutip dari Tintasiyasi (8/8/2020).

Salah satu contoh penguburan sejarah adalah resolusi jihad (22 Oktober 1945) yang mendorong kaum Muslimin berjihad melawan penjajah yang dikenal sebagai Hari Pahlawan 10 November tidak pernah ditulis secara resmi sebagai Hari Resolusi Jihad. Belakangan mengenai fakta ini, diperingati sebagai Hari Santri (22 Oktober).

Jihad yang selama ini menjadi pendorong para pahlawan melawan penjajah jarang disebut dalam khazanah perjuangan kemerdekaan. Dari fakta terindera bahwa ada upaya pengaburan dan penguburan sejarah Islam.

Bahkan, bila berdasarkan fakta sejarah, seharusnya yang pantas mendapat gelar Bapak Pendidikan adalah  KH. Ahmad Dahlan. Beliau mendirikan sekolah di Kauman, 11 tahun sebelum Ki Hajar Dewantara mendirikan Taman Siswa (1922). Disinilah yang menjadikan tampak jelas bahwa ada penguburan dan pengaburan sejarah.

Semua upaya pengaburan dan penguburan sejarah tersebut, seakan menjadi upaya menutupi bahwa bilamana sejarah ditulis dengan benar maka semuanya itu tampak Islam. 

Dalam film Jejak Khilafah di Nusantara inilah, fakta-fakta itu ingin dimunculkan dan dibongkar secara jelas dan terang. Umat ini butuh mengetahui sejarahnya dengan benar, agar dapat kembali mengambil ibroh dari sejarah masa lalu, Islam.

Dikutip dari tintasiyasi (7/8/2020), Nicko Pandawa Sejarawan dan timnya membuat Film berjudul Jejak Khilafah di Nusantara. Menurut Nicko, jejak-jejak yang tidak terlihat, dikaburkan seperti tertutup pasir. Melalui film ini akan disapu pasir itu, sehingga jejak-jejak itu bisa terlihat kembali.

Bahkan, menjelang pemutaran perdana film dokumenter Jejak Khilafah di Nusantara pada 20 Agustus 2020 mendatang, ajakan untuk menonton tayangan perdananya datang dari berbagai kalangan termasuk Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (Undip) Prof. Dr. Suteki, S.H., M.Hum. 

Menurutnya, sebagaimana dilansir dari tintasiyasi (16/8/2020), beliau mengajak seluruh warga masyarakat Indonesia tanpa kecuali, untuk turut menyaksikan film Jejak Khilafah di Nusantara agar melek sejarah dan menghargai jasa orang lain, apa pun latar belakang agama Anda.

Beliau menambahkan bahwa film ini layak ditonton karena dapat membuka mindset publik terhadap Islam yang sering digambarkan sadis dan intoleran. Bahkan menegaskan bahwa khilafah itu ajaran Islam sebagai rahmatan lil 'alamiin dan merupakan sistem pemerintahan untuk menerapkan syariat Islam secara kaffah.  Baginya, khilafah, satu kata yang sering dimaknai peyoratif oleh para pembenci penerapan hukum Allah. Mereka mencaci, mencibir dan merusak citra sebuah ajaran Islam nan agung.

foto: islami.co

Dampak Penguburan dan Pengaburan Jejak Khilafah di Nusantara

Tidak dipungkiri upaya penguburan dan pengaburan pada sejarah Islam itu ada. Mulanya peristiwa sejarah yang dianggap memberi pengaruh pada Islam mencoba untuk dikubur. Apabila peristiwa sejarah tersebut besar, faktanya mencoba dikaburkan.

Contohnya adalah fakta sejarah yang dikaburkan adalah peran khilafah Islamiyyah pada zamannya yang membantu Nusantara dalam melawan dan mengusir penjajah. Selain itu, peran jihad dalam menjadi bara yang selalu berkobar dalam melawan penjajah.

Hari ini, khilafah dan jihad ajaran Islam telah dimonsterisasi oleh musuh-musuh Islam. Sehingga umat Islam yang seharusnya mengenal dan mencintai khilafah dan jihad benci dan memusuhinya.

Dampak dari penguburan dan pengaburan sejarah adalah sebagai berikut,

Pertama, ketakutan pada Islam (islamofobia). Peran Islam dalam membawa bangsa ini bebas dari penjajahan secara fisik di Nusantara seolah belum terlihat jelas. Padahal, penjajah kafir dengan semboyan gold, glory, dan gospel telah menjadikan bangsa ini budak untuk memuaskan syahwat mereka dalam mengeruk kekayaan Nusantara pada zaman dulu.

Penjajahan yang dilakukan oleh negara penjajah tak berhenti hanya sampai pada penjajahan fisik saja. Mereka tahu, perkembangan umat Islam dengan ghiroh jihad yang tinggi tidak akan mampu mereka kalahkan dengan mudah.

Hingga pada akhirnya mereka ubah penjajahan dengan membelenggu suatu bangsa dengan sistem dan hukum yang mereka wariskan pada suatu bangsa. Itu pun yang terjadi pada negeri tercinta ini. Kemerdekaan yang dipenuhi oleh perjuangan para ulama dan umat Islam telah dikuburkan. Seolah kemerdekaan yang negeri ini raih karena kebaikan penjajah kepada negeri ini. 

Padahal, mereka masih membelenggu dengan sistem kapitalisme sekuler yang sampai sekarang masih menjadi nadi dalam pembuatan aturan di negeri ini.

Wajar, jika hukum-hukum berbau Islam mencoba untuk dikebiri bahkan diamputasi. Hal tersebut dilakukan supaya umat Islam semakin jauh dari Islam, bahkan memusuhi ajaran Islam.

Kedua, monsterisasi ajaran Islam. Korban monsterisasi ajaran Islam yang paling kentara adalah monsterisasi jihad dan khilafah. Jihad yaitu perang melawan dan menumpas kezaliman dianggap sesuatu yang menakutkan. Pelaku jihad diidentikkan dengan teroris. 

Sekalipun ada pula yang mendakwahkan Islam dengan menebar kekerasan dan teror, sehingga pelaku disebut sebagai teroris. Tapi, dalam ajaran Islam sendiri dakwah tidaklah dengan menebar teror dan kekerasan. Nabi Muhammad Saw mengajarkan untuk dakwah bil hikmah bukan menebar teror.

Sudah menjadi rahasia umum bahwa terorisme yang terjadi ini dilakukan oleh mereka yang tak memiliki pemahaman utuh tentang Islam. Selain itu, di balik propaganda terorisme ini ada peran kaum kafir dan munafik untuk menghantam Islam dengan stigma-stigma negatif yang mereka lontarkan.

Propaganda terorisme yang selama ini hanya dialamatkan pada Islam tidak membuahkan hasil yang siginifikan. Para kaum kafir penjajah pun, berusaha melemparkan bola panas kedua untuk menghantam ajaran Islam yaitu dengan propaganda radikalisme. Mulanya jihad dan khilafah dicap sebagai terorisme. Karena umat Islam semakin paham bahwa Islam tidak mungkin mengajarkan kekerasan dengan dalil jihad dan khilafah. Maka, mereka sekarang memberikan stempel radikalisme kepada para pengemban jihad dan khilafah ajaran Islam.

Padahal mendakwahkan khilafah adalah mahkota kewajiban. Dengan kembalinya khilafah, niscaya umat Islam dapat hidup dalam sistem kehidupan Islam yang membawa kesejahteraan dan keadilan Islam. Umat Islam juga mampu menjadi bangsa yang berjaya kembali seperti zaman dahulu. Inilah yang tidak diinginkan oleh negara kafir penjajah.

Ketiga, persekusi dan kriminalisasi ajaran Islam maupun aktivis Islam. Sungguh aneh, sudah dilakukan islamofobia dan monsterisasi ajaran Islam. Tapi opini Islam semakin menggema. 

Sederhana saja, suatu kebaikan dan kemakrufan akan tetap menjadi kebaikan dan kemakrufan. Wanginya ajaran Islam tidak akan mampu ditutupi. Berbeda hal dengan busuknya keburukan dan kemunkaran. Walaupun mereka berusahalah memoles keburukan dan kemunkaran itu supaya nampak baik, hal itu tak akan bertahan lama. Walhasil bau busuk akan tercium juga.

Kendati demikian, mereka pun akhirnya melalukan tekanan yang lebih dalam lagi yaitu persekusi dan kriminalisasi ajaran Islam. Hal itu nampak dan nyata dalam kehidupan demokrasi kapitalisme sekuler yang sekarang masih diterapkan di negeri ini.

Demokrasi yang digadang mewadahi aspirasi rakyat, telah dengan mata telanjang mempersekusi dan mengkriminalisasi ajaran Islam. Tidak sedikit aktivis Islam yang dipersekusi hingga dikriminalisasi karena getol menyuarakan solusi-solusi Islam.

Akhirnya suara sumbang yang tidak sesuai dengan kepentingan kapitalisme sekuler dibungkam, bahkan aktivisnya dikriminalisasi. 

Inilah kebusukan-kebusukan yang nyata yang dilakukan oleh kafir penjajah melalui sistem kehidupan warisan mereka. Yaitu mereka melakukan penjajahan baru yang terlihat halus tapi jahat dan berusaha mematikan dakwah Islam.

Dari sini kita memahami bahwa penting umat Islam kembali menggali kebenaran terkait jejak sejaran Islam, khususnya peran dan jasa khilafah di Nusantara. Karena ini mampu membuktikan bahwa perjuangan khilafah adalah perjuangan yang ahistoris.

Khilafah bukan dagangan baru, tapi khilafah adalah ajaran Islam yang sudah dibawa Nabi Muhammad Saw dan telah diterapkan selama kurang lebih 14 abad. Bahkan syiar Islam yang kita terima dan nikmati hingga sekarang adalah karena jasa dan peran Kekhilafahan Islamiyyah yang mengirimkan duta dakwahnya yaitu ulama kepada Nusantara. Aneh bukan, jika kita menolak perjuangan khilafah?

Justru jika menghargai jasa pahlawan zaman dulu, seharusnya kita meneruskan perjuangan penegakkan khilafah sehingga negeri tercinta ini terbebas dari belenggu sistem kapitalisme sekuler warisan penjajah.

Strategi Melawan Propaganda Busuk Penguburan dan Pengaburan Jejak Khilafah di Nusantara

Salah satu upaya untuk melawan penguburan dan pengaburan jejak khilafah di Nusantara adalah terus mengedukasi umat. Umat harus terus diedukasi baik melalui lisan secara langsung atau pun dengan membongkar fakta sejarah dengan benar. 

Contohnya saja bisa dengan membuat film dokumenter jejak Khilafah di Nusantara yang baru-baru ini viral dan akan ditayangkan perdana di awal tahun baru Islam 1 Muharram 1442 Hijriyah bertepatan pada Kamis 20 Agustus 2020. 

Sejarah memang bukan sumber hukum. Sumber hukum umat Islam adalah Al Quran, Sunnah, Ijma', dan Qiyas. Tetapi meluruskan faktar sejarah yang telah disesatkan kafir penjajah adalah sebuah keharusan. Karena ini bagian dari membongkar busuknya propaganda penjajah dalam menyerang Islam.

Selain dengan menjernihkan fakta sejarah yang selama ini kabur. Umat Islam harus terus diajak memahami bahwa khilafah ajaran Islam. Memperjuangkan khilafah hingga menerapkannya adalah sebuah kewajiban yang tidak bisa diingkari.

Ustadz Yuana Ryan Tresna menegaskan bahwa khilafah adalah ajaran Islam yang wajib dan mampu menjadi solusi tuntas kehidupan. Berikut penjelasannya.

