Indonesia Hijrah

Indonesia Hijrah

Agustus 19, 2020   Opini, politik,

Tahun 1441 H segera meninggalkan, sementara tahun 1442 H menjelang. Mestinya kita bertanya, kemana seharusnya bangsa ini mengarah ?. Kemana sebenarnya bangsa ini sedang mengarah ?. Sudahkah cita-cita para pendahulu bangsa telah tercapai ?.  Tiga pertanyaan paling mendasar untuk menunjukkan identitas bangsa yang sebenarnya. Tidak bisa dipungkiri bahwa perjalanan panjang bangsa Indonesia senantiasa diwarnai oleh berbagai peristiwa dalam rangka menemukan jati diri bangsa ini.

Pertanyaan pertama adalah pertanyaan normatif sekaligus historis. Normatif dalam arti bahwa berdirinya sebuah negara dengan segala kebijakan pemerintahnya adalah demi mewujudkan bangsa yang beriman, berdaulat, adil, makmur, aman dan sejahtera. Dalam bahasa sansekerta kondisi ini sering  diungkapkan dengan istilah gemah ripah loh jinawi, toto tentrem kerto raharjo.

Satu hal yang tidak mungkin dipungkiri adalah bahwa setiap bangsa memiliki visi bagi kesejahteraan rakyatnya, meski kadang hanya sekedar retorika politik. Instrumen fundamental yang digunakan untuk merealisasikan cita-cita kebangsaan suatu negara adalah nilai-nilai ideologis yang diyakini. Ideologi  negara adalah seperangkat paham dan keyakinan yang melahirkan sistem aturan  bagi kehidupan rakyatnya. Identitas negara sangat dipengaruhi oleh landasan  ideologinya.

Negara-negara yang mengadopsi ideologi kapitalisme seperti Amerika dan Eropa juga memberikan janji kepada rakyatnya untuk bisa hidup sejahtera. Demikian pula ideologi komunismepun menjanjikan kesejahteraan bagi rakyatnya. Apalagi ideologi Islam, sebuah ideologi yang datang dari Allah juga merupakan seperangkat sistem nilai yang bisa mengantarkan rakyatnya sejahtera lahir batin. Ketiga ideologi ini sama-sama merupakan sistem nilai yang diterapkan oleh sebuah negara, namun memiliki perbedaan yang mendasar.

Perbedaan yang fundamental antar ideologi negara akan memunculkan berbagai benturan ideologis yang tidak mungkin di satukan. Antara Islam dan komunisme tidak mungkin disatukan, kapitalisme dengan komunisme juga demikian, apalagi Islam dan kapitalisme. Sudah menjadi sunnatullah yang haq dan yang batil tidak bisa disatukan. Allah menegaskan larang mencampur aduk kebenaran Islam dan kebatilan dalam surat Al Baqarah ayat 42, “Dan janganlah kamu campur adukkan yang hak dengan yang bathil dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu, sedang kamu mengetahui”.

Ideologi kapitalisme memandang kesejahteraan sosial adalah dengan pandangan pragmatis. Bagi kapitalisme, kesejahteraan adalah tercapainya keinginan materi dan kesenangan yang bersifat duniawi semata. Sebab kapitalisme memiliki fundamental nilai yang berakar dari sekulerisme. Sekulerisme memandang agama tidak punya peran bagi urusan-urusan kenegaraan. Dalam pandangan sekulerisme, agama hanya dianggap sebagai urusan private setiap individu.

Dengan ideologi kapitalisme yang mengutamakan pertumbuhan ekonomi oleh segelintir pemilik modal telah mengakibatkan jurang kesenjangan ekonomi yang semakin menganga. Kemiskinan dan kesengsaraan yang dijanjikan kapitalisme justru berujung kepada kesengsaraan rakyat banyak. Sebab rakyat banyak hanyalah dianggap sebagai budak-budak kaum kapitalis demi menambah kekayaan mereka. Tidak mengherankan jika negara-negara kapitalisme justru sering terjadi krisis ekonomi.

Sebaliknya, sistem komunisme seolah berpihak kepada rakyat miskin dan menentang kaum kapitalis atau borjuis. Namun disisi lain, istilah kesejahteraan dimaknai oleh komunisme sebagai tercapinya materi semata. Bahkan ideologi ini mengabaikan sama sekali peran Tuhan dengan tidak mempercayai adanya Tuhan. Nilai keyakinan komunisme inilah yang telah melahirkan pemerintahan diktator, karena pemimpinnya menganggap dirinya sebagai tuhan. Akibatnya, bukan kesejahteraan yang didapatkan rakyat, melainkan kenestapaan dan kesengsaraan  lahir batin. 

Allah dengan tegas telah memberikan ilustrasi fakta ini dalam surat ar Ruum : 41, “ telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)”.

Perjalanan suatu negara di dunia adalah sebuah kontestasi nilai dan ideologi, saling mempengaruhi dan saling menguasai. Sayangnya dalam kontestasi nilai yang terjadi, nilai-nilai Islam belum dapat dirasakan pengaruh dan perannya. Padahal nilai Islam adalah nilai yang paling baik diantara nilai kapitalisme dan komunisme. Islam adalah sistem sosial yang memberikan rahmat bagi seluruh manusia dan alam semesta. Itu janji Allah, pemilik alam semesta.

Islam bukan hanya berorientasi kesejahteraan duniawi semata, melainkan juga keselamatan dan kebahagiaan di akherat. Kekuasaan dipandang sebagai amanah yang bernilai ibadah dan akan dipertanggungjawabkan di akherat. Ideologi Islam melampaui rasionalitas kapitalisme dan komunisme. Ideologi Islam bersifat suprarasional. 

Dalam pandangan sistem nilai Islam, manusia adalah materi dan ruh, sebagai hamba yang ditugaskan untuk menjaga dan memakmurkan bumi atau khalifatul fil ardh.  Untuk itulah manusia diberikan akal, otak, panca indera untuk diberikan kebebasan memilih dan  berfikir dan membedakan kebaikan dan keburukan. Amal perbuatan manusia diperhitungkan oleh Allah apakah baik atau buruk.

Manusia dalam sistem nilai Islam harus menyadari sepenuhnya dari mana mereka berasal, untuk apa mereka hidup di dunia dan hendak kemana setelah mati. Dengan pemahaman inilah manusia dalam Islam memiliki visi mulia yang disebut dengan istilah ibadah. Ibadah dalam arti luas, termasuk dalam bidang budaya.

Perjalanan kenabian Rasulullah adalah perjalanan dakwah dan perjuangan untuk membangun sebuah peradaban agung yang sarat dengan nilai-nilai religius, menggantikan peradaban jahiliyah yang paganistik dan amoral. Beliau bukan hanya dikenal sebagai pemimpin duniawi, melainkan juga pemimpin agama sekaligus. Hal ini menegaskan bahwa Islam bukanlah agama ritualistik semata, melainkan sistem kehidupan yang sempurna dan holistik. Islam mengajak kepada kehidupan yang agung di dunia dan kebahagiaan di akherat menggantikan sistem kehidupan yang sekuleristik.

Visi peradaban profetik inilah yang mengantarkan Rasulullah memiliki peran sempurna dalam upaya merealisasikan Islam rahmatan lil’alamin sepanjang perjalanan dakwah putra Abdullah ini. Tidak mengherankan jika Michael D Hart, seorang cendekiawan Barat bahkan menempatkan Rasulullah sebagai urutan pertama tokoh dunia paling agung dan berhasil dalam menegakkan peradaban kemanusiaan.

Menurutnya, Muhammad adalah satu-satunya orang yang berhasil meraih kesuksesan luar biasa dalam hal dunia maupun agama. Dia sukses memimpin masyarakat yang awalnya terbelakang dan terpecah belah menjadi bangsa maju yang bahkan sanggup mengalahkan pasukan Romawi di medan pertempuran.

Warisan sejarah bukanlah sekedar sebuah romantisme tanpa makna atau hanya sekedar menjadi berhala tanpa ruh yang dibanggakan dan diceritakan dimana-mana. Sejarah juga bukan sekedar dokumentasi naratif yang hanya dipampang di rak-rak perpustakaan.

Sejarah perjalanan dakwah Rasulullah  adalah sebuah warisan nilai yang dibangun diatas keyakinan dan ghirah perjuangan untuk mewujudkan peradaban mulia. Karenanya sejarah Rasulullah bukanlah sekedar warisan konseptual belaka melainkan juga merupakan warisan metodologis yang bisa diaplikasikan pada masa kini untuk meraih kemajuan bangsa.

Sistem nilai Islam melarang manusia untuk berbuat buruk dan merusak kehidupan. Allah mengingatkan dalam surat al A’raaf : 85, “ dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Tuhan memperbaikinya, yang demikian itu lebih baik bagimu jika betul-betul kamu orang-orang yang beriman".

Inilah karakteristik epistemologi Islam yang mengintegrasikan antara fenomena kosmos, sains dan teologis sekaligus. Prinsip suprarasionalistik sistem Islam ini akan mengantarkan bangsa ini menjadi bangsa adidaya dan super power, kokoh ekonominya, sejahtera rakyatnya, berdaulat politiknya, merdeka negaranya dan juga mulia martabatnya. Itupun jika negeri ini mau menerapkannya.  

Oleh: Ahmad Sastra

Continue Reading

Misi Kemerdekaan Islam

Misi Kemerdekaan Islam

Agustus 17, 2020   Opini, politik,

RUBA'I bin Amir melaju cepat dengan kudanya. Ia menuju perkemahan Rustum. Panglima Pasukan Kerajaan Persia saat itu. 

Setibanya di sana, ia mendapati pembesarnya berpakaian kenegaraan. Majelis mereka dihiasi dengan hamparan permadani dan sutera yang serba mahal. 

Rustum duduk di singgasananya. Ia memakai mahkota emas yang dihiasi dengan batu permata yang juga serba mahal. 

Sebaliknya, Ruba’i bin Amir, Panglima Pasukan kaum Muslim itu, hanya berpakaian kasar dan sederhana.

Ruba’i bin Amir langsung masuk ke perkemahan itu tanpa menghiraukan keadaan sekelilingnya. Ia tetap menunggang kudanya dan membiarkan kaki kuda itu mengotori haparan permadani yang serba mahal itu. 

Tiba-tiba ia berhenti. Ia kemudian turun dari kudanya sebelum sampai di hadapan Rustum yang menanti dirinya. 

Rupanya, Rustum telah sengaja memasang sebuah palang besi setinggi setengah badan. Dengan itu dia berharap Pemimpin Pasukan Muslim itu mau berjalan menghadap dirinya dengan membungkukkan badannya. 

Namun, Ruba’i bin Amir tak kalah cerdik. Dia kemudian membalikkan tubuhnya  Lalu berjalan mundur seraya membungkukkan badannya sehingga pantatnya menunggingi sang Panglima Persia itu.

Ruba’i bin Amir lalu berjalan menghadap Rustum dengan tetap menyandang tombaknya. Seketika itu pula hamparan permadani itu terkoyak-koyak oleh senjatanya itu. Melihat itu, para pembesar itu segera berseru, “Letakkan senjata itu!”

Rubai menjawab, “Aku datang kemari hanyalah atas undangan kalian. Jika kalian suka, biarkan aku dalam keadaaanku sepert ini. Kalau tidak, aku pulang.”

“Biarkan dia menghadap!” kata Panglima Rustum.

Rustum lalu mengajukan sebuah pertanyaan, “Apa yang mendorong kalian datang ke negeri kami?”

Ruba’i bin Amir, yang berdiri tegak penuh wibawa, menjawab dengan tegas, “Kami datang datang untuk memerdekakan manusia dari penyembahan kepada sesama manusia ke penyembahan hanya kepada Allah SWT; dari kesempitan ke keluasaannya; dan dari kezaliman agama-agama ke keadilan Islam.”

Begitulah Ruba’i bin Amir. Ia menjelaskan bahwa kedatangan pasukan Khilafah Islam ke negeri Persia bukan karena ambisi ekonomi atau politik demi mengeksploitasi bangsa/negara yang dikuasai. 

Sebaliknya, kedatangan pasukan Khilafah Islam mereka membawa misi luhur: Memerdekakan manusia dari segala bentuk penindasan. Menebarkan kebaikan, rahmat dan hidayah. Menerangi jalan hidup. Sekaligus melenyapkan kezaliman yang membelenggu mereka. Inilah misi kemerdekaan Islam yang mulia, yang diemban Khilafah Islam dalam setiap ekspansinya.

Sebelum Ruba’i bin Amir, utusan lain yang datang kepada Rustum adalah Mughirah bin Syu’bah. 

Seperti ditulis oleh Ibnu Katsir dalam Al-Bidâyah wa an-Nihâyah, Mughirah bin Syu’bah juga menyampaikan jawaban yang sama ketika ditanya Rustum. “Dunia bukanlah tujuan kami. Cita-cita dan tujuan kami adalah akhirat. Allah SWT telah mengutus kepada kami Rasul dan Dia berkata dirinya, ‘Aku telah memberikan kekuasaan kepada kaum ini (kaum Muslim) atas orang-orang yang tidak tunduk pada agama-Ku.’”

Rustum bertanya lagi, “Agama apakah itu?”

Mughirah bin Syu’bah menjawab, “Pilar yang tegak di atas kesaksian bahwa tidak ada tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad adalah Rasul Allah, serta pengakuan atas semua yang datang dari-Nya.” (Ibn Katsir, Al-Bidâyah wa an-Nihâyah, IV/43).

Fragmen di atas setidaknya memberikan pelajaran berikut:

Pertama: Politik luar negeri Daulah Islam adalah dakwah dan jihad. Inilah yang dipraktikkan oleh Rasululah saw. saat mengepalai pemerintah Negara Islam di Madnah. Juga oleh Khulafaur Rasyidin dan para khalifah setelah mereka sepanjang sejarah Kekhilafahan Islam.

