KAMI sebagai Creative Minority Menuntut Perubahan Disruptif alias Radikal: Mungkinkah Terpenuhi?

KAMI sebagai Creative Minority Menuntut Perubahan Disruptif alias Radikal: Mungkinkah Terpenuhi?

Agustus 19, 2020   ANALISIS, hukum, SUTEKI,

Beberapa hari terakhir kabar tentang keinginan para tokoh nasional Indonesia untuk menggugat sekaligus melakukan perubahan mendasar atas krisis yang tengah terjadi di masa pandemi ini. Adalah KAMI (Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia) adalah salah satu gerakan baru yang bertujuan demikian itu. 

Menurut Din Syamsudin, salah satu inisiator KAMI, KAMI adalah gerakan moral seluruh rakyat Indonesia untuk menegakkan kebenaran dan keadilan sosial. Sebagai gerakan moral, mengandung arti kita bergerak berdasarkan nilai-nilai moral dan keberanan yang kita yakini, berdasarkan keadilan dan menegakkan kejujuran, menegakkan kemaslahatan itu namanya nilai-nilai moral. 

Sebagaimana diberitakan oleh kompas.com. 18/8/2020, Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin beserta tokoh lainnya mendeklarasikan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) di Tugu Proklamasi, Jakarta Pusat, Selasa (18/8/2020). Di samping mendeklarasikan diri, KAMI juga mengajukan 8 tuntutan mendasar untuk solusi berbagai carut marut di berbagai bidang di negeri Indonesia.

Berikut delapan tuntutan lengkap KAMI:

1. Mendesak penyelenggara negara, khususnya Pemerintah, DPR, DPD, dan MPR untuk menegakkan penyelenggaraan dan pengelolaan negara sesuai dengan (tidak menyimpang dari) jiwa, semangat dan nilai Pembukaan Undang Undang Dasar 1945 yang di dalamnya terdapat Pancasila yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945 dan diberlakukan kembali melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959.

2. Menuntut Pemerintah agar bersungguh-sungguh menanggulangi pandemi Covid-19, untuk menyelamatkan rakyat Indonesia dengan tidak membiarkan rakyat menyelamatkan diri sendiri, sehingga menimbulkan banyak korban, dengan mengalokasikan anggaran yang memadai, termasuk untuk membantu langsung rakyat miskin yang terdampak secara ekonomi.

3. Menuntut Pemerintah bertanggung jawab mengatasi resesi ekonomi untuk menyelamatkan rakyat miskin, petani dan nelayan, guru/dosen, tenaga kerja bangsa sendiri, pelaku UMKM dan koperasi, serta pedagang sektor informal, daripada membela kepentingan pengusaha besar dan asing.

4. Menuntut penyelenggara negara, khususnya Pemerintah dan DPR, untuk memperbaiki praktik pembentukan hukum yang menyimpang dari Pancasila dan UUD 1945. Kepada pemerintah dituntut untuk menghentikan penegakan hukum yang karut marut dan diskriminatif, memberantas mafia hukum, menghentikan kriminalisasi lawan-lawan politik, menangkap dan menghukum berat para penjarah kekayaan negara.

5. Menuntut penyelenggara negara untuk menghentikan sistem dan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) serta sistem dan praktek oligarkhi, kleptokrasi, politik dinasti, dan penyelewengan/penyalahgunaan kekuasaan.

6. Menuntut penyelenggara negara, khususnya Pemerintah, DPR, DPD dan MPR untuk tidak memberi peluang bangkitnya komunisme, ideologi anti Pancasila lainnya, dan separatisme serta menghentikan stigmatisasi kelompok keagamaan dengan isu intoleransi, radikalisme, dan ekstrimisme serta upaya memecah belah masyarakat. Begitu pula mendesak Pemerintah agar menegakkan kebijakan ekonomi dan politik luar negeri bebas aktif, dengan tidak condong bertekuk lutut kepada negara tertentu.

7. Menuntut Pemerintah untuk mengusut secara sungguh-sungguh dan tuntas, terhadap pihak yang berupaya melalui jalur konstitusi, mengubah Dasar Negara Pancasila, sebagai upaya nyata untuk meruntuhkan NKRI hasil Proklamasi 17 Agustus 1945, agar tidak terulang upaya sejenis di masa yang akan datang.

8. Menuntut Presiden untuk bertanggung jawab sesuai sumpah dan janji jabatannya serta mendesak lembaga-lembaga negara (MPR, DPR, DPD dan MK) untuk melaksanakan fungsi dan kewenangan konstitusionalnya demi menyelamatkan rakyat, bangsa, dan negara Indonesia.

Menyimak tuntutan KAMI yang dapat dinilai sebagai tuntutan disruptif alias radikal, maka KAMI dapat dikelompokkan sebagai sebuah kelompok yang memiliki kepedulian tinggi terhadap carut matut negeri dengan tetap mengandalkan akal bukan okol. Dalam perspektif Toynbee, maka kelompok ini dapat disebut sebagai creative minority.

Creative Minority merupakan sebuah konsep yang seharusnya akrab bagi para baik itu mahasiswa, dosen, guru, pegawai, maupun alumni sekolah atau perguruan tinggi sebagai pihak yang berkompeten terhadap jatuh bangunnya peradaban suatu bangsa. Konsep ini pertama kali digagas oleh Arnold Joseph Toynbee, seorang sejarawan Inggris melalui buku yang bertitel A Study of History yang diterbitkan pada tahun 1934. Konsep ini sering kita dengar dalam rangka pelaksanaan pembangunan dan pembaharuan masyarakat dan negara Indonesia. Sebuah pertanyaan sederhana kemudian muncul, apa sebenarnya yang dimaksud dengan creative minority?

Terkait dengan pertanyaan apakah creative minority itu Arnold Toynbee menyatakan bahwa: 

"A society develops into a civilization when it is confronted with a challenge which it successfully meets in such a way as to lead it on to further challenges. The challenge may be a difficult climate, a new land, or a military confrontation (even being conquered). The challenge must not be so difficult as to be insurmountable or even so difficult that the society does not have sufficient human resources and energy to take on new challenges."

Selanjutnya Toynbee menyatakan bahwa: 

"the ideas and methods for meeting the challenges for a society come from a creative minority. The ideas and methods developed by the creative minority are copied by the majority. Thus there are two essential and separate steps in meeting a challenge: the generation of ideas and the imitation/adoption of those ideas by the majority. If either of those two processes ceases to function then the civilization breaks down".

Menurut Toynbee, kemampuan masyarakat untuk tetap bertahan itu dimotori oleh sekelompok kecil orang yang secara kreatif menggagas dan mengaplikasikan ide dan solusi-solusi baru untuk menghadapi tantangan yang ada. Ide dan solusi tersebut sangatlah tepat dan sesuai dalam menjawab tantangan yang ada, sehingga kemudian diadopsi oleh masyarakat secara keseluruhan. Sekelompok kecil orang inilah yang kemudian disebut Toynbee sebagai “The Creative Minority“.

Konsep Creative Minority ini kemudian dimaknai sebagai kelompok kaum pemimpin, yang merupakan golongan kecil, namun karena superioritas jiwa dan rohnya serta kekuatan dan keteguhan keyakinannya, sanggup menunjukkan jalan dan membimbing massa yang pasif, kehilangan arah dan mengalami kebingungan (Sutarno, 2011). 

The Creative Minority ini adalah orang-orang yang sungguh-sungguh memiliki idealisme, jiwa kepemimpinan sejati, kemampuan, kemauan dan keberanian, untuk melawan arus pendapat dan perilaku umum yang kacau dan kehilangan nilai-nilai serta norma-norma hukum dan etika yang luhur. Kita sebagai bangsa yang besar harus mempunyai visi untuk menjadi sebuah komunitas cendekiawan yang mampu menampilkan ciri creative minority di atas.

Ada satu hal yang sangat menarik dari konsep creative minority-nya Toynbee, yakni persoalan kedekatan hubungan antara agama dan jatuh bangun-nya peradaban manusia, sebagaimana konsep yang dikembangkan oleh Samuel Huntington. Secara lengkap, Toynbee menyatakan:

"The universal religion and its philosophy are usually borrowed from an alien civilization. The development of the new religion reflects an attempt by the people of the internal proletariat to escape the unbearable present by looking to the past, the future (utopias) and to other cultures for solutions. The religion eventually becomes the basis for the development of a new civilization. Religion amounts to a cultural glue which holds the civilization together. There is thus a close relationship between religions and civilizations".

Berdasar uraian di atas kita dapat menyimpulkan bahwa dibutuhkan creative minority untuk melakukan perubahan yang bersifat "disruption". Oleh karena jatuh bangunnya peradaban manusia sepanjang sejarah sangat ditentukan oleh "religion", maka kebangkitan peradaban ke depan tidak bisa dijalankan secara sekuler melainkan harus colored by religion. 

Sektor pendidikan, mulai dari pendidikan pra sekolah, dasar, menengah hingga pendidikan tinggi mempunyai peran strategis dalam menyongsong kebangkitan peradaban suatu bangsa. Maka sungguh aneh bila konsep pendidikan di negara ini hendak dijalankan secara sekuler yang hanya mengejar aspek skill, kompetensi, dan kompetisi dengan melupakan aspek religion.

Jadi, agar kebangkitan peradaban yang ditandai dengan adanya perubahan keadaan dari kelemahan dan kehinaan menjadi bangsa yang kuat dan disegani, maka creative minority tidak boleh diarahkan menjadi sekuler, melainkan generasi creative minority yang bila diterjemahkan secara konkret memiliki karakter sebagai berikut:

1. KOKOH AKIDAH (keyakinan agama dapat diandalkan, tidak ateis, tidak sekuler);

2. PECINTA ILMU PENGETAHUAN (sesuai bidangnya, IT, statistik, psikologi dll);

3. KUAT IBADAHNYA (visi karyanya adalah pengabdian kepada Tuhannya (Alloh));

4. ZUHUD (hidup dalam kesederhanan tetapi berkualitas).

Kita berharap, KAMI yang telah dideklarasikan dengan disertai 8 tuntutan disruptif dapat terbimbing dalam atmosfer keberadaban yang sejati, yakni sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945 yaitu peradaban religius (Religious Civilization) bukan peradaban sekuler (Secular Civilization) sehingga mampu membangunkan macan Asia yang tidur dan mampu membangkitkan kembali keterpurukan berbagai sektor kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Tuntutan KAMI akan dapat tecapai jika KAMI benar-benar memiliki karakter creative minority. Jika tidak, jangan berharap perubahan disruptif akan terjadi. Tabik.[]

Oleh: Prof. Dr. Suteki S. H. M. Hum.

