Indonesia Hijrah

Indonesia Hijrah

Agustus 19, 2020   Opini, politik,

Tahun 1441 H segera meninggalkan, sementara tahun 1442 H menjelang. Mestinya kita bertanya, kemana seharusnya bangsa ini mengarah ?. Kemana sebenarnya bangsa ini sedang mengarah ?. Sudahkah cita-cita para pendahulu bangsa telah tercapai ?.  Tiga pertanyaan paling mendasar untuk menunjukkan identitas bangsa yang sebenarnya. Tidak bisa dipungkiri bahwa perjalanan panjang bangsa Indonesia senantiasa diwarnai oleh berbagai peristiwa dalam rangka menemukan jati diri bangsa ini.

Pertanyaan pertama adalah pertanyaan normatif sekaligus historis. Normatif dalam arti bahwa berdirinya sebuah negara dengan segala kebijakan pemerintahnya adalah demi mewujudkan bangsa yang beriman, berdaulat, adil, makmur, aman dan sejahtera. Dalam bahasa sansekerta kondisi ini sering  diungkapkan dengan istilah gemah ripah loh jinawi, toto tentrem kerto raharjo.

Satu hal yang tidak mungkin dipungkiri adalah bahwa setiap bangsa memiliki visi bagi kesejahteraan rakyatnya, meski kadang hanya sekedar retorika politik. Instrumen fundamental yang digunakan untuk merealisasikan cita-cita kebangsaan suatu negara adalah nilai-nilai ideologis yang diyakini. Ideologi  negara adalah seperangkat paham dan keyakinan yang melahirkan sistem aturan  bagi kehidupan rakyatnya. Identitas negara sangat dipengaruhi oleh landasan  ideologinya.

Negara-negara yang mengadopsi ideologi kapitalisme seperti Amerika dan Eropa juga memberikan janji kepada rakyatnya untuk bisa hidup sejahtera. Demikian pula ideologi komunismepun menjanjikan kesejahteraan bagi rakyatnya. Apalagi ideologi Islam, sebuah ideologi yang datang dari Allah juga merupakan seperangkat sistem nilai yang bisa mengantarkan rakyatnya sejahtera lahir batin. Ketiga ideologi ini sama-sama merupakan sistem nilai yang diterapkan oleh sebuah negara, namun memiliki perbedaan yang mendasar.

Perbedaan yang fundamental antar ideologi negara akan memunculkan berbagai benturan ideologis yang tidak mungkin di satukan. Antara Islam dan komunisme tidak mungkin disatukan, kapitalisme dengan komunisme juga demikian, apalagi Islam dan kapitalisme. Sudah menjadi sunnatullah yang haq dan yang batil tidak bisa disatukan. Allah menegaskan larang mencampur aduk kebenaran Islam dan kebatilan dalam surat Al Baqarah ayat 42, “Dan janganlah kamu campur adukkan yang hak dengan yang bathil dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu, sedang kamu mengetahui”.

Ideologi kapitalisme memandang kesejahteraan sosial adalah dengan pandangan pragmatis. Bagi kapitalisme, kesejahteraan adalah tercapainya keinginan materi dan kesenangan yang bersifat duniawi semata. Sebab kapitalisme memiliki fundamental nilai yang berakar dari sekulerisme. Sekulerisme memandang agama tidak punya peran bagi urusan-urusan kenegaraan. Dalam pandangan sekulerisme, agama hanya dianggap sebagai urusan private setiap individu.

Dengan ideologi kapitalisme yang mengutamakan pertumbuhan ekonomi oleh segelintir pemilik modal telah mengakibatkan jurang kesenjangan ekonomi yang semakin menganga. Kemiskinan dan kesengsaraan yang dijanjikan kapitalisme justru berujung kepada kesengsaraan rakyat banyak. Sebab rakyat banyak hanyalah dianggap sebagai budak-budak kaum kapitalis demi menambah kekayaan mereka. Tidak mengherankan jika negara-negara kapitalisme justru sering terjadi krisis ekonomi.

Sebaliknya, sistem komunisme seolah berpihak kepada rakyat miskin dan menentang kaum kapitalis atau borjuis. Namun disisi lain, istilah kesejahteraan dimaknai oleh komunisme sebagai tercapinya materi semata. Bahkan ideologi ini mengabaikan sama sekali peran Tuhan dengan tidak mempercayai adanya Tuhan. Nilai keyakinan komunisme inilah yang telah melahirkan pemerintahan diktator, karena pemimpinnya menganggap dirinya sebagai tuhan. Akibatnya, bukan kesejahteraan yang didapatkan rakyat, melainkan kenestapaan dan kesengsaraan  lahir batin. 

Allah dengan tegas telah memberikan ilustrasi fakta ini dalam surat ar Ruum : 41, “ telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)”.

Perjalanan suatu negara di dunia adalah sebuah kontestasi nilai dan ideologi, saling mempengaruhi dan saling menguasai. Sayangnya dalam kontestasi nilai yang terjadi, nilai-nilai Islam belum dapat dirasakan pengaruh dan perannya. Padahal nilai Islam adalah nilai yang paling baik diantara nilai kapitalisme dan komunisme. Islam adalah sistem sosial yang memberikan rahmat bagi seluruh manusia dan alam semesta. Itu janji Allah, pemilik alam semesta.

Islam bukan hanya berorientasi kesejahteraan duniawi semata, melainkan juga keselamatan dan kebahagiaan di akherat. Kekuasaan dipandang sebagai amanah yang bernilai ibadah dan akan dipertanggungjawabkan di akherat. Ideologi Islam melampaui rasionalitas kapitalisme dan komunisme. Ideologi Islam bersifat suprarasional. 

Dalam pandangan sistem nilai Islam, manusia adalah materi dan ruh, sebagai hamba yang ditugaskan untuk menjaga dan memakmurkan bumi atau khalifatul fil ardh.  Untuk itulah manusia diberikan akal, otak, panca indera untuk diberikan kebebasan memilih dan  berfikir dan membedakan kebaikan dan keburukan. Amal perbuatan manusia diperhitungkan oleh Allah apakah baik atau buruk.

Manusia dalam sistem nilai Islam harus menyadari sepenuhnya dari mana mereka berasal, untuk apa mereka hidup di dunia dan hendak kemana setelah mati. Dengan pemahaman inilah manusia dalam Islam memiliki visi mulia yang disebut dengan istilah ibadah. Ibadah dalam arti luas, termasuk dalam bidang budaya.

Perjalanan kenabian Rasulullah adalah perjalanan dakwah dan perjuangan untuk membangun sebuah peradaban agung yang sarat dengan nilai-nilai religius, menggantikan peradaban jahiliyah yang paganistik dan amoral. Beliau bukan hanya dikenal sebagai pemimpin duniawi, melainkan juga pemimpin agama sekaligus. Hal ini menegaskan bahwa Islam bukanlah agama ritualistik semata, melainkan sistem kehidupan yang sempurna dan holistik. Islam mengajak kepada kehidupan yang agung di dunia dan kebahagiaan di akherat menggantikan sistem kehidupan yang sekuleristik.

Visi peradaban profetik inilah yang mengantarkan Rasulullah memiliki peran sempurna dalam upaya merealisasikan Islam rahmatan lil’alamin sepanjang perjalanan dakwah putra Abdullah ini. Tidak mengherankan jika Michael D Hart, seorang cendekiawan Barat bahkan menempatkan Rasulullah sebagai urutan pertama tokoh dunia paling agung dan berhasil dalam menegakkan peradaban kemanusiaan.

Menurutnya, Muhammad adalah satu-satunya orang yang berhasil meraih kesuksesan luar biasa dalam hal dunia maupun agama. Dia sukses memimpin masyarakat yang awalnya terbelakang dan terpecah belah menjadi bangsa maju yang bahkan sanggup mengalahkan pasukan Romawi di medan pertempuran.

Warisan sejarah bukanlah sekedar sebuah romantisme tanpa makna atau hanya sekedar menjadi berhala tanpa ruh yang dibanggakan dan diceritakan dimana-mana. Sejarah juga bukan sekedar dokumentasi naratif yang hanya dipampang di rak-rak perpustakaan.

Sejarah perjalanan dakwah Rasulullah  adalah sebuah warisan nilai yang dibangun diatas keyakinan dan ghirah perjuangan untuk mewujudkan peradaban mulia. Karenanya sejarah Rasulullah bukanlah sekedar warisan konseptual belaka melainkan juga merupakan warisan metodologis yang bisa diaplikasikan pada masa kini untuk meraih kemajuan bangsa.

Sistem nilai Islam melarang manusia untuk berbuat buruk dan merusak kehidupan. Allah mengingatkan dalam surat al A’raaf : 85, “ dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Tuhan memperbaikinya, yang demikian itu lebih baik bagimu jika betul-betul kamu orang-orang yang beriman".

Inilah karakteristik epistemologi Islam yang mengintegrasikan antara fenomena kosmos, sains dan teologis sekaligus. Prinsip suprarasionalistik sistem Islam ini akan mengantarkan bangsa ini menjadi bangsa adidaya dan super power, kokoh ekonominya, sejahtera rakyatnya, berdaulat politiknya, merdeka negaranya dan juga mulia martabatnya. Itupun jika negeri ini mau menerapkannya.  

Oleh: Ahmad Sastra

Continue Reading

Jejak Khilafah di Nusantara: Membuka Tabir Sejarah

Jejak Khilafah di Nusantara: Membuka Tabir Sejarah

Agustus 18, 2020   Opini,

Foto: Republika.co.id

Animo masyarakat terhadap kehadiran film dokumenter 'Jejak Khilafah di Nusantara' nampak riuh di dunia nyata dan maya. Meski masa pandemi, tidak menyurutkan langkah para penggagas film tersebut untuk menyajikan sesuatu yang berbeda. Jika kita hanya mengenal wali songo sebagai pembawa risalah Islam di tanah Jawa. Maka di film 'Jejak Khilafah di Nusantara'  kita akan diajak menelusuri latar belakang mengapa ada wali songo. Bagaimana berdirinya kerajaan Islam di Nusantara. Film ini juga bakal membuka tabir sejarah nusantara dengan peradaban Khilafah Turki Utsmani. 