Kedua: Ekspansi Daulah Islam atau Khilafah Islam tidaklah dimaksudkan untuk tujuan-tujuan duniawi, tetapi juga untuk tujuan-tujuan mulia: menyebarkan risalah tauhid yang substansinya adalah memerdekakan manusia dari penghambaan hanya kepada Penguasa manusia, yakni Allah SWT.

Misi kemerdekaan Islam inilah yang tidak dimiliki negara-negara Muslim saat ini. Bahkan yang mengklaim sebagai Negara Islam seperti Arab Saudi, Iran dsb. Pasalnya, Islam memang tidak dijadikan sebagai ideologi negara mereka. Islam paling banter hanya menjadi falsafah negara, sementara dasar negara mereka yang sebenarnya adalah sekularisme. 

Wajarlah jika negara-negara Muslim di Dunia Islam—khususnya di Timur Tengah—saat ini tidak memiliki wibawa, bahkan harga diri, di hadapan negara-negara kafir. 

Para penguasanya cenderung tidak mandiri. Mereka tunduk pada kekuatan negara-negara kafir imperialis. Karena itu alih-alih memiliki misi untuk memerdekakan negeri-negeri Muslim yang terjajah seperti Palestina, misalnya, yang amat dekat dengan mereka. Apalagi menyebarkan risalah Islam dengan dakwah dan jihad ke seluruh dunia. Bahkan untuk mencegah negara-negara mereka dari intervensi negara-negara kafir imperialis pun mereka tak berdaya.

Kondisi ini sangat kontras dengan kondisi Negara Islam pada zaman Nabi saw. Juga dengan kondisi Kekhilafiahan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin maupun para khilafah setelah mereka. Khilafah begitu disegani bahkan ditakuti oleh negara-negara besar saat itu: Persia dan Romawi.

Kewibawaan Daulah Islam atau Khilafah Islam di hadapan negara-negara adidaya kafir saat itu antara lain tercermin dari sikap panglima pasukan Muslim, Ruba’i bin Amir di atas. 

Orang-orang seperti Ruba’i bin Amir tidak pernah kehilangan nyali ketika berhadapan dengan penguasa negara besar. 

Lalu bagaimana dengan Indonesia yang telah merayakan Hari Kemerdekaan untuk ke sekian kalinya? Sudah benar-benar merdeka ataukah sebetulnya masih terjajah?! []

Oleh: Arief B. Iskandar

Editor dan Penulis Buku

Continue Reading

Pidato Kampanye Tuan Presiden yang Semu

Pidato Kampanye Tuan Presiden yang Semu

Agustus 17, 2020   Opini, politik,

Dengan mengenakan pakaian adat khas NTT, Presiden Jokowi menyampaikan pidato kenegaraan (Jum'at, 14 Agustus 2020). Dari awal hingga akhir pidatonya, harapan demi harapan dibiuskan kepada segenap bangsa. Seolah dalam rentang setahun ini tidak ada persoalan kronis yang membelenggu negeri. 

Sebelum kita mencermati lebih detail isi pidato presiden, saya yakin semua mata bangsa terfokus pada penampilan presiden. Presiden Jokowi memakai baju adat khas NTT. Aneh saja di forum resmi kenegaraan, pemimpinnya pingin tampil beda. Geli sambil bergumam, tampil beda boleh lihat kepatutan. Dari pakaian saja sudah mengandung pesan tersirat. Presiden telah mencitrakan diri sebagai pemimpin yang merakyat, cinta tanah air dan peduli dengan kearifan lokal bangsa. Inilah bentuk pencitraan diri. Selanjutnya bisa ditebak isi pidatonya. Tidak jauh dari istilah pencitraan.

Yang paling absurd dan mengherankan dari isi pidato presiden adalah presiden sudah berbicara proyeksi untuk 25 tahun yang akan datang. Artinya isi pidato presiden dikemas dengan harapan - harapan menuju satu abad usia Indonesia. Dengan kata lain, pidato presiden tersebut tidak realistis. Wajar saja karena pidato presiden dilandasi oleh harapan masa depan di usia Indonesia yang sudah satu abad. Jadi isi pidatonya tidak memberi gambaran nyata langkah strategis yang sudah dan yang akan dilakukan guna menyelesaikan persoalan yang mengemuka selama setahun ini. Di samping hambatan apa yang masih jadi kendala dalam menyelesaikan persoalan bangsa dan negara.

Lebih jauh lagi, timbul asumsi jika Jokowi menyampaikan pesan bahwa ia termasuk salah satu presiden Indonesia yang mempunyai visi jauh kedepan. Pendek kata, Presiden Jokowi masih ingin menjadi orang nomor satu di masa yang akan datang. Hal ini diperkuat dengan wacana yang pernah bergulir tentang presiden 3 periode. Paling tidak masa depan bangsa Indonesia tidak boleh melenceng dari proyeksinya.

Guna mencapai tujuan besar bangsa Indonesia di 25 tahun mendatang, Jokowi menegaskan perlunya gotong royong dan kerjasama. Kehidupan demokrasi menurutnya, memberikan kebebasan yang menghargai hak orang lain. Tidak boleh merasa paling benar, paling agamis dan paling pancasilais. Tidak boleh ada yang memaksakan kehendak pada yang lain. Itu tidak benar, tegasnya. 

Tentunya makna kebebasan yang menghargai hak orang lain menjadi hak prerogatif kekuasaan. Bukankah slogan "Saya Indonesia, Saya Pancasila" itu menunjukkan ada pihak yang merasa paling pancasilais. Bahkan slogan tersebut dipakai untuk menggebuk kaum oposisi. Dan tidak tanggung - tanggung slogan tersebut disalahgunakan untuk melakukan upaya radikalisasi dan kriminalisasi para ulama dan aktifis Islam. Kebetulan saja mereka menyuarakan ajaran Islam terkait pengaturan politik dan pemerintahan.  Mestinya pendekatan dialog dan mendengar aspirasi yang dikedepankan. Bukan dengan pendekatan arogansi kekuasaan. Jadi sebenarnya siapa yang suka memaksakan kehendaknya sendiri. 

Sedangkan terkait sebutan paling agamis. Tidak ada yang salah bila kita bersikap paling agamis. Bukankah sebagai seorang muslim wajib menjadikan halal haram sebagai ukuran perbuatannya? Bukankah sebagai seorang muslim tujuan hidupnya adalah meraih Ridho Allah Swt? Jadi frase tidak boleh mengklaim diri paling agamis mengandung maksud terselubung guna menjauhkan umat Islam dari ajarannya yang paripurna. Walhasil masa depan Indonesia masih tetap didesain dalam landasan sekulerisme.

Adapun terkait beberapa persoalan krusial bangsa, presiden masih normatif dalam memberi arahan. Presiden mendorong perawatan yang bagus dan prima dalam menangani dampak kesehatan dari pandemi. Realitasnya pemerintah tidak bisa mandiri dalam pengadaan APD termasuk vaksin Covid-19. Menghadapi pandemi pun hanya berpatokan dengan protokol kesehatan tanpa strategi yang berarti. Jadinya wajar jika pandemi masih berlangsung lama. 

Dalam bidang pemulihan ekonomi, presiden mendorong adanya program bantuan bagi rakyat. Dengan disahkannya perppu Corona diharapkan bisa segera memulihkan ekonomi nasional. Tapi apa daya, justru di tengah pandemi, pemerintah menaikkan iuran BPJS, mengadakan iuran Tapera, dan adanya liberalisasi sektor listrik yang mengakibatkan membengkaknya tagihan listrik.

Yang ada pemerintah lebih fokus menangani ekonomi. Indikasinya, penekanan presiden pada terciptanya stabilitas hukum, politik dan cepatnya regulasi untuk interes iklim investasi. Hal ini terlihat dari disahkannya UU Minerba. Semakin lengkap sudah kekayaan negeri tergadai. Klaim kemandirian energi tidak terwujud dalam pengelolaan SDA.

Terkait aspek penegakan hukum. Jokowi menegaskan tidak akan kompromi dengan korupsi. Pemberantasan korupsi harus digalakkan, imbuhnya. Padahal presiden sendiri telah mengesahkan UU KPK yang notabenenya melemahkan KPK. Adanya Dewan Pengawas KPK betul - betul menciderai upaya pemberantasan korupsi. Hasilnya nyata sekali. Kasus Mega korupsi Jiwasraya, Asabri dan lainnya terjadi beruntun.

Di bidang pendidikan, Jokowi tidak menyinggung sama sekali karut marut pendidikan daring. Dari persoalan peralatan, kuota internet, zonasi PPDB, biaya sekolah dan lainnya. Justru Jokowi secara normatif agar pendidikan mampu menguatkan karakter bangsa dan pemanfaatan teknologi.

Bisa dikatakan bahwa pidato kenegaraan Presiden Jokowi pada 14 Agustus 2020 itu hanya bersifat normatif, tidak realistis dan lebih cenderung berkamuflase dengan harapan - harapan. Rakyat seperti penulis menerimanya bahwa pidato tersebut adalah hanyalah kampanye bernuansa pencitraan. 

Semoga dengan momen semangat Tahun Baru Hijriyah 1 Muharram 1442 H menjadi tonggak bagi rakyat Indonesia bisa berubah keadaannya menjadi lebih baik. Dari penerapan sekulerisme yang hanya menjanjikan setumpuk ilusi harapan menjadi penerapan aturan hidup sang pencipta. Termasuk agar terwujud kepemimpinan hakiki yang memihak kepada kesejahteraan rakyat. Di samping adanya rasa takut kepada Allah menjadikan para pemimpin bisa amanah. Di dalam sistem Khilafah Islam, hal demikian bisa diwujudkan. []

Oleh: Ainul Mizan

Peneliti LANSKAP

Continue Reading

75 Tahun Merdeka Masih Memakai Hukum Warisan Penjajah, Malu Ah!

75 Tahun Merdeka Masih Memakai Hukum Warisan Penjajah, Malu Ah!

Agustus 16, 2020   Opini, politik,

Saat ini, Indonesia memasuki usia ke-75 memperingati kemerdekaan. Sayangnya, meski telah puluhan tahun merdeka, Indonesia masih menggunakan hukum peninggalan penjajah kolonial Belanda.

Kemerdekaan yang diraih selama 75 tahun ini hanyalah kemerdekaan semu karena sebenarnya Indonesia belum terlepas dari penjajahan. Secara fisik merdeka, namun secara non fisik bangsa ini masih terjajah oleh hukum peninggalan penjajah yang terus diterapkan dan dipertahankan di negeri ini.

Seandainya ada pembaruan hukum dan UU pun dibuat demi kepentingan penjajah. Penjajahan ini jauh lebih berbahaya dari penjajahan secara fisik. Sebab penjajahan ini lebih sulit dikenali dan pihak yang dijajah pun tidak merasa bahkan tidak sadar kalau sedang dijajah. Justru sebaliknya, mereka merasa sudah bebas, merdeka, makmur dan sejahtera.

Dalam sistem demokrasi, sejatinya kedaulatan di tangan rakyat, namun faktanya justru hukum dan UU mengabaikan kepentingan rakyat. Hukum dan UU dibuat sesuai arahan asing tanpa memperhatikan aspirasi rakyat. Itulah bentuk penjajahan. 

Sumber daya alam yang seharusnya milik rakyat pun justru dikuasai oleh swasta. Baik swasta asing maupun swasta dalam negeri. Hasil kekayaan alam lebih banyak mengalir ke luar negeri. Itu juga bagian bentuk dari penjajahan.

Sekelompok orang bisa menguasai jutaan hektar tanah negeri ini. Bahkan tak jarang sudah menjadi milik asing. Di saat yang sama, masih banyak rakyat yang tidak punya tanah dan hanya menjadi kuli. Itu juga bentuk penjajahan.

Terlebih lagi utang ribawi yang dijadikan alat mendiktekan kebijakan. Bukannya berkurang, justru dari tahun ke tahun makin meningkat. Seperti diberitakan kompas.com, Jumat (14/8/2020), Bank Indonesia (BI) mencatat posisi ULN RI sebesar 408,6 miliar dolar AS pada kuartal II 2020. Angka utang luar negeri tersebut setara dengan Rp 6.047 triliun (kurs Rp 14.800 per dolar AS). 

Utang luar negeri sekarang tidak hanya dijadikan alat untuk memaksakan kebijakan. Namun disinyalir banyak pihak, utang juga digunakan untuk memaksakan penggunaan bahan dari negara pemberi utang meski di dalam negeri banyak tersedia, juga penggunaan tenaga kerja hingga level pekerja kasar, meski masih banyak rakyat tidak punya pekerjaan.

Bukan hanya riba, zina juga marak di negeri ini. Kasus ratusan pelajar Jepara yang mengajukan dispensasi nikah, seperti dilansir idntimes.com (22/7/2020) adalah fakta yang tak bisa dibantah. Sebelumnya, kompas.com (8/7/2020) memberitakan puluhan remaja SMP terjaring petugas di sejumlah hotel yang ada di Jambi. Ironisnya, saat digerebek, petugas menemukan alat kontrasepsi berupa kondom, minuman keras, serta obat kuat. 

Hal ini disebabkan karena zina suka sama suka dilegalkan di negeri ini. Perbuatan zina baru dianggap sebagai suatu tindak pidana dan dapat dijatuhkan hukuman ketika hal itu melanggar kehormatan perkawinan seperti terjadi pemerkosaan atau pelanggaran kehormatan yang lain sebagaimana diatur dalam KUHP Bab XIV kejahatan terhadap kesusilaan, Pasal 284-289.

Tentu masih banyak fakta lain yang menunjukkan adanya penjajahan di atas negeri ini. Selama sistem yang diterapkan adalah sistem yang didesain untuk melanggengkan eksploitasi seperti itu maka penjajahan tidak akan bisa dihentikan. 

Upaya menghentikan penjajahan ini tentu harus dilakukan melalui sistem yang memang didesain untuk memerdekakan umat manusia dari segala bentuk penjajahan dan eksploitasi.

Islam jelas bisa menghentikan eksploitasi kekayaan alam oleh asing dan swasta serta mengembalikan kekayaan alam itu kepada  rakyat sebagai pemiliknya. Pasalnya, Islam sejak awal telah mengharamkan kepemilikan dan penguasaan kekayaan alam yang depositnya besar oleh individu, swasta apalagi asing.