Kewajiban menegakkan khilafah didasarkan pada al-Quran, al-Sunnah dan Ijmak Shahabat dengan perintah yang tegas. Secara mafhum, al-Quran menyatakan perintah untuk mengangkat seorang pemimpin atau khalifah. Nash-nash yang berbicara tentang wajibnya mengangkat seorang khalifah, makna kontekstualnya telah melekat dengan makna tekstualnya. Allah SWT berfirman,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

‟Wahai orang-orang yang beriman ta’atilah Allah, ta’atilah Rasul dan ulil Amri di antara kalian.” (QS. Al-Nisa’: 59)

Pada ayat ini Allah memerintahkan kita menaati ulil amri. Di sisi lain Allah tidak pernah memerintahkan taat kepada yang tidak ada. Termasuk tidak memerintahkan taat kepada yang keberadaanya hanya sunnah. Maka berdasarkan dalalah al-iltizam, perintah menaati ulil amri pun merupakan perintah mewujudkannya, sehingga kewajiban tersebut terlaksana. Ayat tersebut juga mengandung petunjuk (dalalah), keberadaan ulil amri adalah wajib dan wajib pula mengadakan ulil amri (khalifah) dan ‎sistem syar’inya (khilafah).‎ Adanya ulil amri memiliki konsekuemsi tegaknya hukum syara, dan diam tidak mewujudkan ulil amri membawa konsekuensi lenyapnya hukum syara.

Pada ayat yang lain, Allah SWT berfirman,

فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ

“Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan, janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu.” (QS. al-Maidah: 48).

وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ

“(Dan) hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka dengan apa yang telah diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu mereka. Dan waspadalah engkau terhadap fitnah mereka yang hendak memalingkan engkau dari sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu.” (QS. al-Maidah: 49).

Seruan Allah SWT untuk Rasulullah –untuk memutuskan perkara menurut apa yang Allah turunkan- pada ayat di atas juga merupakan seruan untuk umatnya. Mafhum-nya hendaknya kaum muslim mewujudkan seorang hakim (penguasa) setelah Rasulullah SAW untuk memutuskan perkara sesuai wahyu Allah. Perintah dalam ayat ini bersifat tegas karena yang menjadi objek seruan adalah kewajiban. Hal ini menurupakan qarinah (indikasi) yang menunjukkan makna yang tegas. Hakim (penguasa) yang memutuskan perkara di tengah umat Islam setelah wafatnya Rasulullah adalah khalifah, dan sistem pemerintahannya adalah khilafah.

Di samping itu, terdapat ratusan ayat yang berhubungan dengan masalah politik (kenegaraan) secara langsung, dan terkait dengan ekonomi, hukum pidana atau perdata, hubungan kemasyarakatan, akhlak, kenegaraan, militer, mu’amalah, dan lain-lain. Berdasarkan ayat-ayat di atas kita bisa menyimpulkan, bahwa kaum muslimin telah diwajibkan untuk menerapkan hukum berdasarkan al-Quran dan al-Sunnah.

Kewajiban untuk menerapkan seluruh hukum Islam tidak akan mungkin terwujud dengan sempurna, terutama hukum-hukum Islam yang berhubungan dengan pengaturan urusan publik dan negara; misalnya, hudud, jinayat, menarik zakat, seruan jihad, ekonomi, hubungan sosial, politik luar negeri, dan lain sebagainya, tanpa keberadaan imam (penguasa). Atas dasar itu, mengangkat seorang penguasa merupakan kewajiban bagi terlaksananya hukum-hukum syariat secara menyeluruh dan sempurna. Penguasa yang dimaksud adalah khalifah dan sistem pemerintahannya adalah khilafah.

Selanjutnya dalil al-Sunnah, banyak dituturkan riwayat-riwayat yang menjelaskan secara rinci wajibnya kaum muslim mengangkat seorang pemimpin negara yang akan mengurusi urusan mereka. Nash-nash ini jumlahnya sangat banyak dan diriwayatkan dalam banyak kitab hadits. Semua riwayat tersebut merupakan dalil yang sangat jelas dan tegas, tentang wajibnya kaum muslim mengangkat (membaiat) seorang kepala negara (khalifah).

Dari penjelasan Ustadz Yuana semakin jelas tergambar bahwa secara dalil syari menegakkan dan mendakwahkan khilafah adalah kewajiban. Kewajiban yang akan mengantarkan umat Islam dalam menuntaskan berbagai masalah kehidupan di dunia ini.[]

Oleh: Ika Mawarningtyas dan Dewi Srimurtiningsih

Dosen Online UNIOL 4.0 Diponorogo

Continue Reading

Khilafah itu Ide Allah dan Warisan Nabi: Mungkinkah Memiliki Daya Rusak?

Khilafah itu Ide Allah dan Warisan Nabi: Mungkinkah Memiliki Daya Rusak?

Agustus 18, 2020   ANALISIS,

Permasalahan radikalisme kembali menjadi sorotan tajam berbagai pihak, termasuk para punggawa pemerintah yang memang sejak kabinet Jokowi Periode 2 ini memiliki core program tentang war on radikalisme. Di beberapa kesempatan, penulis telah menyampaikan bahwa radikalisme ini lebih condong pada isu politik dibandingkan isu hukum. Oleh karena cenderung pada isu politik maka unsur kepentingan politik sehingga nomenklatur itu tetap obscure dan lentur meskipun kita sudah punya PP 77 Tahun 2019 yang bicara tentang deradikalisasi dan kontra deradikalisasi.

Persoalannya makin tidak menentu ketika rincian tentang apa saja yang termasuk perbuatan atau sikap atau "faham" yang termasuk terpapar radikalisme tidak juga ditentukan secara pasti. Ide khilafah termasuk dikelompokkan oleh pemerintah sebagai "faham" radikalisme yang harus diperangi. Padahal kita ketahui bahwa khilafah sebagai siyasah Islam itu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari materi fikih.

Ironi dan merupakan sebuah keprihatinan bagi umat muslim apalagi bagi para pejuangnya yang meyakini bahwa khilafah adalah idenya Alloh. Jika itu idenya Alloh, bagaimana mungkin berpotensi memiliki daya rusak dan merusak. Tampaknya, diskursus tentang khilafah dan "daya rusaknya" perlu dilakukan secara open mind di negara demokrasi yang disebut-sebut menjunjung tinggi kebebasan berpendapat ini.

Asumsi Khilafah yang Notabene ide Alloh itu bersifat merusak: Fakta atau Propaganda?

Di tengah opini panas dan tudingan-tudingan miring terhadap ide dan gagasan khilafah sebagai masalah yang harus ditangani melalui program pemerintah kabinet Jokowi, Peneliti dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) bu Siti Zuhro justru mengatakan radikalisme bukanlah akar permasalahan Indonesia akan tetapi gejolak yang terjadi belakangan ini adalah persoalan ketimpangan sosial akibat stagnasi perekonomian global yang serius. Sehingga anggapan bahwa Khilafah adalah sumber permasalahan dan dianggap sebagai faham radikal yang akan merusak tersebut tentulah sangat keliru dan terkesan mengada-ada.

Belum lagi ada peneliti Belanda yang secara khusus meneliti negara Asia Tenggara dan Karibia, Tuan Berenschot yang mengkritisi penggunaan istilah radikalisme yang sering disalahartikan oleh pemerintah Indonesia. Bahkan, Berenschot menyatakan pemerintah menggunakan diksi radikalisme untuk melabeli pihak atau orang yang berseberangan dengan pemerintah. Adalah ia tidak setuju bila pemerintah menggunakan narasi ideologis untuk melabeli orang atau kelompok orang dengan label radikalisme. Radikalisme itu sama dengan anti ideologi Pancasila.

Namun, pendapat para peneliti yang notabene adalah pihak-pihak yang secara kelembagaan mereka sudah teruji tersebut tidak sejalan dengan pendapat para politisi di negeri ini. Salah satunya pendapat datang dari pernyatan Menkopolhukam Mahfud MD yang sangat berbeda jauh dengan pernyataan para peneliti itu. Lalu pertanyaannya apakah pernyataan politisi ini adalah fakta ataukah hanyalah Asumsi sebagai upaya Propaganda?

Dalam agenda Menteri Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD ketika menerima kedatangan dari Lembaga Persahabatan Ormas Islam (LPOI) di kantornya, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat (3/12/2019). Usai pertemuan yang dilakukan secara tertutup, dengan jelas Mahfud mengatakan ada sejumlah isu yang dibahas dan juga penyelesaiannya.

Salah satu isu yang dibahas ialah soal bagaimana ormas-ormas Islam resah akan adanya isu penyebaran paham Khilafah. Ia juga menyatakan bahwa LPOI agak gerah juga terhadap isu-isu sistem lain tegasnya sistem khilafah yang sekarang yang ditawarkan yang sebenarnya itu agendanya merusak. Jadi setali tiga uang pendapat Menkopolhukam dengan LPOI. Sekali lagi, itu hasil pengkajian yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademik atau sekedar asumsi yang hanya dapat dibenarkan secara politis?

Adalah menjadi suatu keprihatinan dalam hati yang membuat kita ingin bergumam, dan mempertanyakan, mengapa jika "khilafah" yang selama ini mereka sebut utopis itu malah banyak membuat kalangan bahkan pemerintah menjadi risau, dan menganggap hal itu merupakan sebuah ancaman dan merusak? Mengapa tidak dibuktikan saja bahwa rakyat Indonesia menolak "khilafah"? Dengan cara apa membuktikannya? Referendumkah? Musyawarah Nasional (Munas) kah? Melalui penelitian independen yang melibatkan seluruh komponen bangsakah?

Namun pertanyaannya, masihkah kita bisa berbuat jujur terhadap hasil kajian, penelitian, referendum atau apapun namanya, mengingat kejujuran hidup (honeste vivere) di bangsa ini sudah menjadi barang yang langka. Kalau segala upaya itu tidak lagi dapat dipercaya, lalu kepada apa dan siapa lagi kita sebagai rakyat menyandarkan keyakinan dan harapan?

Baiklah, taruhlah Menkopolhukam tidak setuju dengan penerapan khilafah, haruskah beliau dengan wadya balanya membenci sebagian ajaran Islam ini sebagaimana ditegaskan dalam kitab-kitab ulama berupa fikih, misalnya kitab Fikh karya Sulaiman Rasyid yang telah dicetak ulang sebanyak 79 kali sejak tahun 50-an, baik di Indonesia maupun di negeri Malaysia? Haruskah membenci "faham khilafah". Bukankah itu sebagian ajaran Islam, yang bahkan oleh EmHa Ainun Nadjib dikatakan bahwa khilafah itu adalah ide-Nya Allloh. Pertanyaan besarnya adalah: Sebagai hamba Alloh, mengapa kita tidak malu dan bahkan berani terang-terangan membenci ide Alloh tersebut?

Baiklah, "faham khilafah" mungkin oleh sebagian orang dan kelompok dianggap sebagai hantu bahkan monster seram yang akan menyerang dan melumatkan segala yang telah ada, tapi perlu ditegaskan di sini bahwa asumsi itu tidak dapat dibenarkan karena memang belum pernah terbuktikan.

Bagi kami, asal itu masih sebatas ide, pemikiran maka diskursus terhadapnya seharusnya tetap dibuka di alam demokrasi yang disebut-sebut mengagungkan kebebasan berpendapat ini. Tidak boleh ada persekusi terhadap orang atau kelompok orang yang membahasnya dan kelompok yang mengusung ide Alloh ini juga tidak boleh menggunakan pemaksaan kehendak, kekerasan dan tindakan ekstrim di dalam mengkaji dan mendakwahkan ide tersebut sehingga suasana kondusif tapi dinamis tetap menjadi warna perbincangan antar sesama anak bangsa.

Sistem kekhilafahan yang pernah berdiri selama seribu tiga ratus tahun lebih adalah sebagai bukti bahwa khilafah adalah bagian dari ajaran Islam yang tidak dapat dipisahkan dari benak, pemikiran maupun aktivitas dakwah kaum muslimin. Terlebih-lebih bukankah para punggawa negeri ini adalah mayoritasnya adalah pemeluk Islam, maka sangatlah aneh jika justru pemerintah memasukan khilafah sebagai faham radikal yang disebut merusak dan harus diperangi.

Jika mengajarkan bahkan mengaplikasikan sistem kapitalis demokrasi yang notabene bukan berasal dari ajaran Islam saja boleh, kenapa mengajarkan dan mendakwahkan Khilafah yang terbukti nyata sebagai bagian dari ajaran Islam tidak boleh? Sudah seharusnya hal tersebut menjadi bahan renungan dan evaluasi bagi pemerintah dan penguasa negeri ini.