Besarnya antusiasme masyarakat terhadap pemutaran film dokumenter menarik untuk dikuliti. Pertama, film dokumenter pertama tentang Khilafah. Sebagaimana diketahui, istilah 'Khilafah' bukan lagi menjadi hal tabu untuk diperbincangkan. Terlepas dari pro dan kontra, pembahasan khilafah memang tak pernah mati didiskusikan di ruang publik. Mengapa? Karena ada nilai historis dan empiris yang menjadi daya tariknya. Bagi mereka yang obyektif akan memberi porsi yang adil, khilafah sebagai gagasan sistem pemerintahan alternatif sejatinya bukanlah hal baru dalam khazanah keilmuan Islam. 

Kedua, momen pas di bulan Muharram. Penggagas film ini rupanya tahu betul bagaimana membangkitkan ghirah umat Islam. Kita tentu tidak asing dengan peringatan tahun barun Islam yang jatuh pada 1 Muharram 1442 H. Tepatnya, hari Kamis 20 Agustus 2020. Momen bersejarah  bagi umat Islam, yakni hijrahnya Nabi shallallahu alaihi wassalam dari Makkah ke Madinah. 

Dalam peristiwa hijrah Nabi tersimpan pesan politik, yaitu hijrah Nabi merupakan peletak dasar berdirinya Daulah Islam Madinah pertama bagi umat Islam. Disanalah Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam membangun masyarakat Islam. Di sana pula Rasulullah menetapkan hukum Islam dalam pemerintahan. Di sana juga menjadi cikal bakal berdirinya pemerintahan Khulafaur Rasyidin yang menjadi kiblat bagi khalifah-khalifah penerus Khilafah yang sesuai metode kenabian. 

Maka, film Jejak Khilafah di Nusantara adalah hadiah bagi umat Islam. Tanpa Khilafah, akankah nusantara tersentuh dengan Islam? Maka, film ini sangat layak untuk ditonton bagi siapa saja yang ingin mengulik sejarah Islam di nusantara. 

Ketiga, sebagai referensi sejarah. Di antara viralnya perbincangan film ini, tentu ada yang merasa tidak senang dengan karya ini. Pro dan kontra itu pasti. Hanya saja, jika kita mau membuka diri cobalah untuk melihat dengan pandangan yang lebih jujur dan luas. Bukan melihat dengan egoisme pribadi atau kelompok. Setidaknya, film ini bisa dijadikan pembanding di antara tumpukan sejarah bangsa Indonesia. Jas merah, kata Bung Karno. Jangan lupakan sejarah. 

Di antara kitab sejarah yang beredar, tak banyak yang memberi gambaran utuh keterkaitan nusantara dengan Khilafah Utsmani di Turki. Kita mungkin hanya tahu Islam dibawa oleh para pedagang Arab atau sembilan wali. Tahukah kita dari mana datangnya para pedagang dan sembilan wali yang disebut wali songo itu? Siapa mereka? Datang dari mana? Apa misinya? Bagaimana berdirinya kesultanan Islam di nusantara? Jawabannya bisa Anda lihat dalam film ini. 

Keempat, urgensitas belajar sejarah. Prof A. Hasymy, dalam bukunya 'Sejarah Masuk dan Berkembangnya Islam di Indonesia' mengatakan, "Sesungguhnya sejarah adalah jembatan penghubung masa lampau dengan masa kini dan membuat pijakan untuk menatap masa depan." Zainal Abidin bin Syamsudin dalam bukunya yang berjudul Fakta Baru Wali Songo juga mengatakan, "Umat yang eksis hanyalah umat yang mampu menghayati sejarah masa lampaunya kemudian dijadikan sebagai pijakan menentukan arah masa depannya."

Ya, belajar sejarah itu penting. Terutama sejarah Islam. Dengan sejarah, kita bisa mempelajari fakta runtuh dan gemilangnya peradaban Islam. Dengan belajar sejarah kita bisa mengambil hikmah atas peristiwa di masa lalu. Dengan begitu, umat tidak akan mengulang kegagalan di masa lampau. Umat bisa membangkitkan kembali peradaban Islam yang pernah berjaya selama kurang lebih 13 abad lamanya. Film Jejak Khilafah di Nusantara  menyajikan fakta sejarah dan kebenaran yang mungkin belum kita ketahui. 

Kelima, nusantara itu unik. Sebagai negeri berpenduduk mayoritas muslim terbesar di dunia, nusantara bisa dikatakan unik dan menarik. Andai saja para ulama penyebar agama Islam di nusantara masih hidup, mereka mungkin tak pernah membayangkan ajaran Islam begitu mendominasi di negeri ini. Sungguh berkah yang tidak terkira. 

Fakta yang sangat menarik. Uniknya, Indonesia diberi kelimpahan yang tidak sedikit. Kekayaan alamnya terbentang luas. Sebutannya bermacam-macam. Hutannya disebut paru-paru dunia. Wilayahnya dikatakan zamrud khatulistiwa. Sampai-sampai digambarkan dalam sebuah lagu, Indonesia ibarat kolam susu, tongkat dan batu bisa jadi tanaman. Saking suburnya tanahnya. 

Dengan segala keistimewaan itu, bukan tidak mungkin Indonesia bisa menjadi negara adidaya. Hal itu membutuhkan sentuhan Islam sebagai sistem kehidupan. Bukan sentuhan kapitalisme dan sekularisme. Film dokumenter ini bisa menjadi referensi bagaimana sistem pemerintahan Islam (khilafah) mampu menguasai 2/3 dunia. 

Oleh karena itu, film ini sangat layak menjadi tontonan serta tuntunan bagi masyarakat agar tidak buta sejarah. Cocok untuk semua kalangan. Tepat untuk meningkatkan keimanan serta kebanggaan atas identitas keislaman kita. Tontonan asyik nan ciamik. Jangan berprasangka dulu sebelum Anda menontonnya terlebih dahulu. Lihat dulu, komentar kemudian. 

Mari renungkan apa yang disampaikan Ibnu Khaldun dalam buku Muqadimah Ibnu Khaldun, "Faedah belajar sejarah bahwa sejarah merupakan mazhab keilmuan paling bergengsi, faedahnya sangat banyak dan sasarannya sangat mulia. Karena dengan sejarah, kita mampu mengenali akhlak umat terdahulu, jejak hidup para Nabi,  dan tata kelola pemerintahan, serta dasar kebijakan politik para raja. Dengan tujuan agar kita mengikuti perikehidupan mereka, hingga kita mampu mengambil faedah untuk kepentingan dunia dan agama."[]

Oleh: Chusnatul Jannah 

Lingkar Studi Perempuan dan Peradaban

Continue Reading

Napak Tilas Jejak Khilafah di Nusantara Meyakinkan bahwa Dunia Butuh Khilafah

Napak Tilas Jejak Khilafah di Nusantara Meyakinkan bahwa Dunia Butuh Khilafah

Agustus 18, 2020   Opini,

Foto: islami.co

Tidak bisa dipungkiri bahwa Islam tersebar ke seluruh dunia karena adanya peran  negara Yang mengemban risalah tersebut. Tanpa adanya sebuah institusi sangat mustahil Islam dapat menguasai 2/3 waktu berjaya dan kini hampir seluruh negara tersinggahi agama Islam, termasuk bumi Nusantara. Tidak lah mungkin jika lau di sebarkan oleh individu yang menurut sejarah yang ada dibawa oleh pedagang.

Daulah Islam yang Rosulullah SAW dirikan di Madinah untuk mengemban Islam, merupakan titik tolak menuju peradaban Islam. Yang kemudian dilanjutkan oleh para Khulafaur Rasyidin sampai ke khilafahan Turki Utsmaniyah. Dari sepanjang sejarah peradaban Islam tersebut telah menorehkan kejayaan emas dengan memberi kemaslahatan seluruh umat manusia. Hidup penuh kesejahteraan, kedamaian, kemakmuran, dan segala kebaikan yang sampai saat ini pun masih di rasakan. Maka maklum jika kaum muslimin rindu akan kembalinya Daulah Khilafah Islamiyyah.

Namun sejak tahun 1924, yakni secara resmi kekhilafahan Turki Utsmaniyah dihapus oleh antek penjajah yang bernama Mustofa Kemal Attaturk lalnatullah alaih dan berganti dengan kapitalisme yang menanamkan pemahaman sekulerisme.  Akhirnya Kaum muslimin mengalami kemunduran di segala bidang, dari ekonomi, pendidikan, kekuatan militer, penerapan syariat dan lain sebagainya.

Hingga saat ini tak satupun negeri muslim  bangkit dari keterpurukan. Dari segi ekonomi yang dicengkeram kuat oleh para kapitalis, dengan kedok pinjaman modal, kerjasama perdagangan, dan dijualnya aset sumberdaya alam yang melimpah. Bank yang menjalankan pinjaman Ribawi merupakan nyawa dari cengkeraman ekonomi kapitalisme. Bunga yang semakin menumpuk ditambah denda yang besar mengakibatkan jatuhnya perekonomiannya negara.

Krisis kemanusiaan yang melanda negeri muslim dengan kedholiman membuat umat Islam tertindas sampai pada pembantaian tak berujung. Syuria, Irak, muslim Uighur cina,India, dan palestina yang Samapi detik ini masih dialaminya. Anak -anak, ibu yang sedang mengandung, orang tua yang tidak berdaya tidak luput dari agresi mereka. Teror ucapan hingga Bom selalu digencarkan. Begitu juga fitnah keji selalu menhantam kaum muslimin tiada henti. Setiap ada kasus kekerasan ujungnya tertuju kepada muslim. Kini, kaum muslimin ibarat makanan yang menjadi rebutan para pemuja nafsu dunia.

Begitu juga dalam birokrasi, dengan sekuat tenaga membuat makar dengan wasilah aturan yang mereka buat demi mengkriminalisasi ulama, para aktivis, dan ajarannya seperti jihad dan khilafah. Kaum muslimin tidak sedikitpun diberi ruang untuk mengkounter melalui birokrasi. Yang ada hanya bersabar dan tetap istiqamah menjalani perintah agama.