Islam juga akan menghentikan utang ribawi. Sebab Islam memang sejak awal telah mengharamkan utang ribawi. Pengambilan utang yang jelas menimbulkan bahaya (dharar) juga dilarang.

Islam juga mengatur kehidupan laki-laki dan perempuan secara terpisah hanya dalam hal-hal yang dikecualikan saja keduanya dapat bertemu dan berinteraksi. Lelaki dan perempuan menutup aurat dengan sempurna. Keduanya diwajibkan memalingkan pandangan bila melihat wajah lawan jenis dengan nafsu. 

Bersunyi-sunyian (khalwat) antara lelaki dan perempuan yang bukan mahram, bercampur baur (ikhtilath) dan pacaran dilarang keras. Semua dikenai hukuman tazir bila dilanggar, mulai dari teguran keras, dipermalukan dan lain sebagainya. Bila sampai berzina akan dikenakan hudud berupa rajam sampai mati bagi pezina yang pernah nikah dan cambuk seratus kali bagi pezina yang masih bujang dan gadis. 

Islam diturunkan oleh Allah SWT memang untuk memerdekakan umat manusia secara hakiki dari segala bentuk penjajahan. Penjajahan itu hakikatnya merupakan bagian dari bentuk penghambaan kepada manusia.

Penghambaan kepada sesama manusia tidak hanya diartikan secara harfiah sebagai perbudakan seperti zaman dulu. Penghambaan kepada sesama manusia pada masa modern ini terwujud dalam bentuk penyerahan wewenang pembuatan aturan, hukum dan perundang-undangan kepada manusia, bukan kepada Allah SWT. 

Inilah yang menjadi doktrin demokrasi yakni kedaulatan di tangan rakyat (manusia). Lebih parah lagi jika aturan, hukum dan perundang-undangan tersebut diimpor dari pihak asing atau penjajah.

Allah SWT menggambarkan penghambaan ini dalam firman-Nya:

اِتَّخَذُوْۤا اَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ اَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَالْمَسِيْحَ ابْنَ مَرْيَمَ  ۚ  وَمَاۤ اُمِرُوْۤا اِلَّا لِيَـعْبُدُوْۤا اِلٰهًا وَّاحِدًا  ۚ  لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ  ۗ  سُبْحٰنَهٗ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ

"Mereka menjadikan orang-orang alim (Yahudi), dan rahib-rahibnya (Nasrani) sebagai Tuhan selain Allah, dan (juga) Al-Masih putra Maryam; padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan Yang Maha Esa; tidak ada Tuhan selain Dia. Maha Suci Dia dari apa yang mereka persekutukan."

(QS. At-Taubah 9: Ayat 31)

Makna ayat tersebut dijelaskan dalam riwayat dari jalur Adi bin Hatim ra. Ia menuturkan bahwa setelah Rasulullah saw. membaca ayat tersebut, ia (Adi bin Hatim) berkata, “Kami tidak menyembah mereka.” Namun, Rasulullah saw. bersabda:

«أَلَيْسَ يُحَرِّمُونَ مَا أَحَلَّ اللهُ فَتُحَرِّمُونُهُ، ويُحِلُّونَ مَا حَرَّمَ اللهُ فَتَسْتَحِلُّونَهُ؟» قُلْتُ: بَلَى، قَالَ: «فَتِلْكَ عِبَادَتُهُمْ»

Bukankah mereka (para rahib dan pendeta) itu telah mengharamkan apa yang Allah halalkan lalu kalian mengharamkannya, dan mereka pun telah menghalalkan apa yang Allah haramkan lalu kalian menghalalkannya?” Aku (Adi bin Hatim) berkata, “Benar.” Rasulullah saw. bersabda, “Itulah bentuk penyembahan mereka.” (HR ath-Thabarani  dan al-Baihaqi).

Penghambaan dalam bentuk penyerahan kekuasaan menentukan hukum, halal dan haram, kepada manusia itu jelas masih berlangsung di seluruh dunia, termasuk di negeri kaum Muslim, tak terkecuali negeri ini. Karena itu mewujudkan kemerdekaan hakiki manusia juga berarti harus memerdekakan manusia dari penghambaan kepada sesama manusia. Penghambaan itu haruslah hanya ditujukan kepada Allah SWT.

Mewujudkan penghambaan hanya kepada Allah SWT sesungguhnya berarti mewujudkan kemerdekaan hakiki untuk umat manusia. Inilah yang merupakan misi utama Islam. 

Dalam pandangan Islam, kemerdekaan hakiki terwujud saat manusia terbebas dari segala bentuk penghambaan dan perbudakan oleh sesama manusia. Dengan kata lain Islam menghendaki agar manusia benar-benar merdeka dari segala bentuk penjajahan, eksploitasi, penindasan, kezaliman, perbudakan dan penghambaan oleh manusia lainnya.

Misi Islam terkait kemerdekaan sebagaimana Rasulullah SAW pernah menulis surat kepada penduduk Najran. 

Di antara isinya berbunyi:

«… أَمّا بَعْدُ فَإِنّي أَدْعُوكُمْ إلَى عِبَادَةِ اللّهِ مِنْ عِبَادَةِ الْعِبَادِ وَأَدْعُوكُمْ إلَى وِلاَيَةِ اللّهِ مِنْ وِلاَيَةِ الْعِبَادِ  …»

…Amma badu. Aku menyeru kalian untuk menghambakan diri kepada Allah dan meninggalkan penghambaan kepada sesama hamba (manusia). Aku pun menyeru kalian agar berada dalam kekuasaan Allah dan membebaskan diri dari penguasaan oleh sesama hamba (manusia)… (Al-Hafizh Ibnu Katsir, Al-Bidâyah wa an-Nihâyah, v/553).

Misi Islam mewujudkan kemerdekaan hakiki untuk seluruh umat manusia itu juga terungkap kuat dalam dialog Jenderal Rustum (Persia) dengan Mughirah bin Syubah yang diutus oleh Panglima Saad bin Abi Waqash ra. 

Pernyataan misi itu diulang lagi dalam dialog Jenderal Rustum dengan Rabi bin Amir (utusan Panglima Saad bin Abi Waqash ra.). Ia diutus setelah Mughirah bin Syubah pada Perang Qadisiyah untuk membebaskan Persia. Jenderal Rustum bertanya kepada Rabi bin Amir, “Apa yang kalian bawa?” Rabi bin menjawab, “Allah telah mengutus kami. Demi Allah, Allah telah mendatangkan kami agar kami mengeluarkan siapa saja yang mau dari penghambaan kepada sesama hamba (manusia) menuju penghambaan hanya kepada Allah; dari kesempitan dunia menuju kelapangannya; dan dari kezaliman agama-agama (selain Islam) menuju keadilan Islam…” (Ath-Thabari, Târîkh al-Umam wa al-Mulûk, II/401).

Islam sebagai agama dan sistem yang berasal dari Allah Yang Mahabijak telah didesain akan mengantarkan ke kehidupan yang terang benderang untuk umat manusia. Sebab Allah SWT telah menyatakan bahwa Islam diturunkan agar dengan itu Rasul saw. mengeluarkan umat manusia dari kegelapan menuju cahaya. Allah SWT berfirman:

الٓرٰ  ۗ   كِتٰبٌ اَنْزَلْنٰهُ اِلَيْكَ لِـتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ   ۙ  بِاِذْنِ رَبِّهِمْ اِلٰى صِرَاطِ الْعَزِيْزِ الْحَمِيْدِ 

"Alif Lam Ra. (Ini adalah) Kitab yang Kami turunkan kepadamu (Muhammad) agar engkau mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya terang-benderang dengan izin Tuhan mereka, (yaitu) menuju jalan Tuhan Yang Maha Perkasa, Maha Terpuji."

(QS. Ibrahim 14: Ayat 1)

Oleh sebab itu, untuk mewujudkan kehidupan dan masa depan yang gemilang sekaligus memerdekakan manusia dari segala bentuk penjajahan kuncinya adalah dengan menerapkan Islam dan syariahnya secara kaffah, secara totalitas dan menyeluruh. Itulah tanggung jawab dan kewajiban kita sebagai hamba Allah dan tanggung jawab kita kepada umat manusia. []

Oleh: Achmad Mu'it

Analis Politik Islam

Continue Reading

Proyek Sertifikasi Dai: Islamofobia Berbalut Program Deradikalisasi

Proyek Sertifikasi Dai: Islamofobia Berbalut Program Deradikalisasi

Agustus 16, 2020   ANALISIS, politik,

Dilansir dari gelora.co, Kamis (13/8/2020), Menteri Agama Fachrul Razi menyatakan bahwa Kemenag pada tri wulan ketiga ini akan memiliki program dai bersertifikat dan telah dibahas bersama Wapres. Program tersebut bertujuan mencetak dai yang berdakwah di tengah masyarakat tentang Islam yang damai dan penuh toleran. Fachrul berharap, masjid tidak sekadar menjadi sarana menyebarkan iman dan takwa, tetapi juga menguatkan kerukunan bangsa.

Menengok kemunculannya, program sertifikasi dai dilontarkan oleh Fachrul pada akhir 2019 lalu. Program ini dibentuk guna menangkal gerakan radikalisme lewat mimbar masjid. Rencananya akan diterapkan mulai 2020 dan melibatkan ormas Islam yang ada di Indonesia. MUI telah memulai program tersebut pada November 2019. 

Wakil Menag Zainut Tauhid menjelaskan bahwa sertifikasi dai bersifat sukarela, tidak ada paksaan dalam proses pemberian sertifikat uji kompetensi penceramah tersebut. Tidak lantas diartikan yang tidak mengikuti sertifikasi ini tidak boleh ceramah. Menurut Zainut, apakah nanti di masjid atau di tempat majelis taklim mensyaratkan yang memberikan ceramah sudah bersertifikat atau tidak, itu lain hal.

Meskipun begitu, wacana sertifikasi dai telah memantik polemik publik. Salah satunya, mengundang reaksi keras dari tokoh agama Persaudaraan Alumni (PA) 212, seperti Novel Bamukmin. Kepada Suara.com, Jumat (14/8/2020), Novel kembali menegaskan bahwa sertifikasi dai hanya akan memicu kegaduhan dan keresahan di kalangan umat Islam, seperti yang berlangsung akhir 2019.

Novel menyebut, program sertifikasi penceramah ini sangat berbahaya karena berpotensi mengotak-kotakan para mubaligh. Bahkan bisa saling berhadap-hadapan dan mengadu-domba anak bangsa. Jika sudah teradu-domba, menurutnya, jelas ini adalah upaya adu domba neo PKI.

Bahkan Novel menilai kementerian ini perlu dirombak. Dia menyebut pimpinan kementerian ini telah gagal paham dengan ajaran agama Islam itu sendiri.  Pun diduga dibisiki oleh golongan orang yang berpaham sekularisme, pluralisme dan liberalisme (sepilis) yang ingin merusak tatanan beragama demi kepentingan politik penguasa. Lantas, sertifikasi dai ini sejatinya hendak mewujudkan kerukunan bangsa atau justru bentuk adu domba?

Sertifikasi Dai, Program Anti Radikalisme Beraroma Islamofobia

Menengok kembali situasi perpolitikan yang memunculkan wacana sertifikasi dai, diduga kuat program ini sebagai bagian paket anti radikalisme yang merupakan prioritas kerja Kabinet Indonesia Maju 2019-2024 dalam bidang politik dan agama. Sejak awal menjabat, Menag Fachrul Razi mengemban tugas menangkal apa yang disebut dengan radikalisme dan intoleransi. Ia pun menyatakan siap melawan radikalisme dan mengaku paham betul dengan radikalisme sehingga yakin mampu menangkalnya. 

Kini, setelah berjalan sepuluh bulan sejak pengangkatan kabinet baru, program deradikalisasi masih terus digaungkan. Padahal  menurut Prof. Suteki, pakar hukum dan masyarakat, hingga kini jenis kelamin radikalisme tidak jelas. Suteki yang juga pemerhati isu-isu terkait radikalisme ini menilai bahwa nomenklatur radikalisme bersifat lentur dan obscure (kabur). Nomenklaturnya condong kepada istilah politik dibandingkan sebagai istilah hukum. 

War on Radicalism justru akan memakan korban orang-orang baik dan kritis yang distempeli radikal. Merujuk pendapat peneliti Belanda Beren Schot, ia menyatakan bahwa nomenklatur radikalisme yang digunakan pemerintah tidak tepat, bila digunakan untuk melabeli orang-orang yang dianggap berseberangan dengan pemerintah.

Meski begitu, pemerintah melalui kementerian yang ditunjuk dan instansi terkait, terus menjalankan program ini. Tak tanggung-tanggung, deradikalisasi menyasar berbagai kalangan. Dari murid PAUD hingga civitas akademika di perguruan tinggi, aparatur sipil negara (ASN), emak-emak majelis taklim, hingga kalangan dai/muballigh.

Meskipun tak laku keras di pasaran, narasi radikalisme terus dijajakan. Ibarat jajanan basi, yang terus direproduksi dengan berbagai zat buatan:pewarna, perasa dan pengawet, lalu digoreng ulang dan dijajakan lagi. Sebagian masyarakat mulai tercerahkan bahwa radikalisme hanyalah propaganda tanpa fakta. Dan sebagiannya masih percaya “jampi-jampi rezim” ini, gagal paham dan mau dikelabui.

Menelisik keberadaannya, “War on Radicalism” tidak bisa dilepaskan dari agenda “War on Terorism.” Proyek anti radikalisme digulirkan setelah kegagalan Barat menghadang kebangkitan Islam politik dengan isu terorisme. Barat mendefinisikan radikalisme ke dalam interpretasi politis. Oleh Barat, radikalisme dimaknai: pertama, sebuah paham atau aliran radikal dalam politik. Kedua, paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial politik dengan cara kekerasan. Ketiga, sikap ekstrem dalam aliran politik.