Relevansi Umat Kekinian dalam Mengatur Pemerintahan dengan Mengikuti Cara Nabi (Khilafah)

Mantan Ketua MK, Mahfud MD yang sekarang menjabat sebagai Menkopolhukam pernah juga menjelaskan bahwa ada beberapa alasan mengapa negara khilafah tidak boleh diikuti. Mengapa kok tidak boleh diikuti? Berikut alasannya:
Di zaman Nabi Muhammad, negara yang dibentuk:

1. Nabi Muhammad itu lembaga legislatif,
2. Nabi Muhammad lembaga eksekutif,
3. Nabi Muhammad lembaga yudikatif,
4. Nabi Muhammad yang membuat hukum berdasarkan wahyu Allah.

“Anda membuat negara seperti Nabi Muhammad melalui wahyu siapa? Nah enggak bisa, jangan,” kata Mahfud.

Terkait hal tersebut, menurut kami pertanyaan seperti itu sangat tidak pantas dilontarkan yang dijadikan landasan untuk menolak Khilafah yang secara jelas merupakan ajaran Alloh dan Rasul-Nya. Kalau pertanyaannya wahyu siapa, Jawabnya mestinya: Wahyu Alloh dalam Al Quran. Lalu apalagi dasarnya? Tentu Hadist Rasululloh dan juga Ijtihad Para Ulama. Bukankah begitu seharusnya? dan bukankah idealnya seorang muslim memang harus mengikuti cara Rasulullah Saw yang menjadikan sumber Hukum Islam dalam setiap rujukan untuk segala permasalahan?

Pertanyaan kami selanjutnya tetap fokus pada: Apakah betul mengikuti cara Nabi itu salah? Bukankah Rasululloh itu "uswatun hasanah", suri tauladan yang baik? Lalu, apa yang pantas kita teladani dari Rasululloh? Hanya sholatnya sajakah, zakatnya sajakah, hajinya sajakah, puasanya sajakah? Bukankah Rasululloh juga memberikan contoh bagaimana mengelola negara, mengelola harta, berhubungan dengan negara luar, berperang, berdagang dan lain-lain. Ingat, kapasitas Rasululloh adalah sebagai pemimpin negara dan seluruh umat Islam sedunia bukan hanya sekelas Ketua RT saja.

Sungguh tidak fair bila kita mengharamkan khilafah dan memusuhi orang yang mempelajari dan mendakwahkan khilafah. Sekali lagi, itu Itu tidak fair! Mengapa,? Karena dalam sejarahnya selama 1300 tahun lebih lamanya umat Islam berada dalam kepemimpinan dengan sistem kekhilafahan, apapun bentuk dan variasinya. Bahkan, bukankah beberapa wilayah Indonesia sempat menjadi bagian atau wakil kekhalifahan Ustmani, misalnya Demak, DI Yogyakarta, Aceh dan ada beberapa wilayah lainnya. Bukankah dari sejarah tersebut kita juga pernah dibantu khilafah ketika bangsa bini melawan penjajah Belanda? Apakah kita akan melupakan begitu saja jejak kekhalifahan di negeri ini? Itu tidak fair! Itu a-history!

Baiklah, misal anggap saja sistem dan jenis kekhalifahan itu tidak baku, namun apakah sesuatu yang tidak baku itu tidak bisa diikuti? Kalau sekarang kita ikuti sistem pemerintahan demokrasi, apakah demokrasi juga punya bentuk baku? Negara mana yang benar-benar menerapkan sistem demokrasi yang benar? Ala Amerika, ala Rusia, Ala China, Ala Eropah, ala Asia, ala Afrika? Sebut, berapa jenis demokrasi yang ada? Dan apakah negara yang menganut demokrasi benar-benar menerapkan prinsip dasar demokrasi? Atau mereka tidak tulus menerapkan demokrasi melainkan hanya sekedar pseudo demokrasi? Atau bahkan sebenarnya mereka justru telah membunuh sendiri demokrasi yang mereka puja (harakiri) sebagaimana ditulis Steven Levitsky dan Daniel Ziblatt bahwa demokrasi pun akan mati bila kediktatoran rezim justru dipertontonkan (How Democracies Die).

Baiklah, seandainya memang sistem pemerintahan Islam itu dikatakan tidak sesuai dengan karakter bangsa Indonesia yang majemuk, beragam, pluralistik dll, namun pernahkah kita juga berpikir bahwa apakah zaman Rasululloh dan Khulafaur Rasyidin itu masyarakat Madinah juga homogen? Masyarakatnya semua muslim? Tidak bukan? Ada yang muslim, musyrik, kafir dan tidak beragama juga ada. Jadi, ketika hukum Islam diterapkan masyarakat Madinah juga plural, majemuk, beragam. Lalu, benarkah alasan menolak ide kekhalifahan itu karena pluralitas masyarakatnya? Bukan itu! Alasannya, karena kita tidak mau dan tentu saja banyak yang merasa terancam karena ditegakkannya hukum-hukum Alloh atau setidaknya hukum yang bersumber dari hukum Islam.

Selanjutnya, seandainya jika memang terbukti varian kekhalifahan itu beragam sistem. Namun, sebagai manusia yang dibekali oleh cipta, rasa dan karsa, tidak bisakah kita menyaring, memilah dan memilih sistem kekhalifahan terbaik dari sekian banyak varian sistem kekhalifahan itu sebagaimana kita pilih demokrasi Pancasila yang konon terbaik meskipun hingga sekarang pun kita sulit mengidentifikasi karakteristiknya karena Indonesia pun sistem pemerintahannya dikelola tidak lebih dan tidak kurang sama dengan negara liberal bahkan lebih liberal lagi. Lalu, demokrasi Pancasila itu yang seperti apa? Atau gampangnya begini, dari 7 rezim yang berkuasa dan semuanya mengklaim rezimnya berideologi Pancasila, coba tunjukkan kepada kita rezim mana yang telah menjalankan dan menerapkan ideologi Pancasila dan oleh karenanya berbeda dengan negara dengan ideologi liberal dan atau komunis?

Lebih lanjut lagi, bila dari 7 rezim yang telah berkuasa namun ternyata sudah tidak mampu memberikan warna demokrasi Pancasila, lalu apakah diharamkan apabila umat Islam menawarkan resep lain dalam untuk mengatasi segala permasalahan bangsa dan negara Indonesia dengan sistem hukum Islam. Atau setidak-tidaknya menawarkan agar hukum Indonesia itu dibentuk dengan menjadikan hukum Islam sebagai sumber hukumnya. Mengapa kita tidak mengambil strategi ini bahkan makin menjauhkan kehidupan bangsa dan negara dari hukum Alloh? Ataukah memang kini umat Islam masih meragukan bahwa hukum Alloh itu sumber hukum terbaik? Ya, kami kira ini persoalannya. Kita masih meragukan hukum Alloh sebagai hukum terbaik dan selalu benar karena difirmankan oleh Alloh Yang Maha Benar dengan segala firman-Nya?

Dan terakhir, baiklah bila kita masih saja ingin meragukan hukum Alloh sebagai hukum terbaik, tampaknya kita perlu memupuk lagi iman dan takwa kita. Tampaknya pula kita belum pantas disebut sebagai insan yang beriman dan bertakwa itu. Kita masih mengambil dan menggunakan hukum Islam secara prasmanan. Bagian hukum yang enak kita kita pilih dan ambil, sedang bagian hukum yang dirasa tidak enak dan bahkan mengancam eksistensi kita, ramai-ramai kita singkirkan, kita halau bahkan kita musuhi. Jika demikian, masihkah kita berharap pada nikmatnya syurga Adn yang dijanjikan bagi orang-orang yang beriman. Mereka tidak pernah takut kepada selain Alloh dan mereka tidak pula bersedih hati. Hal itu pula cara Nabi menyikapi riuh rendah hidup di dunia yang fana ini.

Jadi, dari sejumlah fakta dari sebuah realitas di atas tidak ditemukan adanya data dan akan menguatkan bahwa Khilafah akan merusak, yang ada justru banyak data yang menguatkan bahwa Khilafah adalah satu-satunya jalan yang sesuai dengan tuntunan tujuan penciptaan. Yang akan membuat negeri ini damai dengan segala keberagaman, dan sebagai jalan terbaik untuk tegaknya kebenaran dan keadilan.

Ide Khilafah Bukan Merusak, Yang merusak adalah ide Sekulerisme, Kapitalisme dan Komunisme

Allah SWT berfirman:
“Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kamu hingga kamu mengikuti agama mereka. Katakanlah: “Sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk (yang benar)”. Dan sesungguhnya jika kamu mengikuti kemauan mereka setelah pengetahuan datang kepadamu, maka Allah tidak lagi menjadi pelindung dan penolong bagimu.” (QS. Al-Baqarah: 120)

Itulah gambaran yang Allah gambarkan kepada Rasul-Nya bagaimana kaum Yahudi dan Nashrani akan selalu meracuni umat Islam dan tidak akan pernah ridha terhadap Islam sampai umatnya mengikuti ajaran mereka. Karenanya mereka akan terus mengajak untuk mengikuti ajaran mereka dan sehingga umat akan menganggap itulah sebagai al-huda (petunjuk) terbaik yang diikutinya pada akhirnya petunjuk sebenar-benarnya petunjuk yang datang dari Allah dan ajaran yang dibawa Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam sedikit demi sedikit ditinggalkan bahkan benar-benar akan dicampakkan.

Itulah yang sekarang terjadi pada umat Islam hari ini, ketika Khilafah yang sebenarnya petunjuk yang benar yang datang dari Allah dan Rasul-Nya dianggap hina dan merusak akan tetapi mereka lebih bangga memilih berada dalam jalan sistem demokrasi yang sebenarnya datang dari kaum Yahudi dan Nasrani yang pada hakikatnya adalah alat untuk menyingkirkan Islam.

Adapun yang terjadi di negeri ini kalau kita mau jujur, pada umumnya kita semua memahami bahwa sistem khilafah belum pernah diterapkan di negeri ini secara penuh bahkan pasca kemerdekaan RI, sistem khilafah baru sebatas wacana. Sebagian orang juga meyakini, bahwa negeri ini sebenarnya tidak sedang dalam keadaan baik-baik saja melainkan dalam keadaan sakit parah. Korupsi, narkoba, ancaman kemiskinan, pengangguran, penyakit masyarakat, L68T, ancaman disintegrasi khususnya di Papua, invasi kedaulatan oleh China di selat Natuna, perampokan Jiwasraya, semua sedang dan terus terjadi di negeri.

Pertanyaan kritisnya, apa sebenarnya yang merusak kehidupan kita di hampir semua lini itu? Benarkah kesemuanya itu diakibatkan oleh khilafah yang disebut merusak bangsa sementara khilafah sendiri belum diterapkan di negeri ini ? Rentetan pertanyaan berikutnya adalah, siapa yang seharusnya bertanggung jawab atas kerusakan akibat perampokan Jiwasraya, invasi kedaulatan oleh China di selat Natuna, merebaknya Narkoba, ancaman disintegrasi Papua? Apa semua itu itu harus dialamatkan kepada isu radikalisme khususnya dialamatkan pada khilafah ? Lantas, apakah radikalisme dan khilafah layak dikatakan sebagai akar masalah bangsa ini?

Bila dianalisis lebih dalam, semua anggapan yang mengatakan Khilafah akan merusak itu sungguh adalah salah dan terasa aneh mengingat data dan fakta tentang "faham" khilafah yang merusak itu belum terbukti adanya. Sebagai makhluk yang berakal, maka sangat sulit diterima sebuah pernyataan yang tidak didukung dengan bukti berupa data, bukan asumsi apalagi Islamophobia.