Mengingat Kebaikan akibat dari diterapkanya syariat secara kaffah dalam institusi negara dimasa lalu serta melihat kerusakan - kerusakan saat ini,  akibat tiadanya kepemimpinan dalam islam, menjadikan umat islam rindu atas kembalinya mahkota Islam tersebut. 

Apalagi jika sejarah peradaban Islam kita tapaki dan pelajari akan meyakinkan betapa pentingnya sebuah negara yang melindungi, mengayomi, dan mensejahterakan umat Islam dari kebencian para kafirun dan munafiqun. Karena memang benar bahwa sepanjang sejarahnya Daulah islam dapat mewujudkan Islam sebagai rahmatan Lil Al-Amin. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam surat Al anbiya ayat 107.

Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:

وَمَاۤ اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا رَحْمَةً لِّـلْعٰلَمِيْنَ

wa maaa arsalnaaka illaa rohmatal lil-'aalamiin

"Dan Kami tidak mengutus engkau (Muhammad) melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam."

(QS. Al-Anbiya 21: Ayat 107)

Betapa indahnya hidup di bawah naungan Khilafah, yang menerapkan Islam secara kaffah. Yang  sesuai apa yang Allah SWT kehendaki, yaitu hidup penuh kebaikan dan kebarokahan untuk semua manusia. Bukan hidup yang penuh kerusakan dan penghambaan kepada hawa nafsunya. Serakah, saling gesekan, sombong, tidak peduli, dan merasa ingin berkuasa. Wallahua'lam bishowwab.[]

Oleh: M Azzam Al Fatih

Penulis dan Aktivis Dakwah

Continue Reading

Influencer Jadi Buzzer

Influencer Jadi Buzzer

Agustus 18, 2020   Opini,

Foto: okezone.com

Tagar #IndonesiaButuhKerja yang dikampanyekan oleh para public figure menuai kecaman dari kalangan masyarakat menengah. Pasalnya tagar #IndonesiaButuhKerja merupakan aksi untuk mengangkat isu Omnibuslaw. Padahal diketahui bahwa banyak sekali masyarakat yang tidak menyetujui Rancangan Undang-Undang ini.

Sejumlah influencer dari kalangan artis pun ikut mengkampanyekan. Walhasil beberapa diantara mereka meminta maaf kepada masyarakat dan angkat bicara terkait teknis. Banyak influencer yang tidak mengetahui bahwa kampanye tagar ini merupakan upaya pemerintah dalam mempromosikan RUU Omnibuslaw dan Cipta Kerja. Bahkan kampanye inipun disebut sebagai bisnis dengan bayaran 5 hingga 10 juta per influencer.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal mengingatkan pemerintah, agar tidak bertindak gegabah dengan menggunakan cara-cara yang tidak elit untuk mencari dukungan.

 

“Padahal pemerintah dan DPR sudah mengetahui jika penolakan terhadap omnibus law semakin meluas dan masif untuk menolak RUU Cipta Kerja. KSPI meminta pemerintah tidak menggunaan cara-cara yang tidak beretika dan tidak memiliki sense of crisis,” ujar Said dikuti dari laman law-justice, 16/08/2020.

Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (HAM), Ahmad Taufan Damanik mengecam tindakan sejumlah influencer dan artis yang mempromosikan RUU Cipta Kerja, “Jadi dia tidak sepihak saja menjadi corong dari kekuasaan. Figur publik kan harusnya menjadi corong dari seluruh kepentingan masyarakat,” Ujar Taufan dalam konferensi pers virtual. (law-justice.co, 16/08/2020)

Sepertinya penguasa negeri plus enam dua sudah kehilangan akal dalam menangani masalah rakyatnya. Hingga cara-cara yang tidak sehat pun terpaksa dijadikan alternatif politik. Pencitraan demi pencitraan dilakukan demi mendapatkan dukungan rakyat. Tak peduli jika kenyataannya rakyat tak berpihak pada suatu kebijakan tertentu.

Fenomena influencer dijadikan buzzer ini menandakan bobroknya sistem Demokrasi. Para pemimpin yang dlahirkankan dari sistem ini bukanlah para pemimpin yang berkompeten untuk menangani urusan rakyat. Bahkan terkesan tidak peduli kepada kepentingan rakyat. Mereka hanyalah para boneka dari dalang-dalang yang hanya ingin menguasai negeri gemah ripah loh jinawi.

Berbeda sekali dengan Islam yang rahmat. Pemimpin yang dilahirkan dari sistem Islam adalah pemimpin yang sudah dari dalam kandunganpun dididik untuk menjadi pribadi yang takwa. Menancapkan akidah Islamiyah sebagai pondasi dalam memimpin bangsa. Ketakwaan inilah yang menjadi modal seorang pemimpin. Selain itu mereka juga dikelilingi oleh para ulama yang setiap saat mengingatkan mereka untuk tidak bertindak sesuai kepentingan pribadi.

Pemimpin dalam Islam tidak akan mungkin melakukan hal-hal di luar akal sehat. Strategi politik yang diusung pun terkadang membuat kaget para musuh-musuh Islam. Seperti sahabat Rasululloh Muawiyah, kala itu ia diberikan amanah oleh Khalifah Umar untuk menjadi gubernur. Ia memiliki waktu spesial untuk para warganya. Setiap hari ia akan mengundang dan menemui rakyatnya sekedar mendengar keluh kesah mereka. Tindakan Muawiyah ini membuat Khalifah Umar pun kagum. Dari sinilah terbentuk sense of crisis dari seorang pemimpin.

Semakin hari semakin terlihat jelas betapa sistem ini tidaklah menolong manusia dari kebodohan. Sudah saatnya seluruh alam menerapkan sistem yang rahmat bermanhaj kenabian. Wallohu’alambisshowab.[]

Oleh : Riska Malinda (Pegiat Literasi)

Continue Reading

Misi Kemerdekaan Islam

Misi Kemerdekaan Islam

Agustus 17, 2020   Opini, politik,

RUBA'I bin Amir melaju cepat dengan kudanya. Ia menuju perkemahan Rustum. Panglima Pasukan Kerajaan Persia saat itu. 

Setibanya di sana, ia mendapati pembesarnya berpakaian kenegaraan. Majelis mereka dihiasi dengan hamparan permadani dan sutera yang serba mahal. 

Rustum duduk di singgasananya. Ia memakai mahkota emas yang dihiasi dengan batu permata yang juga serba mahal. 

Sebaliknya, Ruba’i bin Amir, Panglima Pasukan kaum Muslim itu, hanya berpakaian kasar dan sederhana.

Ruba’i bin Amir langsung masuk ke perkemahan itu tanpa menghiraukan keadaan sekelilingnya. Ia tetap menunggang kudanya dan membiarkan kaki kuda itu mengotori haparan permadani yang serba mahal itu. 

Tiba-tiba ia berhenti. Ia kemudian turun dari kudanya sebelum sampai di hadapan Rustum yang menanti dirinya. 

Rupanya, Rustum telah sengaja memasang sebuah palang besi setinggi setengah badan. Dengan itu dia berharap Pemimpin Pasukan Muslim itu mau berjalan menghadap dirinya dengan membungkukkan badannya. 

Namun, Ruba’i bin Amir tak kalah cerdik. Dia kemudian membalikkan tubuhnya  Lalu berjalan mundur seraya membungkukkan badannya sehingga pantatnya menunggingi sang Panglima Persia itu.

Ruba’i bin Amir lalu berjalan menghadap Rustum dengan tetap menyandang tombaknya. Seketika itu pula hamparan permadani itu terkoyak-koyak oleh senjatanya itu. Melihat itu, para pembesar itu segera berseru, “Letakkan senjata itu!”

Rubai menjawab, “Aku datang kemari hanyalah atas undangan kalian. Jika kalian suka, biarkan aku dalam keadaaanku sepert ini. Kalau tidak, aku pulang.”

“Biarkan dia menghadap!” kata Panglima Rustum.

Rustum lalu mengajukan sebuah pertanyaan, “Apa yang mendorong kalian datang ke negeri kami?”

Ruba’i bin Amir, yang berdiri tegak penuh wibawa, menjawab dengan tegas, “Kami datang datang untuk memerdekakan manusia dari penyembahan kepada sesama manusia ke penyembahan hanya kepada Allah SWT; dari kesempitan ke keluasaannya; dan dari kezaliman agama-agama ke keadilan Islam.”

Begitulah Ruba’i bin Amir. Ia menjelaskan bahwa kedatangan pasukan Khilafah Islam ke negeri Persia bukan karena ambisi ekonomi atau politik demi mengeksploitasi bangsa/negara yang dikuasai. 

Sebaliknya, kedatangan pasukan Khilafah Islam mereka membawa misi luhur: Memerdekakan manusia dari segala bentuk penindasan. Menebarkan kebaikan, rahmat dan hidayah. Menerangi jalan hidup. Sekaligus melenyapkan kezaliman yang membelenggu mereka. Inilah misi kemerdekaan Islam yang mulia, yang diemban Khilafah Islam dalam setiap ekspansinya.

Sebelum Ruba’i bin Amir, utusan lain yang datang kepada Rustum adalah Mughirah bin Syu’bah. 

Seperti ditulis oleh Ibnu Katsir dalam Al-Bidâyah wa an-Nihâyah, Mughirah bin Syu’bah juga menyampaikan jawaban yang sama ketika ditanya Rustum. “Dunia bukanlah tujuan kami. Cita-cita dan tujuan kami adalah akhirat. Allah SWT telah mengutus kepada kami Rasul dan Dia berkata dirinya, ‘Aku telah memberikan kekuasaan kepada kaum ini (kaum Muslim) atas orang-orang yang tidak tunduk pada agama-Ku.’”

Rustum bertanya lagi, “Agama apakah itu?”

Mughirah bin Syu’bah menjawab, “Pilar yang tegak di atas kesaksian bahwa tidak ada tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad adalah Rasul Allah, serta pengakuan atas semua yang datang dari-Nya.” (Ibn Katsir, Al-Bidâyah wa an-Nihâyah, IV/43).

Fragmen di atas setidaknya memberikan pelajaran berikut:

Pertama: Politik luar negeri Daulah Islam adalah dakwah dan jihad. Inilah yang dipraktikkan oleh Rasululah saw. saat mengepalai pemerintah Negara Islam di Madnah. Juga oleh Khulafaur Rasyidin dan para khalifah setelah mereka sepanjang sejarah Kekhilafahan Islam.