Barat terus melakukan pendekatan politis untuk membangun narasi dan interpretasi sesuai tujuan ideologinya. Ia sangat paham bahwa umat Islam memiliki kekuatan politik berupa sistem pemerintahan khilafah yang telah menyatukan umat Islam sedunia dan berpotensi menjadi negara adidaya masa depan. Pun Barat paham jika khilafah tegak, maka peradaban Barat akan hancur-lebur.

Dari sinilah, skenario demi skenario direkayasa Barat untuk melumpuhkan kebangkitan Islam yang kian kuat. Barat melihat kebangkitan umat untuk kembali menegakkan khilafah menjadi ancaman paling mengerikan bagi mereka. Dimulai dari sinetron hancurnya gedung kembar WTC maka dibuatlah narasi radikalisme. Untuk memperkuat narasi ini, Barat membuat ‘hantu’ yang diberi nama ISIS. 

Selanjutnya, Barat mencoba berkonspirasi kepada negara-negara yang mau membebek kepada mereka. Dengan mengucurkan dana besar, negeri-negeri muslim yang mau dibodohi, menerima protek deradikalisasi Islam. Deradikalisasi Islam oleh Barat dimaknai sebagai upaya menjauhkan umat Islam dari agamanya. 

Sebagaimana Fir’aun, Barat menjual ketakutan kepada masyarakat dunia akan bahaya radikalisme Islam ini. Dari sinilah muncul istilah islamofobia, yakni kelainan psikologi masyarakat dunia terhadap Islam. Mereka mengalami halusinasi, ketakutan yang berlebihan kepada Islam yang justru agama paling damai di dunia. Psikoabnormal islamofobia adalah kebodohan akut masyarakat modern yang katanya rasional.

Berbagai strategi direkayasa Barat untuk menghadang laju kebangkitan umat Islam yang kian kencang. Barat dibantu oleh banyak pihak, terutama kaum munafik, menjalankan proyek deradikalisasi maupun kontra radikalisasi. Barat menjalankan strategi politik busuk dengan menyematkan kata radikal kepada Islam dan kaum muslimin yang berseberangan dengan ideologi sekularisme kapitalis liberal. 

Strategi Barat di balik narasi radikalisme adalah pertama, sebagai upaya pecah-belah umat Islam antara kaum yang disebut radikal dengan kaum moderat. Kedua, sebagai upaya pendangkalan ajaran Islam. Jika ada muslim yang yakin kebenaran Islam dan ingin mewujudkannya secara kafah disebut kaum radikal. Ketiga, upaya menghadang kebangkitan Islam. Maka muslim yang mengajak umat bangkit untuk menerapkan syariah dan khilafah akan disebut radikal. Keempat, strategi politik Barat agar tetap bercokol dan melakukan hegemoni terhadap negeri-negeri muslim.

Selama ini pemerintah dengan kacamata subyektifnya beranggapan radikalisme secara dominan dipandang sebagai gejala yang lahir dari tafsiran teologi yang menyimpang. Tetapi di sisi lain, abai terhadap realitas gejala sosial dari meluasnya apatisme dan frustasi sosial akibat kemiskinan, ketidakadilan, ketidakpastian masa depan dan beratnya tekanan kehidupan. 

Hal ini selaras dengan pendapat peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Prof. Siti Zuhro yang menyebutkan bahwa permasalahan Indonesia bukanlah radikalisme. Menurutnya, pokok persoalan terjadinya gejolak yang terjadi belakangan ini adalah persoalan ketimpangan sosial akibat stagnasi perekonomian global yang serius. 

Situasi ini sejatinya berkorelasi dengan peran imperalisme global yang masih dikomandani Amerika Serikat. Jika berbagai faktor di atas berpadu dengan kezaliman global oleh dunia Barat terhadap dunia Islam dan diabaikan, maka berapapun anak negeri  yang ditembak mati karena alasan terorisme, berapapun yang ditangkap dan ditahan dengan tuduhan radikalisme, tak akan bisa memadamkan potensi lahirnya para ‘radikalis’ baru sang penuntut keadilan.

Demikianlah, program sertifikasi dai tak lepas dari proyek anti radikalisme yang digagas oleh Barat. Wujud islamofobia atas kebangkitan Islam politik yang kian hari kian nyata pergerakannya. 

Sertifikasi Dai, Mengebiri Fungsi Dai Sejati

Dilihat dari tujuannya, sekilas program sertifikat dai terlihat mulia. Dinyatakan bahwa program ini memiliki tujuan untuk meningkatkan kompetensi penceramah dan agar dai benar-benar memiliki pengetahuan keagamaan yang memadai serta memiliki komitmen kebangsaan yang kuat.

Namun, bagi yang memperhatikan dan mendalami pola kebijakan rezim sejak diangkat setahun lalu, tujuan di atas tak lebih sebagai ‘abang-abang lambe’ (lip service). Beranjak dari berbagai wacana Kemenag yang sering menimbulkan polemik bahkan kegaduhan, berikut aneka kebijakan rezim melalui beberapa menterinya, bisa disimpulkan bahwa sertifikat dai tak lebih sebagai program deradikalisasi di kalangan ulama/dai/muballigh.

Terlebih lagi, pasca kasus Ahok, Aksi 212, hingga naiknya rezim kembali di tahun 2019, seolah terjadi polarisasi dai. Ada kalangan dai/ulama pendukung rezim yang dikenal sebagai dai moderat. Di sisi lainnya, terdapat kelompok dai yang berstempel radikal. Kelompok terakhir inilah tentu yang menjadi sasaran program ini. 

Kelompok dai ‘radikal’ cenderung kontra dengan berbagai kebijakan rezim dan berani memberi kritisi. Tak hanya itu, dai terkategori ini juga kerap mengajak umat Islam kembali pada penerapan Islam kafah melalui penegakan sistem politik Islam. Sebuah antitesa bagi sistem politik demokrasi sekuler saat ini. Inilah golongan dai yang keberadaannya sungguh ditakuti oleh rezim kaki tangan Barat. Rezim tentu beranggapan, sebelum efek dakwah dai ‘radikal’ meluas, maka eksistensinya harus segera dipadamkan melalui salah satunya program sertifikasi dai ini.

Wajar jika PA 212 menentang keras wacana sertifikasi dai. Secara tegas Novel Bamukmin mengkritisi hal ini sebagai wujud gagal pahamnya Kemenag terhadap ajaran agamanya sendiri akibat pengaruh golongan sepilis demi kepentingan politik penguasa. 

Bahkan Novel menduga, oknum penguasa ini berpihak kepada neo PKI dengan kasus masuknya RUU HIP yang ditolak berbagai kalangan umat Islam sehingga belum berhasil disahkan menjadi UU. Berikut ajuan RUU baru, RUU BPIP, yang harusnya BPIP dibubarkan karena ketua BPIP jelas menyerang Islam dengan pernyataan bahwa agama adalah musuh besar Pancasila. Menurutnya, BPIP ini satu paket bermasalah sama dengan Kemenag yang dengan ocehannya membuat gaduh dan meresahkan umat Islam.

Jika demikian, maka keberadaan program sertifikasi dai layak untuk dipertanyakan, bahkan pantas untuk ditolak. Mengingat jika dilaksanakan akan berdampak buruk, tak hanya bagi dai, juga terhadap kehidupan beragama umat Islam di negeri ini. 

Dampak buruk yang mungkin terjadi dari program sertifikasi dai yaitu:

1. Mengebiri fungsi dai sejati.

Dai adalah orang yang berdakwah, yaitu menyeru manusia pada kebaikan (Islam) dan mengajaknya agar menolak keburukan. Puncak keburukan adalah saat penguasa tidak menerapkan aturan Allah dalam mengatur urusan umat dalam seluruh aspek kehidupan, bahkan memberikan loyalitasnya kepada kaum yang memusuhi Allah dan ajaran-Nya. 

Dai bersertifikat akan cenderung mengiyakan arahan penguasa berkarakter buruk ini. Hilanglah ruh amar ma’ruf nahi mungkar dari dirinya. Jadilah dai yang terkebiri. Jauh dari hadits yang menjadi prinsip karakter para dai, yakni "sampaikanlah yang benar walaupun pahit" dan juga "sampaikanlah walau satu ayat."

Padahal hakikatnya keberadaan dai adalah oposisi dari penguasa yang akan selalu mengkritisi dan mengontrol jalannya kekuasaan agar tidak sewenang-wenang kepada rakyatnya dan juga tidak menyimpang dari agama. Seharusnya dai berdakwah tidak sesuai pesanan penguasa yang saat ini justru berpihak kepada asing-aseng, penista agama dan melakukan kriminalisasi ulama. 

2. Memproduksi ulama (dai) suu’ sebagai tukang stempel rezim.

Saat ulama (dai) telah terkebiri fungsinya maka akan mengantar pada posisi suu’ (buruk). Ulama suu’ yaitu ulama jahat yang menyampaikan dakwah dengan menyembunyikan kebenaran dan menyesatkan umat demi mendukung kekuasaan yang saat ini tidak berpihak kepada Islam. 

Terlebih jika keulamaanya justru dipergunakan sebagai stempel untuk melegitimasi kebijakan rezim zalim, jadilah ia sebagai umala’ (antek, kaki tangan penguasa). Tak hanya terkebiri, bahkan telah beralih fungsi. Fakta menunjukkan, bahkan sekelas kyai besar, saat meleburkan diri dalam kekuasaan sekuler, posisinya tak lebih sebagai komoditas politik. Atas nama agama tapi demi kekuasaan justru menindas ulama dan syiar Islam.

3. Terjadi pengkotak-kotakan dai dengan kategori moderat-radikal yang berpotensi adu domba keduanya.

Reaksi kalangan dai terhadap sertifikasi ulama pun terbelah. Sesuai tajuk program anti radikalisme dan penyebarluasan ajaran Islam moderat/toleran, sangat memungkinkan terjadi pengkotak-kotakkan dai sebagaimana yang terjadi pada umat Islam saat ini. Bagi dai bersertifikat akan dipandang sebagai dai moderat, dai toleran, dai perdamaian. Adapun dai yang tidak bersertifikat cenderung distempeli dai radikal, dai intoleran, dai fundamentalis.

Pecah-belah dai berpotensi pada terjadinya adu domba dan yang berujung pada konflik di antara kedua ‘kubu’ dai. Sementara dai biasanya memiliki jamaah/pengikut. Jika sampai terjadi konflik, maka akan meluas penyebarannya pada komunitas dan masyakarat. Hal ini tentu sangat merusak persatuan dan ukhuwah umat Islam.

4. Terjadi kegaduhan dan potensi konflik di tengah umat Islam.

Jika wacana sertifikasi dai tetap dipaksakan, jangan menyalahkan umat Islam yang menolak lalu melakukan perlawanan dengan memboikot, bahkan mengusir dai-dai bersertifikat. Pengusiran ulama-ulama suu' mungkin terjadi karena masjid dan musala yang ada di Indonesia adalah sebagian besar dari swadaya umat Islam yang membangunnya sehingga hak setiap pengurus masjid memboikot para dai bersertifikat, bahkan bisa jadi mengusirnya.

5. Semakin mengeksiskan rezim zalim dan sistem hidup sekularisme kapitalis liberal. 

Jika sertifikasi dai langgeng terlaksana, penguasa akan lebih leluasa mengarahkan dai sesuai kehendak politiknya. Tak ada lagi kontrol dan kritik terhadap penguasa saat ia tak memenuhi hak rakyat atau ketika penguasa tak menjalankan aturan Allah dalam mengelola urusan rakyat. Selanjutnya, sistem sekuler nan zalim pun tetap eksis sebagai panduan rezim mengatur negara. Kezaliman terus berlangsung, Islam dan umatnya kian terpinggirkan.

Jika keberadaan sertifikasi dai tidak memiliki urgensi bahkan kontraproduktif bagi penyebaran dakwah Islam kafah dan perjuangan umat menegakkan kalimat Allah, mengapa programnya harus diteruskan? 

Dai Lurus dan Handal Penggerak Dakwah Islam

Dalam dinamika sejarah perjuangan Islam, munculah banyak dai/ulama pemberani. Demi kebenaran, mereka berani mengkritik penguasa. Merekalah dai lurus yang tidak silau dengan iming-iming penguasa dan kepentingan dunia. Benar dikatakan benar. Salah dikatakan salah. Hadits Nabi Saw tentang keutamaan jihad di hadapan penguasa yang zalim dipegang teguh. Meski berbalas ketidaknyamanan, hidup di tahanan, penyiksaan, hingga syahid di tiang gantungan.  

Sejak awal era kenabian, Rasulullah Saw. sempat memverifikasi kepada Waraqah Naufal tentang tantangan yang akan ia hadapi ketika membawa kebenaran Islam. Saat itu beliau bersabda, “Tidak ada seorangpun yang datang membawa kebenaran seperti yang kamu bawa, melainkan pasti dimusuhi.” (HR. Bukhari). 

Adapun menurut Syaikh Muhammad Nawawi Al Bantani, ulama (dai) yang baik sedikitnya memiliki ciri-ciri:

1. Iman yang kokoh, takwa utuh, jiwa istiqomah dan tulus ikhlas.

2. Mempunyai sifat kerasulan (shiddiq, amanah, fathonah, tabligh).

3. Faqih fiddin sampai rashikhuna fil ‘ilmi.

4. Mengenal situasi dan kondisi masyarakat.

5. Mengabdikan seluruh hidupnya untuk perjuangan menegakkan ajaran Allah.

Dai yang berhak menyandang keutamaan seperti di atas, adalah yang menerapkan ilmunya dan berani  mengatakan yang haq. Tidak takut dalam memperjuangkan agama Allah dan tidak peduli terhadap orang yang mencercanya. Mereka senantiasa melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Inilah kompetensi yang seharusnya dimiliki oleh dai sejati.

Dai sejati tentu lahir dari proses panjang yang bisa jadi sangat melelahkan. Tak bisa hadir instan hanya dengan selembar sertifikasi. Terlebih lagi, sertifikasi yang dikeluarkan oleh penguasa berdasar syahwat politiknya. Bukan demi kemashlahatan umat yang dipimpinnya.  