Pakar Filsafat Pancasila dan Hukum-Masyarakat

Semarang, Rebo Paing: 19 Agustus 2020.

Coretan di Penghujung hari tahun 1441 H

Continue Reading

Menggugat Penetapan 1 Juni sebagai Hari Lahir Pancasila

Menggugat Penetapan 1 Juni sebagai Hari Lahir Pancasila

Agustus 16, 2020   ANALISIS, hukum, SUTEKI,

Menjelang HUT Kemerdekaan RI ke-75 ini ternyata polemik tentang Hari Lahir Pancasila muncul ke pergulatan politik di tengah pandemi covid-19. Pemerintah telah menetapkan hari lahir Pancasila tanggal 1 Juni 1945 melalui Keppres No. 24 Tahun 2016 tentang Hari Lahir Pancasila. Syahdan, terkait dengan hiruk pikuk RUU HIP, BPIP dan RUU BIP seolah warga dibangunkan untuk mengaitkan antara penetapan harlah Pancasila 1 Juni 1945. Sebagian masyarakat merasa bahwa Usulan RUU HIP dan RUU BPIP yang beraroma moderasi, deradikalisasi paham komunisme dan otoritatianisme tidak dapat pisahkan dari skenario penetapan harlah Pancasila tanggal 1 Juni 1945. Seolah ada upaya untuk terus mengenang, memuja dan bahkan menjadikan pidato Ir. Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 sebagai Ajaran Soekarnoisme yang pada akhirnya dinilai oleh beberapa pihak lebih berbau atau cenderung "kekirian", khususnya jika dikaitkan dengan Nasakom pada tahun 1965.

Pada akhirnya, tidak dapat dipungkiri munculnya kecurigaan rasional bahwa pengajuan RUU HIP dan RUU BPIP merupakan bagian dari roadmap pengejawantahan ajaran Seokarnoisme tersebut. Apakah hal ini dibenarkan jika kita mengingat bahwa Pancasila sebagai Dasar Negara telah disepakati ada, lahir pada tanggal 18 Agustus 1945 melalui pengesahan UUD NRI Tahun 1945?

Pentahapan Kelahiran Pancasila Dasar Negara

Secara penalaran, lahirnya suatu gagasan, ide, pemikiran yang terangkum dalam sebuah narasi way of life, ideologi dan juga dasar atau asas suatu negara sekalipun dapat dibagi menjadi 4 tahap:

(1) Tahap Pembenihan, Pembibitan ide;

(2) Tahap Pembuahan ide;

(3) Tahap Perumusan ide; dan

(4) Tahap Kelahiran ide.

Demikian pula Pancasila sebagai basis atau fondamen pemerintah negara Indonesia didirikan juga tidak terlepas dari pentahapan tersebut. Ir Soekarna tidak pernah mengklaim dirinya sebagai pencipta Pancasila, melainkan hanya sebagai salah satu penggali nila-nilai Pancasila yang telah ratusan tahun terpendam di bumi Nusantara Indonesia ini. 

Pada TAHAP PERTAMA, cikal bakal manusia Indonesia telah dikenal memiliki kearifan lokal yang memenuhi karakter nilai-nilai Pancasila. Misalnya keyakinan terhadap Tuhan. Teori Wahyu yang dikemukakan oleh Wilhelm Schmidth (etonolog dan ahli bahasa Austria) menyatakan bahwa bangsa-bangsa di nusantara meyakini adanya Tuhan dengan sebutan beraneka ragam, Alloh (Islam dan Nasrani), Sang Hyang Widhi Wase (Hindu), Gusti Pangeran (Jawa) dan lain-lainnya. Intinya penduduk yakin adanya sesuatu yang berada di luar kekuasaan alam dan manusia. 

Persepsi terhadap kemanusiaan dan hakikat manusia juga dimiliki oleh penduduk di Nusantara. Dalam Suluk Wujil (Jawa) manusia diyakini sebagai mahluk monodualisme. Disebutkan pertanyaan mendasar: Apa manungsa iku? Manungsa iku loro ning datan loro. Lir tinon lawan ragane (Apa manusia itu? Manusia itu dua menjadi satu, yakni jiwa dan raga yang tampak sekaligus), bahkan monopluralisme yang kemuadian konsep ini dikembangkan oleh Prof. Notonagoro. Manusia bukan dimaknai sebagai substansi material seperti komunis dan kapitalis melainkan dimaknai lahir dan bathin, sehingga pemenuhannya tidak cukup aspek lahiriah melainkan juga bathiniah. 

Perihal persatuan, semangat bersatu kita temukan jejak bagaimana sejarah mengukir kesatuan bangsa, misalnya kesatuan penduduk dan wilayah serta keragama SARA dengan semboyan di Majapahit dengan kalimat Bhinneka Tunggal Ika Tan Hana Dharma Mangrwa ( Berbedalah, tetap menjadi satu kesatuan, tidak ada dharma kebaikan yang mendua). Permusyarawaratan untuk mufakat juga sudah terbiasa dilakukan oleh para raja dan penduduknya. Adat adat musyawarah rembug desa di Jawa, adat adat begundem di Lombok bahkan tercatata dalam sejarah dalam kitab Negara Kertagama bahwa pengangkatan Gajah Mada sebagai Mahapatih Majapahit juga ditempuh dengan musyawarah. 

Mengenai kedilan sosial, atau pengutamaan kesejahteraan sosial, kita bisa menyimak pembibitan nilai ini sejak zaman Sriwijawa dengan Raja Syailendra ketika membuat prasasti Kedukan Bukit 683 M. Pada prasasti itu tertulis saloka yang berbunyi: Marwat Vanua Srivijaya Jaya Sidhdhaayatra Subhiksa (Mendirikan Negara Sriwijaya Yang Jaya Sejahtera Sentausa). Hal ini menunjukkan komitmen Kerajaan Sriwijaya untuk mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh penduduk kerajaan. 

Pada TAHAP KEDUA, menjelang kemerdekaan RI ada upaya yang tegas dari orang-orang terpelajar di Indonesia untuk memperjuangkan dan membela nilai-nilai yang dapat mendorong segala upaya untuk membebaskan diri dari belenggu penjajahan kaum imperialis. Ada Perhimpunan Indonesia, ada Indische Partij, ada PNI, ada PKI dan lain sebagainya. Organisasi-organisasi itu sengaja dibentuk untuk menyemai sekaligus mengawinkan nilai-nilai baru yang akan dipakai sebagai spirit perjuangan melawan penjajahan di bumi pertiwi Indonesia.

Pada TAHAP KETIGA, nilai-nilai yang terpendam, disemaikan dan telah dicoba untuk dikawinkan, kemudian diusahakan untuk dikonkretkan dengan cara membuat rumusan agar lebih mendapatkan kepastian hukumnya. Terkait dengan Pancasila maka melalui Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK) para tokoh pendiri bangsa mencoba mengajukan dan merumuskan asas, dasar negara didirikan. Pada sidang BPUPK yang pertama (29 Mei sd 1 Juni 1945) ada beberapa tokoh yang mengajukan gagasan tersebut.

(1) Mr Muhammad Yamin, mengajukan:

Dalam pidatonya:

1. Peri Kebangsaan

2. Peri Kemanusiaan

3. Peri Ketuhanan

4. Peri Kerakyatan

5. Kesejahteraqn rakyat.

Usulan secara tertulis:

1. Ketuhanan Yang Maha Esa

2. Kebangsaan Persatuan Indonesia

3. Rasa Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab

4. Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan.

5. Keadan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

(2) Pada tanggal 31 Mei 1945, Mr Supomo juga mengajukan lima dasar negara yaitu;

1. Persatuan

2. Kekeluargaan

3. Keseimbangan lahir dan bathin

4. Musyawarah

5. Keadilan Rakyat,

(3) Pada tanggal 1 Juni 1945, Ir. Sukarno menyampaikan pidatonya. Dalam pidato itu, Ir

Sukarno juga mengajukan lima dasar negara didirikan yang kemudian diusulkan untuk diberi nama Pancasila (atas usulan ahli bahasa temannya, diperkirakan Mr Moh. Yamin). Lima dasar itu adalah:

1. Kebangsaan Indonesia

2. Internasionalisme dan perikemanusiaan

3. Mufakat atau demokrasi

4. Kesejahteraan sosial

5. Ketuhanan Yang Maha Esa.

Bahan-bahan berupa usulan para tokoh pada sidang BPUPK pertama ini perlu digodog lebih lanjut. Oleh karena itu dibentuklah Panitia kecil pada tanggal 1 Juni 1945. Ada 9 orang dan diketuai oleh Ir. Sukarno. Panitia itu kita kenal dengan nama Panitia 9. Hasil kerja Panitia 9 berupa Piagam Jakarta atau juga disebut Mukadimah atau juga disebut Gentlement Agreements. Di dalam Piagam Jakarta ini termaktub lima dasar negara didirikan, yaitu:

1. Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya.

2. Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab.

3. Persatuan Indonesia.

4. Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan.

5. Keadan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Sampai di sini, usulan lima dasar negara didirikan tidak lagi pendapat perseorangan melainkan sudah menjadi MODUS, setidaknya wakil-wakil pada Panitia 9. Tidak ada ajaran pribadi di sini sekalipun oleh Ir. Sukarno. Jadi, kalau ingin menetapkan hari lahir Pancasila sebagia modus vivendi lebih tepat tanggal 22 Juni 1945 dibandingkan 1 Juni 1945. 

Pada TAHAP KEEMPAT menjelang pengesahan UUD NRI 1945, atas 7 kata di belakang Ketuhanan pada sila pertama, tampaknya menimbulkan kegerahan bagi sebagian masyarakat Indonesia khususnya kalangan Non Muslim hingga menjelang sidang PPKI 7 kata itu dihapus dan pada saat pengesahan UUD 1945, 7 kata itu disepakati oleh PPKI untuk dihilangkan sehingga sila pertama Pancasila berbunyi "Ketuhanan Yang Maha Esa". Sila lainnya tetap bunyi dan susunannya. Hingga di sini kita dapat menyaksikan bahwa Pancasila yang disahkan bersamaan dengan pengesahan UUD 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945 ini benar-benar telah menjadi MODUS VIVENDI (Kesepakatan Luhur Final). Ketika sudah ada modus vivendi inilah, sebuah ide, gagasan dasar negara telah memperoleh legitimasi dan legalitasnya. Maka, lebih tepat HARI LAHIR PANCASILA ditetapkan pada tanggal 18 AGUSTUS 1945. TAHAP KELAHIRAN sebuah ide, gagasan dari sebuah bangsa tentang dasar negara RI telah tiba.