Kedua: Ekspansi Daulah Islam atau Khilafah Islam tidaklah dimaksudkan untuk tujuan-tujuan duniawi, tetapi juga untuk tujuan-tujuan mulia: menyebarkan risalah tauhid yang substansinya adalah memerdekakan manusia dari penghambaan hanya kepada Penguasa manusia, yakni Allah SWT.

Misi kemerdekaan Islam inilah yang tidak dimiliki negara-negara Muslim saat ini. Bahkan yang mengklaim sebagai Negara Islam seperti Arab Saudi, Iran dsb. Pasalnya, Islam memang tidak dijadikan sebagai ideologi negara mereka. Islam paling banter hanya menjadi falsafah negara, sementara dasar negara mereka yang sebenarnya adalah sekularisme. 

Wajarlah jika negara-negara Muslim di Dunia Islam—khususnya di Timur Tengah—saat ini tidak memiliki wibawa, bahkan harga diri, di hadapan negara-negara kafir. 

Para penguasanya cenderung tidak mandiri. Mereka tunduk pada kekuatan negara-negara kafir imperialis. Karena itu alih-alih memiliki misi untuk memerdekakan negeri-negeri Muslim yang terjajah seperti Palestina, misalnya, yang amat dekat dengan mereka. Apalagi menyebarkan risalah Islam dengan dakwah dan jihad ke seluruh dunia. Bahkan untuk mencegah negara-negara mereka dari intervensi negara-negara kafir imperialis pun mereka tak berdaya.

Kondisi ini sangat kontras dengan kondisi Negara Islam pada zaman Nabi saw. Juga dengan kondisi Kekhilafiahan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin maupun para khilafah setelah mereka. Khilafah begitu disegani bahkan ditakuti oleh negara-negara besar saat itu: Persia dan Romawi.

Kewibawaan Daulah Islam atau Khilafah Islam di hadapan negara-negara adidaya kafir saat itu antara lain tercermin dari sikap panglima pasukan Muslim, Ruba’i bin Amir di atas. 

Orang-orang seperti Ruba’i bin Amir tidak pernah kehilangan nyali ketika berhadapan dengan penguasa negara besar. 

Lalu bagaimana dengan Indonesia yang telah merayakan Hari Kemerdekaan untuk ke sekian kalinya? Sudah benar-benar merdeka ataukah sebetulnya masih terjajah?! []

Oleh: Arief B. Iskandar

Editor dan Penulis Buku

Continue Reading

Pidato Kampanye Tuan Presiden yang Semu

Pidato Kampanye Tuan Presiden yang Semu

Agustus 17, 2020   Opini, politik,

Dengan mengenakan pakaian adat khas NTT, Presiden Jokowi menyampaikan pidato kenegaraan (Jum'at, 14 Agustus 2020). Dari awal hingga akhir pidatonya, harapan demi harapan dibiuskan kepada segenap bangsa. Seolah dalam rentang setahun ini tidak ada persoalan kronis yang membelenggu negeri. 

Sebelum kita mencermati lebih detail isi pidato presiden, saya yakin semua mata bangsa terfokus pada penampilan presiden. Presiden Jokowi memakai baju adat khas NTT. Aneh saja di forum resmi kenegaraan, pemimpinnya pingin tampil beda. Geli sambil bergumam, tampil beda boleh lihat kepatutan. Dari pakaian saja sudah mengandung pesan tersirat. Presiden telah mencitrakan diri sebagai pemimpin yang merakyat, cinta tanah air dan peduli dengan kearifan lokal bangsa. Inilah bentuk pencitraan diri. Selanjutnya bisa ditebak isi pidatonya. Tidak jauh dari istilah pencitraan.

Yang paling absurd dan mengherankan dari isi pidato presiden adalah presiden sudah berbicara proyeksi untuk 25 tahun yang akan datang. Artinya isi pidato presiden dikemas dengan harapan - harapan menuju satu abad usia Indonesia. Dengan kata lain, pidato presiden tersebut tidak realistis. Wajar saja karena pidato presiden dilandasi oleh harapan masa depan di usia Indonesia yang sudah satu abad. Jadi isi pidatonya tidak memberi gambaran nyata langkah strategis yang sudah dan yang akan dilakukan guna menyelesaikan persoalan yang mengemuka selama setahun ini. Di samping hambatan apa yang masih jadi kendala dalam menyelesaikan persoalan bangsa dan negara.

Lebih jauh lagi, timbul asumsi jika Jokowi menyampaikan pesan bahwa ia termasuk salah satu presiden Indonesia yang mempunyai visi jauh kedepan. Pendek kata, Presiden Jokowi masih ingin menjadi orang nomor satu di masa yang akan datang. Hal ini diperkuat dengan wacana yang pernah bergulir tentang presiden 3 periode. Paling tidak masa depan bangsa Indonesia tidak boleh melenceng dari proyeksinya.

Guna mencapai tujuan besar bangsa Indonesia di 25 tahun mendatang, Jokowi menegaskan perlunya gotong royong dan kerjasama. Kehidupan demokrasi menurutnya, memberikan kebebasan yang menghargai hak orang lain. Tidak boleh merasa paling benar, paling agamis dan paling pancasilais. Tidak boleh ada yang memaksakan kehendak pada yang lain. Itu tidak benar, tegasnya. 

Tentunya makna kebebasan yang menghargai hak orang lain menjadi hak prerogatif kekuasaan. Bukankah slogan "Saya Indonesia, Saya Pancasila" itu menunjukkan ada pihak yang merasa paling pancasilais. Bahkan slogan tersebut dipakai untuk menggebuk kaum oposisi. Dan tidak tanggung - tanggung slogan tersebut disalahgunakan untuk melakukan upaya radikalisasi dan kriminalisasi para ulama dan aktifis Islam. Kebetulan saja mereka menyuarakan ajaran Islam terkait pengaturan politik dan pemerintahan.  Mestinya pendekatan dialog dan mendengar aspirasi yang dikedepankan. Bukan dengan pendekatan arogansi kekuasaan. Jadi sebenarnya siapa yang suka memaksakan kehendaknya sendiri. 

Sedangkan terkait sebutan paling agamis. Tidak ada yang salah bila kita bersikap paling agamis. Bukankah sebagai seorang muslim wajib menjadikan halal haram sebagai ukuran perbuatannya? Bukankah sebagai seorang muslim tujuan hidupnya adalah meraih Ridho Allah Swt? Jadi frase tidak boleh mengklaim diri paling agamis mengandung maksud terselubung guna menjauhkan umat Islam dari ajarannya yang paripurna. Walhasil masa depan Indonesia masih tetap didesain dalam landasan sekulerisme.

Adapun terkait beberapa persoalan krusial bangsa, presiden masih normatif dalam memberi arahan. Presiden mendorong perawatan yang bagus dan prima dalam menangani dampak kesehatan dari pandemi. Realitasnya pemerintah tidak bisa mandiri dalam pengadaan APD termasuk vaksin Covid-19. Menghadapi pandemi pun hanya berpatokan dengan protokol kesehatan tanpa strategi yang berarti. Jadinya wajar jika pandemi masih berlangsung lama. 

Dalam bidang pemulihan ekonomi, presiden mendorong adanya program bantuan bagi rakyat. Dengan disahkannya perppu Corona diharapkan bisa segera memulihkan ekonomi nasional. Tapi apa daya, justru di tengah pandemi, pemerintah menaikkan iuran BPJS, mengadakan iuran Tapera, dan adanya liberalisasi sektor listrik yang mengakibatkan membengkaknya tagihan listrik.

Yang ada pemerintah lebih fokus menangani ekonomi. Indikasinya, penekanan presiden pada terciptanya stabilitas hukum, politik dan cepatnya regulasi untuk interes iklim investasi. Hal ini terlihat dari disahkannya UU Minerba. Semakin lengkap sudah kekayaan negeri tergadai. Klaim kemandirian energi tidak terwujud dalam pengelolaan SDA.

Terkait aspek penegakan hukum. Jokowi menegaskan tidak akan kompromi dengan korupsi. Pemberantasan korupsi harus digalakkan, imbuhnya. Padahal presiden sendiri telah mengesahkan UU KPK yang notabenenya melemahkan KPK. Adanya Dewan Pengawas KPK betul - betul menciderai upaya pemberantasan korupsi. Hasilnya nyata sekali. Kasus Mega korupsi Jiwasraya, Asabri dan lainnya terjadi beruntun.

Di bidang pendidikan, Jokowi tidak menyinggung sama sekali karut marut pendidikan daring. Dari persoalan peralatan, kuota internet, zonasi PPDB, biaya sekolah dan lainnya. Justru Jokowi secara normatif agar pendidikan mampu menguatkan karakter bangsa dan pemanfaatan teknologi.

Bisa dikatakan bahwa pidato kenegaraan Presiden Jokowi pada 14 Agustus 2020 itu hanya bersifat normatif, tidak realistis dan lebih cenderung berkamuflase dengan harapan - harapan. Rakyat seperti penulis menerimanya bahwa pidato tersebut adalah hanyalah kampanye bernuansa pencitraan. 

Semoga dengan momen semangat Tahun Baru Hijriyah 1 Muharram 1442 H menjadi tonggak bagi rakyat Indonesia bisa berubah keadaannya menjadi lebih baik. Dari penerapan sekulerisme yang hanya menjanjikan setumpuk ilusi harapan menjadi penerapan aturan hidup sang pencipta. Termasuk agar terwujud kepemimpinan hakiki yang memihak kepada kesejahteraan rakyat. Di samping adanya rasa takut kepada Allah menjadikan para pemimpin bisa amanah. Di dalam sistem Khilafah Islam, hal demikian bisa diwujudkan. []

Oleh: Ainul Mizan

Peneliti LANSKAP

Continue Reading

Normalisasi Hubungan UEA dan Israel: Mimpi Buruk Bagi Kaum Muslim Palestina dan Dunia

Normalisasi Hubungan UEA dan Israel: Mimpi Buruk Bagi Kaum Muslim Palestina dan Dunia

Agustus 17, 2020   Opini,

UEA melakukan normalisasi hubungan dengn Israel 13/8/2020  menyusul Mesir yang telah melakukannya di tahun 1979 dan Yordan tahun 1994. Normalisasi yang dicomblangi oleh Amerika Serikat ini dianggap sebagai kemajuan dan berita baik bagi 'perdamaian' negara-negara di kawasan Timur Tengah dengan Israel. 