Agar terlahir dai lurus sesuai arahan Allah Swt dan Rasul-Nya – bukan kehendak penguasa – juga handal dalam menyebarluaskan dakwah Islam, dibutuhkan sinergi berbagai elemen yaitu: 

1. Keluarga.

Keluarga merupakan madrasah pertama dan utama. Bagi muslim, keluarga juga berfungsi sebagai tempat kaderisasi pejuang dan dai. Maka, keluarga bertugas mewarnai putra-putri dengan pendidikan islami, menyiapkan, mendorong dan melatihnya menjadi dai untuk menyampaikan ilmu Islam yang dimiliki kepada lingkungan sekitar dan masyarakat.

2. Ormas Islam.

Merupakan salah satu elemen yang diharapkan turut mencetak dai sebagai pembina umat melalui aktivitas kajian dan sarana pembinaan lainnya. Ormas Islam idealnya menyatu dengan umat, hidup bersama umat dan menjadi mata hati umat. Dai yang muncul dari ormas Islam pun diharapkan menjiwai hal yang demikian. 

3. Pondok pesantren (ponpes).

Di antara elemen lainnya,  ponpes berperan paling aktif dalam melahirkan dai. Di sinilah kawah candradimuka para dai. Secara terstruktur dan terarah dengan intensitas belajar lebih lama, putra-putri kaum muslimin dididik dengan pengetahuan dan akhlak Islam, pun ditempa dengan berbagai cara dan sarana. Agar kelak  tumbuh dai-daiyah mumpuni yang siap terjun dan berinteraksi di tengah masyarakat.

4. Masjid.

Sebagai elemen pembinaan umat, masjid juga berkewajiban melahirkan para dai. Melalui komunitas remaja masjid atau dengan menggelar berbagai pelatihan dai, berharap sosok dai lahir dari rumah Allah tersebut. 

5. Kampus.

Kampus merupakan tempat menyemai benih intelektualitas agar daya pikir dan karakter kepribadian tumbuh optimal. Apalagi kampus yang menyebut diri sebagai kampus Islam, selayaknya memiliki misi mencetak dai yang berintelektual, sholih dan kritis terhadap setiap penyelewengan dan tindakan kesewenangan yang kerap dipertontonkan. 

6. Negara.

Negara memfasilitasi lahirnya dai-dai handal, baik dengan kebijakan maupun sarana prasarana.

Menjadi tugas negara untuk memberikan fasilitas ini karena keberadaan dai berkualitas akan berkontribusi bagi terwujudnya kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang baik.

Namun, di tengah keberadaan penguasa yang tunduk pada kepentingan asing, kaum yang justru memusuhi ajaran Islam dan kaum muslimin, idealitas seperti gambaran di atas sulit terjadi. Sinergitas berbagai elemen hanya akan terwujud sempurna manakala sistem kehidupan Islam telah nyata tegaknya. 

Berikut strategi yang musti dilakukan menuju pada kondisi ideal tersebut: 

Pertama. Dai yang hari ini masih memiliki komitmen kuat terhadap Islam, bersama kaum muslimin bahu-membahu mewujudkan kehidupan islami. Ia  harus mengingatkan umat akan kewajibannya sebagai muslim untuk mewujudkan hukum Allah dalam kehidupan sehari-hari. 

Dengan dakwah, ulama (dai) membina umat dengan pembinaan terarah atau mengarah kepada tujuan yang dimaksud. Ini adalah semulia-mulia perjuangan. Demikian pula, keluarga dan elemen Islam lainnya berupaya seoptimal mungkin menjalankan fungsi di tengah keterbatasan situasi hari ini. 

Kedua. Jika kehidupan islami terbentuk, tugas dai berikutya ialah menasihati, mengingatkan, mengoreksi penguasa serta umat secara umum agar senantiasa berjalan dalam rel Islam dan melaksanakan hukum Islam.  

Demikian hal-hal yang musti dilakukan demi melahirkan dai lurus dan handal yang istiqomah melakukan amar maruf nahi mungkar. Semoga kian banyak dai sejati lahir di negeri ini.[]

Oleh: Puspita Satyawati

Analis Politik dan Media

Dosen Online UNIOL 4.0 Diponogoro

PUSTAKA

Strategi Politik Busuk di Balik Narasi Radikalisme, Ahmad Sastra, muslimahnews.com, 16 Oktober 2019

Continue Reading

Demokrasi Menghargai Kritik?

Demokrasi Menghargai Kritik?

Agustus 15, 2020   Opini, politik,

Pada tanggal 13 Agustus 2020, Fahri Hamzah dan Fadli Zon menerima penghargaan dan tanda jasa dari Presiden Jokowi. Bintang Mahaputra Nararya sebagai penghargaan dan tanda jasa sipil atas jasa keduanya pada negara. Padahal Fahri Hamzah dan Fadli Zon dikenal vokal mengkritisi kebijakan pemerintah. Akankah ini menjadi pertanda angin segar bagi demokratisasi di negeri ini? Ataukah bintang dan tanda jasa tersebut sebagai upaya meredam suara - suara kritis?

Fahri Hamzah sendiri baru - baru ini mengkritik dengan tajam tentang vaksin Covid-19. Ia menegaskan bahwa sudah saatnya Indonesia mandiri di bidang kesehatan. Indonesia harus bisa membuat vaksin dan APD sendiri. Pandemi sudah berjalan sekitar 6 bulan, mestinya Indonesia tidak menunggu negara lain, imbuhnya.  

Fadli Zon pun tidak kalah sengitnya. Saat masyarakat dihebohkan dengan tagihan listrik yang membengkak di masa pandemi, Fadli melontarkan kritikan pedas. Seharusnya PLN bisa transparan, tegasnya. Lebih lanjut ia menuding, walau dengan narasi pertanyaan bahwa ada upaya privatisasi di dalam tubuh PLN. 

Termasuk pula terkait dengan kenaikan iuran BPJS. Fadli Zon menyatakan bahwa tidak layak direksi BPJS gajinya besar layaknya CEO sebuah bank. BPJS itu bukan BUMN dan atau unit usaha lainnya, tegasnya. Apalagi menurut Fadli Zon, BPJS selalu mengalami defisit pengelolaan keuangannya.

Demikian sekelumit kritikan keras dari duo F (Fahri Hamzah dan Fadli Zon). Tentunya bagi lingkaran kekuasaan, kritikan demikian secara politis kurang menguntungkan. Artinya membuka borok - borok kekuasaan. Dan lambat laut bisa mengurangi kepercayaan rakyat. Efek ikutan berikutnya, pemerintah menjadi susah dalam mengendalikan rakyatnya. Contoh nyata adalah di masa new normal ini. Sempat Jokowi menanyakan sebab apa angka kasus Covid-19 terus mengalami peningkatan di era new normal. Jokowi mengeluhkan rakyat yang susah sekali untuk mematuhi protokol kesehatan. Jadi sangat wajar bila kubu istana merasa keberatan bila duo F ini mendapatkan Bintang dan tanda jasa dari pemerintah.

Hanya saja ada beberapa hal yang patut dicermati dalam pemberian bintang dan tanda jasa ini. Terdapat hal yang saling bertolak belakang. PA 212 sendiri meminta agar Fahri Hamzah dan Fadli Zon menolak pemberian Bintang dan tanda jasa tersebut. Sedangkan Anis Matta selaku Ketua Partai Gelora menyatakan bahwa Bintang dan tanda jasa itu bukan dalam rangka membungkam suara kritis duo F. Dalam demokrasi, pemerintahan bisa berjalan baik dengan adanya check dan balance. Jadi menurutnya, bintang jasa tersebut sebagai bentuk penghargaan presiden atas pengabdian Fahri dan Fadli. Dari pihak Fahri dan Fadli Zon sendiri merasa biasa saja saat mengetahui kalau mereka akan mendapatkan bintang dan tanda jasa tersebut. Hal ini disampaikannya dalam d'rooftalk detik.com. 

Masing - masing dari keduanya menilai satu sama lain memang layak mendapatkan Bintang Mahaputera Nararya. Fadli Zon sendiri berkelakar bahwa untuk bisa mendapatkan Bintang dan tanda jasa tersebut harus banyak mengkritik pemerintah. Terkesan membela diri, Fadli Zon mengatakan jika kritikannya selama ini masih sopan, berbeda dengan negara demokrasi yang lain.

Bahkan yang lebih aneh lagi adalah penjelasan Mahfudz MD. Ia memaparkan bahwa jika pemerintah tidak memberikan penghargaan tersebut kepada orang yang kritis, sama saja pemerintah telah mempolitisasi hak seseorang. Pertanyaannya kritis yang bagaimanakah yang berhak mendapatkan Bintang dan tanda jasa? 

Dalam Pasal 25 UU No 20 Tahun 2007 menyatakan bahwa syarat umum bagi penerima penghargaan dari pemerintah salah satunya adalah tidak mengkhianati bangsa dan negara. Ini menjadi syarat umum yang ambigu. Tentu saja pemerintah yang memegang lisensi memaknai frase tersebut. 

Mari kita telusuri lebih jauh. Secara obyektif bila hanya mendasarkan pada jasa, pengorbanan dan sumbangsih kritik bagi kemajuan bangsa, harusnya semua pihak yang melakukan hal positif bagi bangsa dan negara berhak mendapatkan bintang dan tanda jasa dari pemerintah.

Aktifitas mengoreksi pemerintahan dengan menawarkan solusi Islam adalah sebuah kebaikan. Krisis multidimensi yang mendera negeri ini sejatinya merupakan persoalan sistemik. Ambil contoh masalah kenakalan remaja. Orang tua, masyarakat, sekolah, dan negara ikut berperan menjaga generasi. Asas sekulerisme yang mendasari kehidupan telah menjadikan nilai materialistik sebagai ukuran kebahagiaan. Halal dan haram tidak lagi menjadi ukuran perbuatan. Meraih ridho Alloh SWT tidak lagi menjadi ukuran kebahagiaan. Akibatnya kerusakan demi kerusakan selalu mendera negeri ini. 

Yang terjadi justru upaya kriminalisasi terhadap para aktifis Islam. Bahkan ajaran Islam Khilafah pun tidak luput dari upaya monsterisasi. Islam yang berasal dari Tuhan semesta alam, mustahil menyebabkan kehancuran bagi negeri ini. 

Sebagai sebuah gambaran sederhana. Seorang sopir yang mengendarai mobil tua. Di tengah jalan sering mogok. Penumpang terpaksa berkali - kali harus turun mendorong mobil itu. Berkali - kali pula membawa mobil ke bengkel. Agar penumpang tetap semangat, sang sopir mengajak mereka ke warung. Hal demikian terus berulang dan berulang. Seharusnya bila ada penumpang yang sangat kritis dan memberikan masukan agar mobilnya yang diperbarui niscaya akan bisa menyelamatkan semuanya. Tentunya sang sopir yang berkompeten akan mengarahkan kendaraannya menuju kesejahteraan. 

Terakhir mari kita renungkan firman Alloh SWT yang artinya: "Ikutilah oleh kalian orang - orang yang tidak mengharapkan imbalan (dalam menyampaikan ajaran Tuhannya) dan mereka adalah orang - orang yang mendapatkan petunjuk" (TQS Yasin ayat 21).[]

Oleh:. Ainul Mizan

Peneliti LANSKAP

Continue Reading

Asa Kemerdekaan di Tengah Pandemi

Asa Kemerdekaan di Tengah Pandemi

Agustus 14, 2020   Opini, politik,

Tugu peringatan itu sudah tidak lagi basah. Mengering, sepi dan mati. Hanya setiap tanggal 17 Agustus, tugu itu ramai dan khidmat.  Kemerdekaan menjadi sakral di momen itu.  

Nasehat - nasehat kemerdekaan meluncur dari mulut sang komandan. Hening dalam meresapi. Sebagian lagi hening mengingati setumpuk utang dan persoalan yang sementara ditaruhnya di laci rumahnya untuk sementara waktu.  

Pandemi Covid-19 ini telah memukul berbagai sendi kehidupan. Di bidang kesehatan, jumlah korban Covid-19 semakin hari semakin meningkat. Kesombongan manusia yang meremehkan kini dibuat kelabakan. Hanya mengandalkan protokol kesehatan berupa memakai masker, jaga jarak dan cuci tangan, rakyat dipaksa menghadapi Covid-19 di era New Normal. Vaksin Covid-19 mulai diproduksi. China dan Rusia berlomba memproduksinya. Lagi - lagi negeri lemah menjadi objek uji klinik tahap ketiga vaksin. 

Rakyat Indonesia bersiap - siap menjadi obyek uji klinis ketiga vaksin produksi Sinovach China. Posisi yang tidak seimbang antara Indonesia dengan negara besar tersebut meniscayakan Indonesia berada dalam hegemoni mereka. Perang dagang antara AS - China yang saat ini ikut melibatkan Rusia, lagi - lagi menjadikan Indonesia berada dalam cengkeraman penjajahan mereka. 

Di bidang ekonomi, kebijakan ekonomi negara tidak memihak pada rakyatnya. Kenaikan iuran BPJS, iuran Tapera, dan kenaikan TDL (Tarif Dasar Listrik) akibat liberalisasi listrik semakin melengkapi penderitaan masyarakat.  Sektor - sektor usaha banyak merumahkan karyawannya selama pandemi berlangsung. Dana Covid-19 yang mencapai ratusan trilyun lebih difokuskan pada upaya PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional). Angka pertumbuhan menjadi fokus ekonomi saat ini. Mesin - mesin ekonomi pada korporasi mendapat mandat menaikkan pertumbuhan ekonomi.

Dana talangan investasi dari negara kepada 6 BUMN sebesar Rp 32,65 trilyun dibayarkan di bulan Juni 2020. Garuda mendapat 8,5 trilyun, PT KAI mendapat Rp 3,5 trilyun, PT Perkebunan mendapat 4,5 trilyun dan Perum Bulog mendapat Rp 13 trilyun. Sedangkan sebesar Rp 3 trilyun diberikan pada PT Krakatau Steel dan Rp 650 milyar diberikan kepada PT Perumnas. Tidak hanya itu, utang jatuh tempo BUMN menjadi tanggungan negara pada 2020 sekitar Rp 148,48 trilyun. 