Politik Hukum Penerbitan Keppres Harlah Pancasila

Ada pertanyaan penting yang perlu diajukan yaitu: "bagaimana legalitas dan legitimasi penetapan Harlah Pancasila tanggal 1 Juni sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Presiden (Keppres) No. 24 Tahun 2016?" Saya akan sedikit mengkritisi Keppres ini, khususunya dari sisi politik Hukumnya, sebagai berikut:

(1) Tidak ada urgensi penerbitan Keppres

Dari sisi politik hukum, urgensi penetapan harlah Pancasila 1 Juni 1945 itu tidak ada karena hari kelahiran Pancasila sebenarnya sudah disepakati oleh bangsa Indonesia tanggal 18 Agustus 1945 dan tidak perlu diperdebatkan. Para ahli tata negara, dosen-dosen HTN dan Pancasila sebenarnya sudah sepakat secara legal konstitusional Pancasila lahir bersama pengesahan UUD 1945, yakni 18 Agustus 1945. Patut diduga sebenarnay tidak ada polemik, yang mungkin ada hanyalah kepentingan politik tertentu. 

(2) Tidak ada cantolan hukumnya.

Di sisi lain, Keppres No. 24 Tahun 2016 adalah Keppres yang sangat minim memperoleh dasar hukum berupa "cantolan hukum" pembentukan sebuag Keppres. Keppres ini hanya didasarkan pada Pasal 4 ayat 1 UUD NRI 1945 yakni tentang kewenangan Presiden untuk menjalankan pemerintahan menurut UU. Tidak ada satu pun UU, PP atau Perpres sekalipun yang menjadi dasar pembentukan Keppres ini. 

(3) Tidak tepat status pengaturannya melalui Keppres.

Sebagaimana diketahui bahwa Keppres itu dari sisi HTN dan HAN adalah sebuah produk hukum yang bersifat konkret, individual dan selesai. Lalu bagaimana bisa Hari Lahir Pancasila itu ditetapkan dengan Keppres yang punya sifat khusus dan tidak berlaku umum untuk seluruh rakyat? Saya diangkat menjadi Guru Besar itu dengan Keppres, bukan dengan PP atau Peraturan Presiden (Perpres) yang sifatnya abstrak dan umum. Menyangkut soal dasar negara, ideologi negara saya kira harlahnya tidak tepat dituangkan dalam bentuk Keppres yang pertimbanangan hukumnya lebih individual dan subjektif. 

Oleh karena menyangkut soal negara maka pertimbangannya tidak boleh sepihak melainkan harus melibatkan para wakil rakyat yang duduk di DPR dan MPR, sekaligus melibatkan PARTISIPASI RAKYAT sebagaimana diatur dalam UU No. 12 Tahun 2011 tetang PPP. Oleh karena itu penetapan harlah Pancasila lebih tepat dengan UU atau jika mungkin dengan Ketetapan MPR. Mengapa harus dengan UU atau Ketetapan MPR? Hal ini dilakukan agar tidak mudah diubah sesuai dengan kemauan rezim yang berkuasa secara sepihak.

Implikasi Penetapan Harlah Pancasila 1 Juni 1945

Implikasi penetapan 1 Juni 1945 sebagai hari lahir (harlah) Pancasila. 

(1) Adanya upaya untuk terus mengembangkan pidato 1 Juni 1945 sebagai Ajaran Soekarno atau Soekarnoisme oleh partai politik tertentu dan bahkan menjadikannya sebagai Visi partai tersebut plus upaya pemerasan Pancasila menjadi Trisila dan Ekasila.

(2) Pergeseran urat tunggang Pancasila dari Ketuhanan Yang Maha Esa (religiusitas) menjadi Gotong Royong (tidak dijamin religiusitasnya). Hal ini tercemin dalam RUU HIP dan Visi sebuah partai pengusungnya.

(3) Terkesan ada upaya melakukan moderasi atau deradikalisasi terhadap paham komunisme, Marxisme-leninisme melalui RUU HIP yang diusung oleh partai yang bervisi Pancasila 1 Juni 1945. Kecurigaan ini tidak berlebihan ketika kita menyaksikan keterangan dari anggota parlemen yang menyatakan bahwa mantan dan para anak cucu PKI berlindung pada partai tersebut. Jumlahnya pun tidak sedikit, mencapai 15 juta hingga 20 juta orang. 

(4) Melalui penetapan harlah 1 Juni 1945, kita juga menangkap kesan bahwa Pancasila lebih dikembangkan sebagai IDEOLOGI NEGARA dibandingkan dengan Pancasila sebagai DASAR NEGARA. Sementara itu, Pancasila di Pembukaan UUD 1945 itu harus dimaknai sebagai dasar negara yang wajib diamalkan oleh para penyelenggara pemerintah negara ( legislatif, yudikatif dan eksekutif) bukan oleh warga negara. Ketika Pancasila ditekankan pada ideologi negara, maka akan mudah dilahirkan TAFSIR TUNGGAL Pancasila yang berpotensi menjadi ALAT GEBUK rezim terhadap pihak lain yang berseberangan dengan rezim penguasa. Hal ini sudah tercermin dalam RUU HIP maupun RUU BPIP. 

Berdasarkan argumentasi tersebut di muka baik dari sisi politik hukumnya maupun implikasi penetapan harlah Pancasila 1 Juni 1945, maka Keppres No. 24 Tahun 2016 kiranya patut untuk digugat serta kembali pada Pancasila sebagaI MODUS VIVENDI yang lahir pada tanggal 18 Agustus 1945 bersamaan pengesahan UUD NRI 1945. Upaya untuk membangkitkan ajaran yang tidak sesuai bahkan terkesan hendak mengganti Pancasila Dasar Negara 18 Agustus 1945 harus dimaknai sebagai perbuatan MAKAR IDEOLOGI/DASAR NEGARA sebagaimana telah diatur dalam UU No. 27 Tahun 1999 jo Pasal 107 huruf a, b, c, d, e, dan f KUHP yang diancam hukuman penjara paling lama 12 hingga 20 tahun. Jika hal itu dilakukan oleh sebuah partai politik, maka sesuai dengan UU Parpol, parpol tersebut dapat diusulkan oleh Presiden untuk dibubarkan melalui mekanisme pembubaran partai politik di Mahkamah Konstitusi (MK). 

Penutup

Mungkin bagi kalangan tertentu hari lahir sebuah ide, gagasan, ideologi atau apa pun namanya itu tidak penting. Namun, ketika hari lahir gagasan atau ideologi itu dimaknai bukan sekedar istilah (wadah) melainkan persoalan konten dari sebuah ide dasar, maka hal ini merupakan persoalan yang serius karena para inisiatornya telah menyalahi konsensus nasional yang telah ada bahkan menjadi modus vivendi. Jadi, nama atau wadah itu penting, isi juga penting dan artinya keduanya ternyata tidak dapat dipisahkan. Jadi, Hari lahir Pancasila dan Isi serta makna di dalamnya tidak dapat dipisahlepaskan. Harlah Pancasila sebagai Modus Vivendi adalah 18 Agustus 1945 bukan 1 Juni 1945. []

Oleh: Prof. DR. Suteki S. H. M. Hum.

Pakar Filsafat Pancasila dan Hukum-Masyarakat 

Continue Reading

Refleksi 75 Tahun Indonesia Merdeka: Sudahkah Bangsa Indonesia Terlepas dari Belenggu Penjajahan?

Refleksi 75 Tahun Indonesia Merdeka: Sudahkah Bangsa Indonesia Terlepas dari Belenggu Penjajahan?

Agustus 15, 2020   ANALISIS, HEADLINE, Opini, SUTEKI,

Secara etimologi, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), merdeka memiliki arti Bebas (dari perhambaan, penjajahan, dan sebagainya), berdiri sendiri, Tidak terkena atau lepas dari tuntutan dan Tidak terikat, tidak bergantung kepada orang atau pihak tertentu, leluasa.

Jika merujuk bahasa Sanskerta merdeka maknanya adalah maharddhika yang berarti kaya, sejahtera dan kuat. Padanannya dalam bahasa melayu atau bahasa Indonesia adalah kata yang bermakna bebas atau tidak bergantung/independen.

Merdeka secara konstitusi dimaknai sebagai pemberian atau anugerah dari Allah SWT, tuhan semesta alam, tuhan manusia dan Tuhan kehidupan. Naskah Konstitusi menegaskan bahwa kemerdekaan terwujud atas berkat rakhmat Allah Yang Maha Kuasa, yang dengan demikian kemerdekaan tak pernah lepas dari keyakinan teologi bangsa yang mayoritas penduduknya beragama Islam, bahwa kemerdekaan adalah anugerah.

Selain sebagai anugerah Allah SWT, kemerdekaan mewujud juga atas ikhtiar dengan didorong oleh keinginan luhur, supaya rakyat memiliki kehidupan kebangsaan yang bebas. Atas dasar itu, maka rakyat Indonesia menyatakan kemerdekaannya.

Makna kemerdekaan secara konstitusi artinya mendeklarasikan entitas bangsa dan Negara yang mendiri, memiliki konstitusi, pemerintahan, wilayah dan rakyat yang berkomitmen untuk bersatu dalam entitas Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kemerdekaan juga berarti kemampuan secara mandiri untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

IMPLIKASI KEMERDEKAAN

Maka disusunlah naskah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Adapun penjajahan atau kolonialisme adalah suatu sistem di mana suatu negara menguasai rakyat dan sumber daya negara lain tetapi masih tetap berhubungan dengan negara asal. Istilah ini juga menunjuk kepada suatu himpunan keyakinan yang digunakan untuk melegitimasikan atau mempromosikan sistem ini, terutama kepercayaan bahwa moral dari pengkoloni lebih hebat ketimbang yang dikolonikan.

Makna penjajahan ini tak saja membawahi penjajahan secara fisik, namun juga penjajahan dalam pengertian non fisik yang pada intinya terjadi eksploitasi secara ekonomi, memanfaatkan kekuatan sistem politik, sosial budaya, sejumlah pranata nilai yang diadopsi oleh negara penjajah kepada negara jajahannya.