UEA mengklaim tindakan ini sebagai satu hal yang positif bagi perkembangan perdamaian di Timur Tengah.  UEA setidaknya memercayai janji Israel  yang akan menangguhkan perancangan penaklukan (annexation plan)  pada sebahagian besar kawasan Tebing Barat milik Palestina secara "de jure".

Namun benarkah normalisasi ini akan 'menyelamatkan' muslim Palestina?  

Banyak pihak meragukan tindakan UEA ini sebagai upaya menyelamatkan dan menyelesaikan masalah Palestina.

Pertama,  Israel  hanya mengatakan melakukan  penangguhan perancangan penaklukan (annexation plan) pada sebahagian besar kawasan Tebing Barat milik Palestina secara "de jure". Bukan membatalkan penaklukan secara facto. Artinya,  jangan heran jika nanti aneksasi  tetap dilakukan (secara de facto) di masa yang akan datang--karena Israel tidak pernah berjanji menghentikan penaklukannya atas Palestina. 

Kedua, normalisasi ini lahir dari campur tangan AS.  Peran Trump mensponsori kesepakatan antara Netanyahu dan Crown Prince UEA,  Mohammed bin Zayed pun memancing pertanyaan : persekongkolan apa yang sedang dibangun AS dan Netanyahu selanjutnya terhadap negara-negara di kawasan yang terkenal kaya akan potensi sumber daya minyaknya ini? 

Ketiga,  pernyataan  Netanyahu yang merasa optimis normalisasi ini akan diikuti oleh negara Arab lainnya demi 'perdamaian'. Keyakinan Netanyahu akan dapat menciptakan perdamaian di dunia Arab dan mengubah kawasan itu demi masa depan yang lebih baik bagi masyarakatnya harus dicermati secara seksama: pihak mana sesungguhnya 'mendapatkan rasa damai, kemanan dan kemakmuran'? Benarkah itu diperuntukkan bagi Kaum muslim Palestina? Atau bagi 'his people'--bangsa Israel? Adakah makna 'perdamaian' bagi Netanyahu selain 'legalnya' pencaplokan tanah Palestina oleh Israel yang 'diridhoi' oleh negara-negara kawasan Teluk? Lagipula, di mana logikanya:  berdamai dengan Israel  untuk kepentingan Palestina,  sementara Israel memerangi Palestina?

Keempat, ada sinyalemen  normalisasi yang dilakukan UEA berhubungan  dengan kebutuhan UEA  menjadikan AS sebagai backing atas dirinya menghadapi Iran. Sudah menjadi rahasia umum bahwa  negara2 Arab di Teluk seperti Saudi & UAE telah lama menganggap Iran sebagai ancaman utama. Sebagaimana ungkapan "Enemy of my enemy is my friend", maka hubungan UEA dan Israel bisa menyatukan UEA & Israel menjadikan Iran sebagai common enemynya. 

Maka normalisasi ini sesungguhnya bukanlah angin segar bagi bangsa Palestina. Ini adalah mimpi buruk bagi Palestina dan kaum muslim pada umumnya. Normalisasi hubungan UEA-Israel menunjukkan bahwa dalam politik antar-bangsa yang dibangun atas dasar kapitalisme, tidak ada teman yang kekal atau musuh yang abadi. Yang kekal dan abadi hanyalah kepentingan.

Pada hakikatnya normalisasi hubungan ini adalah bukti masuknya negeri-negeri muslim ke dalam skenario Israel dan Amerika secara lebih dalam dan membuktikan kemenangan Israel dan sekutunya AS atas UEA.

Normalisasi ini menunjukkan bagaimana posisi negeri-negeri muslim dan para pemimpinnya masih berada dalam skenario cengkraman negara penjajah AS. 

Karenanya,  penyelesaian Palestina bukan dengan melakukan normalisasi hubungan dengan Israel tapi dengan menempatkan israel, sebagai negara kafir harbi yang perlakuan qital dan jihadlah yang harus dilakukan.   Masalahnya,  kewajiban itu tidak bisa tertunai jika negeri kaum muslim masih terpecah belah menjadi puluhan negara.  Maka menjadi satu kepentingan  bagi kaum muslim untuk menunaikan kewajibannya: melawan negara hafir harbi dan para sekutunya melalui penerapan Khilafah sesuai manhaj Rasulullaah SAW.[]

Oleh: Yane Agustina 

Lingkar Studi Perempuan dan Peradaban

Continue Reading

Kemiskinan dalam Kemerdekaan

Kemiskinan dalam Kemerdekaan

Agustus 17, 2020   Opini,

Menurut Wikipedia kata "Merdeka" berasal dari bahasa Sanskerta "maharddhika" yang berarti kaya, sejahtera dan kuat. Merdeka dalam bahasa Melayu dan Indonesia juga bermakna bebas atau tidak bergantung/independen.

Sehingga dalam konteks negara makna merdeka berarti bebas tidak bergantung pada yang lain. Dengan merdeka suatu negara akan independen serta sejahtera, kaya dan kuat.

Negara merdeka berarti telah lepas dari penjajahan dan kolonialisme bangsa lain. Tidak ada lagi pengerukan kekayaan sumber daya alam dan manusia untuk kepentingan negara penjajah.

Dengan demikian negara yang merdeka bisa leluasa memanfaatkan segala potensi SDA dan SDM demi kesejahteraan semua warga negaranya. Tak ada lagi penindasan dan kemiskinan.

Maka, jika berkaca pada pengertian dan makna merdeka apakah sesungguhnya Indonesia sejatinya sudah merdeka? Sudahkah indikator kesejahteraan merata?

Kesenjangan Salah Satu Indikator Penjajahan

Sejak negri ini memproklamirkan kemerdekaan 75 tahun silam. Masalah kemiskinan sejatinya tak kunjung hilang. 

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat persentase penduduk miskin pada Maret 2020 mencapai 9,78 persen. Jumlah ini meningkat 0,56 persen poin terhadap September 2019 dan meningkat 0,37 persen poin terhadap Maret 2019.

“Jumlah penduduk miskin pada Maret 2020 sebesar 26,42 juta orang, meningkat 1,63 juta orang terhadap September 2019 dan meningkat 1,28 juta orang terhadap Maret 2019,” seperti dikutip dalam paparan Kepala BPS, Kecuk Suhariyanto dalam video conference di Jakarta, Rabu (15/7/2020).

Persentase penduduk miskin di daerah perkotaan pada September 2019 sebesar 6,56 persen, naik menjadi 7,38 persen pada Maret 2020. Atau naik sebanyak 1,3 juta orang (dari 9,86 juta orang pada September 2019 menjadi 11,16 juta orang pada Maret 2020).

Sementara persentase penduduk miskin di daerah naik menjadi 12,82 persen pada Maret 2020 dibandingkan September 2019 sebesar 12,60 persen. Atau naik sebanyak 333,9 ribu orang (dari 14,93 juta orang pada September 2019 menjadi 15,26 juta orang pada Maret 2020). (Liputan6.com, 15/7/2020)

Angka kemiskinan selalu menjadi permasalahan utama di negri kita tercinta. Bahkan tren angkanya mengalami kenaikan saat wabah. Akibat salah langkah penguasa dalam mengatasinya. Dengan tidak segera menetapkan locdown saat pandemi awal terdeteksi.

Pembangunan infrastruktur dan berbagai investasi swasta juga tidak berkolerasi dengan kesejahteraan warga.

Padahal berbagai upaya menarik investor asing untuk menanamkan modal di tanah air begitu gencar dilakukan pemerintah.

Mereka meyakini semakin banyak investasi asing yang masuk akan berdampak secara langsung bagi kesejahteraan warga. Hal tersebut adalah sesuai dengan teori tricle down effect dalam sistem kapitalis.

Istilah trickle down effect(efek menetes ke bawah) adalah kegiatan ekonomi yang lebih besar diharapkan dapat memberikan efek terhadap kegiatan ekonomi di bawahnya yang memiliki lingkup yang lebih kecil.

Namun, pada kenyataannya teori ini sudah tidak berjalan seperti sebagaimana mestinya. Kenyataannya yang terjadi justru trickle up effect atau efek muncrat ke atas.

Artinya Orang-orang kaya cenderung lebih mendapatkan kemudahan secara ekonomi. Jaringan bisnis mereka semakin luas diantara para pemilik modal saja. Kaum kapitalis justru lupa untuk membangun perekonomian kecil yang berada di bawahnya. Akibatnya masyarakat kecil semakin menderita.

Kapitalisme telah menjadikan penjajahan atas nama penanaman modal dan investasi. Begitupun dengan adanya regulasi, semakin membuat mereka mudah mengeruk kekayaan negeri ini. Jadilah penjajahan gaya baru atau neoimperialisme terjadi.

Apalagi jika para pengusaha duduk berkuasa, maka semakin lengkap sudah penderitaan rakyat. Praktik oligarki tak bisa lagi ditutupi. Tentu masih segar dalam ingatan kita sebuah film yang berjudul "sexy killer". Sebuah film dokumenter yang menggambarkan keterlibatan para penguasa dalam pengelolaan sumber daya alam kita.

Akibatnya terjadilah ketimpangan distribusi kekayaan. Sehingga harta semakin nyata berputar pada sebagian kecil golongan kaya. Akibatnya jurang kemiskinan semakin menganga.

Sebuah upaya kemiskinan struktural telah tampak kasat mata. Negara yang terkenal dengan "gemah Ripah loh jinawi", "zamrud khatulistiwa" kini tinggal slogan saja. Bangsa ini miskin di tengah sumberdaya alam yang melimpah. Ibarat kata tikus mati di lumbung padi. Akibat neoimperialisme dan oligarki.

Lalu bagaimana mungkin negri ini dikatakan merdeka jika masih jauh dari kata sejahtera?