Oleh karena itu, di tengah masa pandemi ini utang luar negeri Indonesia mencapai Rp 5.264,07 trilyun per Juni 2020. Jumlah utang sebesar itu jika dibagi dengan jumlah penduduk akan dihasilkan sekitar Rp 20 juta menjadi tanggungan tiap jiwa. Asumsi jumlah penduduk Indonesia per 2020 adalah 268 juta jiwa.

Sedangkan di bidang pendidikan menjadi beban tersendiri bagi rakyat. Di tengah angka kemiskinan yang meningkat di 2020 yang mencapai 26,42 juta penduduk, biaya pendidikan masih tergolong mahal. Biaya kuota internet untuk belajar daring menjadi beban tersendiri. Belum lagi peralatan handphone pintar yang masih langka di tengah rakyat. Untuk kebutuhan pokok sehari - hari saja sudah kesulitan. Dalam kondisi demikian, mau tidak mau rakyat harus menghidupi keperluan hidupnya sendiri.  

Sementara di sisi yang lain, pandemi Covid-19 ini justru membuka tabir kecongkakan manusia. Di antaranya UU Minerba disahkan yang disinyalir menjadi bancaan korporasi, UU Omnibus Law, UU HIP yang terindikasi menjadi upaya infiltrasi Ideologi Komunisme, revisi buku - buku agama Islam di sekolah dari konten Khilafah dan jihad, serta radikalisasi terhadap dakwah Islam dan aktifisnya. 

Bertumpuk - tumpuk persoalan yang membelit bangsa ini tentunya tidak elok bersikap individualis. Realitasnya rakyat terkena imbasnya. Yang miskin siapa? Tentu rakyat. Yang menganggur, tentu rakyat. Pendek kata rakyat menjadi korban kebijakan negerinya.

Tetap saja sang komandan membacakan amanat kemerdekaannya. Indah sekali. Andai itu terwujud dalam realitas. Siapa sih yang tidak ingin merdeka? Tidak layak memang manusia yang satu menjajah yang lainnya. Dulu bangsa Indonesia pernah merasakan masa penjajahan. Kerja rodi termasuk romusha, monopoli dagang oleh VOC, sistem tanam paksa, pajak di semua sektor kehidupan rakyat, kriminalisasi rakyat yang melawan, penyiksaan dan pembunuhan, diskriminasi pendidikan dan sosial serta yang  menjadi hiasan kehidupan rakyat hari demi hari. Dan hari ini, saat ini sejarah itu berulang.

Kehidupan bangsa Indonesia masih terus terjajah, sebagaimana uraian di depan. Memang secara fisik tidak ada penjajah yang mondar - mandir memasang wajah garang. Yang ada saat ini adalah sistem aturan hidup yang bukan berasal dari Islam dan para penguasa muslim yang menjaga sistem tersebut. Sistem aturan hidup sekulerisme telah meminggirkan peran Islam dalam mengatur politik dan pemerintahan.  

Islam sebagai keyakinan mayoritas penduduk negeri ini selayaknya memainkan perannya. Hanya saja ketika sekulerisme yang menjadi acuan tentunya nilai halal dan haram tidak mendapat perhatian, akibatnya kedholiman dan keterpurukan negeri semakin nyata. Pandemi Covid-19 hanya melakukan tugasnya memaparkan kedholiman dan keterpurukan negeri di depan kita semua.

Sesungguhnya manusia diciptakan Alloh SWT dalam keadaan merdeka. Manusia diciptakan dalam rangka beribadah kepada Alloh Swt. Inilah ikrar kemerdekaan manusia. Manusia itu adalah hamba Sang Pencipta. Manusia bukan hamba bagi sesamanya. Bukankah hal ini yang dinyatakan oleh Rub'ie bin Amir ra yang menyatakan:

"Kami datang kepada kalian untuk membebaskan kalian dari penghambaan kepada sesama manusia menuju penghambaan kepada Tuhannya manusia". Lebih lanjut, Rub'i bin Amir menjelaskan makna penghambaan kepada Tuhannya manusia, Alloh SWT. 

Penghambaan kepada Alloh Swt artinya keterbebasan dari kedholiman manusia menuju keadilan aturan Alloh Swt yakni Islam. Aturan hidup yang dibuat manusia sangat dipengaruhi oleh pola pikir dan kejiwaan manusia yang membuatnya. Benturan kepentingan dan hawa nafsu sangat mempengaruhi aturan yang dibuatnya. Maka tidak heran, Kapitalisme dan Komunisme merupakan ideologi yang dibuat manusia hanya melahirkan aturan hidup berat sebelah. 

Kapitalisme berpusat pada modal dan pertumbuhan ekonomi yang bertumpu kepemilikan individu serta korporasi. Sedangkan Komunisme menitikberatkan pada kepemilikan negara yang melahirkan kedholiman pada fitrah manusia sebagai pribadi dan bermasyarakat. Berbeda dengan Islam yang menempatkan negara sebagai pelaksana aturan Islam yang adil terhadap manusia sebagai individu, masyarakat dan dalam kehidupan manusia yang berbangsa dan bernegara. 

Penghambaan kepada Tuhannya manusia juga bermakna membebaskan manusia dari kesempitan dunia menuju keluwasan akherat. Manusia diarahkan pandangannya melihat akherat saat mengatur urusan - urusan kehidupan dunia. Manusia sangat menyadari bahwa Allah SWT mencatat semua yang dilakukannya dan bekas - bekas yang ditinggalkannya. Termasuk bekas - bekas yang ditinggalkannya adalah semua keputusan perundang - undangan yang disahkan oleh seorang penguasa. Dengan kesadaran ini, mendorongnya untuk hanya mengambil aturan kehidupan Islam dalam ia mengatur semua bidang kehidupan dan penyelenggaraan negaranya. 

Akhirnya, pikiran menerawang ke masa - masa dunia diatur dengan Islam. Kekuasaan Islam melakukan misi - misi pembebasan Agung manusia dari belenggu kedholiman sesamanya. Tanpa memperhatikan SARA, Islam menyebarkan rahmatnya dan membantu berbagai negeri agar terlepas dari penjajahan dan kedholiman. Waktu itu kaum muslimin dan negaranya didambakan kehadirannya oleh dunia. Mereka ibarat tahi lalat di tengah - tengah manusia yang indah dan tidak ada satu matapun yang kuasa untuk melewatkan memandang kepada mereka.  

Akankah di momen kemerdekaan 17 Agustus 2020 ini, menjadi akhir keterpurukan dan keterjajahan bagi bangsa Indonesia ini?.[]

Oleh: Ainul Mizan (Peneliti LANSKAP) 

14 Agustus 2020

Continue Reading

Musibah Demokrasi

Musibah Demokrasi

Agustus 13, 2020   Opini, politik,

Pesta demokrasi. Begitu orang menjuluki Pemilu. Termasuk Pilkada yang kembali bakal digelar tahun 2020 ini. Kali ini secara serentak. 

Meski mulai banyak yang tak lagi antusias, hajatan lima tahunan di negeri ini masih diminati oleh sebagian masyarakat.

Pesta yang diselenggarakan oleh KPU sebagai wakil Pemerintah, sebagaimana biasa, diikuti oleh sejumlah pasangan calon (paslon). Mereka berebut ingin duduk di kursi kepala daerah. Baik propinsi ataupun kabupaten/kota.

Layaknya pesta, Pemilu haruslah meriah. Agar meriah, anggaran pun harus wah. Karena itu uang puluhan triliun rupiah pun digelontorkan. Bukan hanya oleh Pemerintah. Tetapi juga oleh pribadi para paslon atau para cukong. Untuk sekadar jadi paslon—belum pasti jadi terpilih—setiap orang bisa merogoh sakunya puluhan hingga ratusan miliaran rupiah. Tentu tidak harus dari kantongnya. Bisa dari para cukong yang mendukung dirinya. 

Dukungan para cukong tidaklah gratis. Ia hanyalah semacam ‘utang’ yang harus dibayarkan kembali oleh para paslon. Tentu saat mereka berhasil duduk menjadi pasangan kepala daerah. Tentu dalam bentuk ragam kompensasi seperti proyek, peraturan dan kebijakan yang berpihak kepada mereka, dll.

Pemilu/Pilkada tentu tak sekadar pesta. Tetapi juga permainan. Siapa yang bermain? Tentu partai peserta Pemilu/Pilkada. Juga para partai pendukungnya. 

Bagaimana dengan rakyat? Mereka memang yang paling banyak dilibatkan. Tetapi sekadar ‘meramaikan’ pesta. Bukan sebagai penikmat pesta. Yang benar-benar menikmati pesta hanyalah parpol dan paslon . 

Hingar-bingar kampanye hanyalah milik partai dan paslon. Rakyat hanya penggembira. Memang, selama pesta, rakyat disanjung dan dipuja. Suaranya pun sangat diharap-harapkan. Bila perlu dihargai dengan uang. 

Namun, usai pencoblosan, rakyat segera dilupakan. Parpol dan kepala daerah terpilih, kembali menjauhi rakyat. Bahkan seolah-olah tak pernah kenal dengan rakyat yang pernah memilih mereka.

Saya jadi teringat ceramah seorang kiai di kampung saya beberapa tahun lalu. Ia mengambil monyet sebagai analogi. Saat lapar, monyet akan turun dari pohon ke bawah. Mencari makanan atau sekadar sepotong pisang. Setelah makanan atau pisang didapat, dia akan naik lagi dan duduk-duduk santai di pohon sambil memakan makanannya hingga kenyang. Selama kenyang, dia akan tetap di atas pohon. Dia baru turun lagi ke bawah saat lapar datang kembali.

Mirip dengan perilaku hewan yang lucu dan menggemaskan di atas, demikianlah perilaku para pejabat terpilih. Bedanya, mereka kalah lucu. Meski sama-sama menggemaskan (baca: membuat gemas [kesal dan marah]). 

Mereka akan ‘turba’ menyapa rakyat saat "lapar". Saat membutuhkan dukungan rakyat. Sekali dalam lima tahun. Jika telah mendapatkan jabatan dan duduk di atas, serta kenyang menikmati segala fasilitas dan kemewahan, mereka segera melupakan rakyat yang ada di bawah. Mereka baru akan kembali ‘turba’ lima tahun berikutnya. Tentu saat kembali "lapar" alias butuh dukungan rakyat.

Namun, bangsa Indonesia memang bangsa pemaaf. Meski berkali-kali ditipu, dicurangi dan dikhianati, mereka dengan mudah memaafkan partai, para pejabat atau wakil rakyat yang pernah mereka pilih. Rakyat kembali antusias untuk datang kembali ke pesta-pora demokrasi. Memilih kembali partai yang pernah menipu, melupakan atau bahkan mengkhianati mereka. Lagi-lagi rakyat dengan antusias dan bergembira ikut merayakan hajatan lima tahunan itu. 

Usai pesta, lagi-lagi mereka ditipu, dicurangi dan dikhianati. 

Hak-hak rakyat mereka abaikan. Tuntutan rakyat tak mereka pedulikan. Kekayaan rakyat mereka jadikan bancakan. Sumberdaya alam milik rakyat pun mereka gadaikan.

Yang menakjubkan, semua itu tak lantas menjadikan rakyat berontak. Dalam keluguannya, mereka tetap sabar dan tawakal. Bahkan dalam kadar yang luar biasa.

Tak mau kalah dengan keluguan rakyat, dengan percaya diri para pejabat dan wakil rakyat itu kembali meminta dukungan rakyat. Tentu saat pesta demokrasi datang lagi. Mungkin karena mereka pun merasakan, betapa pemaafnya bangsa ini. Karena itu, kembali mereka menyapa rakyat yang pernah mereka tinggalkan. Kembali mereka meminta dukungan rakyat yang pernah mereka khianati. Tanpa merasa risih dan berat hati.

Dipampanglah foto-foto mereka yang tampak sumringah. Di ratusan bahkan ribuan spanduk dan baliho. Lengkap dengan kopiah atau kerudung sebagai simbol keshalihan. Tak lupa, senyum merekah, ramah dan tampak merakyat. Melengkapi manisnya tampilan spanduk dan baliho yang dipasang hingga ke sudut-sudut kampung terpencil, yang justru sebelumnya tak pernah terjamah oleh mereka. 

Serasa masih kurang lengkap, ditambahkan pula slogan-slogan yang sungguh-sungguh membuat rakyat sepantasnya bangga. Betapa tidak. Rakyat tak harus bersusah-payah mengenal atau meneliti para calon pemimpin atau calon wakil mereka. 

Setiap paslon dengan penuh kesadaran tinggi mengenalkan dirinya kepada rakyat. Lengkap dengan semua keunggulan dan kelebihannya lewat sejumlah jargon: “Jujur dan Ikhlas”, “Bersih dan Peduli”, “Pilihan Rakyat”, “Mengabdi Sepenuh Hati”, “Berjuang untuk Kepentingan Rakyat”, "Saatnya Membahagiakan Rakyat", dll. 

Begitulah pengakuan mereka. Dengan penuh kesadaran. Tanpa diminta oleh siapapun. Termasuk oleh rakyat yang akan memilih mereka.

Partai-partai pendukung paslon tentu tak ketinggalan. Masing-masing—juga dengan kepercayaan diri tingkat tinggi—mempromosikan dirinya di media cetak maupun elektronik, di ribuan spanduk atau baliho. Tak peduli bahwa selama ini mereka banyak mengkhianati rakyat sg mendukung kebijakan-kebijakan penguasa yang menzalimi rakyat. 

Barangkali hanya rakyat yang benar-benar ikhlas dan lugu yang bakal memilih kembali partai-partai semacam ini, termasuk para paslon yang mereka dukung. Pastinya, keikhlasan dan keluguan mereka gagal mendeteksi atau sekadar mencium aroma kebusukan dan kebobrokan demokrasi.