Bukankah yang ada sebenarnya adalah negeri ini sudah dirusak oleh sistem sekulerisme, yang pada prinsipnya memisahkan aturan agama dengan urusan kehidupan sehingga membuat negeri ini penuh dengan permasalahan dan jauh dari ridha dan keberkahan dari Yang Maha Kuasa, lalu wajarkah jika kemudian menyalahkan khilafah sebagai akar permasalahan berbagai kegagalan di negeri ini. Dan bahkan di muka sudah disinggung oleh peneliti di LiPi Siti Zuhro bahwa akar permasalahan negeri ini bukan radikalisme (termasuk "faham" khilafah?) melainkan ketimpangan sosial. Ketimpangan yang berasal aturan manusia yang hanya berdasarkan hawa nafsunya dan menyingkirkan hukum-hukum buatan Allah SWT, serta penerapan sistem ekonomi kapitalisme yang berlindung dibalik sistem pemerintahan demokrasi.

Sebagai seorang muslim yang terikat dengan Iman kepada kebenaran ajaran yang dibawa Rasululah SAW, seharusnya sadar akan kebenaran itu dan tidak mungkin berani menuding ide khilafah sebagai perusak bangsa dan negara ini di berbagai lininya. Kata Ebiet GAD, kita mesti telanjang dan benar-benar bersih, mau menyingkirkan debu yang masih melekat sehingga kita bisa jernih melihat sebenarnya apa yang tengah terjadi di negeri ini. Kita tidak asal tuding tanpa pengkajian dan penelaahan analitik terhadap akar masalah negara bangsa ini. Akhirnya perlu kita tanyakan pada diri kita, sebenarnya kita dan para punggawa negeri ini sedang bekerja untuk kedaulatan dan kemakmuran negeri ini atau sedang menjalankan agenda penjajahan asing dan aseng, yakni sekulerisme, kapitalisme dan komunisme?

Dari sejumlah uraian pada artikel singkat ini, dapat kami tarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

Pertama, umat Islam meyakini bahwa khilafah itu adalah idenya Alloh yang tersurat jelas dalam Al Quran. Sistem khilafah juga dapat dikatakan sebagai warisan nabi. Secara nalar sungguh mustahil bila ide Alloh dan warisan Nabi ini justru dikatakan sebagai ide yang merusak kehidupan manusia yang nota benenya semua berada dalam genggaman kekuasaan-Nya. Sehingga adanya anggapan bahwa Khilafah akan merusak, hanyalah bentuk propaganda yang ingin semakin menjauhkan umat Islam dari agama dan ajarannya.

Kedua, dalam sejarahnya selama 1300 tahun lebih lamanya umat Islam berada dalam kepemimpinan dengan sistem kekhilafahan, apapun bentuk dan variasinya. Bahkan, bukankah beberapa wilayah Indonesia sempat menjadi bagian atau wakil kekhalifahan Ustmani, misalnya Demak, DI Yogyakarta, Aceh dan ada beberapa wilayah lainnya. dari sejumlah fakta dari sebuah realitas di atas tidak ditemukan adanya data dan akan menguatkan bahwa Khilafah akan merusak, yang ada justru banyak data yang menguatkan bahwa Khilafah adalah satu-satunya jalan yang sesuai dengan tuntunan tujuan penciptaan. Yang akan membuat negeri ini damai dengan segala keberagaman, dan sebagai jalan terbaik untuk tegaknya kebenaran dan keadilan.

Ketiga, bila dianalisis lebih dalam, semua anggapan yang mengatakan Khilafah akan merusak itu sungguh adalah salah dan terasa aneh mengingat data dan fakta tentang "faham" khilafah yang merusak itu belum terbukti adanya. Sebagai makhluk yang berakal, maka sangat sulit diterima sebuah pernyataan yang tidak didukung dengan bukti berupa data, bukan asumsi apalagi Islamophobia. Bukankah sebenarnya negeri ini sudah dirusak oleh sistem sekulerisme serta penerapan sistem ekonomi kapitalisme yang berlindung dibalik sistem pemerintahan demokrasi.

Oleh: Prof. Dr. Suteki S. H. M. Hum (Pakar Filsafat Pancasila dan Hukum-Masyarakat) dan Liza Burhan (Analis Mutiara Umat)

#LamRad

#LiveOppressedOrRiseUpAgainst

Continue Reading

Membaca Peran KAMI dalam Upaya Menyelamatkan Indonesia

Membaca Peran KAMI dalam Upaya Menyelamatkan Indonesia

Agustus 18, 2020   ANALISIS,

foto: nasional.sindonews.com

Para tokoh mendeklarasikan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) di sebuah rumah makan di Jalan Fatmawati, Jakarta Selatan, Minggu tanggal 2 Agustus 2020 lalu. Pertemuan ini ramai diberitakan sebagai langkah mengorganisir para tokoh yang dikenal oposisi terhadap rezim. Tokoh yang datang terlihat sudah tidak asing, terutama bagi orang yang sering mengamati berita-berita terkait politik nasional.

Para tokoh yang hadir diantaranya ada Din Syamsuddin, Ichsanudin Noorsy, Rocky Gerung, Refly Harun, Abdullah Hehamahua, dan Said Didu. Tokoh lain juga hadir Ahmad Yani, Adhie M. Massardi, Syahganda Nainggolan, Anthony Kurniawan, Rohmat Wahab, M.S. Ka'ban, Moh. Jumhur Hidayat, Hatta Taliwang, Marwan Batubara, Edwin Sukowati, Sri Bintang Pamungkas, Habib Muhsin Al Atas, Tamsil Linrung, Eko Suryo Santjojo, Chusnul Mariyah, dan Joko Abdurrahman.

Panitia kerja KAMI mengaku mengundang juga mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo, Rachmawati Soekarnoputri, hingga ekonom Rizal Ramli, namun ketiganya tidak bisa hadir. Ketua Panitia Kerja KAMI, Ahmad Yani menyatakan bahwa sudah dikonfirmasi dan dinyatakan bersedia hampir 150 tokoh lebih dan terus menerus menyatakan dukungan. Tokoh-tokoh ini tidak hanya di Jakarta, namun hampir di seluruh Indonesia.

Dari salah satu media berita menyatakan bahwa Refly Harun enggan berkomentar ketika ditanya terkait maksud dibentuk KAMI. Ia hanya mengatakan tidak ikut pergerakannya sejak awal. Said Didu dan Ahmad Yani pun belum merespon.

Namun Din Syamsuddin, saat deklarasi, mengatakan koalisi ini "bukan gerakan politik praktis kekuasaan." Beliau juga menegaskan organisasi ini sama sekali "tidak ingin memakzulkan atau memberhentikan seseorang atau sebuah rezim." Beliau menegaskan juga bahawa KAMI merupakan "gerakan moral yang akan mengkaji berbagai permasalahan yang terjadi di Indonesia dan menawarkan solusinya."

Permasalahan Indonesia semakin Memburuk dan tidak Ada Solusi

Kondisi Indonesia semakin memburuk. Sebelumnya, pemerintah telah melemahkan institusi anti korupsi terdepan di Indonesia dengan merevisi UU KPK sampai membuat keringanan hukuman dan putusan lepas dalam perkara yang ditangani KPK. Indonesia Corruption Watch (ICW) bahkan menyebut Presiden Jokowi tidak berkomitmen terhadap semangat pemberantasan korupsi.

Korupsi sistemik terlihat pada pengelolaan dana investasi di  PT Asuransi Jiwasraya yang merugikan Negara berkisar Rp 13,7 Triliun menambah buruknya hukum kita. Korupsi yang merugikan Negara begitu besar tersebut dimungkinkan dilakukan lintas kekuasaan secara berjamaah. Kasus ini menambah kasus korupsi kakap lainnya yang belum diselesaikan penegak hukum di Indonesia. Kasus kakap lain itu semisal Asabri sekitar 10 Triliun, Bank Century Rp 8 Triliun, Pelindo II Rp 6 Triliun, kasus korupsi BLBI, kemudian kasus e-KTP, dan Hambalang.

Kasus hukum lain memperburuk kepercayaan rakyat kepada institusi negara dan  pemerintah, seperti Operasi Tangkap Tangan (OTT) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Wahyu Setiawan, salah satu Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia, menambah deretan ragam kasus korupsi di Indonesia. Harun Masiku yang terjerat kasus penyuapan komisioner KPU Wahyu Setiawan ini pun masih belum terendus keberadaannya dan masih menjadi buron.

Masyarakat jadi meragukan hasil dari pemilu sebelumnya, setelah kasus ini semakin merembet ke salah satu partai penguasa. Sebagaimana penyakit kronis, tingkatan korupsi di rezim ini jika dianalogikan kanker sudah berada pada stadium IV. Sudah menyebar ke jaringan satu institusi ke jaringan institusi lain, baik dari eksekutif, legislatif dan yudikatif. Indonesia sudah menjadi rumah nyaman para tikus koruptor.

Terakhir, kasus buronan Djoko Tjandra didakwa telah melakukan tindak pidana korupsi berkaitan dengan pencairan tagihan Bank Bali melalui cessie atau hak tagih yang merugikan negara sebesar Rp 940 miliar. Djoko Tjandra dinyatakan buron sejak 2009. Pada saat pandemi Covid 19, awal Juni lalu, buronan ini masuk ke Indonesia dengan didampingi kuasa hukum, lalu ke rumahnya, mengurus e-KTP di Kelurahan Grogol Selatan dengan beberapa surat ‘sakti’ dari kepolisian agar bebas melakukan aktivitasnya. Hal ini sangat menampar kewibawaan lembaga negara Indonesia dan mencoreng penegakan hukum. Apalagi foto kuasa Hukum Djoko Tjandra, Anita Kolopaking berpose dengan Jaksa Pinangki pegawai Kejaksaan Agung begitu viralnya.

Permasalahan hukum di Indonesia begitu pelik hingga masyarakat tak percaya lagi dengan pengadilan. Banyak sekali kasus-kasus yang janggal hingga memenangkan pihak yang seharusnya salah. Hukum di Indonesia seperti barang dagangan yang bisa dijual dibeli, dan pemilik modal lah yang tentunya akan menang.

Belum lagi ketika penerbitan Perpu Ormas, dimana sontak masyarakat menolak karena aturan itu disinyalir mengekang gerak dan mengebiri masyarakat dalam berserikat. Ada beberapa argumentasi yang menjadi dasar penolakan masyarakat, setidaknya penerbitan Perppu Ormas Tidak Memenuhi Syarat Kegentingan yang Memaksa, sehingga Bertentangan dengan Pasal 22 UUD 1945 dan Penerbitan Perppu Ormas Mengancam Kebebasan Berserikat dan Berorganisasi, sehingga Bertentangan dengan Pasal 28 dan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945. Namun, pemerintah maju seolah tanpa hambatan, sehingga masyarakat semakin kecewa dan menggangap kembalinya rezim diktator. Dan hal ini kembali menimbulkan kegaduhan politik.

Masalah ekonomi tidak kalah lagi. Pertumbuhan ekonomi Indonesia masa rezim Jokowi mentok hanya di angka lima persen, bahkan pernah menyentuh angka 4,79 persen pada 2015. Pertumbuhan ekonomi tertinggi terjadi tahun lalu, sebesar 5,17 persen. Tahun ini, pertumbuhan diprediksi sama seperti sebelumnya. Namun, ternyata target pertumbuhan ekonomi rezim pun hampir dipastikan gagal.

Ini dikarenakan, Pusat Statistik (BPS) sudah merilis angka pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan II-2020 sebesar minus 5,32 persen dibandingkan triwulan II-2019, atau year on year (yoy). Dan kalau dibandingkan dengan triwulan I-2020, atau quarter to quarter (qtq), angkanya minus 4,19 persen. Angka ini terburuk setelah krisis ekonomi 1998 kemaren, sehingga dimungkinkan akan terjadi resesi pada tahun ini.

Juga soal penanganan Covid-19, strategi dan rencana pemerintah belum mampu menyelesaikan masalah apalagi banyak yang menduga diawal pemerintah hanya ngeles, main-maian dan seolah ada informasi yang ditutup-tutupi. Konsekuensinya, penambahan terus terjadi menyebabkan ada lebih dari 120.000-an kasus Covid-19 di Tanah Air, terhitung sejak kasus pertama yang diumumkan pada 2 Maret 2020.