Merdeka Dengan Islam Kaffah

Semenjak Islam diturunkan Allah SWT melalui nabinya Muhammad SAW. Maka, sejak saat itulah makna kemerdekaan hakiki telah dipahami manusia.

Islam sebagai agama yang sempurna tidak hanya memerintahkan penghapusan perbudakan, Memberikan kemerdekaan secara fisik saja, Menghilangkan segala kezaliman. Namun Islam telah memerdekakan manusia dari penghambaan kepada makhluknya. Islam dengan tauhidnya menjadikan hanya Allah SWT saja yang patut disembah. Lalu ditaati segala aturaNya dan dijauhi segala laranganNya.

Rasulullah saw. pernah menulis surat kepada penduduk Najran. Diantara isinya berbunyi:

«… أَمّا بَعْدُ فَإِنّي أَدْعُوكُمْ إلَى عِبَادَةِ اللّهِ مِنْ عِبَادَةِ الْعِبَادِ وَأَدْعُوكُمْ إلَى وِلاَيَةِ اللّهِ مِنْ وِلاَيَةِ الْعِبَادِ …»

…Amma badu. Aku menyeru kalian untuk menghambakan diri kepada Allah dan meninggalkan penghambaan kepada sesama hamba (manusia). Aku pun menyeru kalian agar berada dalam kekuasaan Allah dan membebaskan diri dari penguasaan oleh sesama hamba (manusia)… (Al-Hafizh Ibnu Katsir, Al-Bidayah wa an-Nihayah, v/553).

Dalam Ma'alim fi Thariq hlm.75 juga dikisahkan adalah Rabi' bin Amir, Hudzaifah bin Mihshan, Mughirah bin Syu'bah, yang sebelum meletusnya Perang qadisiyah pernah ditanya satu persatu oleh panglima tentara Persia, Rustum,

"Apakah yang membuat kalian datang ke sini?"
Masing-masing menjawab dengan jawaban yang sama, "Sesungguhnya Allah telah mengutus kami untuk membebaskan siapa saja (yang ingin) dari perbudakan manusia agar menghamba kepada Allah Yang Esa, dari kesempitan dunia ke keluasannya dan dari penyimpangan semua agama ke keadilan Islam."

Dengan menghamba pada Allah SWT, manusia semata menjadikan aturanNya sebagai pedoman hidup. Manusia dengan keimanan dan kesadaran menerapkan Islam secara kaffah. Artinya Syari'at Islam diterapkan dalam seluruh aspek kehidupan. Baik individu, masyarakat dan negara.

Negara yang menerapkan Islam Kaffah tentu dalam bingkai khilafah. Khilafah akan menegakkan semua hukum berdasarkan Al-Qur'an dan sunnaah. Kedaulatan ditangan Allah SWT. Termasuk dalam ekonomi dan pemenuhan kebutuhan pokok setiap warga negara.

Khalifah memastkian setiap warga negara mampu mencukupi kebutuhan asasi(pokok) dan kamali(sekunder) semua warga negara baik muslim maupun non muslim. Dengan mekanisme secara langsung maupun tidak langsung.

Khalifah akan mencegah pihak asing atau swasta mengelola sumberdaya alam yang ada. Hal ini semata karena Khalifah bertugas menjaga dan mengelola segala kekayaan alam milik umum warga.

Khalifah akan mencegah perampokan kekayaan SDA dan SDM oleh pihak asing dengan dalih apapun. Mencegah segala jenis penjajahan fisik dan nonfisik. Khalifah akan menjadi Junnah. Dalam suatu hadits Rosulullah SAW bersabda:

إِنَّمَا الْإِمَامُ جُنَّةٌ يُقَاتَلُ مِنْ وَرَائِهِ وَيُتَّقَى بِهِ

”Sesungguhnya al-Imam (Khalifah) itu perisai, di mana (orang-orang) akan berperang di belakangnya (mendukung) dan berlindung (dari musuh) dengan (kekuasaan) nya.” (HR. Al-Bukhari, Muslim, Ahmad, Abu Dawud, dll)

Dengan menerapkan sistem ekonomi Islam, Khalifah memastikan distribusi kekayaan alam merata pada semua warga negara.

Dengan menerapkan syari'at Islam secara kaffah. Keberkahan muncul dari dalam bumi dan atas langitNya. Allah SWT berfirman dalam Qur'an Surat Al-A'raf ayat 96:

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ

Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. (Qs.Al-A'raf: 96)

Sudah saatnya umat merdeka dengan menerapkan syari'at dalam naungan khilafah. Agar tercapai kesejahteraan yang penuh berkah. Wallahu a'lam bi ash-showab.[]

Oleh: Najah Ummu Salamah

ForumPeduli Generasi dan Peradaban

Continue Reading

Senpi Untuk Rakyat Sipil, Bagaimana Potret Keamanan Negeri Ini?

Senpi Untuk Rakyat Sipil, Bagaimana Potret Keamanan Negeri Ini?

Agustus 17, 2020   Opini,

Beberapa waktu lalu, Ketua MPR Bamsoet mengusulkan ke Kapolri agar rakyat sipil boleh memiliki senjata api untuk bela diri. Kepemilikan senpi ini tetap mengacu pada Peraturan Kapolri No.16 Tahun 2015. Salah satu persyaratan dalam kepemilikan senpi ini adalah memiliki sertifikat resmi dari International Practice Shooting Confederation (IPSC) setelah mengikuti beberapa tes seperti psikologi, pengetahuan tentang senpi, keamanan dan keterampilan menembak reaksi dengan mengikuti kursus dan kemampuan lapangan. Selain itu harus memiliki sertifikat menembak dengan kualifikasi paling rendah kelas III yang diterbitkan oleh sekolah polisi negara (SPN) atau Pusat Pendidikan Polri.

Bamsoet kemudian menambahkan, siapa saja yang diperbolehkan memiliki senpi. Mereka adalah yang memiliki kualifikasi status jabatan tertentu dengan tingkat ancaman tertentu, seperti komisaris utama, Direktur Utama, Direktur Keuangan, anggota DPR, MPR, pengacara, dll sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Peraturan Kapolri No.16 Tahun 2015 menunjukkan bahwa rakyat boleh untuk memiliki senjata api. Namun usulan ini kemudian memunculkan pertanyaan besar. Bagaimana kondisi keamanan di negeri ini? Sangatlah wajar jika pejabat membutuhkan keamanan untuk membantunya menjalankan tugas tanpa ada gangguan dari luar. Mengapa keamanan diserahkan kepada individu? Apakah negeri ini tak sanggup lagi melindungi kemanan rakyatnya?

Wajar, jika kalangan pejabat mengkhawatirkan keamanan diri mereka. 

Namun, di sistem kapitalis ini keamanan adalah hak individu yang harus diperjuangkan dan dipenuhi sendiri-sendiri. Bahkan saat ini tugas polisi banyak yang dikebiri, padahal tugas menjaga keamanan adalah tugas utama kepolisian. Kita sangat jarang melihat polisi bertugas ptroli di malam hari.

Inilah kenyataan hari ini. Karena polisi pun hidup dalam sistem kapitalisme, nilai materilah yang menjadi penggerak mereka juga, sama seperti semua orang yang hidup dalam sistem bertuhankan uang ini. Sudah menjadi rahasia umum, polisi akan bergerak jika ada imbalan dari rakyat atau karena ada tekanan. 

Alhasil, orang-orang yang mampu memiliki senpi alias orang-orang yang berduitlah yang bisa menggerakkan polisi. Akhirnya keamanan hanya ada pada orang-orang yang berduit banyak. Dan sangat langka rakyat biasa mendapatkan pelayanan dari polisi dengan mudah.

Keamanan pada hakekatnya adalah kebutuhan dasar rakyat yang harus dipenuhi. Karena itulah Islam memiliki aturan yang jelas tentang hal ini. Dalam Islam, keamanan adalah hak setiap individu rakyat yang wajib dipenuhi oleh negara, dalam hal ini yang bertanggung jawab adalah khalifah. Ini adalah syariat dari Allah swt.

Khalifah akan menjamin keamanan warganya: nyawa, harta maupun kehormatan. Syurthah (polisi) adalah badan yang mengemban amanah menjaga keamanan dari sgala macam bentuk gangguan dan ancaman di dalam negeri, di bawah Departemen Keamanan Dalam Negeri. 

Syurthah ada yang ditugaskan berpatroli di sekitar masyarakat dan ada yang bertugas mendampingi penguasa. Polisi yang tersebar di masyarakat melakukan patroli untuk memastikan keamanan di sekitar penduduk. Berpatroli bahkan tidak hanya di jalan-jalan besar tapi juga di sekitar rumah-rumah penduduk (yang menjadi tugas satpam hari ini, sayangnya). Sedangkan polisi yang berada di samping penguasa bertugas melakukan eksekusi dari hukum syara’ sekaligus menjaga keamanan penguasa.

Demikian pengaturan keamanan dalam sistem Islam. Sehingga kita sebagai rakyat tidak perlu mengkhawatirkan keamanan. Negara mengupayakan memenuhi keamanan rakyat, karena itu adalah kewajiban negara. 

Tidaklah masalah jika setiap individu memiliki senjata untuk melindungi diri. Ketika Islam menjadi sistem bernegara kita, tegak sebagai pedoman pengaturan negeri ini, tidak akan ada pemikiran sekuler-liberalistik yang hidup di tengah masyarakat seperti sekarang. Semua orang akan terkondisi untuk taubat dan takut dengan nasibnya di akhirat, karena negara menjamin munculnya suasana tersebut lewat pemberlakuan seluruh syariat Allah. Karena itu, sekalipun setiap individu rakyat boleh memiliki senjata untuk perlindungan diri, misalnya senjata api,  pemilik senpi yang bertakwa akan memahami tanggung jawabnya atas kepemilikan senpi tersebut. Ia tidak akan sembarangan menggunakan senpi, karena pertimbangannya adalah pahala dan dosa.

Maka dari itu, kepemilikan senpi dalam negeri yang berbasis aturan Islam secara total tidak akan menjadi sebab teror. 