Itulah secuil musibah akibat demokrasi yang telah lama melanda negeri ini. 

Musibah akibat demokrasi yang sebenarnya, sesungguhnya jauh lebih besar dan berbahaya bagi bangsa ini. Bahkan dibandingkan dengan bencana akibat wabah Covid-19 sekalipun! 

Musibah yang jauh lebih besar itu tidak lain saat kedaulatan (elit wakil) rakyat dan penguasa/pejabat mengalahkan kedaulatan Allah SWT. Saat demikian, yang Allah SWT haramkan, mereka halalkan. Misal: miras, lgbt, riba, zina, penguasaan sumberdaya alam oleh segelintir orang dan hukum-hukum sekular lainnya. Yang Allah halalkan bahkan yang Allah wajibkan, mereka haramkan. Misal: penerapan syariah secara kaffah, apalagi khilafah.  

Pertanyaannya: Masih kuatkah bangsa ini menghadapi musibah demi musibah akibat demokrasi?! 

Semoga saja bangsa ini segera menyadari bahwa hanya penerapan syariah secara kaffah yang akan menjadi solusi atas segala persoalan bangsa ini. Sekaligus yang pasti membawa keberkahan bagi negeri ini.  Bukan demokrasi!

Alhasil, semoga saja bangsa ini segera mencampakkan demokrasi. Agar mereka tak terjerumus berkali-kali. Agar tak ada lagi orang berani menyapa, "Salam gigit jari!".[]

Oleh: Arief B. Iskandar

Continue Reading

Mengulik Makna Kemerdekaan RI di Tengah Hegemoni Neo-imperialisme: Sudahkah Negeri ini Meraih Kemerdekaan yang Hakiki?

Mengulik Makna Kemerdekaan RI di Tengah Hegemoni Neo-imperialisme: Sudahkah Negeri ini Meraih Kemerdekaan yang Hakiki?

Agustus 12, 2020   ANALISIS, HEADLINE, politik,

Sebentar lagi Indonesia akan memperingati HUT RI ke-75. Peringatan hari kemerdekaan selalu dipenuhi dengan gegap gempita seremonial kemeriahan. Dari upacara bendera dan acara-acara yang bernuansa memupuk cinta pada tanah air diselenggarakan. Perayaan yang biasa diisi dengan berbagai lomba-lomba tarik tambang, makan krupuk, balap karung, dan lain-lain. 

Apakah dengan seremonial tiap tahun yang diulang-ulang seperti itu, cukup untuk menggambarkan bahwa negeri ini sudah benar-benar merdeka? Ataukah kemerdekaan yang selama ini kita nikmati adalah kemerdekaan semu?

Jika sudah merdeka apakah rakyat sudah mendapatkan kesejahteraan lahir dan bathin selama berada dalam naungan Indonesia? Apakah penjajah asing telah angkat kaki dari negeri ini? Ataukah belenggu penjajah asing masih kuat mencengkram negeri ini?

Jangan sampai kemerdekaan ini hanya sebatas kertas dan pernyataan belaka, tentunya kita semua menginginkan kemerdekaan yang nyata. Yaitu ketika negeri ini menjadi negara yang berdikari, tanpa campur tangan asing. Selain itu, rakyat merasakan hidup tentra dan sejahtera diayomi oleh negara. Apakah itu telah terwujud selama 75 tahun?

Jejak Imperialisme Barat di Nusantara yang Mampu Menancapkan Pengaruhnya sehingga Indonesia Sulit untuk Mencapai Kemerdekaan Hakiki

Sebuah kepastian bahwa sejak zaman dahulu hingga sekarang banyak bangsa-bangsa di dunia yang ingin menguasai Indonesia. Mulai dari penjajahan gaya kolonialisme hingga berubah menjadi penjajahan gaya imperialisme. Tujuannya tidaklah beda, ingin menguasai segala sumber kekayaan alam yang melimpah di Indonesia.

Dari bangsa Portugis yang mampu dipukul mundur oleh rakyat Aceh kala itu, dengan semangat jihad dan bantuan kekhilafahan Utsmani. Hingga kemudian Belanda mampu menguasai Indonesia selama 340 tahun lamanya. Politik Kolonial Belanda bukan saja merugikan umat Islam dalam politik dan ekonomi, tetapi juga dalam menjalankan ajaran agama Islam. 

Penjajah Belanda yang berusaha menghapuskan jejak penerapan syariat Islam di Indonesia. Tiga cara Belanda melemahkan dan menghancurkan Islam di Indonesia antara lain, pertama, memberangus politik dan institusi politik. Kedua, kerjasama Raja/Sultan dg penjajah Belanda. Ketiga, menyebar para orientalis yg dipelihara oleh pemerintah penjajah. Begitulah cara penjajah melanggengkan cengkramannya, Barat dengan Sekulerisme Kapitalisme yang merusak masyarakat Islam hingga sekarang.

Umat Islam lah yang paling gigih menentang penjajahan. Mulai dari Perang Paderi (1821— 1837), Perang Diponegoro (1825-1830), Perang Aceh (1873-1904), Perang Makassar (1666-1669), Perang Banjar (1859—1905) dan lainnya adalah perang umat Islam melawan Belanda. Umat Islam juga mendirikan partai-partai Islam sebagai wadah perjuangan menuntut kemerdekaan. (Republika, 13/11/2012)

Perjuangan umat Islam berlanjut hingga masa penjajahan Jepang. Jepang berusaha mengakomodasi dua kekuatan, nasionalis Islam dan nasionalis "sekuler”. Pada masa ini didirikan Majelis Syura Muslimin Indonesia (Masyumi) yang menghimpun hampir seluruh potensi Islam.

Jepang menjanjikan kemerdekaan dengan mengeluarkan Maklumat Gunseikan No. 23/29 April 1945, tentang pembentukan Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), yang menghasilkan rancangan UUD, dan Piagam Jakarta sebagai mukadimahnya.

Dalam Piagam Jakarta, pada prinsip ketuhanan terdapat anak kalimat "dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya." Dengan prinsip ini umat Islam berharap dapat menjalankan syariat agamanya di dalam Indonesia merdeka. Namun pada waktu proklamasi, dengan alasan menjaga keutuhan bangsa. Piagam Jakarta tidak digunakan. Akibatnya, ada sedikit rasa kecewa di sebagian umat Islam.

Kemudian muncul peran AS dalam kancah perpolitikan di Indonesia. Intervensi AS terhadap urusan dalam negeri Indonesia dapat dikatakan terjadi sejak hari-hari pertama kelahiran Republik. Fakta ini terutama dilatarbelakangi oleh kepentingan ekonomi AS yang telah tertanam sejak era kolonial Belanda pada pergantian abad ke-19 ke abad ke-20, menyusul kebijakan liberalisasi ekonomi pemerintah kolonial Hindia Belanda. Pada zaman kolonial, AS menanamkan modalnya di sektor pertambangan serta pembelian hasil-hasil bumi. (theglobal-review, 10/09/2017)

Ketika Indonesia merdeka, dunia baru saja mengalami suasana kemenangan kelompok Barat/Sekutu di bawah kepemimpinan Amerika Serikat pasca Perang Dunia II. AS segera memberikan bantuan kepada negara-negara sekutunya yang hancur akibat perang melalui Marshall Plan.

Peta kekuatan dunia berubah. Jika semula memerangi kekuatan fasis (Jerman, Jepang dan Italia), kini Sekutu mesti berhadapan dengan kekuatan komunisme pimpinan Uni Soviet (US). US segera menebar jaring di Eropa, dan berlanjut ke belahan dunia lainnya. AS pun tidak ketinggalan, membendung pengaruh komunisme internasional. Terjadilah Perang Dingin. Sebagai negara baru, Indonesia tak luput dari incaran kedua raksasa tersebut. Belanda sebagai sekutu AS, berupaya terus menguasai wilayah Indonesia.

Meski Perang Dingin mulai berkecamuk, selama lima tahun pertama Indonesia merdeka pengaruh US di Indonesia belum terlalu mencolok. Sebaliknya, melalui Belanda, AS mulai gencar menancapkan kekuatannya karena melihat potensi kekayaan alam Indonesia yang begitu besar. Belanda sudah menemukan beberapa kandungan migas, batubara, hasil pertanian dan perkebunan yang berlimpah di beberapa wilayah Indonesia.

Sebagai sekutu terakrab AS di Eropa, Belanda senantiasa memberikan laporan kepada AS untuk terus dibantu dari sisi perekonomian (Marshall Plan). AS sendiri, di bawah Presiden Truman, dan melalui Perjanjian San Fransisco pada 1945, tidak pernah mempermasalahkan imperialisme sekutunya di Asia. AS justru memberikan banyak dukungan kepada Belanda. Bahkan, wilayah Hindia Belanda (Indonesia), adalah satu-satunya daerah jajahan yang masuk dalam program Marshall Plan.

Karena kedekatan AS-Belanda, ketika pasukan Sekutu masuk Indonesia pasca kemerdekaan, Washington diam-diam mempersilakan tentara Belanda di Indonesia menggunakan bantuan militernya (American Lend Lease), yang memperbesar stok persenjataan Belanda yang sudah berisi senjata Inggris.

Sebelumnya, pada musim gugur 1945, Departemen Luar Negeri AS mengeluarkan perintah untuk menghilangkan atribut AS dari peralatan dan seragam yang dipakai oleh pasukan South East Asia Command (SEAC) pimpinan Louis Mountbatten, yang tugasnya melucuti tentara Jepang di Indonesia. Lebih jauh lagi, ketika pasukan Belanda kembali datang ke Jawa dan Sumatera pada 1946, bisa dilihat banyaknya pasukan tersebut yang menggunakan seragam militer AS dan mengendarai jip Angkatan Darat AS.

Kebijakan AS, yang semula mendukung Belanda, lambat laun mulai bersimpati dengan kekuatan nasionalis yang bersahabat. Simpati AS pun tetap berpegang pada upaya menghindari kemiskinan yang meluas di kalangan masyarakat Indonesia yang diyakini akan memudahkan masuknya pengaruh komunisme.

Sukarno-Hatta dinilai oleh AS maupun Belanda sebagai figur yang memang cocok untuk memimpin Indonesia. Kebijakan politik luar negeri AS mulai melihat betapa pentingnya kawasan Indonesia yang bersahabat dan jauh dari pengaruh komunisme.

Bila menengok kembali bagaimana peran campur tangan bangsa-bangsa penjajah bercokol di negeri ini. Seakan dapat dilihat secara kasat mata, bahwa kemerdekaan yang selama ini dirayakan tiap 17 Agustus disetiap tahunnya, seperti kemerdekaan semu. Indonesia hanya sedang beralih saja dari penjajahan secara fisik menjadi penjajahan secara sistemis. Indonesia dalam cengkraman neo-kolonialisme China dengan proyek One Belt One Road (OBOR) dan belenggu sistem kapitalisme sekuler oleh Amerika dan sekutunya yang dapat disebut dengan neo-imperialisme.

Dampak Neo-Imperialisme Barat terhadap Kemandirian Indonesia dalam Mencapai Kemerdekaan Hakiki Pasca Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945

Tepat 17 Agustus 2020 mendatang Indonesia telah merdeka selama 75 tahun. Secara de jure Indonesia memang telah merdeka. Tapi, secara de facto apakah Indonesia telah merdeka?

"Secara de jure, kita memang merdeka. Tetapi secara de facto, kita belum merdeka," kata Direktur PDB Didik Rahbini di Jakarta, Senin (beritasatu.com 19/8/2013) malam.

De facto dalam bahasa Latin adalah ungkapan yang berarti "pada kenyataannya" atau "pada praktiknya". Istilah ini biasa digunakan sebagai kebalikan dari de jure (yang berarti "menurut hukum") ketika orang mengacu kepada hal-hal yang berkaitan dengan hukum dan pemerintahan.

Apabila dicermati lebih dalam bagaimana kondisi negeri ini, bisa dilihat dari berbagai aspek.

Pertama, aspek ekonomi. Dilansir melalui kompas.com (11/8/2020), Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, ekonomi RI pada kuartal II-2020 minus 5,32 persen. Menurut BPS, realisasi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang minus 5,32 persen ini paling rendah sejak krisis 1999. Angka ini memperparah kondisi ekonomi Indonesia. Pasalnya, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I 2020 hanya mencapai 2,97 persen. Angka itu jauh dari target kuartal I yang diharapkan mencapai kisaran 4,5-4,6 persen.

Kondisi ini dikritik Ketua Fraksi Partai Demokrat, Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas. Anak mantan presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang selama ini dikenal ‘anteng’ ini menyebut, ekonomi Indonesia di bawah pemerintahan ayahnya jauh lebih baik di banding saat ini. Kritik juga datang dari Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon. Ia menilai, kinerja pemerintah lamban dan salah resep dalam mencegah dampak pandemi. Pemerintah gagal menetapkan prioritas kebijakan dalam menangani pandemi.

Pemerintah berdalih, pertumbuhan ekonomi di kuartal I jauh dari harapan karena terdampak berbagai kebijakan terkait penanganan virus corona, khususnya work from home dan physical distancing. Sementara, pertumbuhan ekonomi di kuartal II lebih buruk dari kuartal I karena dampak kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Pandemi corona tidak bisa dijadikan kambing hitam atas kontraksi ekonomi yang terjadi. Karena pada dasarnya sistem ekonomi kapitalisme memang langganan krisis dan sistem inilah pangkal terjadinya segala guncangan ekonomi di dalam maupun di luar negeri.

Dampak serius dari penerapan sistem ekonomi kapitalisme sekuler adalah penjajahan sistematis yang dilakukan oleh kapitalisme global yang dinahkodai oleh Amerika dan sekutunya.

Penjajahan gaya baru yang dilakukan oleh negara adidaya Amerika memang tidak dengan mengarahkan moncong senjatanya kepada Indonesia, seperti Portugis, Belanda, dan Jepang. Tapi dengan menancapkan hagemoninya melalui sistem, aturan, dan undang-undang yang diwariskan dan diterapkan di negeri ini.