Di dunia pendidikan tidak kalah sembrautnya. Dengan alasan proses seleksi yang tidak transparan, dua ormas Islam, yaitu Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU) juga PGRI, mundur dari Program Organisasi Penggerak (POP) yang diinisiasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, ditambah masuknya dua yayasan dari perusahaan besar yakni Tanoto Foundation dan Yayasan Putera Sampoerna dalam Program Organisasi Penggerak (POP). Juga Kementrian Agama juga memunculkan kurikulum moderasi di KMA 183 yang diduga semakin meliberalisasi ajaran Islam. Dan masalah lain yang jika disebutkan akan terlalu panjang.

Ketidakmampuan dan Otoritarianisme Gaya Baru Rezim Jokowi

Kesabaran rakyat negeri ini beberapa terus diuji dan kembali diuji dengan harapan palsu dari rezim. Seperti sebelumnya, pemerintah dengan jumawa gembar-gembor menyatakan bahwa ekonomi Indonesia akan tetap tumbuh di 5,3 persen walaupun sedang merebak pandemi. Namun ternyata anjlok di angka -5,32 persen.

Pemerintah yang mengkambinghitamkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sebagai penyebabnya. Namun peneliti dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Bhima Yudhistira membantah bahwa minusnya pertumbuhan ekonomi Indonesia disebabkan oleh kinerja pemerintah sendiri. Ini disebabkan belanja pemerintah yang masih rendah pada saat dibutuhkan dan penyerapan anggaran Corona ternyata sangat minim.

Ketika pemerintah disarankan untuk lockdown atau karantina wilayah, pemerintah menolak dengan alasan dana. Namun, anehnya proyek perpindahan ibu kota yang tidak langsung dirasakan masyarakat, tidak dihentikan padahal dengan anggaran yang besar. Ketika ketidakmampuan manajemen ini terlihat beberapa kali dan terlihat miskoordinasi antar menteri. Lebih aneh lagi, seorang aktifis, Syahganda Nainggolan, menyatakan pemerintahan Jokowi menggelontorkan dana puluhan miliar untuk membayar para buzzer untuk membuat suasana supaya kondusif.

Apalagi kalau mendengar pernyataan Busyro Muqoddas yang mengatakan sejak periode pertama rezim Jokowi telah menerapkan sistem otoritarianisme gaya baru. Sistem ini bisa dilihat dari beberapa hal menurutnya. Seperti politisasi TNI dan Polri yang dilakukan di era pemerintahan Presiden Jokowi. Sebelumnya, saat awal reformasi, TNI sudah berhasil dibersihkan dari dwifungsi, sekarang muncul lebih parah multifungsi yang dilakukan oleh Polri. Pada saat ini, muncul pejabat polisi yang menjabat di berbagai lembaga seperti BIN dan sebagainya. Kemudian mantan polisi ada yang jadi pejabat Pramuka, PSSI, Bulog dan lain-lain.

Peran Oposisi dan Perubahan Indonesia

Sampai selama nyaris 75 tahun merdeka, ternyata Indonesia belum pernah punya oposisi yang kuat dan efektif. Hal itu merupakan hasil riset Firman Noor, Kepala Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). Ketika Jokowi rangkul Prabowo, maka sejak itu dinyatakan tidak ada oposisi di Indonesia. Bahkan partai menjadi target dari awal sudah dihilangkan daya kritisnya atau diadudomba.

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) mencatat ada kebijakan pemerintahan Presiden Jokowi yang dianggap mencerminkan tanda-tanda otoritarianisme. Sehingga kita akan melihat pengaruhnya pada gerakan oposisi dan daya perubahan Indonesia menuju lebih baik.

Keputusannya bermacam-macam, mulai dari kebijakan ekonomi negara, kebebasan berpikir dan mengeluarkan pendapat, kebijakan dwifungsi pertahanan keamanan, serta kebijakan politik yang memperlemah partai oposisi. Bisnis ekonomi ini mulai dari mengamankan omnibus law cipta kerja dan macam-macam lainnya, kemudian ada soal kebebasan sipil dan politik mulai dari berpendapat berekspresi, menyampaikan pendapat di muka umum, berorganisasi, memiliki pandangan politik yang berbeda, dan kebebasan akademis,

Pelibatan kembali aparat keamanan menjadi sorotan. Mereka tidak hanya dilibatkan di bidang pertahanan dan keamanan tetapi juga di bidang politik, termasuk memberikan tempat di posisi yang tidak ada hubungan dengan keahlian utama dari orang-orang pertahanan dan keamanan ini atau di posisi yang tidak sesuai kompetensinya.

Sehingga perubahan Indonesia menuju negara lebih baik akan tersendat dengan tertutupnya peran ide baru yang diajukan oleh oposisi, ditambah ketidakmampuan pemerintah dalam dalam menyelesaikan masalah di negeri ini.

Maka muncul tokoh-tokoh yang tidak puas dengan keadaan ini, dan membangun Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia.

Gerakan Perubahan Kaum Muslimin

Permasalahan-permasalahan di atas baik kasus korupsi yang terus bertambah, petumbuhan ekonomi anjlok, hukum sudah ambyar apalagi kalau mau dibahasa berbagai macam masalah kriminalitas, kasus narkoba, pornografi, kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan terus terjadi tanpa ada penyelesaian yang tuntas, dan berbagai permasalahan lainnya yang tak kunjung terurai, menunjukan bahwa Indonesia sedang terjadi masalah berat.

Keterpuruk dan kemunduran umat saat ini, penyebab sejatinya bukan sekedar persoalan pada personil penguasa yang berkuasa semata, walaupun kemampuan pemimpin juga penting. Ini karena faktanya meski beberapa kali negeri ini berganti wajah rezim dan penguasa, kondisi kehidupan masyarakat tetap tidak bergeser dari keterpurukan.

Secara real faktor utama yang menjadi penyebabnya bukan hanya rezim, namun juga sistem yang digunakan oleh rezim. Hal ini terjadi karena ketika sistem itu rusak siapapun personil rezim yang menjalankannya akan menghasilkan kebijakan yang rusak pula, apalagi jika sistem rusak dengan rezim yang menjalankannya rusak.

Sehingga, jika ingin terjadi perubahan dan menghilangkan masalah berat dan mengakar di Indonsia. Kami harapkan pergerakan KAMI tidak hanya sekedar masukan atas kebijakan atau pun pergerakan moral yang diutarakan diawal, namun juga pergerakan ideologis yang bisa mengganti rezim dan mengganti sistem. Dengan ideologi yang sudah teruji ribuan tahun yaitu Ideologi Islam dan dengan sistem yang diturunkan dari Tuhan Yang Maha Esa yakni Sistem Islam, sebagaimana yang dikehendaki kaum muslimin sebagai mayoritas di negeri ini. Wa Allahu A’lam.[]

Oleh : Taofik Andi Rachman, M.Pd.

Dari Berbagai Sumber.

Continue Reading

Proyek Sertifikasi Dai: Islamofobia Berbalut Program Deradikalisasi

Proyek Sertifikasi Dai: Islamofobia Berbalut Program Deradikalisasi

Agustus 16, 2020   ANALISIS, politik,

Dilansir dari gelora.co, Kamis (13/8/2020), Menteri Agama Fachrul Razi menyatakan bahwa Kemenag pada tri wulan ketiga ini akan memiliki program dai bersertifikat dan telah dibahas bersama Wapres. Program tersebut bertujuan mencetak dai yang berdakwah di tengah masyarakat tentang Islam yang damai dan penuh toleran. Fachrul berharap, masjid tidak sekadar menjadi sarana menyebarkan iman dan takwa, tetapi juga menguatkan kerukunan bangsa.

Menengok kemunculannya, program sertifikasi dai dilontarkan oleh Fachrul pada akhir 2019 lalu. Program ini dibentuk guna menangkal gerakan radikalisme lewat mimbar masjid. Rencananya akan diterapkan mulai 2020 dan melibatkan ormas Islam yang ada di Indonesia. MUI telah memulai program tersebut pada November 2019. 

Wakil Menag Zainut Tauhid menjelaskan bahwa sertifikasi dai bersifat sukarela, tidak ada paksaan dalam proses pemberian sertifikat uji kompetensi penceramah tersebut. Tidak lantas diartikan yang tidak mengikuti sertifikasi ini tidak boleh ceramah. Menurut Zainut, apakah nanti di masjid atau di tempat majelis taklim mensyaratkan yang memberikan ceramah sudah bersertifikat atau tidak, itu lain hal.

Meskipun begitu, wacana sertifikasi dai telah memantik polemik publik. Salah satunya, mengundang reaksi keras dari tokoh agama Persaudaraan Alumni (PA) 212, seperti Novel Bamukmin. Kepada Suara.com, Jumat (14/8/2020), Novel kembali menegaskan bahwa sertifikasi dai hanya akan memicu kegaduhan dan keresahan di kalangan umat Islam, seperti yang berlangsung akhir 2019.

Novel menyebut, program sertifikasi penceramah ini sangat berbahaya karena berpotensi mengotak-kotakan para mubaligh. Bahkan bisa saling berhadap-hadapan dan mengadu-domba anak bangsa. Jika sudah teradu-domba, menurutnya, jelas ini adalah upaya adu domba neo PKI.

Bahkan Novel menilai kementerian ini perlu dirombak. Dia menyebut pimpinan kementerian ini telah gagal paham dengan ajaran agama Islam itu sendiri.  Pun diduga dibisiki oleh golongan orang yang berpaham sekularisme, pluralisme dan liberalisme (sepilis) yang ingin merusak tatanan beragama demi kepentingan politik penguasa. Lantas, sertifikasi dai ini sejatinya hendak mewujudkan kerukunan bangsa atau justru bentuk adu domba?

Sertifikasi Dai, Program Anti Radikalisme Beraroma Islamofobia

Menengok kembali situasi perpolitikan yang memunculkan wacana sertifikasi dai, diduga kuat program ini sebagai bagian paket anti radikalisme yang merupakan prioritas kerja Kabinet Indonesia Maju 2019-2024 dalam bidang politik dan agama. Sejak awal menjabat, Menag Fachrul Razi mengemban tugas menangkal apa yang disebut dengan radikalisme dan intoleransi. Ia pun menyatakan siap melawan radikalisme dan mengaku paham betul dengan radikalisme sehingga yakin mampu menangkalnya. 

Kini, setelah berjalan sepuluh bulan sejak pengangkatan kabinet baru, program deradikalisasi masih terus digaungkan. Padahal  menurut Prof. Suteki, pakar hukum dan masyarakat, hingga kini jenis kelamin radikalisme tidak jelas. Suteki yang juga pemerhati isu-isu terkait radikalisme ini menilai bahwa nomenklatur radikalisme bersifat lentur dan obscure (kabur). Nomenklaturnya condong kepada istilah politik dibandingkan sebagai istilah hukum. 

War on Radicalism justru akan memakan korban orang-orang baik dan kritis yang distempeli radikal. Merujuk pendapat peneliti Belanda Beren Schot, ia menyatakan bahwa nomenklatur radikalisme yang digunakan pemerintah tidak tepat, bila digunakan untuk melabeli orang-orang yang dianggap berseberangan dengan pemerintah.

Meski begitu, pemerintah melalui kementerian yang ditunjuk dan instansi terkait, terus menjalankan program ini. Tak tanggung-tanggung, deradikalisasi menyasar berbagai kalangan. Dari murid PAUD hingga civitas akademika di perguruan tinggi, aparatur sipil negara (ASN), emak-emak majelis taklim, hingga kalangan dai/muballigh.

Meskipun tak laku keras di pasaran, narasi radikalisme terus dijajakan. Ibarat jajanan basi, yang terus direproduksi dengan berbagai zat buatan:pewarna, perasa dan pengawet, lalu digoreng ulang dan dijajakan lagi. Sebagian masyarakat mulai tercerahkan bahwa radikalisme hanyalah propaganda tanpa fakta. Dan sebagiannya masih percaya “jampi-jampi rezim” ini, gagal paham dan mau dikelabui.