Kasus penembakan sembarangan di wilayah publik oleh pemilik senpi, seperti yang banyak terjadi di AS, akan menjadi kasus yang amat sangat langka. Bagaimana tidak langka, semua orang sudah dijamin keamanannya oleh negara dan setiap orang takut sembarang menggunakan senjata karena takut azab Allah.

Karena itulah, yang dibutuhkan oleh Bamsoet dan semua orang di negeri ini bukan hanya senpi, tapi pemberlakuan sistem keamanan berdasarkan syariat Islam. Keamanan berdasarkan syariat ini hanya akan berjalan bila semua sistem yang lain juga berdasarkan syariat Islam, dengan kata lain negeri ini menjadikan syariat Islam secara keseluruhan sebagai aturan bernegara dan bermasyarakat. Dan hal ini hanya akan terjadi bila negeri kita kembali kepada bentuk pemerintahan berdasar petunjuk Rasulullah saw, Khilafah Islam 'ala minhajin nubuwah. Hanya dengan itulah, keamanan, juga kesejahteraan, bukan hanya menjadi angan-angan bagi bangsa ini dan umat manusia yang hidup dalam Khilafah Islam seluruhnya.[]

Oleh : Elima Winanta 

Alumni Matematika UNAIR

Continue Reading

Halusinasi Demokrasi

Halusinasi Demokrasi

Agustus 17, 2020   Opini,

Lama tak muncul, mantan Ketua MPR RI Amien Rais kembali melontarkan kritikannya terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dilansir dari Tribunnews. com  (16/08/2020)  Amien Rais menuding Jokowi sedang menjalankan politik otoriterisme dalam pemerintahannya.

"Masalah keempat, temanya adalah otoriterisme makin pekat. Indonesia di zaman Jokowi tidak sendirian dalam membanting demokrasi sehingga berubah esensi. Beberapa negara di Asia, Amerika Latin, dan Afrika menunjukkan kemiripan dalam menyelenggarakan pemerintahan yang demokratis pada awal mulanya tetapi tidak terlalu lama kemudian berubah jadi otoriterisme. Tak terkecuali Indonesia," ujar Amien Rais dalam video yang diunggah di akun Instagramnya @amienraisofficial, seperti dikutip Tribunnews. com pada Minggu (16/8/2020). 

Kritik yang disampaikan oleh Amien Rais tentunya bukan tanpa alasan,  menurutnya pertama , politik pencitraan terus saja dilakukan oleh Jokowi sambil terus melaksanakan janji-janji sosial, politik, ekonomi dan hukum yang terdengar merdu di telinga kebanyakan rakyat Indonesia. Dalam literatur politik Jokowi cukup lihai memainkan politik yang penampilannya itu demokratis tapi substansinya intinya otoriter.

Kedua, Jokowi menjalankan demokrasi liberal, karena kebebasan bicara, berpendapat dan berkumpul mulai dicurigai. Ketiga,  Jokowi memerlukan para sycophants atau penjilat dalam membangun otoriterisme. Keempat,  dalam sistem otoriter, sang otoktrat selalu mematikan check and balances sebuah demokrasi.  Seperti , lembaga legislatif, dijadikan tukang stempel kemauan sang otokrat yang sudah jadi penguasa puncak eksekutif.  

Kelima,  lembaga yudikatif  tidak boleh merusak orkestra politik yang sudah dirancang oleh sang otokrat. Penghalang atau penghancuran hukum secara sangat efektif dilakukan oleh para penegak hukum sendiri sehingga obstruction of justice (menghalangi keadilan) menjadi lebih berbahaya lagi karena menjadi destraction of justice (penghancuran keadilan).

Namun dia mengingatkan, berdasarkan contoh-contoh nasib rezim otoriter di dunia, otoriterisme atau otoritarianisme pasti akan ambruk.

"Sayang sekali rezim otoriterisme rezim Jokowi bukannya makin lemah sehingga demokrasi kita yang sudah terengah-engah makin berdaya. Otoriterisme Jokowi makin kuat dan pekat," tegasnya.

===

Sebenarnya otoritarianime dengan demokrasi ibarat api dan air yang tidak mungkin bersatu.  Dalam istilah logika antitesis, lawan kata demokrasi adalah totaliter. Namun kenyataannya  negara-negara komunis  pun  tidak mau ketinggalan  memakai istilah demokrasi, walaupun diembel-embeli sebagai “Demokrasi Sosialis” atau “Demokrasi Kerakyatan.

Andaikan  ingin berkiblat pada negara kampiun demokrasi sekalipun, Amerika sendiri tidak mampu menunjukkan kesuksesan dalam ber demokrasi.  Seperti   mewujudkan janji-janji politik untuk  mewujudkan  kesejahteraan  rakyat . 

Jika ditilik dari  teori yang dilontarkan Huntington mengenai demokrasi, Huntington mengatakan bahwa dalam upaya mencapai demokrasi diperlukan prasyarat yang selalu melekat pada dirinya yaitu pertama, diperlukannya suatu kemakmuran ekonomi dan diharuskannya sebuah persamaan yang tinggi, 

kedua, struktur sosial yang kondusif, ketiga lingkungan luar yang terus mempengaruhi terjadinya demokratisasi, dan keempat budaya yang mendukung. Dari hal tersebut jelas tampak  kekeliruan kita yang selama ini, yaitu  mengharapkan kesejahteraan dari demokrasi. Sebab, secara teoritis  justru demokrasilah yang butuh terhadap kesejahteraan, bukan sebaliknya.

Kekeliruan demokrasi sejatinya  cacat sejak lahir sampai dicaci-maki di negeri asalnya, Yunani. Aristoteles (348-322 SM) menyebut demokrasi sebagai mobocracy atau pemerintahan segerombolan orang. Dia menyebutkan demokrasi sebagai sebuah sistem bobrok karena pemerintahan dilakukan oleh massa, demokrasi rentan akan anarkisme. 

Lalu,  kebobrokan  demokrasi juga tampak pada jaminan kebebasan yang selalu saja digemakan. Ternyata jaminan kebebasan hanya berlaku pada elit atau golongan  tertentu saja. Tergantung keberpihakannya kepada siapa. Pada umumnya pihak yang mempunyai kuasa atau kepentingan pada elit yang membuat demokrasi bias dengan kepentingannya yang seringkali ambigu terhadap kebebasan yang setara. 

Serta  dukungan elit terhadap demokrasi juga terbatas sejauh  mana  penguasa otoriter  mampu melindungi kepentingan mereka. Dengan kata lain kelas menengah atas dalam demokrasi bukanlah kelas sosial yang monolitik dimana mereka dapat berubah pola relasi dan koalisi dengan kekuasaan politik otoritarian sesuai deal-deal politik.

Lalu, jika sekadar mendorong rezim demokrasi untuk bertindak demokratis  tentunya ini adalah kesia-siaan . Karena demokrasi itu sendiri dapat berjalan  secara “tidak demokratis” mengingat alasan keberadaannya untuk melindungi kepentingan elite.

Maka wajar kalau biaya demokraasi itu mahal mulai dari proses pemilihan sampai prosesa pengambilan kebijakan, sebab  perlu kendali untuk memuluskannya. Tidak terkecuali dalam peradilan,yang melegalkan undang-undang untuk kepentingan koorporasi. Seolah-olah tindakan mereka sesuai hukum.  Tak heran jika  Demokrasi tetap diabadikan sebagai  tameng untuk mempertahankan eksistensi  otoritarianisme.

===

Solusi Sistem Terbaik dari yang Terburuk

Jika ada berpendapat  yang menyatakan bahwa Demokrasi adalah sistem terbaik dari terburuk, hal ini perlu diluruskan. Apakah benar tidak ada sistem terbaik selain Demokrasi?  Dari penjelasan sebelumnya tampak bahwa Demokrasi  secara ideal tidak mampu diterapkan. Hanya bermetamorfosis sesuai kebutuhan dan kepentingan, sebab tidak memiliki standar yang jelas.  

Namun hal seperti itu tidak akan ditemukan  dalam sistem Islam. Dimana dalam istem Islam tidak ada deal-deal politik dan  money politik dalam meraih kekuasaan  apalagi politik pencitraan. Sistem Islam  mengatur bahwa  kekuasaan ada di tangan rakyat dan atas dasar itu rakyat dapat memilih seorang penguasa (Khalifah) untuk memimpin negara. Pengangkatan seorang Khalifah harus didahului dengan suatu pemilihan dan dilandasi perasaan sukarela tanpa paksaan (ridha wal ikhtiar). 

Berbeda dengan sistem demokrasi, Khalifah dipilih oleh rakyat bukan untuk melaksanakan kehendak rakyat, tetapi untuk melaksanakan dan menjaga hukum Islam. Maka seorang Khalifah tidak dapat dipecat hanya karena rakyat sudah tidak suka lagi kepadanya, tetapi dapat dipecat jika tidak lagi melaksanakan hukum Islam walaupun baru sehari menjabat. Bukhari, Muslim, Ahmad, an-Nasai, dan Ibnu Majah meriwayatkan dari Ubadah bin ash-Shamit:

“Kami membaiat Rasulullah saw (sebagai kepala negara) untuk mendengar dan mentaatinya dalam keadaan suka maupun terpaksa, dalam keadaan sempit maupun lapang, serta dalam hal yang tidak mendahulukan urusan kami (lebih dari urusan agama), juga agar kami tidak merebut kekuasaan dari seorang pemimpin, kecuali (sabda Rasulullah): ‘Kalau kalian melihat kekufuran yang mulai nampak secara terang-terangan (kufran bawaahan), yang dapat dibuktikan berdasarkan keterangan dari Allah.”

Untuk melihat apakah seorang Khalifah lalai dalam pelaksanaan hukum Islam, negara mempunyai instrumen hukum berupa Mahkamah Mazhalim yang berhak mengadili dan memecat penguasa. Dan kaum muslimin juga didorong untuk selalu mengoreksi penguasa. Hal itu merupakan kewajiban sekaligus hak warganegara.

Islam juga membatasi seorang muslim untuk hanya mengatakan kebenaran dan melarangnya untuk berpendapat dengan sesuatu yang batil. Ummu Athiyah dari Abu Said ra meriwayatkan bahwa Rasulullah saw bersabda: “Jihad paling utama adalah (menyampaikan) perkataan yang haq kepada penguasa yang zalim.”