Secara fisik, proklamasi yang dibacakan pada hari Jumat, 17 Agustus 1945 telah menandai berakhirnya penjajah fisik terhadap Indonesia, setelah lama dijajah Portugis, Inggris, Belanda dan Jepang. Proklamasi ini, menandai penubuhan entitas Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menyatakan diri merdeka, berdaulat, dan menyelenggarakan pemerintahan sesuai kehendaknya.

Namun, secara substansi kita semua patut bertanya apakah proklamasi 17 Agustus 1945 benar-benar menandai era berakhirnya kolonialisme atas negeri ini ? Lebih jauh, apakah ikhtiar dan upaya pencapaian tujuan berbangsa dan bernegara, yakni kemampuan secara mandiri untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, telah mewujud dan dirasakan oleh segenap rakyat Indonesia ?

Karena itu, dalam peringatan kemerdekaan Republik Indonesia yang telah memasuki dasawarsa ke-7 (tujuh) ini, segenap komponen anak bangsa perlu mendefinisikan ulang makna kemerdekaan secara hakiki dan berusaha mewujudkan kemerdekaan tersebut, sebagai suatu produk yang dapat dirasakan langsung oleh segenap rakyat.

Keadilan, kesejahteraan, kemandirian, atau dengan kata lain mewujudkan suatu tatanan negara yang Baldatun Thoyyibatun warobbun Ghafur, musti menjadi agenda utama bangsa ini.

TANTANGAN MEWUJUDKAN KEMERDEKAAN HAKIKI

1. Kemiskinan

Salah satu parameter kemerdekaan adalah mewujudnya kesejahteraan bagi segenap rakyat Indonesia. Kesejahteraan yang bisa dimaknai sebagai tercukupinya kebutuhan setiap individu rakyat atas sandang, pangan dan papan, serta negara menyediakan sarana dan iklim usaha yang memberikan peluang bagi siapapun yang memiliki produktivitas untuk mengembangkan diri demi mencapai kehidupan yang terpenuhi kebutuhan sekunder dan tersiernya.

Merujuk data sensus dari Badan Statistik Sosial yang dikeluarkan 15 Juli 2020, dijelaskan bahwa Persentase penduduk miskin pada Maret 2020 sebesar 9,78 persen, meningkat 0,56 persen poin terhadap September 2019 dan meningkat 0,37 persen poin terhadap Maret 2019.

Jumlah penduduk miskin pada Maret 2020 sebesar 26,42 juta orang, meningkat 1,63 juta orang terhadap September 2019 dan meningkat 1,28 juta orang terhadap Maret 2019. Persentase penduduk miskin di daerah perkotaan pada September 2019 sebesar 6,56 persen, naik menjadi 7,38 persen pada Maret 2020. 

Sementara persentase penduduk miskin di daerah perdesaan pada September 2019 sebesar 12,60 persen, naik menjadi 12,82 persen pada Maret 2020.

Dibanding September 2019, jumlah penduduk miskin Maret 2020 di daerah perkotaan naik sebanyak 1,3 juta orang (dari 9,86 juta orang pada September 2019 menjadi 11,16 juta orang pada Maret 2020). Adapun data dari daerah perdesaan naik sebanyak 333,9 ribu orang (dari 14,93 juta orang pada September 2019 menjadi 15,26 juta orang pada Maret 2020).

Garis Kemiskinan pada Maret 2020 tercatat sebesar Rp454.652,-/ kapita/bulan dengan komposisi Garis Kemiskinan Makanan sebesar Rp335.793,- (73,86 persen) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan sebesar Rp118.859,- (26,14 persen). Pada Maret 2020, secara rata-rata rumah tangga miskin di Indonesia memiliki 4,66 orang anggota rumah tangga. Dengan demikian, besarnya Garis Kemiskinan per rumah tangga miskin secara rata-rata adalah sebesar Rp2.118.678,-/rumah tangga miskin/bulan. 

(https://www.bps.go.id/pressrelease/2020/07/15/1744/persentase-penduduk-miskin-maret-2020-naik-menjadi-9-78-persen.html).

Data-data ini menunjukkan betapa substansi kemerdekaan dalam pengertian kesejahteraan bagi rakyat Indonesia masih jauh panggang dari api. Ironisnya, akses atas faktor produksi terutama bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya justru dikuasai swasta, asing maupun aseng.

2. Oligarki Politik dan Dominasi Kekuatan Swasta dan Asing-Aseng

Munculnya RUU Omnibus Law Cipta Kerja, semakin melapangkan kekuatan swasta, asing maupun aseng untuk semakin mencengkeram sumberdaya alam negeri ini.

Padahal, berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa ”bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. 

Asas kemakmuran rakyat telah bergeser menjadi asas kemakmuran kaum pemodal. Jika pada periode pra proklamasi, perampasan SDA dilakukan secara paksa, dengan kekuatan fisik, namun pasca proklamasi hingga hari ini, pola penjajah berubah menggunakan sarana non fisik, diantaranya dengan modus investasi.

Secara filosofis, penegasian ketentuan pasal 33 ayat (3) UUD 45, yang meniscayakan liberalisme ekonomi, kapitalisasi faktor produksi termasuk deregulasi dan kemudahan investasi melalui sejumlah kebijakan dan UU, sangat bertentangan dengan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Liberalisme ekonomi meniscayakan perampokan alat dan faktor produksi sebagai asas industri barang dan jasa yang dibutuhkan rakyat, oleh sekumpulan kaum kapital berdalih investasi. Negara, justru menempatkan diri sebagai pelayan kaum kapital dan memfasilitasi konversi kepemilikan harta milik rakyat menjadi milik swasta, asing maupun aseng.

Secara politik, kemerdekaan politik berupa kemandirian untuk menentukan arah cita bangsa, membentuk visi dan misi politik negara, juga telah dikangkangi oleh kekuatan kapital melalui sistem demokrasi liberal. Demokrasi, telah merampok kedaulatan rakyat dan diberikan kepada kaum kapital.

Demokrasi hanya an sich berjalan secara prosedural, hanya seremoni kontestasi politik. Sementara kedaulatan, sejatinya tidak lagi berada ditangan rakyat melainkan ditangan para pemodal.

Oligarki Kekuasaan yang merupakan kolusi antara partai politik dan para pemodal, benar-benar telah menguasai altar kontestasi secara mutlak. Sementara rakyat, hanya menjadi alat legitimasi kekuasaan yang 'dipaksa' untuk memilih calon pemimpin yang telah disediakan dalam etalase Politik hasil kolusi partai politik dan kaum kapital.

Setelah menjadi penguasa, kader partai wajib mengabdi kepada partai dan melayani kepentingan para pemodal yang membiayainya. Sistem pemilu dan Pilkada langsung, telah menegasikan substansi suara rakyat sekaligus mengkhianati amanat sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.

3. Anomali Demokrasi Politik

a. Kriminalisasi/Represi Tokoh (ulama, cendekiawan)

Adapun agama sebagai asas dan jatidiri bangsa, yang sebelumnya telah dideklarasikan sebagai faktor utama kemerdekaan yakni adanya Rahmat dari Allah SWT, kini ajarannya terpinggirkan, bahkan ada kecenderungan dikriminalkan. Sejumlah kriminalisasi terhadap ajaran Islam, ulama dan aktivitas dakwah Islam, semakin menyisakan pertanyaan, benarkah bangsa Indonesia telah merdeka ? 

Munculnya RUU HIP membawa visi meng-agama-kan Pancasila dan meminggirkan peran Agama. Kenyataan ini sungguh tragis, karena RUU ini disinyalir menjadi sarana kebangkitan Komunisme PKI melalui Ideologi Marxisme, Leninisme dan Komunisme.

Sejumlah kasus kriminalisasi terhadap Ulama, termasuk kriminalisasi terhadap ajaran Islam sejatinya telah mengkhianati deklarasi kemerdekaan yang merupakan anugerah Allah SWT. Agama (baca: Islam) yang menjadi spirit utama perjuangan kemerdekaan, hari ini justru diposisikan terpinggir bahkan diframing sebagai ajaran Radikal.

Penulis sendiri, mengalami sikap, perlakuan dan represi dalam ruang akademik, hanya karena menyampaikan pandangan bahwa Khilafah adalah ajaran Islam dan sejalan (tidak bertentangan) dengan Pancasila. Filosofi Pancasila yang tak mungkin dilepaskan dari sila ketuhanan yang maha esa, memiliki pandangan bahwa setiap agama yang menyeru pada Tuhan yang esa, ajarannya tak mungkin bertentangan dengan Pancasila.

Represi di ranah intelektual, diruang akademik berdalih 'war on radicalism' telah memasung kemerdekaan berfikir, kemerdekaan bersikap, kemerdekaan bertindak, yang pada saat penjajahan hal ini merupakan cita yang diidamkan. Berfikir kritis menjadi seperti barang langka, jika pun ditemukan harus membayarnya dengan harga yang mahal, diantaranya wajib menebus kebebasan berbicara dengan represi dan sejumlah kriminalisasi.

Padahal, menurut Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Prof Siti Zuhro menyebut permasalahan Indonesia bukan radikalisme. Menurutnya, pokok persoalan terjadinya gejolak yang terjadi belakangan ini adalah persoalan ketimpangan sosial akibat stagnasi perekonomian global yang serius. 

Jika tidak ada perubahan yang fundamental, dimana pemerintah melakukan terobosan-terobosan yang luar biasa, stagnasi akan terus terjadi. Masa depan Indonesia akan suram (gloomy).

Pernyataan prof Siti Zuhro ini sangat relevan dengan problem yang dihadapi bangsa Indonesia. Ancaman Resesi sudah didepan mata, namun bangsa ini masih saja disibukkan dengan isu Radikalisme yang tak jelas juntrungannya.

Jika dicermati secara seksama, radikalisme adalah agenda barat kelanjutan dari agenda 'war on terorism'. Radikalisme pada akhirnya dapat dipahami sebagai upaya untuk menghadang kebangkitan Islam politik setelah gagal dihadang dan dibenturkan dengan isu terorisme. Padahal, ditengah kebuntuan dan stagnansi, semestinya bangsa ini dapat memposisikan Islam sebagai solusi bukan sebagai ancaman apalagi sebagai musuh.

b. Distorsi Substansi Pancasila

Dalam konteks kepemimpinan Nasional, sila keempat Pancasila secara substansi telah diabaikan. Filosofi kepemimpinan yang bersumber dari nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, telah diganti dengan sistem politik Demokrasi liberal.