Menelisik keberadaannya, “War on Radicalism” tidak bisa dilepaskan dari agenda “War on Terorism.” Proyek anti radikalisme digulirkan setelah kegagalan Barat menghadang kebangkitan Islam politik dengan isu terorisme. Barat mendefinisikan radikalisme ke dalam interpretasi politis. Oleh Barat, radikalisme dimaknai: pertama, sebuah paham atau aliran radikal dalam politik. Kedua, paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial politik dengan cara kekerasan. Ketiga, sikap ekstrem dalam aliran politik.

Barat terus melakukan pendekatan politis untuk membangun narasi dan interpretasi sesuai tujuan ideologinya. Ia sangat paham bahwa umat Islam memiliki kekuatan politik berupa sistem pemerintahan khilafah yang telah menyatukan umat Islam sedunia dan berpotensi menjadi negara adidaya masa depan. Pun Barat paham jika khilafah tegak, maka peradaban Barat akan hancur-lebur.

Dari sinilah, skenario demi skenario direkayasa Barat untuk melumpuhkan kebangkitan Islam yang kian kuat. Barat melihat kebangkitan umat untuk kembali menegakkan khilafah menjadi ancaman paling mengerikan bagi mereka. Dimulai dari sinetron hancurnya gedung kembar WTC maka dibuatlah narasi radikalisme. Untuk memperkuat narasi ini, Barat membuat ‘hantu’ yang diberi nama ISIS. 

Selanjutnya, Barat mencoba berkonspirasi kepada negara-negara yang mau membebek kepada mereka. Dengan mengucurkan dana besar, negeri-negeri muslim yang mau dibodohi, menerima protek deradikalisasi Islam. Deradikalisasi Islam oleh Barat dimaknai sebagai upaya menjauhkan umat Islam dari agamanya. 

Sebagaimana Fir’aun, Barat menjual ketakutan kepada masyarakat dunia akan bahaya radikalisme Islam ini. Dari sinilah muncul istilah islamofobia, yakni kelainan psikologi masyarakat dunia terhadap Islam. Mereka mengalami halusinasi, ketakutan yang berlebihan kepada Islam yang justru agama paling damai di dunia. Psikoabnormal islamofobia adalah kebodohan akut masyarakat modern yang katanya rasional.

Berbagai strategi direkayasa Barat untuk menghadang laju kebangkitan umat Islam yang kian kencang. Barat dibantu oleh banyak pihak, terutama kaum munafik, menjalankan proyek deradikalisasi maupun kontra radikalisasi. Barat menjalankan strategi politik busuk dengan menyematkan kata radikal kepada Islam dan kaum muslimin yang berseberangan dengan ideologi sekularisme kapitalis liberal. 

Strategi Barat di balik narasi radikalisme adalah pertama, sebagai upaya pecah-belah umat Islam antara kaum yang disebut radikal dengan kaum moderat. Kedua, sebagai upaya pendangkalan ajaran Islam. Jika ada muslim yang yakin kebenaran Islam dan ingin mewujudkannya secara kafah disebut kaum radikal. Ketiga, upaya menghadang kebangkitan Islam. Maka muslim yang mengajak umat bangkit untuk menerapkan syariah dan khilafah akan disebut radikal. Keempat, strategi politik Barat agar tetap bercokol dan melakukan hegemoni terhadap negeri-negeri muslim.

Selama ini pemerintah dengan kacamata subyektifnya beranggapan radikalisme secara dominan dipandang sebagai gejala yang lahir dari tafsiran teologi yang menyimpang. Tetapi di sisi lain, abai terhadap realitas gejala sosial dari meluasnya apatisme dan frustasi sosial akibat kemiskinan, ketidakadilan, ketidakpastian masa depan dan beratnya tekanan kehidupan. 

Hal ini selaras dengan pendapat peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Prof. Siti Zuhro yang menyebutkan bahwa permasalahan Indonesia bukanlah radikalisme. Menurutnya, pokok persoalan terjadinya gejolak yang terjadi belakangan ini adalah persoalan ketimpangan sosial akibat stagnasi perekonomian global yang serius. 

Situasi ini sejatinya berkorelasi dengan peran imperalisme global yang masih dikomandani Amerika Serikat. Jika berbagai faktor di atas berpadu dengan kezaliman global oleh dunia Barat terhadap dunia Islam dan diabaikan, maka berapapun anak negeri  yang ditembak mati karena alasan terorisme, berapapun yang ditangkap dan ditahan dengan tuduhan radikalisme, tak akan bisa memadamkan potensi lahirnya para ‘radikalis’ baru sang penuntut keadilan.

Demikianlah, program sertifikasi dai tak lepas dari proyek anti radikalisme yang digagas oleh Barat. Wujud islamofobia atas kebangkitan Islam politik yang kian hari kian nyata pergerakannya. 

Sertifikasi Dai, Mengebiri Fungsi Dai Sejati

Dilihat dari tujuannya, sekilas program sertifikat dai terlihat mulia. Dinyatakan bahwa program ini memiliki tujuan untuk meningkatkan kompetensi penceramah dan agar dai benar-benar memiliki pengetahuan keagamaan yang memadai serta memiliki komitmen kebangsaan yang kuat.

Namun, bagi yang memperhatikan dan mendalami pola kebijakan rezim sejak diangkat setahun lalu, tujuan di atas tak lebih sebagai ‘abang-abang lambe’ (lip service). Beranjak dari berbagai wacana Kemenag yang sering menimbulkan polemik bahkan kegaduhan, berikut aneka kebijakan rezim melalui beberapa menterinya, bisa disimpulkan bahwa sertifikat dai tak lebih sebagai program deradikalisasi di kalangan ulama/dai/muballigh.

Terlebih lagi, pasca kasus Ahok, Aksi 212, hingga naiknya rezim kembali di tahun 2019, seolah terjadi polarisasi dai. Ada kalangan dai/ulama pendukung rezim yang dikenal sebagai dai moderat. Di sisi lainnya, terdapat kelompok dai yang berstempel radikal. Kelompok terakhir inilah tentu yang menjadi sasaran program ini. 

Kelompok dai ‘radikal’ cenderung kontra dengan berbagai kebijakan rezim dan berani memberi kritisi. Tak hanya itu, dai terkategori ini juga kerap mengajak umat Islam kembali pada penerapan Islam kafah melalui penegakan sistem politik Islam. Sebuah antitesa bagi sistem politik demokrasi sekuler saat ini. Inilah golongan dai yang keberadaannya sungguh ditakuti oleh rezim kaki tangan Barat. Rezim tentu beranggapan, sebelum efek dakwah dai ‘radikal’ meluas, maka eksistensinya harus segera dipadamkan melalui salah satunya program sertifikasi dai ini.

Wajar jika PA 212 menentang keras wacana sertifikasi dai. Secara tegas Novel Bamukmin mengkritisi hal ini sebagai wujud gagal pahamnya Kemenag terhadap ajaran agamanya sendiri akibat pengaruh golongan sepilis demi kepentingan politik penguasa. 

Bahkan Novel menduga, oknum penguasa ini berpihak kepada neo PKI dengan kasus masuknya RUU HIP yang ditolak berbagai kalangan umat Islam sehingga belum berhasil disahkan menjadi UU. Berikut ajuan RUU baru, RUU BPIP, yang harusnya BPIP dibubarkan karena ketua BPIP jelas menyerang Islam dengan pernyataan bahwa agama adalah musuh besar Pancasila. Menurutnya, BPIP ini satu paket bermasalah sama dengan Kemenag yang dengan ocehannya membuat gaduh dan meresahkan umat Islam.

Jika demikian, maka keberadaan program sertifikasi dai layak untuk dipertanyakan, bahkan pantas untuk ditolak. Mengingat jika dilaksanakan akan berdampak buruk, tak hanya bagi dai, juga terhadap kehidupan beragama umat Islam di negeri ini. 

Dampak buruk yang mungkin terjadi dari program sertifikasi dai yaitu:

1. Mengebiri fungsi dai sejati.

Dai adalah orang yang berdakwah, yaitu menyeru manusia pada kebaikan (Islam) dan mengajaknya agar menolak keburukan. Puncak keburukan adalah saat penguasa tidak menerapkan aturan Allah dalam mengatur urusan umat dalam seluruh aspek kehidupan, bahkan memberikan loyalitasnya kepada kaum yang memusuhi Allah dan ajaran-Nya. 

Dai bersertifikat akan cenderung mengiyakan arahan penguasa berkarakter buruk ini. Hilanglah ruh amar ma’ruf nahi mungkar dari dirinya. Jadilah dai yang terkebiri. Jauh dari hadits yang menjadi prinsip karakter para dai, yakni "sampaikanlah yang benar walaupun pahit" dan juga "sampaikanlah walau satu ayat."

Padahal hakikatnya keberadaan dai adalah oposisi dari penguasa yang akan selalu mengkritisi dan mengontrol jalannya kekuasaan agar tidak sewenang-wenang kepada rakyatnya dan juga tidak menyimpang dari agama. Seharusnya dai berdakwah tidak sesuai pesanan penguasa yang saat ini justru berpihak kepada asing-aseng, penista agama dan melakukan kriminalisasi ulama. 

2. Memproduksi ulama (dai) suu’ sebagai tukang stempel rezim.

Saat ulama (dai) telah terkebiri fungsinya maka akan mengantar pada posisi suu’ (buruk). Ulama suu’ yaitu ulama jahat yang menyampaikan dakwah dengan menyembunyikan kebenaran dan menyesatkan umat demi mendukung kekuasaan yang saat ini tidak berpihak kepada Islam. 

Terlebih jika keulamaanya justru dipergunakan sebagai stempel untuk melegitimasi kebijakan rezim zalim, jadilah ia sebagai umala’ (antek, kaki tangan penguasa). Tak hanya terkebiri, bahkan telah beralih fungsi. Fakta menunjukkan, bahkan sekelas kyai besar, saat meleburkan diri dalam kekuasaan sekuler, posisinya tak lebih sebagai komoditas politik. Atas nama agama tapi demi kekuasaan justru menindas ulama dan syiar Islam.

3. Terjadi pengkotak-kotakan dai dengan kategori moderat-radikal yang berpotensi adu domba keduanya.

Reaksi kalangan dai terhadap sertifikasi ulama pun terbelah. Sesuai tajuk program anti radikalisme dan penyebarluasan ajaran Islam moderat/toleran, sangat memungkinkan terjadi pengkotak-kotakkan dai sebagaimana yang terjadi pada umat Islam saat ini. Bagi dai bersertifikat akan dipandang sebagai dai moderat, dai toleran, dai perdamaian. Adapun dai yang tidak bersertifikat cenderung distempeli dai radikal, dai intoleran, dai fundamentalis.

Pecah-belah dai berpotensi pada terjadinya adu domba dan yang berujung pada konflik di antara kedua ‘kubu’ dai. Sementara dai biasanya memiliki jamaah/pengikut. Jika sampai terjadi konflik, maka akan meluas penyebarannya pada komunitas dan masyakarat. Hal ini tentu sangat merusak persatuan dan ukhuwah umat Islam.

4. Terjadi kegaduhan dan potensi konflik di tengah umat Islam.

Jika wacana sertifikasi dai tetap dipaksakan, jangan menyalahkan umat Islam yang menolak lalu melakukan perlawanan dengan memboikot, bahkan mengusir dai-dai bersertifikat. Pengusiran ulama-ulama suu' mungkin terjadi karena masjid dan musala yang ada di Indonesia adalah sebagian besar dari swadaya umat Islam yang membangunnya sehingga hak setiap pengurus masjid memboikot para dai bersertifikat, bahkan bisa jadi mengusirnya.

5. Semakin mengeksiskan rezim zalim dan sistem hidup sekularisme kapitalis liberal. 

Jika sertifikasi dai langgeng terlaksana, penguasa akan lebih leluasa mengarahkan dai sesuai kehendak politiknya. Tak ada lagi kontrol dan kritik terhadap penguasa saat ia tak memenuhi hak rakyat atau ketika penguasa tak menjalankan aturan Allah dalam mengelola urusan rakyat. Selanjutnya, sistem sekuler nan zalim pun tetap eksis sebagai panduan rezim mengatur negara. Kezaliman terus berlangsung, Islam dan umatnya kian terpinggirkan.