Dampak dari penjajahan dalam bidang ekonomi selain ancaman krisis yang dibawa oleh sistem ini, dapat dilihat juga melalui undang-undang yang telah bercokol di negeri ini. Undang-undang yang lebih memihak kepentingan para konglomerat asing. Contohnya, UU Migas, UU Minerba, RUU Omnibus Law, dan lain-lain. Undang-undang sangat sarat atas kepentingan kapitalis asing dan merupakan karpet merah para kapitalis tetap lenggang langkung menjajah dan merampok kekayaan negeri ini.

Ironisnya negeri yang kaya akan sumber daya alam dari batu bara, minyak bumi, emas, dan kekayaan yang diperoleh di laut maupun hutan tak mampu mensejahterakan rakyatnya. Hal tersebut terjadi karena SDA tersebut dikapitalisasi ke asing. Selain itu belenggu penjajah melalui utang juga membuat penguasa semakin bertekuk lutut pada asing pemberi utang. Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia tercatat sebesar US$ 404,7 miliar atau setara dengan Rp 5.982 triliun (kurs tengah Bank Indonesia 17 Juli 2020 Rp 14.780/US$) per Mei 2020. (katadata.co.id 17/7/2020)

Alih-alih rakyat sejahtera, kondisi rakyat makin menderita atas segala undang-undang yang tidak memihak rakyat. Hal tersebut dapat dilihat dari kebijakan pencabutan subsidi, naiknya harga BBM, TDL, iuran BPJS, dan banyaknya pajak yang dibebankan pada rakyat.

Di sisi lain, deburan badai PHK menerpa rakyat. Dilansir melalui republika.co.id (11/8/2020) mengabarkan pandemi Covid-19 membuat setidaknya 50.891 pekerja atau buruh mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) atau dipecat. Angka itu merupakan akumulasi data selama masa penerapan pembatasan sosial bersakala besar (PSBB) di DKI Jakarta. Pada tahap pertama PSSB jumlah pekerja yang terkena PHK 30.363 orang, dan pada tahap kala PSBB transisi sebanyak 20.528 pekerja harus kehilangan pekerjaan.

Kedua, aspek hukum. Tidak dipungkiri bahwa hukum yang diterapkan di negeri ini berkiblat kepada negara penjajah. Dikutip melalui wikipedia.org bahwa hukum di Indonesia merupakan campuran dari sistem hukum Eropa, hukum agama, dan hukum adat. Sebagian besar sistem yang dianut, baik perdata maupun pidana berbasis pada hukum Eropa, khususnya dari Belanda karena aspek sejarah masa lalu Indonesia yang merupakan wilayah jajahan dengan sebutan Hindia Belanda (Nederlandsch-Indie).

Ketiga, aspek pendidikan. Pendidikan yang beraroma kapitalisme sekuler telah membuat tatanan pendidikan negeri ini amburadul. Orientasi pendidikan tidak lagi pada hasil output pendidikan tapi prioritas utama berbasis benefit. 

Sekalipun ada dana bantuan dari pemerintah, hal itu tak mampu menutupi dana yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan pendidikan. 

Selain itu adanya swastanisasi pendidikan menjadi legitimasi lembaga pendidikan menarik biaya pendidikan sesuka mereka. Wajar jika biaya pendidikan makin ke sini makin mahal. Seolah pendidikan bermutu dan berkualitas hanya bisa dinikmati oleh kaum berduit saja. 

Dampak dari pendidikan kapitalisme sekuler adalah rusaknya generasi bangsa dan jauhnya mereka dari nilai-nilai agama. Hal itu terbukti banyaknya kasus perzinaan hingga hamil di luar nikah yang menimpa mereka. Tak hanya itu ancaman paham hedonisme yang membuat generasi menjadi pragmatis terjebak kesenangan dunia yang sesaat juga telah mewabah di negeri ini. 

Dari kasus perzinahan yang meminta dispensasi nikah atau pun aborsi, hingga ancaman narkotika menyasar generasi zaman now. Walhasil bukan generasi tangguh siap melawan penjajah, tapi generasi bucin (budak cinta) akibat hedonisme liberalisme.

Keempat, aspek politik. Jelas sekali bahwa aspek politik di negeri ini masih berada dalam cengkraman kapitalisme sekuler. Praktik politik yang terjadi bukan berbasis mencapai nilai-nilai moral yang benar, tapi lebih untuk memenuhi kepentingan kelompok masing-masing.

Walhasil, rakyat kembali menjadi tumbal atas keegoisan yang para politikus sekuler yang hanya memikirkan kepentingan kelompok dan pribadi. Suara-suara sumbang yang tak seirama dengan kepentingan mereka pun juga diberangus dengan mudahnya.

Yang terjadi politik bukan untuk mengurusi urusan rakyat, tapi untuk memenuhi syahwat para kapitalis yang telah menjadikan para penguasa sebagai boneka mereka di negeri ini. Memang mereka tidak menjajah rakyat secara langsung, tapi melalui boneka yang ditancapkan di negeri ini, asing melakukan penjajahan secara sistemis dan masiv.

Tak hanya itu Indonesia menjadi rebutan pihak kapitalisme timur yang dinahkodai oleh China dan kapitalisme barat yang dipimpin oleh Amerika. China memang menganut paham sosialisme-komunis, tapi kawinnya ideologi sosialisme dan kapitalisme dalam menancapkan belenggunya di negeri ini semakin memperparah keadaan. Kedua idelogi sama-sama menjajah dan menzalimi dengan cara mereka sendiri. China menjajah dengan proyek OBOR (one belt one road) dan Amerika dengan sistem kapitalisme sekuler yang dicekik dengan jebakan utang ribawi.

Dari paparan di atas semakin menguatkan bahwa Indonesia hanya mendapatkan kemerdekaan semu. Hakikinya Indonesia masih dijajah melalui sistem kapitalisme sekuler warisan penjajah. Kesimpulan ini bukanlah wujud bahwa kita tak mensyukuri dan menghargai para pejuang kemerdekaan yaitu para pahlawan. Tapi ini adalah wujud kepedulian kita, dan kita harus meneruskan perjuangan para pahlawan untuk meraih kemerdekaan hakiki. Sehingga negeri ini mampu berdikari dan terbebas dari belenggu penjajah dari berbagai aspek kehidupan.

Strategi yang dapat Ditempuh agar Indonesia Terlepas dari Pengaruh Neo-imperialisme Barat dan Timur sehingga Mampu Mencapai Kemerdekaan yang Hakiki

Penjajahan gaya baru (neo-imperialisme) itu nyata. Penjajahan gaya baru tersebut tidak hanya dipakai oleh Amerika dan sekutunya, namun China yang berhaluan sosialisme-komunis rela melebur dengan keapitalisme demi memenuhi nafsunya untuk menjajah negeri-negeri kaya seperti Indonesia.

Benar, penjajahan sekarang memang tidak dengan menggunakan senjata. Karena mereka tahu, semakin sebuah bangsa apalagi bangsa mayoritas Islam ditekan dan dijajah, ghiroh jihad mereka melawan penjajah semakin tinggi. 

Walhasil, mereka melakukan penjajahan gaya baru dengan menancapkan antek-anteknya yang dipasang sebagai boneka mereka untuk memuluskan syahwat kepentingan penjajah dalam melancarkan berbagai kepentingannya. Selain dengan cara itu, mereka belenggu negara dengan memaksakan sistem atau aturan sampai undang-undang untuk diterapkan di negeri tersebut. 

Wajar saja jika ditemui banyaknya aturan perundang-undangan yang tidak memihak rakyat, malah menzalimi rakyat. Apakah ini yang disebut merdeka? Tentunya ini bukanlah kemerdekaan hakiki yang diinginkan setiap insan, jika kesejateraan tak dirasakan oleh seluruh umat.

Merdeka, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah bebas dari penjajahan; tidak terikat dan tidak bergantung kepada orang atau pihak tertentu. Indonesia memang sudah merdeka dari penjajahan yang dilakukan oleh Portugis, Belanda, dan Jepang secara fisik. Tapi apabila ditelisik negeri ini masih dijajah secara sistemis melalui neokolonialisme China dan neoimperialisme Amerika.

Di dalam pandangan Islam arti merdeka adalah tidak menghamba pada manusia atau pun kepada sesuatu pun kecuali hanya kepada Allah SWT. Patuh dan taat hanya pada Allah SWT. Inilah kemerdekaan hakiki dalam aspek individu. Jika diterapkan ke dalam aspek negara, tentunya negara yang merdeka adalah negara yang terbebas dari belenggu negara penjajah dalam bentuk apapun. 

Kemerdekaan tersebut tak akan mampu diraih jika sebuah negara tersebut masih menerapkan sistem atau aturan yang bersumber dari negara kafir penjajah. Oleh karenanya, kemerdekaan tersebut hanya bisa diraih jika negara menerapkan sistem yang bersumber dari Allah SWT yaitu syariat Islam kaffah dalam bingkai institusi khilafah yang telah nabi Muhammad Saw contohkan.

Menilik penjelasan laman muslimahnews.id (16/8/2019) menjelaskan tentang makna kemerdekaan hakiki sebagai berikut. Mewujudkan penghambaan hanya kepada Allah SWT sesungguhnya berarti mewujudkan kemerdekaan hakiki untuk umat manusia. Inilah yang merupakan misi utama Islam. Dalam pandangan Islam, kemerdekaan hakiki terwujud saat manusia terbebas dari segala bentuk penghambaan dan perbudakan oleh sesama manusia. 

Dengan kata lain Islam menghendaki agar manusia benar-benar merdeka dari segala bentuk penjajahan, eksploitasi, penindasan, kezaliman, perbudakan dan penghambaan oleh manusia lainnya.

Terkait misi kemerdekaan Islam ini, Rasulullah saw pernah menulis surat kepada penduduk Najran. Di antara isinya berbunyi:

«… أَمّا بَعْدُ فَإِنّي أَدْعُوكُمْ إلَى عِبَادَةِ اللّهِ مِنْ عِبَادَةِ الْعِبَادِ وَأَدْعُوكُمْ إلَى وِلاَيَةِ اللّهِ مِنْ وِلاَيَةِ الْعِبَادِ …»

…Amma ba’du. Aku menyeru kalian untuk menghambakan diri kepada Allah dan meninggalkan penghambaan kepada sesama hamba (manusia). Aku pun menyeru kalian agar berada dalam kekuasaan Allah dan membebaskan diri dari penguasaan oleh sesama hamba (manusia)… (Al-Hafizh Ibnu Katsir, Al-Bidâyah wa an-Nihâyah, v/553).

Misi Islam mewujudkan kemerdekaan hakiki untuk seluruh umat manusia itu juga terungkap kuat dalam dialog Jenderal Rustum (Persia) dengan Mughirah bin Syu’bah yang diutus oleh Panglima Saad bin Abi Waqash ra. Pernyataan misi itu diulang lagi dalam dialog Jenderal Rustum dengan Rabi bin Amir (utusan Panglima Saad bin Abi Waqash ra). 

Ia diutus setelah Mughirah bin Syu’bah pada Perang Qadisiyah untuk membebaskan Persia.

Jenderal Rustum bertanya kepada Rabi bin Amir, “Apa yang kalian bawa?” Rabi bin menjawab, “Allah telah mengutus kami. Demi Allah, Allah telah mendatangkan kami agar kami mengeluarkan siapa saja yang mau dari penghambaan kepada sesama hamba (manusia) menuju penghambaan hanya kepada Allah; dari kesempitan dunia menuju kelapangannya; dan dari kezaliman agama-agama (selain Islam) menuju keadilan Islam…” (Ath-Thabari, Târîkh al-Umam wa al-Mulûk, II/401).

Islam sebagai agama dan sistem yang berasal dari Allah Yang Mahabijak telah didesain akan mengantarkan ke kehidupan “terang-benderang” untuk umat manusia. Sebab Allah SWT telah mengatakan bahwa Islam diturunkan agar dengan itu Rasul saw mengeluarkan umat manusia dari kegelapan menuju cahaya.

Allah SWT berfirman:

﴿الر.كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَىٰ صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ﴾

Alif, laam raa. (Inilah) Kitab yang Kami turunkan kepadamu supaya kamu mengeluarkan manusia dari gelap gulita menuju cahaya terang-benderang dengan izin Tuhan mereka, (yaitu) menuju jalan Tuhan Yang Mahaperkasa lagi Maha Terpuji (TQS Ibrahim [14]: 1).

Harus dicatat, mewujudkan kehidupan dan masa depan yang “terang-benderang” sekaligus memerdekakan manusia dari segala bentuk penjajahan kuncinya adalah dengan menerapkan Islam dan syariahnya secara kaffah; secara totalitas dan menyeluruh. Itulah tanggung jawab dan kewajiban kita sebagai hamba Allah dan tanggung jawab kita kepada umat manusia. 

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

Hai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara kaffah, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh nyata kalian. (TQS al-Baqarah [2]: 2018). 

Dalam sejarah Islam, penjajahan hanya terjadi pada ideologi kapitalisme sekuler dan sosialisme komunis. Islam senantiasa menyebarkan dakwah yang rahmattan lil’alamin ke seluruh alam. Buktinya banyak negara yang ditaklukan oleh kekhilafahan Islam hidupnya semakin sejahtera.

Oleh karena itu benar apa yang disampaikan Ustadz Ismail Yusanto, “Jadi, seseorang atau masyarakat baru bisa dikatakan benar-benar merdeka ketika tunduk sepenuhnya pada seluruh perintah dan larangan Allah, serta melepaskan diri dari belenggu sistem yang bertentangan dengan tauhid seraya menegakkan sistem Islam. Al-Qur’an menyebut misi Islam: mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya. Makanya, tidak ada negeri yang dikuasai Islam berubah kusam, sengsara mundur dan terbelakang. Spanyol dan beberapa negeri Eropa lain justru mencapai kemajuan ketika berada di bawah kekuasaan Islam.” WalLâh alam bi ash-shawâb.[]

Oleh: Ika Mawarningtyas (Analis Muslimah Voice) dan Dewi Srimurtiningsih (Analis Mutiara Umat)

Continue Reading