Tak ada lagi konsensus, tak ada lagi musyarawah, semua keputusan termasuk soal pengisian jabatan kekuasaan baik tingkat nasional maupun daerah, ditentukan melalui mekanisme demokrasi liberal yang berasaskan 'one man one vote'. Padahal, yang digali dari rakyat bukan sekedar suaranya, namun substansi yang lebih penting adalah menggali kebenarannya, menggali kebijakannya, menggali kearifannya.

Dengan sistem pemilu langsung, Pilpres dan Pilkada, suara rakyat diambil bukan lagi untuk menggali kebenaran, kebijakan, dan kearifan rakyat. Pemilu, Pilpres dan Pilkada hanya mengambil legitimasi rakyat, seolah-olah telah dilibatkan dalam menentukan kepemimpinan yang menduduki jabatan kekuasaan.

Sementara itu, Demokrasi liberal justru melegalkan kapital untuk membeli suara dan legitimasi dari rakyat. Yang dihitung bukan kebenarannya, kebijakannya, atau kearifannya. Yang dipedulikan, hanyalah jumlah suara yang akan menentukan kemenangan dan melegitimasi kekuasaan.

SEJATINYA INDONESIA MASIH TERJAJAH

Kemerdekaan sejatinya mewujud pada dua substansi utama, jika hal itu dinisbatkan pada entitas sebuah Negara. Tanpa dua hal ini, Negara manapun meskipun berstatus merdeka sejatinya masih terjajah.

PERTAMA, aspek kemandirian dalam penjagaan keamanan sebuah negara, terlepas dari intervensi dan pengaruh asing. Aspek keamanan ini sangatf dipengaruhi oleh faktor politik dan kekuatan militer.

Aspek kemandirian dalam hal keamanan ini, menjadi garansi bagi sebuah negara independen menentukan sikap dan kebijakan politiknya. Keamanan yang mandiri, terlepas dari pengaruh asing, akan mampu menjadikan negara berdaulat, merdeka mengatur urusan dalam negeri dan merdeka untuk mengambil pilihan kebijakan luar negeri.

Secara geo politik dan konstelasi global, Indonesia dibayangi oleh kekuatan militer asing baik yang berada dibawah kendali Amerika maupun dibawah kendali China. Dalam urusan keamanan negara, Indonesia terlihat menjadi memihak sesuai pandangan kemaslahatan, kadang menginduk pada Amerika, namun pada kesempatan yang lain berada dibawah pengaruh China.

Kekuatan militer Indonesia, tak mampu sekedar menyamai apalagi menandingi kekuatan militer Amerika dan China. Dalam sejumlah isu kedaulatan Indonesia terlihat ambigu, karena mengambil kebijakan berdasarkan pertimbangan kekuatan lawan, bukan berdasarkan kekuatan internal yang mandiri. Isu kedaulatan di laut China Selatan, menggambarkan kegamangan Indonesia dalam bersikap antara pro China atau menjadi proxy Amerika.

Mengenai kekuatan militer dan pertahanan Indonesia, mantan Menteri Pertahanan Riyamizard Ryakudu mengatakan jika Indonesia terpaksa menghadap perang hari ini, Indonesia hanya bisa bertahan selama tiga hari. Kondisi militer dan pertahanan semacam ini, tak akan memungkinkan Indonesia dapat bersikap merdeka dalam urusan internasional, bahkan memudahkan asing untuk melakukan infiltrasi secara internal.

KEDUA, kemerdekaan hakiki hanya mewujud jika Indonesia mampu menerapkan hukum dan menyelenggarakan pemerintahan bebas dari pengaruh asing dan aseng. Independensi di bidang hukum dan pemerintahan, menjadi parameter penting apakah suatu negara berdaulat atau masih terjajah.

Dalam konteks hukum, baik perancangan hukum dan perundangan juga penerapannya, rasanya dengan sangat menyesal penulis mengatakan bahwa Indonesia belum merdeka. Infiltrasi kekuatan asing terutama kelompok pemodal dalam dunia politik, menyebabkan pruduk legislasi tak berorientasi merdeka untuk melayani rakyat, namun terpenjara untuk melayani kepentingan asing, kepentingan kaum pemodal.

Ngototnya DPR membahas RUU Omnibus Law Cipta Kerja ditengah penentangan rakyat, menjadi penanda bahwa pengelolaan hukum dan pemerintahan belum merdeka, terbebas dari belenggu asing. Produk legislasi tak berorientasi pada kepentingan rakyat, melainkan untuk melayani kepentingan kaum pemodal (kapitalisme global).

Kasus Joko S Tjandra yang sempat menjadi buron, meskipun pada akhirnya berhasil ditangkap, menjadi bukti nyata bahwa penegakan hukum di negeri ini belum merdeka. Kuasa uang dan harta, mampu menjadi 'Komando Utama' yang dapat mengatur penegakan hukum di negeri ini.

Sementara, rakyat kecil hanya bisa menangis, bersedih dan tak tahu harus berbuat apa, ketika anggota keluarga merekar terbunuh dalam proses penyelidikan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Isu terorisme, seolah menjadi alat legitimasi aparat melakukan tindakan Ekstra yudisial killing. Sebuah tindakan yang bertentangan dengan sila kemanusiaan yang adil dan beradab, juga bertentangan dengan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

PENUTUP

Pembacaan penulis terhadap refleksi kemerdekaan bangsa ini, dapat disimpulkan bahwa secara substansi Indonesia belum benar-benar merdeka. Deklarasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 atau 75 tahun silam, hanyalah menjadi garis penanda perubahan pola penjajahan (kolonialisme), dari penjajahan fisik beralih pada penjajahan non fisik.

Cita ideal Bangsa, berupa mewujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia masih jauh panggang dari api. Bahkan, akhir-akhir ini konsepsi sila ketuhanan yang maha esa juga mendapat tantangan dengan sejumlah bahaya laten kebangkitan Ideologi Marxisme, Leninisme, komunisme. Belum lagi, pada saat yang sama Ideologi Kapitalisme dengan sistem demokrasi liberal telah sejak lama meminggirkan peran agama, peran dari ajaran Tuhan yang maha esa.

Namun demikian, kemerdekaan secara formal yang hingga hari ini telah memasuki usia 75 tahun patut kita syukuri dan kita apresiasi. Sebab, para pendahulu kita telah berjuang, berkorban, baik harta, jiwa dan raga, untuk memperoleh dan berhasil mendeklarasikan kemerdekaan.

Tugas dan tanggung jawab sejarah bagi generasi bangsa saat ini, adalah mengupayakan terwujudnya kemerdekaan yang substansial, yakni kemandirian dibidang pertahanan dan keamanan (militer) dan kemandirian secara politik dan penerapan hukum, sehingga cita ideal bangsa yang termaktub dalam Konstitusi UUD 45 dapat mewujud nyata, menghasilkan generasi anak bangsa yang berketuhanan yang maha esa, memiliki karakter manusia yang adil dan berkeadaban, bersatu dalam ikatan Negara Indonesia, mewujudkan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan serta terwujudlah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.[]

Oleh : Prof. Dr. Suteki, S.H., M.Hum.

Pakar Filsafat Pancasila dan Hukum-Masyarakat

[Makalah disampaikan pada diskusi Webinar, yang diselenggarakan oleh Forum Tanah Air: 15 Agustus 2020]

Semarang, 15 Agustus 2020

Continue Reading

Fakta Hukum Baru Terungkap: Yang Bertugas Memasyarakatkan Pancasila adalah MPR bukan BPIP

Fakta Hukum Baru Terungkap: Yang Bertugas Memasyarakatkan Pancasila adalah MPR bukan BPIP

Agustus 12, 2020   ANALISIS, HEADLINE, hukum, SUTEKI,

Kita perlu mengkritisi adanya fakta yang menarik dari jumpa pers antara Pemerintah dengan DPR pada hari Kamis, 16 Juli 2020 tersebut, yakni selain adanya pernyataan sikap Pemerintah yang sama dengan aspirasi masyarakat---diterje- mahkan: menolak----terkait dengan RUU HIP, ternyata Pemerintah juga menyampaikan berkas RUU BPIP. 

Sampai di sini tampak bahwa Pemerintah sebenarnya tidak tanggap dengan tuntutan rakyat. Artinya Pemerintah sebagai salah satu bagian dari rezim legislator---di samping DPR---kurang memiliki "sense of crisis" dalam menangkap aspirasi rakyat.

Miskinnya sense of crisis rezim legislator semakin dibuktikan adanya hasil Rapat Paripurna DPR Kamis, 16 Juli 2020. CNN Indonesia, Jakarta ( 16/7/2020 ) mewartakan bahwa Rapat Paripurna DPR RI resmi mengesahkan sebanyak 37 rancangan undang-undang yang masuk dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2020 hasil evaluasi. 

Salah satu di antara 37 RUU yang masuk dalam daftar Prolegnas Prioritas 2020 itu ialah RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP). Rezim legislator ini menurut saya memang sudah keterlaluan perilakunya. Protes MUI, ratusan ormas dan seluruh elemen masyarakat Indonesia tampaknya tidak digubris. 

Kebijakan Pemerintah yang seolah-olah mengajukan ganti RUU HIP dengan RUU BPIP harus pula dinilai sebagai bentuk "pelecehan" atau setidaknya pengabaian terhadap rakyat yang menuntut agar episentrum kegaduhan ideologi politik, yaitu BPIP dibubarkan. Atas fakta-fakta menohok ini, masihkah umat Islam dan rakyat ini merasa "punya muka"? Sebagai umat yang memiliki marwah, umat Islam seharusnya tidak membiarkan mesin rezim legislator rusak sehingga muncul produk perundangan yang tidak memiliki legitimasi. 

Apakah tidak lebih baik bila umat Islam tetap menggelorakan penolakan dan pembatalan RUU HIP dan RUU BPIP dari Prolegnas 2020 dengan segala metamorfosenya. Maklumat MUI dapat dijadikan sandaran umat Islam untuk menuntut lebih keras terhadap pembatalan RUU HIP dan RUU BPIP melalui masirah kubra sebagaimana diinisiasi oleh MUI jika pemerintah dan DPR mengesahkan kedua RUU tersebut menjadi UU.