Jika keberadaan sertifikasi dai tidak memiliki urgensi bahkan kontraproduktif bagi penyebaran dakwah Islam kafah dan perjuangan umat menegakkan kalimat Allah, mengapa programnya harus diteruskan? 

Dai Lurus dan Handal Penggerak Dakwah Islam

Dalam dinamika sejarah perjuangan Islam, munculah banyak dai/ulama pemberani. Demi kebenaran, mereka berani mengkritik penguasa. Merekalah dai lurus yang tidak silau dengan iming-iming penguasa dan kepentingan dunia. Benar dikatakan benar. Salah dikatakan salah. Hadits Nabi Saw tentang keutamaan jihad di hadapan penguasa yang zalim dipegang teguh. Meski berbalas ketidaknyamanan, hidup di tahanan, penyiksaan, hingga syahid di tiang gantungan.  

Sejak awal era kenabian, Rasulullah Saw. sempat memverifikasi kepada Waraqah Naufal tentang tantangan yang akan ia hadapi ketika membawa kebenaran Islam. Saat itu beliau bersabda, “Tidak ada seorangpun yang datang membawa kebenaran seperti yang kamu bawa, melainkan pasti dimusuhi.” (HR. Bukhari). 

Adapun menurut Syaikh Muhammad Nawawi Al Bantani, ulama (dai) yang baik sedikitnya memiliki ciri-ciri:

1. Iman yang kokoh, takwa utuh, jiwa istiqomah dan tulus ikhlas.

2. Mempunyai sifat kerasulan (shiddiq, amanah, fathonah, tabligh).

3. Faqih fiddin sampai rashikhuna fil ‘ilmi.

4. Mengenal situasi dan kondisi masyarakat.

5. Mengabdikan seluruh hidupnya untuk perjuangan menegakkan ajaran Allah.

Dai yang berhak menyandang keutamaan seperti di atas, adalah yang menerapkan ilmunya dan berani  mengatakan yang haq. Tidak takut dalam memperjuangkan agama Allah dan tidak peduli terhadap orang yang mencercanya. Mereka senantiasa melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Inilah kompetensi yang seharusnya dimiliki oleh dai sejati.

Dai sejati tentu lahir dari proses panjang yang bisa jadi sangat melelahkan. Tak bisa hadir instan hanya dengan selembar sertifikasi. Terlebih lagi, sertifikasi yang dikeluarkan oleh penguasa berdasar syahwat politiknya. Bukan demi kemashlahatan umat yang dipimpinnya.  

Agar terlahir dai lurus sesuai arahan Allah Swt dan Rasul-Nya – bukan kehendak penguasa – juga handal dalam menyebarluaskan dakwah Islam, dibutuhkan sinergi berbagai elemen yaitu: 

1. Keluarga.

Keluarga merupakan madrasah pertama dan utama. Bagi muslim, keluarga juga berfungsi sebagai tempat kaderisasi pejuang dan dai. Maka, keluarga bertugas mewarnai putra-putri dengan pendidikan islami, menyiapkan, mendorong dan melatihnya menjadi dai untuk menyampaikan ilmu Islam yang dimiliki kepada lingkungan sekitar dan masyarakat.

2. Ormas Islam.

Merupakan salah satu elemen yang diharapkan turut mencetak dai sebagai pembina umat melalui aktivitas kajian dan sarana pembinaan lainnya. Ormas Islam idealnya menyatu dengan umat, hidup bersama umat dan menjadi mata hati umat. Dai yang muncul dari ormas Islam pun diharapkan menjiwai hal yang demikian. 

3. Pondok pesantren (ponpes).

Di antara elemen lainnya,  ponpes berperan paling aktif dalam melahirkan dai. Di sinilah kawah candradimuka para dai. Secara terstruktur dan terarah dengan intensitas belajar lebih lama, putra-putri kaum muslimin dididik dengan pengetahuan dan akhlak Islam, pun ditempa dengan berbagai cara dan sarana. Agar kelak  tumbuh dai-daiyah mumpuni yang siap terjun dan berinteraksi di tengah masyarakat.

4. Masjid.

Sebagai elemen pembinaan umat, masjid juga berkewajiban melahirkan para dai. Melalui komunitas remaja masjid atau dengan menggelar berbagai pelatihan dai, berharap sosok dai lahir dari rumah Allah tersebut. 

5. Kampus.

Kampus merupakan tempat menyemai benih intelektualitas agar daya pikir dan karakter kepribadian tumbuh optimal. Apalagi kampus yang menyebut diri sebagai kampus Islam, selayaknya memiliki misi mencetak dai yang berintelektual, sholih dan kritis terhadap setiap penyelewengan dan tindakan kesewenangan yang kerap dipertontonkan. 

6. Negara.

Negara memfasilitasi lahirnya dai-dai handal, baik dengan kebijakan maupun sarana prasarana.

Menjadi tugas negara untuk memberikan fasilitas ini karena keberadaan dai berkualitas akan berkontribusi bagi terwujudnya kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang baik.

Namun, di tengah keberadaan penguasa yang tunduk pada kepentingan asing, kaum yang justru memusuhi ajaran Islam dan kaum muslimin, idealitas seperti gambaran di atas sulit terjadi. Sinergitas berbagai elemen hanya akan terwujud sempurna manakala sistem kehidupan Islam telah nyata tegaknya. 

Berikut strategi yang musti dilakukan menuju pada kondisi ideal tersebut: 

Pertama. Dai yang hari ini masih memiliki komitmen kuat terhadap Islam, bersama kaum muslimin bahu-membahu mewujudkan kehidupan islami. Ia  harus mengingatkan umat akan kewajibannya sebagai muslim untuk mewujudkan hukum Allah dalam kehidupan sehari-hari. 

Dengan dakwah, ulama (dai) membina umat dengan pembinaan terarah atau mengarah kepada tujuan yang dimaksud. Ini adalah semulia-mulia perjuangan. Demikian pula, keluarga dan elemen Islam lainnya berupaya seoptimal mungkin menjalankan fungsi di tengah keterbatasan situasi hari ini. 

Kedua. Jika kehidupan islami terbentuk, tugas dai berikutya ialah menasihati, mengingatkan, mengoreksi penguasa serta umat secara umum agar senantiasa berjalan dalam rel Islam dan melaksanakan hukum Islam.  

Demikian hal-hal yang musti dilakukan demi melahirkan dai lurus dan handal yang istiqomah melakukan amar maruf nahi mungkar. Semoga kian banyak dai sejati lahir di negeri ini.[]

Oleh: Puspita Satyawati

Analis Politik dan Media

Dosen Online UNIOL 4.0 Diponogoro

PUSTAKA

Strategi Politik Busuk di Balik Narasi Radikalisme, Ahmad Sastra, muslimahnews.com, 16 Oktober 2019

Continue Reading

Menggugat Penetapan 1 Juni sebagai Hari Lahir Pancasila

Menggugat Penetapan 1 Juni sebagai Hari Lahir Pancasila

Agustus 16, 2020   ANALISIS, hukum, SUTEKI,

Menjelang HUT Kemerdekaan RI ke-75 ini ternyata polemik tentang Hari Lahir Pancasila muncul ke pergulatan politik di tengah pandemi covid-19. Pemerintah telah menetapkan hari lahir Pancasila tanggal 1 Juni 1945 melalui Keppres No. 24 Tahun 2016 tentang Hari Lahir Pancasila. Syahdan, terkait dengan hiruk pikuk RUU HIP, BPIP dan RUU BIP seolah warga dibangunkan untuk mengaitkan antara penetapan harlah Pancasila 1 Juni 1945. Sebagian masyarakat merasa bahwa Usulan RUU HIP dan RUU BPIP yang beraroma moderasi, deradikalisasi paham komunisme dan otoritatianisme tidak dapat pisahkan dari skenario penetapan harlah Pancasila tanggal 1 Juni 1945. Seolah ada upaya untuk terus mengenang, memuja dan bahkan menjadikan pidato Ir. Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 sebagai Ajaran Soekarnoisme yang pada akhirnya dinilai oleh beberapa pihak lebih berbau atau cenderung "kekirian", khususnya jika dikaitkan dengan Nasakom pada tahun 1965.

Pada akhirnya, tidak dapat dipungkiri munculnya kecurigaan rasional bahwa pengajuan RUU HIP dan RUU BPIP merupakan bagian dari roadmap pengejawantahan ajaran Seokarnoisme tersebut. Apakah hal ini dibenarkan jika kita mengingat bahwa Pancasila sebagai Dasar Negara telah disepakati ada, lahir pada tanggal 18 Agustus 1945 melalui pengesahan UUD NRI Tahun 1945?

Pentahapan Kelahiran Pancasila Dasar Negara

Secara penalaran, lahirnya suatu gagasan, ide, pemikiran yang terangkum dalam sebuah narasi way of life, ideologi dan juga dasar atau asas suatu negara sekalipun dapat dibagi menjadi 4 tahap:

(1) Tahap Pembenihan, Pembibitan ide;

(2) Tahap Pembuahan ide;

(3) Tahap Perumusan ide; dan

(4) Tahap Kelahiran ide.

Demikian pula Pancasila sebagai basis atau fondamen pemerintah negara Indonesia didirikan juga tidak terlepas dari pentahapan tersebut. Ir Soekarna tidak pernah mengklaim dirinya sebagai pencipta Pancasila, melainkan hanya sebagai salah satu penggali nila-nilai Pancasila yang telah ratusan tahun terpendam di bumi Nusantara Indonesia ini. 

Pada TAHAP PERTAMA, cikal bakal manusia Indonesia telah dikenal memiliki kearifan lokal yang memenuhi karakter nilai-nilai Pancasila. Misalnya keyakinan terhadap Tuhan. Teori Wahyu yang dikemukakan oleh Wilhelm Schmidth (etonolog dan ahli bahasa Austria) menyatakan bahwa bangsa-bangsa di nusantara meyakini adanya Tuhan dengan sebutan beraneka ragam, Alloh (Islam dan Nasrani), Sang Hyang Widhi Wase (Hindu), Gusti Pangeran (Jawa) dan lain-lainnya. Intinya penduduk yakin adanya sesuatu yang berada di luar kekuasaan alam dan manusia. 

Persepsi terhadap kemanusiaan dan hakikat manusia juga dimiliki oleh penduduk di Nusantara. Dalam Suluk Wujil (Jawa) manusia diyakini sebagai mahluk monodualisme. Disebutkan pertanyaan mendasar: Apa manungsa iku? Manungsa iku loro ning datan loro. Lir tinon lawan ragane (Apa manusia itu? Manusia itu dua menjadi satu, yakni jiwa dan raga yang tampak sekaligus), bahkan monopluralisme yang kemuadian konsep ini dikembangkan oleh Prof. Notonagoro. Manusia bukan dimaknai sebagai substansi material seperti komunis dan kapitalis melainkan dimaknai lahir dan bathin, sehingga pemenuhannya tidak cukup aspek lahiriah melainkan juga bathiniah. 

Perihal persatuan, semangat bersatu kita temukan jejak bagaimana sejarah mengukir kesatuan bangsa, misalnya kesatuan penduduk dan wilayah serta keragama SARA dengan semboyan di Majapahit dengan kalimat Bhinneka Tunggal Ika Tan Hana Dharma Mangrwa ( Berbedalah, tetap menjadi satu kesatuan, tidak ada dharma kebaikan yang mendua). Permusyarawaratan untuk mufakat juga sudah terbiasa dilakukan oleh para raja dan penduduknya. Adat adat musyawarah rembug desa di Jawa, adat adat begundem di Lombok bahkan tercatata dalam sejarah dalam kitab Negara Kertagama bahwa pengangkatan Gajah Mada sebagai Mahapatih Majapahit juga ditempuh dengan musyawarah. 

Mengenai kedilan sosial, atau pengutamaan kesejahteraan sosial, kita bisa menyimak pembibitan nilai ini sejak zaman Sriwijawa dengan Raja Syailendra ketika membuat prasasti Kedukan Bukit 683 M. Pada prasasti itu tertulis saloka yang berbunyi: Marwat Vanua Srivijaya Jaya Sidhdhaayatra Subhiksa (Mendirikan Negara Sriwijaya Yang Jaya Sejahtera Sentausa). Hal ini menunjukkan komitmen Kerajaan Sriwijaya untuk mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh penduduk kerajaan. 