Ada fakta baru yang perlu diungkap di depan publik rakyat Indonesia bahwa sebenarnya yang bertugas memasyarakatkan Pancasila adalah MPR bukan lembaga lain seperti BPIP. Hal ini sudah ditegaskan dalam Pasal 5 huruf b UU MD3, UU No. 17 Tahun 2014. Oleh karena itu, tidak ada urgensi pembentukan BPIP dan oleh karenaya tidak perlu diinisiasi RUU HIP dan RUU BPIP. 

Secara lengkap bunyi Pasal 5 UU MD3, UU No. 17 Tahun 2014 adalah sebagai berikut:

MPR bertugas:

a. memasyarakatkan ketetapan MPR;

b. memasyarakatkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;

c. mengkaji sistem ketatanegaraan, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta pelaksanaannya; dan

d. menyerap aspirasi masyarakat berkaitan dengan pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pada waktu saya diundang oleh MPR dalam acara Webinar Terbatas (via zoom) pada tanggal 25 Juni 2020 untuk memberikan masukan terkait dengan pemasyarakatan Pancasila, saya katakan bahwa pemasyarakatan Pancasila dalam rangka penguatan ideologi Pancasila tidak membutuhkan lembaga lembaga baru seperti BPIP. Alasan kuatnya adalah karena selama ini tugas itu sudah dijalankan oleh MPR khususnya dengan program sosialisasi empat pilar. MPR memiliki tugas khusus dengan untuk memasyarakatkan Pancasila dengan ditopang anggaran yang kuat.

Kemudian jika masih dirasa kurang, maka MPR bisa mendorong agar pelajaran dan Mata Kuliah Pancasila dimasukkan kembali ke kurikulum pendidikan dasar, menengah hingga tingga, dan diberikan juga pada segala jenis pendidikan formal maupun non formal. Segala kalangan dapat jadikan sasaran dengan melibatkan segala lini pemerintahan dari RT hingga Kelurahan atau Desa. Tidak ada kesulitan jika memang seluruh rakyat telah bertekad untuk membumikan nilai-nilai Pancasila.

Kata memasyarakatkan Pancasila tentu tidak dapat dimaknai hanya sekedar sosialisasi melainkan juga upaya-upaya untuk menguatkan Pancasila khususnya dalam perspektif ketatanegaraan atau kedudukan Pancasila sebagai Dasar Negara, bila perlu juga Pancasila sebagai Pandangan Hidup, Ideologi Bangsa dan juga The Margin of Appreciation dalam kehidupan mondial. 

Seandainya pun harus dibuat Haluan Negara di bidang ideologi, maka yang berhak untuk membuat haluan itu adalah MPR bukan DPR apalagi Presiden. 

Hal ini harus disadari oleh semua warga negara Indonesia mengingat negara kita adalah negara hukum bukan negara kekuasaan. Jadi, segala kebijakan publik harus berdasar pada ketentuan UU yang telah ada bukan mengada-adakan kebijakan publik sesuai kemauan rezim belaka. 

Saya perlu menegaskan dan meyakini bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak akan bubar lantaran tidak adanya BPIP dan UU HIP, namun justru patut diduga bahwa adanya BPIP mengancam terjadinya disintegrasi bangsa Indonesia karena:

1. Menjadi lembaga pengontrol kehidupan rakyat atas nama Pancasila dan negara, bahkan berpotensi menjadi extractive institution represif. BPIP memiliki kewenangan memberikan rekomendasi atas hasil kajiannya terhadap penyelenggaraan pemerintah negara (Pasal 7 huruf k RUU BPIP).

2. Berpotensi menjadi godam alat gebuk bagi lawan-lawan politik pemerintah atau pihak yang berseberangan dengan pemerintah terkait dengan ditetapkannya tafsir tunggal terhadap ideologi Pancasila (Pasal 7 huruf k RUU BPIP).

3. Hadirnya tafsir tunggal Pancasila ala Rezim karena BPIP berwenang membuat pelembagaan nilai dari Ideologi Pancasila. Akan memicu kegaduhan dan konflik baru di tengah masyarakat (Pasal 7 huruf d, e, f dan g RUU BPIP).

4. Berpotensi menjadi lembaga super body mengatasi kekuasaan lembaga-lembaga negara dalam menyusun haluan negara yang mestinya menjadi wewenang MPR. 

5. Overlapping dan redundant atas tugas dan wewenang BPIP dengan tugas dan wewenang DPR, MPR dalam menentukan orientasi atau haluan bangsa dan negara (Pasal 7 dan 8 RUU BPIP).

6. Potensi penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) khususnya dalam bidang pendidikan, riset dan inovasi karena Dewan Pengarah bisa menunjuk Ketua atau anggota BPIP menjadi pengarah di bidang itu secara ex officio (Pasal 10 ayat (1) RUU BPIP).

Berdasarkan kemungkinan buruk yang akan terjadi jika BPIP diperkuat dengan UU, maka kiranya kita rakyat tidak membutuhkan BPIP dengan segala perangkat yang dibutuhkan. Oleh karena itulah pendirian saya tetap hingga kini, yakni hanya ada satu kalimat yang pas untuk menyikapinya yaitu:

"TOLAK RUU HIP dan RUU BPIP TANPA RESERVE, BATALKAN DARI PROLEGNAS DAN BUBARKAN BPIP." 

Jadi, rekomendasi utama yang perlu diajukan adalah: "Kembalikan tugas untuk memasyarakat Pancasila kepada MPR sesuai dengan amanat Pasal 5 huruf b UU MD3 (UU No. 17 Tahun 2014)." Tabik.[]

Oleh: Prof. Dr. Suteki S. H. M. Hum

Pakar Filsafat Pancasila dan Hukum-Masyarakat 

Continue Reading

Laskar Intoleran di Tengah Masyarakat Solo yang Toleran: Mengapa Terjadi Tindakan Main Hakim Sendiri (Eigenrichting)?

Laskar Intoleran di Tengah Masyarakat Solo yang Toleran: Mengapa Terjadi Tindakan Main Hakim Sendiri (Eigenrichting)?

Agustus 12, 2020   hukum, Opini, SUTEKI,

Sebagaimana dikabarkan oleh Tirto.id (8/8/2020), telah terjadi tindak kekerasan oleh "laskar intoleran" di rumah Almarhum Segaf bin Jufri, Jalan Cempaka, Mertodranan, Pasar Kliwon Kota Surakarta, Jawa Tengah. Peristiwa itu terjadi ketika doa bersama jelang pernikahan atau midodareni (Jawa) putri habib Umar Assegaf hampir selesai pada Sabtu (8/8/2020) petang. Acara itu hanya dihadiri 20-an orang keluarga dekat. 

Saat tengah makan malam, dari luar terdengar teriakan. Terdengar suara “Allahu Akbar" bahkan “Syiah laknatullah", “kafir", dan “bunuh". Diperkirakan suara itu berasal dari sekitar 50-100 orang. Pada peristiwa itu terdapat beberapa korban luka yang kemudian dilarikan ke rumah sakit.

Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mendukung polisi mengusut kasus penyerangan ini. Seperti dilansir Antara, Senin (10/8/2020) Ganjar mengaku telah berkoordinasi dengan Polda Jateng. Ganjar meminta aparat penegak hukum tidak ragu untuk menindak para pelaku. Siapa pun yang merusak atau melanggar regulasi sudah sepatutnya ditindak tegas, apalagi jika pernah melakukan hal serupa sebelumnya.

Penegasan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo merupakan sikap yang patut diapresiasi dalam menghadapi perbuatan intoleran apa pun alasannya dengan catatan harus dilakukan secara fair. Masyarakat Solo dikenal sebagai masyarakat yang "sumeh", murah senyum dan toleran. 

Secara umum karakter budaya Solo itu dikenal penuh semangat menolong, membantu, simpati, empati, gotong royong, tepa selira, unggah-ungguh, dan tenggang rasa dengan semangat kekeluargaan yang adiluhung. Di sisi lain terdapat fakta yang antagonis yaitu di Solo beberapa kali terjadi tindakan kekerasan yang berujung pada kerugian materiil dan imateriil.

Bila kita telusuri ke belakang, pada tahun 1984, 14-15 Mei 1998 juga terjadi kekerasan yang cukup besar di Solo. Mengapa kekerasan itu bisa terjadi di tengah masyarakat yang nota bene "sumeh" dan toleran? Pada tahun 2012, tribunjogja.com, Yogya memuat pendapat dari Pengamat sosial Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo, Drajat Tri Kartono. Drajat menilai bahwa kekerasan yang sering terjadi itu menunjukkan bahwa masyarakat belum paham makna kerukunan sosial sehingga mudah pecah konflik horizontal. 

Pemahaman tentang kerukunan di antara warga Solo belum menyentuh tataran akar rumput. Proses komunikasi antarelemen masyarakat yang selama ini dibangun masih dalam tataran formalitas belaka. Dalam kondisi seperti inilah, tokoh masyarakat dan tokoh agama berperan penting dalam mengendalikan perilaku kekerasan. 

Berdasarkan pernyataan ini dapat dipahami bahwa julukan "masyarakat sumeh" itu belum cukup menjamin perbuatan toleran ketika pemahaman tentang kerukunan hidup bersama itu belum dipahami secara baik dan mendalam. Persekusi bahkan tindakan main hakim sendiri seringkali menjadi pilihan dalam menyelesaikan sengketa di antara masyarakatnya.

Terkait dengan tindak kekerasan yang mengarah pada eigenrichting, pada bulan Pebruari tahun 2019 Centre for Strategic and International Studies (CSIS) dan Losta Institute melakukan survei terhadap pendapat masyarakat di Solo Raya (Surakarta, Boyolali, Sukoharjo) terkait tindak kekerasan dan non-kekerasan ekstrem berbasis agama. Peristiwa kekerasan berbasis agama tersebut meliputi bom WTC 9/11, bom Sidoarjo, ISIS dan sweeping saat bulan Ramadan. 

Dari 600 responden dengan beragam latar belakang, mayoritas tidak sependapat terhadap motif dan cara kekerasan dan non-kekerasan ekstrem berbasis agama.

Berarti approval terhadap tindak kekerasan itu relatif rendah (Direktur Eksekutif CSIS, Philips J Vermonte, Rabu (20/3/2019).

Kalau hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Solo itu anti kekerasan berbasis agama, lalu mengapa aksi kekerasan yang berlatar belakang agama ini justru muncul pada tanggal 8 Agustus 2020 ini? Ada isu yang berkembang bahwa persekusi dan tindakan main hakim sendiri (eighenrichting) di Solo itu karena "Laskar Intoleran" mencium kegiatan yang diduga dilakukan oleh Kelompok Syiah. 

Jika isu itu benar, maka sebaiknya terlebih dahulu kita perlu memahami bagaimana status aliran Syiah ini? Apakah legal, aliran yang lurus, tidak menyimpang dari Ajaran Islam yang lurus? 

Pemahaman ini bukan dalam rangka pembenaran aksi intoleran yang dilakukan oleh sebuah "laskar" namun lebih ditujukan dalam rangka memahami akar masalahnya.

Sebagaimana ketentuan yang tertuang dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor, 1787 K/Pid/2012 , MA telah memutuskan bahwa ajaran Syiah menyimpang dari agama Islam.  

Keputusan Mahkamah Agung ini berkaitan erat dengan kasus ajaran Syi’ah, Tajul Muluk yang terjadi di Sampang Madura yang dianggap sebagai bentuk Penodaan/Penistaan Agama sebagaimana yang disebutkan pada Pasal 156 huruf a, KUHP”. Putusan ini telah final dan telah Inkracht van gewijsde (berkekuatan Hukum Tetap).

Di sisi lain, MK juga sudah mengeluarkan putusan Nomor 84/PUU-X/2012 yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir dengan menjatuhkan putusan menolak seluruh permohonan H. Tajul Muluk dkk alias Ali Murtadha dalam perkara Pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pengujian Undang-Undang Nomor 1/PNPS/Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

Berdasarkan dua putusan hukum, baik Putusan MA terkait dengan Syiah dan Putusan MK terkait dengan pengujian KUHP dan PNPS 1 1965, maka secara de yure Syiah telah nyata diketahui oleh masyarakat sebagai ajaran yang sesat. 

Ketika masyarakat telah mengetahui status suatu ajaran yang sesat, sementara kelompok sesat tersebut masih tetap menyelenggarakan kegiatan yang dinilai sesat oleh sebagian masyarakat, maka masyarakat yang tidak setuju tersebut bergerak yang seringkali tidak mengikuti prosedur hukum bahkan main hakim sendiri (eighenrichting), atau melakukan vandalisme.

Di negara hukum itu pemali menggunakan sarana vandalisme: hantam dulu, urusan belakangan. Vandalisme bisa dilakukan oleh penguasa atau oleh masyarakat. Jika dilakukan oleh penguasa, maka yang dilakukan adalah tindak tegas dulu dan berikan sanksi dulu, urusan belakangan. Itu namanya juga bisa disebut eigenrichting. 

Hal itu akan menjadikan pemerintah extractive institution sebagai lambang negara kekuasaan bukan negara hukum. Dan hal itu sekaligus menunjukkan bahwa cara berhukum kita (rule of Law) masih berada di tahap paling tipis (the thinnest rule of law) di mana rezim penguasa hanya menggunakan perangkat hukumnya sebagai sarana untuk legitimasi kekuasaan sehingga kekuasaannya cenderung bersifat represif. 

Sebaliknya, eigenrichting juga dapat dilakukan oleh sekelompok orang, yakni ketika orang atau kelompok orang, dalam kasus ini misalnya dilakukan oleh "Laskar" yang mengggunakan caranya sendiri menghakimi orang atau pihak lain tanpa mengindahkan due process of law. 

Apa sebenarnya yang melatarbelakangi tindakan "Laskar" main hakim sendiri terhadap kelompok yang diduga menganut aliran Syiah? Apakah lebih disebabkan oleh adanya "untrust" terhadap penegak hukum yang terkesan kurang tegas membubarkan aliran Syiah ini ataukah karena adanya konflik horizontal di tengah warga yang sulit dipecahkan?

Di tengah bangsa ini menyongsong perayaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI ke-75 masih saja ditemukan tindakan yang menciderai kedewasaan berpikir masyarakat dan bangsa ini. Sikap intoleran yang berujung pada tindakan eigenrichting tentu tidak dapat dibenarkan. Namun demikian, upaya penanganannya pun tidak boleh serampangan, harus sampai penemuan terhadap akar masalahnya agar tidak terus terulang. 

Jika eigenrichting itu disebabkan oleh karena adanya aliran sesat, maka Pemerintah harus tegas dalam memberantas ajaran sesat yang jelas sudah mendapatkan legitimasi dari lembaga yang berkompeten, misalnya MA dan MUI terkait dengan aliran Syiah, bahkan MK pun telah menolak permohonan uji materiil PNPS No. 1 Tahun 1965 terhadap UUD NRI 1945 yang diajukan oleh Tajul Muluk dkk. 

Bila tidak ada ketegasan dari Pemerintah terkait dengan aliran sesat yang telah diputuskan secara tetap oleh pengadilan, dikhawatirkan akan semakin banyak eigenrichting dalam menyelesaikan perkara yang sangat sensitif ini. 

Apa pun alasannya, perbuatan main hakim sendiri di negara hukum ini tidak dapat dibenarkan. Lebih baik, jika ada indikasi hidupnya kembali ajaran sesat mana pun, warga segera melaporkan kepada pihak yang berkompeten disertai dengan alat bukti yang cukup. 

Merajut kerukunan masyarakat Solo perlu terus dikembangkan melalui dialog, rembugan, "jagongan" sambil "wedangan" ala Solo. Kita sambut perayaan HUT Kemerdekaan RI dengan kedewasaan diri untuk dapat memaknai kemerdekaan yang sejati, bukan semu. Tabik. []

Oleh: Prof. Dr. Suteki S. H. M. Hum

Pakar Filsafat Pancasila dan Hukum-Masyarakat

Continue Reading

Alih Status Pegawai KPK Menjadi ASN: Inikah Puncak Pelemahan KPK?

Alih Status Pegawai KPK Menjadi ASN: Inikah Puncak Pelemahan KPK?

Agustus 11, 2020   KPK, Opini, SUTEKI,

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 Tahun 2020 tentang alih status pegawai KPK maka pegawai KPK sekarang adalah berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN). Pertanyaan besarnya adalah: "Inikah yang disebut tahap akhir pelemahan KPK setelah beberapa kewenangan KPK dipreteli dengan UU KPK terbaru yakni UU No. 19 Tahun 2019 tentang KPK?". 

Bagaimana dampak peralihan status ini terhadap independensi kinerja pegawai KPK khususnya dan KPK pada umumnya? Berkelindan deretan pertanyaan yang membelit kebijakan alih status pegawai KPK ini.

Mengapa alih status pegawai ini dikatakan sebagai tahap akhir pelemahan KPK? Hal ini disebabkan menyangkut masalah independensi pegawainya. Melalui PP ini tampak sekali bahwa Presiden Jokowi patut diduga berkontribusi langsung terhadap pelemahan KPK ini. PP ini saya kira juga bukan PP yang "ujug-ujug", semunya sudah by design mengingat keberadaan PP itu merupakan rangkaian yang tidak terpisahkan dari Revisi Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 menjadi Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK.

Di UU KPK yang baru diatur bahwa pegawai KPK adalah Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai Aparatur Sipil Negara (UU No. 5 Tahun 2014) dan secara lebih spesifik harus tunduk dengan PP No. 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Sesuai dengan PP 53 Tahun 2010 ini maka ASN harus patuh kepada pemerintah. Mungkinkah dengan konsep itu pegawai ASN di KPK akan memiliki independensi sementara yang diperiksa dan diawasi adalah pemerintah (eksekutif)?

Kita sadar betul bahwa untuk bisa memberantas korupsi secara optimal diperlukan lembaga antikorupsi yang independen sebagaimana termaktub dalam United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) dan The Jakarta Principles yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Pada The Jakarta Principles disebutkan di bagian awal bahwa:

"On 26-27 November 2012, current and former heads of anti-corruption agencies (ACAs), anti-corruption practitioners and experts from around the world gathered in Jakarta at the invitation of the Corruption Eradication Commission (KPK) Indonesia, the United Nations Development Programme (UNDP) and the United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) to discuss a set of “Principles for Anti-Corruption Agencies” to promote and strengthen the independence and effectiveness of ACAs."

Melalui UU KPK 19 Tahun 2019 dan PP No. 41 Tahun 2020 ini maka impian tentang status independen menjadi ambyar karena KPK telah masuk ke dalam rumpun kekuasaan eksekutif. ASN mempunyai kedudukan yang sangat rentan terkait dengan rezim yang tengah berkuasa. Kedudukannya pasti tidak akan independen ketika ASN masuk ke jaringan kekuasaan eksekutif, sementara tugas dan wewenangnya lebih condong pada kekuasaan pengawasan hingga yudisial. Lalu, di mana prinsip pembagian kekuasaan di negara demokrasi yang menganut trias politica ini?

Coba kita tengok rentannya pegawai KPK jika beralih status menjadi ASN KPK sebagai mana rentannya menjadi ASN yang umum berada di kekuasaan eksekutif. Ketika menjadi bagian eksekutif, maka ASN KPK pun akan terancam nalar kritisnya. Saya kira kita tidak lupa dengan penerbitan SKB 11 dan Portal Aduan ASN. Jadi, intinya, SKB 11 itu sangat mengancam nasib ASN kritis dan BERANI membela kebenaran dan keadilan. 

SKB ini berpotensi melakukan character assasination (pembunuhan karakter) terhadap ASN kritis. Labelling radikal akan terus disematkan kepada ASN kritis sehingga berpotensi menghancurkan bangunan hukum dan konsep HAM yang diperjuangkan dalam konstitusi dan UU yang ada. 

Mungkin pembaca masih ingat pula adanya penyematan kelompok taliban di tubuh penyidik KPK lantaran mereka radikal amelioratif. Mereka kritis dan berani. Namun seolah terkesan adanya upaya merepresi ASN kritis dengan cara memunculkan hantu radikalisme. 

Langkah itu adalah kebijakan keliru karena kontra produktif terhadap penanganan radikalisme. Bukankah pemerintah lebih baik meningkatkan kualitas SDM ASN serta memastikan kesejahteraan dan keadilan mereka? 

Pemimpin negeri ini seharusnya menjadikan ASN sebagai mitra. Dan mengarahkannya memiliki "sense of belonging" (rasa handarbeni) terhadap institusinya tanpa harus "menebar teror" dengan cara menakut-nakuti ASN dengan segudang larangan yang terkesan hendak memberangus kekritisan ASN. 

Government Autocritic itu juga penting. Dan harus diingat bahwa ASN itu singkatan dari Aparatur Sipil Negara bukan Aparatur Sipil Pemerintah (ASP). Negaralah yang "menggaji" ASN dengan uang rakyat dan bahkan semua pejabat pemerintah pun juga "digaji" oleh negara, bukan oleh pemerintah itu sendiri. 