Pada TAHAP KEDUA, menjelang kemerdekaan RI ada upaya yang tegas dari orang-orang terpelajar di Indonesia untuk memperjuangkan dan membela nilai-nilai yang dapat mendorong segala upaya untuk membebaskan diri dari belenggu penjajahan kaum imperialis. Ada Perhimpunan Indonesia, ada Indische Partij, ada PNI, ada PKI dan lain sebagainya. Organisasi-organisasi itu sengaja dibentuk untuk menyemai sekaligus mengawinkan nilai-nilai baru yang akan dipakai sebagai spirit perjuangan melawan penjajahan di bumi pertiwi Indonesia.

Pada TAHAP KETIGA, nilai-nilai yang terpendam, disemaikan dan telah dicoba untuk dikawinkan, kemudian diusahakan untuk dikonkretkan dengan cara membuat rumusan agar lebih mendapatkan kepastian hukumnya. Terkait dengan Pancasila maka melalui Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK) para tokoh pendiri bangsa mencoba mengajukan dan merumuskan asas, dasar negara didirikan. Pada sidang BPUPK yang pertama (29 Mei sd 1 Juni 1945) ada beberapa tokoh yang mengajukan gagasan tersebut.

(1) Mr Muhammad Yamin, mengajukan:

Dalam pidatonya:

1. Peri Kebangsaan

2. Peri Kemanusiaan

3. Peri Ketuhanan

4. Peri Kerakyatan

5. Kesejahteraqn rakyat.

Usulan secara tertulis:

1. Ketuhanan Yang Maha Esa

2. Kebangsaan Persatuan Indonesia

3. Rasa Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab

4. Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan.

5. Keadan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

(2) Pada tanggal 31 Mei 1945, Mr Supomo juga mengajukan lima dasar negara yaitu;

1. Persatuan

2. Kekeluargaan

3. Keseimbangan lahir dan bathin

4. Musyawarah

5. Keadilan Rakyat,

(3) Pada tanggal 1 Juni 1945, Ir. Sukarno menyampaikan pidatonya. Dalam pidato itu, Ir

Sukarno juga mengajukan lima dasar negara didirikan yang kemudian diusulkan untuk diberi nama Pancasila (atas usulan ahli bahasa temannya, diperkirakan Mr Moh. Yamin). Lima dasar itu adalah:

1. Kebangsaan Indonesia

2. Internasionalisme dan perikemanusiaan

3. Mufakat atau demokrasi

4. Kesejahteraan sosial

5. Ketuhanan Yang Maha Esa.

Bahan-bahan berupa usulan para tokoh pada sidang BPUPK pertama ini perlu digodog lebih lanjut. Oleh karena itu dibentuklah Panitia kecil pada tanggal 1 Juni 1945. Ada 9 orang dan diketuai oleh Ir. Sukarno. Panitia itu kita kenal dengan nama Panitia 9. Hasil kerja Panitia 9 berupa Piagam Jakarta atau juga disebut Mukadimah atau juga disebut Gentlement Agreements. Di dalam Piagam Jakarta ini termaktub lima dasar negara didirikan, yaitu:

1. Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya.

2. Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab.

3. Persatuan Indonesia.

4. Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan.

5. Keadan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Sampai di sini, usulan lima dasar negara didirikan tidak lagi pendapat perseorangan melainkan sudah menjadi MODUS, setidaknya wakil-wakil pada Panitia 9. Tidak ada ajaran pribadi di sini sekalipun oleh Ir. Sukarno. Jadi, kalau ingin menetapkan hari lahir Pancasila sebagia modus vivendi lebih tepat tanggal 22 Juni 1945 dibandingkan 1 Juni 1945. 

Pada TAHAP KEEMPAT menjelang pengesahan UUD NRI 1945, atas 7 kata di belakang Ketuhanan pada sila pertama, tampaknya menimbulkan kegerahan bagi sebagian masyarakat Indonesia khususnya kalangan Non Muslim hingga menjelang sidang PPKI 7 kata itu dihapus dan pada saat pengesahan UUD 1945, 7 kata itu disepakati oleh PPKI untuk dihilangkan sehingga sila pertama Pancasila berbunyi "Ketuhanan Yang Maha Esa". Sila lainnya tetap bunyi dan susunannya. Hingga di sini kita dapat menyaksikan bahwa Pancasila yang disahkan bersamaan dengan pengesahan UUD 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945 ini benar-benar telah menjadi MODUS VIVENDI (Kesepakatan Luhur Final). Ketika sudah ada modus vivendi inilah, sebuah ide, gagasan dasar negara telah memperoleh legitimasi dan legalitasnya. Maka, lebih tepat HARI LAHIR PANCASILA ditetapkan pada tanggal 18 AGUSTUS 1945. TAHAP KELAHIRAN sebuah ide, gagasan dari sebuah bangsa tentang dasar negara RI telah tiba.

Politik Hukum Penerbitan Keppres Harlah Pancasila

Ada pertanyaan penting yang perlu diajukan yaitu: "bagaimana legalitas dan legitimasi penetapan Harlah Pancasila tanggal 1 Juni sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Presiden (Keppres) No. 24 Tahun 2016?" Saya akan sedikit mengkritisi Keppres ini, khususunya dari sisi politik Hukumnya, sebagai berikut:

(1) Tidak ada urgensi penerbitan Keppres

Dari sisi politik hukum, urgensi penetapan harlah Pancasila 1 Juni 1945 itu tidak ada karena hari kelahiran Pancasila sebenarnya sudah disepakati oleh bangsa Indonesia tanggal 18 Agustus 1945 dan tidak perlu diperdebatkan. Para ahli tata negara, dosen-dosen HTN dan Pancasila sebenarnya sudah sepakat secara legal konstitusional Pancasila lahir bersama pengesahan UUD 1945, yakni 18 Agustus 1945. Patut diduga sebenarnay tidak ada polemik, yang mungkin ada hanyalah kepentingan politik tertentu. 

(2) Tidak ada cantolan hukumnya.

Di sisi lain, Keppres No. 24 Tahun 2016 adalah Keppres yang sangat minim memperoleh dasar hukum berupa "cantolan hukum" pembentukan sebuag Keppres. Keppres ini hanya didasarkan pada Pasal 4 ayat 1 UUD NRI 1945 yakni tentang kewenangan Presiden untuk menjalankan pemerintahan menurut UU. Tidak ada satu pun UU, PP atau Perpres sekalipun yang menjadi dasar pembentukan Keppres ini. 

(3) Tidak tepat status pengaturannya melalui Keppres.

Sebagaimana diketahui bahwa Keppres itu dari sisi HTN dan HAN adalah sebuah produk hukum yang bersifat konkret, individual dan selesai. Lalu bagaimana bisa Hari Lahir Pancasila itu ditetapkan dengan Keppres yang punya sifat khusus dan tidak berlaku umum untuk seluruh rakyat? Saya diangkat menjadi Guru Besar itu dengan Keppres, bukan dengan PP atau Peraturan Presiden (Perpres) yang sifatnya abstrak dan umum. Menyangkut soal dasar negara, ideologi negara saya kira harlahnya tidak tepat dituangkan dalam bentuk Keppres yang pertimbanangan hukumnya lebih individual dan subjektif. 

Oleh karena menyangkut soal negara maka pertimbangannya tidak boleh sepihak melainkan harus melibatkan para wakil rakyat yang duduk di DPR dan MPR, sekaligus melibatkan PARTISIPASI RAKYAT sebagaimana diatur dalam UU No. 12 Tahun 2011 tetang PPP. Oleh karena itu penetapan harlah Pancasila lebih tepat dengan UU atau jika mungkin dengan Ketetapan MPR. Mengapa harus dengan UU atau Ketetapan MPR? Hal ini dilakukan agar tidak mudah diubah sesuai dengan kemauan rezim yang berkuasa secara sepihak.

Implikasi Penetapan Harlah Pancasila 1 Juni 1945

Implikasi penetapan 1 Juni 1945 sebagai hari lahir (harlah) Pancasila. 

(1) Adanya upaya untuk terus mengembangkan pidato 1 Juni 1945 sebagai Ajaran Soekarno atau Soekarnoisme oleh partai politik tertentu dan bahkan menjadikannya sebagai Visi partai tersebut plus upaya pemerasan Pancasila menjadi Trisila dan Ekasila.

(2) Pergeseran urat tunggang Pancasila dari Ketuhanan Yang Maha Esa (religiusitas) menjadi Gotong Royong (tidak dijamin religiusitasnya). Hal ini tercemin dalam RUU HIP dan Visi sebuah partai pengusungnya.

(3) Terkesan ada upaya melakukan moderasi atau deradikalisasi terhadap paham komunisme, Marxisme-leninisme melalui RUU HIP yang diusung oleh partai yang bervisi Pancasila 1 Juni 1945. Kecurigaan ini tidak berlebihan ketika kita menyaksikan keterangan dari anggota parlemen yang menyatakan bahwa mantan dan para anak cucu PKI berlindung pada partai tersebut. Jumlahnya pun tidak sedikit, mencapai 15 juta hingga 20 juta orang. 

(4) Melalui penetapan harlah 1 Juni 1945, kita juga menangkap kesan bahwa Pancasila lebih dikembangkan sebagai IDEOLOGI NEGARA dibandingkan dengan Pancasila sebagai DASAR NEGARA. Sementara itu, Pancasila di Pembukaan UUD 1945 itu harus dimaknai sebagai dasar negara yang wajib diamalkan oleh para penyelenggara pemerintah negara ( legislatif, yudikatif dan eksekutif) bukan oleh warga negara. Ketika Pancasila ditekankan pada ideologi negara, maka akan mudah dilahirkan TAFSIR TUNGGAL Pancasila yang berpotensi menjadi ALAT GEBUK rezim terhadap pihak lain yang berseberangan dengan rezim penguasa. Hal ini sudah tercermin dalam RUU HIP maupun RUU BPIP. 

Berdasarkan argumentasi tersebut di muka baik dari sisi politik hukumnya maupun implikasi penetapan harlah Pancasila 1 Juni 1945, maka Keppres No. 24 Tahun 2016 kiranya patut untuk digugat serta kembali pada Pancasila sebagaI MODUS VIVENDI yang lahir pada tanggal 18 Agustus 1945 bersamaan pengesahan UUD NRI 1945. Upaya untuk membangkitkan ajaran yang tidak sesuai bahkan terkesan hendak mengganti Pancasila Dasar Negara 18 Agustus 1945 harus dimaknai sebagai perbuatan MAKAR IDEOLOGI/DASAR NEGARA sebagaimana telah diatur dalam UU No. 27 Tahun 1999 jo Pasal 107 huruf a, b, c, d, e, dan f KUHP yang diancam hukuman penjara paling lama 12 hingga 20 tahun. Jika hal itu dilakukan oleh sebuah partai politik, maka sesuai dengan UU Parpol, parpol tersebut dapat diusulkan oleh Presiden untuk dibubarkan melalui mekanisme pembubaran partai politik di Mahkamah Konstitusi (MK). 

Penutup

Mungkin bagi kalangan tertentu hari lahir sebuah ide, gagasan, ideologi atau apa pun namanya itu tidak penting. Namun, ketika hari lahir gagasan atau ideologi itu dimaknai bukan sekedar istilah (wadah) melainkan persoalan konten dari sebuah ide dasar, maka hal ini merupakan persoalan yang serius karena para inisiatornya telah menyalahi konsensus nasional yang telah ada bahkan menjadi modus vivendi. Jadi, nama atau wadah itu penting, isi juga penting dan artinya keduanya ternyata tidak dapat dipisahkan. Jadi, Hari lahir Pancasila dan Isi serta makna di dalamnya tidak dapat dipisahlepaskan. Harlah Pancasila sebagai Modus Vivendi adalah 18 Agustus 1945 bukan 1 Juni 1945. []

Oleh: Prof. DR. Suteki S. H. M. Hum.

Pakar Filsafat Pancasila dan Hukum-Masyarakat 

Continue Reading