Lalu, pantaskah bila ada ASN kritis lalu dihukum, dipersekusi bahkan selalu diancam dengan pemecatan? Ini +62 ataukah Korea Utara? Dan mungkinkah dengan keadaan seperti ini ASN KPK dapat bekerja secara independen tanpa rasa takut untuk dipecat, dinyatakan radikal dan sematan-sematan buruk lainnya karena tekadnya untuk membela kebenaran dan keadilan yang boleh jadi mengancam beberapa pihak dari rezim yang berkuasa. 

Bukankah keadaan ini akan semakin memperlemah posisi KPK yang seharusnya independen dalam upaya negara untuk memberantas korupsi di Indonesia? Ataukah memang itu "hidden agenda" alih status pegawai KPK menjadi ASN? Jadi, lebih baik dibatalkan segala upaya pelemahan KPK khususnya melalui alih status pegawai KPK menjadi ASN yang lebih berwarna sebagai Aparatur Sipil Pemerintah (ASP). Tabik.[]

Oleh: Prof. Dr. Suteki S. H. M. Hum

Pakar Filsafat Pancasila dan Hukum-Masyarakat 

Continue Reading

Mencari Pemimpin Rakyat Sejati dalam Sengkarut Demokrasi: Mungkinkah?

Mencari Pemimpin Rakyat Sejati dalam Sengkarut Demokrasi: Mungkinkah?

Agustus 09, 2020   hukum, Opini, SUTEKI,

Dalam acara Webinar bertajuk "DISKUSI NASIONAL dengan tema: "RUU HIP Menjadi RUU BPIP, Apa Kabar Masirah Kubra MUI?" yang dilaksanakan pada hari Ahad, 9 Agustus 2020 saya memperoleh banyak pelajaran, khususnya terkait dengan kepemimpinan di negeri ini. Acara ini tampaknya digunakan sebagai media umat untuk menagih "komitmen" MUI terkait dengan maklumat MUI yang secara terang benderang diabaikan oleh pucuk-pucuk pimpinan negeri ini, baik di dalam bidang eksekutif maupun legislatif. Terbukti "teriakan" bahkan "jeritan" umat yang menuntut agar RUU HIP dibatalkan dari Prolegnas 2020 justru disambut dengan usulan RUU baru dari Pemerintah bernama RUU BPIP. Saya menilai binal betul rezim legislator kita. Jika akhirnya rezim legislator bersikukuh mengegolkan kedua RUU tersebut, maka umat Islam menagih janji untuk menggelar masirah kubra.

Pada Webinar ini saya terkesima dengan tausiyah yang disampaikan oleh KH Muhyidin Junaidi. Beliau adalah Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, MUI, bukan Mafia Ulama Indonesia. Panah-panah yang keluar dari "kendheng" beliau membuat "adhem panas" (panas dingin) jiwa saya. Bagaimana tidak, beliau mengupas tuntas tentang bagaimana menjadi pemimpin suatu negeri yang baik, yang akan mampu mewujudkan negara adil makmur, gemah ripah loh jonawi, tata titi tentrem kertaraharja (baldatun thoyibatun warrobun ghofur). Karakter pemimpin itu salah dua di antaranya adalah tidak berbohong dan menepati janji-janjinya. 

KH Muhyidin Junaidi menyatakan ternyata sulit menemukan pemimpin yang tidak berbohong dan teguh menepati janji-janji (kampanye-nya). Sambil sedikit bercanda KH Muhyidin mengklaim bahwa jenis pemimpin itu dapat di temukan di "negeri sebelah". Di negeri itu banyak pemimpin yang suka berjanji tetapi tidak ditepati. Misalnya berjanji bahwa akan menurunkan nilai tukar dolar AS terhadap rupiah, tetapi ternyata malah makin membumbung tinggi. Berjanji tidak akan impor pangan karena kita sebenarnya mampu memenuhi kebutuhan sendiri, ternyata mengimpornya besar-besaran. Itulah pemimpin yang bertampan merakyat tetapi justru "mesengsarakan", "menyesengsarakan", menyengsarakan rakyatnya. Pemimpin yang sebenarnya tidak mampu mengurus rakyatnya. Inikah masa yang oleh Polybios disebut masa okhlokrasi atau dalam konteks Islam adalah masa kepemimpinan ruwaibidhah?

Rasulullah Muhammad SAW bersabda, "Akan datang kepada manusia tahun-tahun yang penuh dengan penipuan. Ketika itu, pendusta dibenarkan, sedangkan orang yang jujur malah dianggap berdusta. Pengkhianat dipercaya, sedangkan orang yang amanah justru dipandang sebagai pengkhianat. Pada saat itu ruwaibidhah berbicara." Seorang sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, siapakah yang dimaksud dengan ruwaibidhah?” Nabi SAW menjawab, “Orang bodoh yang ikut campur dalam urusan masyarakat luas" (HR Ibnu Majah). Ruwaibidhah juga berarti orang yang berbicara atas nama umat, tetapi tujuannya bukan untuk umat itu.  Ruwaibidhah adalah mereka yang berbicara atas nama rakyat dan bangsa, tetapi kerjanya bukan untuk bangsa dan rakyat itu.

Jika kita mau bercermin pada karakter pemimpin dalam kepemimpinan Islam, kita akan mendapati karakter sebenar pemimpin. Pemimpin itu memiliki dua fungsi utama, yakni sebagai raa’in dan junnah bagi rakyat. Kedua fungsi ini dijalankan oleh para khalifah sampai 13 abad masa kegemilangan Islam. Pasang surut kekhilafahan secara sunnatullah memang terjadi, tapi kedua fungsi ini ketika dijalankan sesuai apa yang digariskan syara’, terbukti membawa rakyat pada rasa berkeadilan, penuh kesejahteraan dan tentunya dalam penjagaan sehingga terbentuk pola masyarakat yang berjaya. Anda meragukannya? Silahkan cari referensinya agar literasi kita makin meningkat baik.

Yang dimaksud fungsi pemimpin sebagai raa’in adalah pemimpin itu sebagai pengurus rakyat. Dalam sabda Rasulullah Saw menyebutkan “ Seorang Imam (Khalifah) adalah raa'in sebagai (pengurus rakyat) dan ia bertanggung jawab atas pengurusan rakyatnya” (HR al-Bukhari).

Adapun yang dimaksud junnah adalah pemimpin itu sebagai perisai rakyat atau pelindung terdepan “Sesungguhnya al-Imam (Khalifah) itu perisai, di mana (orang-orang) akan berperang di belakangnya (mendukung) dan berlindung (dari musuh) dengan (kekuasaan) nya.” (HR. Al-Bukhari, Muslim, Ahmad, Abu Dawud, dll). Terdepan itu berati juga menjadi teladan dalam segala penderitaan rakyat. Bila perlu menjadi orang yang menderita pertama kali sebelum rakyat mengalami penderitaan. Jika perlu, ia menjadi relawan pertama kali untuk uji coba vaksin corona sebelum diuji cobakan kepada rakyatnya, bukan malah sebaliknya minta "belakangan".

Sungguh, mencari sosok pemimpin yang berkarakter sebagai raa'in dan junnah di era demokrasi saat ini, memang ibarat pungguk yang merindukan bulan artinya akan sia-sia saja. Karakter tegas pemimpin dalam Islam akan tampak pada sikap kepada para pejabatnya, namun lemah lembutnya kepada rakyat dan dengan bijaksana dalam menerima atau mendengarkan baik-baik apabila ada semacam kritik atau gagasan yang berasal dari rakyatnya yang sungguh teramat sulit ditemukan di kalangan pemimpin era sekarang. 

Yang terjadi justru sebaliknya pemimpin dalam demokrasi cenderung terkesan otoriter dan arogan, kritik dari masyarakat terkait kebijakan sering kali dituding sebagai ujaran kebencian bahkan diposisikan sebagai enemy (musuh) yang harus diperangi. Mereka seolah sudah tidak mampu lagi membedakan antara yang mana kritik dan yang mana ujaran kebencian. Apalagi jika kritik dilayangkan dari pihak-pihak yang dianggap berseberangan akan serta merta dipidanakan. 

Ini bukan tipe pemimpin yang kita wajib taqlid kepadanya melainkan kita jauhi sembari terus amar ma'ruf nahi munkar, mengikutinya dalam perkara kebaikan yang sesuai pula dengan pandangan Islam bukan kebaikan yang hanya berdasar pada kepentingan dunia semata dan tidak mendengarnya dalam perkara kemaksiatan kepada Allah, tidak membenarkan kebohongan mereka dan tidak membantu kezalimannya dan senantiasa berdoa dan memohon perlindungan kepada Allah agar selamat dari kepemimpinan mereka yang zalim dan kejam.

Pemimpin yang buruk sebaiknya tahu diri, namun mana ada pemimpin buruk itu tahu diri. Kalau tahu diri namanya pemimpin yang baik, bukan? Namun, setidaknya seorang pemimpin harus memasang betul telinga dan hatinya di tengah rakyatnya. Ketika rakyat tidak lagi percaya dan ia merasa tidak mampu lagi memimpin rakyatnya, maka lebih baik mengundurkan diri sebelum "ditawur dan dipaksa mundur oleh rakyatnya sendiri. Mengundurkan diri sebagai PEJABAT PUBLIK adalah watak satria dan juga konstitusional karena diatur pula dalam Tap MPR No. VI Tahun 2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa. 

Melalui kasus "binalnya" pimpinan rezim legislator dalam pengajuan RUU HIP dan RUU BPIP yang ditentang rakyat seharusnya rakyat sadar bahwa para pemimpin itu tidak sedang menjalankan kedaulatan rakyat melainkan sekedar menjalankan kedaulatan partai yang telah terindikasi kuat terbelenggu oleh kekuasaan oligarkis. Maka, tidak salah jika umat Islam pada akhirnya bertekad untuk menggelar masirah kubra dengan panglima utama dari MUI. Hal itu dilakukan umat sebagai cara mempertahankan harga diri agar tidak makin dipermalukan dan dilecehkan oleh rezim legislator. Jika masirah kubra digelar, sudahkah Anda mempuyai calon pemimpinnya? Siapakah yang layak menjadi Panglima Masirah Kubra? Tabik.[]

Oleh: Prof. Dr. Suteki S. H. M. Hum

Pakar Filsafat Pancasila dan Hukum-Masyarakat

Continue Reading