Jelaslah jika  sistem Islam bisa melahirkan pemimpin yang ideal serta memberikan jaminan bagi semua orang. Sebab penguasa memerintah sesuai degan apa yang sudah disyariatkan.  Sikap   tirani dan otoriter tentu tidak terjadi. Tak heran jika sistem Islam mampu menunjukkan kegemilangannya di dua pertiga dunia selama 13 Abad. Jadi mengapa musti berhalusinasi dengan demokrasi yang jelas tidak membawa kebaikan apalagi keberkahan?.[]

Oleh Sri Nova Sagita

Institut Kajian Politik dan Perempuan

Continue Reading

Memaknai Hakikat Kemerdekaan

Memaknai Hakikat Kemerdekaan

Agustus 17, 2020   Opini,

"Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan." (Alenia pertama pembukaan UUD 1945)

Beberapa hari lagi, Indonesia akan memperingati HUT ke-75. Dimana, setiap memperingati hari kemerdekaan selalu dipenuhi suasana gegap gempita. Mulai dari acara upacara bendera dan acara-acara yang bernuansa memupuk cinta pada tanah air. Berbagai lomba pun diadakan dalam rangka memperingati HUT, lomba tarik tambang, lomba makan krupuk, lomba merias pengantin, lomba menghias tumpeng, dan lain-lain. 

Segala seremonial penuh dengan gegap gempita yang senantiasa diulang pada 17 Agustus setiap tahunnya, sudahkah cukup menunjukkan bahwa negeri ini sudah merdeka?. Atau seperti apa yang tertuang pada alenia pertama pembukaan UUD 1945, bahwa kemerdekaan itu adalah bagi seluruh umat dimanapun mereka karena kemerdekaan adalah anugerah Allah Tuhan pencipta semesta alam. Apakah semua itu telah menunjukkan bahwa kita telah merdeka? Atau hanya sebatas seremonial, kata yang tertulis diatas kertas? Atau kemerdekaan yang kita nikmati itu hanya sebatas kemerdekaan semu? 

Jika sudah merdeka, apakah rakyat Indonesia sudah mendapatkan kesejahteraan lahir dan batin? Atau apakah penjajah asing telah benar-benar angkat kaki dari tanah Indonesia ini? Padahal, kemerdekaan itu hanya akan terwujud jika negeri ini telah mampu berdikari tanpa ada campur tangan asing maupun aseng. Selain itu rakyat pun merasakan hidup tentram dan sejahtera dalam ayoman negaranya. 

Tepat 17 Agustus 2020 mendatang, 75 tahun sudah Indonesia merdeka. Secara de jure Indonesia telah merdeka. Tetapi secara de fakto, apakah Indonesia telah merdeka? 

Seperti dikutip dari beritasatu.com, senin 19/8/2013, bahwasanya Direktur PDB Didik Rahbini mengatakan, "secara de jure, kita memang telah merdeka. Tetapi secara de fakto, kita belum merdeka."

Sebuah kenyataan yang tidak bisa dipungkiri bahwa sejak dahulu hingga sekarang, banyak bangsa-bangsa di dunia yang ingin menguasai Indonesia. Mulai dari penjajahan bergaya kolonialisme hingga kini merubah gaya menjadi imperialisme. Tujuan mereka tetap sama, yakni ingin menguasai segala sumber kekayaan alam yang melimpah di negeri Indonesia ini. 

Secara kasat mata kemerdekaan yang selama ini diperingati setiap tahunnya, hanyalah kemerdekaan semu. Indonesia hanya sedang beralih dari penjajahan fisik menjadi penjajahan sistemis. Ini terlihat dari campur tangan serta peran bangsa penjajah di negeri ini. Tampak jelas terlihat bahwa Indonesia berada dalam cengkeraman kapitalisme sekuler. 

Hal ini dapat kita cermati dari berbagai aspek. 

Pertama, aspek pendidikan. Aroma kapitalisme sekuler telah menjadikan tatanan pendidikan di negeri ini amburadul. Dampak dari pendidikan kapitalisme sekuler adalah rusaknya generasi bangsa dan jauhnya mereka dari nilai-nilai agama. Maraknya perzinahan, hamil diluar nikah dikalangan remaja. Generasi muda sekarang banyak yang pragmatis terjebak pada kesenangan dunia yang sifatnya sesaat. Bahkan ancaman narkotika telah menyasar generasi muda jaman now. Semua itu bukti nyata hasil pendidikan ala kapitalisme sekuler. 

Kedua, aspek hukum. Tidak dapat dipungkiri bahwa aspek hukum di negeri ini berkiblat pada negara penjajah. Masih banyak hukum pidana maupun perdata yang diterapkan di negeri ini adalah warisan bangsa penjajah. Hukum yang diterapkan bagai piramida terbalik tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Bukan  lagi sebuah hukum yang menjunjung tinggi nilai keadilan. 

Ketiga, aspek ekonomi. Penerapan sistem ekonomi kapitalis yang diterapkan di negeri ini telah berdampak serius, yakni penjajahan secara sistemis yang dilakukan oleh kapitalisme global yang dikepalai oleh Amerika. Ini dapat kita lihat melalui undang-undang yang bercokol di negeri ini. Undang-undang serta kebijakan yang ada lebih memihak pada konglomerat asing serta aseng, ketimbang memihak pada rakyat kecil.  Justru rakyat semakin menderita dengan berbagai undang-undang dan kebijakan tersebut. Sebagai contoh UU Ketenagakerjaan, UU Migas, UU Minerba, kebijakan menaikkan iuran bpjs, kenaikan tdl dan migas, semua menguntungkan para kapitalis Asing maupun Asing melalui para bonekanya di negeri ini dan justru  menyengsarakan rakyat kecil.

Keempat, aspek politik. Jelas sekali aspek politik di negeri ini berada dalam bayangan kapitalisme sekuler. Pratik perpolitikan tidak berbasis pada mencapai nilai moral yang benar, tetapi lebih untuk memenuhi kepentingan kelompok masing-masing. Walhasil kembali lagi, rakyat yang menjadi tumbal keegoisan para politikus sekuler yang hanya mementingkan kelompok dan pribadi. Dengan mudahnya mereka memberangus serta membungkam siapa saja yang berseberangan dengan kepentingannya. Politik yang dijalankan tidak untuk mengurusi urusan rakyat, tetapi untuk mengurusi urusan para kapitalis yang telah menjadikan para penguasa sebagai boneka piaraan mereka di negeri ini. Melalui boneka inilah mereka melakukan penjajahan secara masif. 

Lebih dari itu, ternyata negeri ini sedang menjadi rebutan kapitalisme timur yang dipimpin China (terkenal dengan istilah Aseng) dan kapitalisme barat yang dipimpin Amerika (Asing). Dimana China menganut ideologi sosialis komunis, sementara Amerika berideologikan kapitalisme sekuler. Perkawinan silang antar komunis dan kapitalis telah mencengkeram negeri ini. Sehingga  semakin memperparah keadaan negeri Indonesia. Kedua ideologi ini sekalipun memiliki cara yang berbeda tetapi keduanya sama-sama mencengkeram Indonesia. China dengan mega proyeknya OBOR (One Belt One Rute), sementara Amerika dengan utang ribawinya semakin mencekik Indonesia. 

Dari sinilah dapat kita ambil kesimpulan, bahwa Indonesia selama 75 tahun ini hanya mendapatkan kemerdekaan semu. Sebab pada hakikatnya Indonesia masih dijajah, negeri ini masih dalam cengkeraman kapitalisme maupun sosialisme. Melalui antek-anteknya serta boneka piaraan mereka tancapkan di negeri ini untuk memuluskan berbagai kepentingannya. 

Menurut KBBI, merdeka adalah bebas dari penjajahan, tidak terikat dan tergantung pada orang lain atau pihak tertentu. Sementara dalam pandangan Islam, arti merdeka tidak menghamba pada manusia atau kepada sesuatu pun, kecuali hanya taat kepada Allah. Inilah hakikat kemerdekaan secara individu. Jika diterapkan pada sebuah negara, tentunya negara yang merdeka adalah negara yang bebas dari belenggu negara penjajah dalam bentuk apapun. 

Kemerdekaan hakiki tersebut tidak akan mampu diraih oleh sebuah negara, jika negara tersebut masih menerapkan sistem atau aturan kafir penjajah. Oleh karenanya kemerdekaan hanya akan diraih jika negara tersebut menerapkan sistem dan aturan yang bersumber dari Allah yaitu syariat Islam kaffah dalam bingkai Khilafah sebagaimana yang telah dicontohkan Rasulullah Muhammad. 

Wallahu a'lam bishshowab.[]

Oleh: Ninik Suhardani 

Aktivis lereng Sindoro

Continue Reading

Labelisasi Agama dan Pancasilais

Labelisasi Agama dan Pancasilais

Agustus 17, 2020   Opini,

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyindir pihak-pihak yang kerap mengatasnamakan paling agamais dan Pancasilais.

Sindiran Presiden Jokowi untuk Pihak Sok Paling Agamais dan Pancasilais

Menurut Presiden Ketujuh RI itu, mereka yang merasa paling benar justru biasanya yang paling salah.

Jokowi menyampaikan hal itu pada pidato kenegaraan di Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2020 yang juga Sidang Bersama DPR dan DPD dalam rangka HUT ke-75 Kemerdekaan RI di Gedung Nusantara I Kompleks Parlemen Senayan,Jakarta (pagihttps://m.jpnn.com/news/sindiran-presiden-jokowi-sindir-untuk-pihak-sok-paling-agamais-dan-pancasilais, 14/8/2020)

Munculnya labelisasi pihak paling agamais ataupun paling pancasilais layak dikritisi:

Pertama. Makna pihak agamais ataupun pancasilais sebenarnya memunculkan ambiguitas. Pihak sok agamais versi rezim cenderung mengandung makna peyoratif karena sering digambarkan sebagai pihak yang selalu merasa paling benar, anti toleransi serta stigma-stigma negatif lainnya pada kelompok atau organisasi Islam, sedangkan untuk agama non Islam jarang muncul labelisasi agamais. Adapun pihak sok pancasilais biasanya dilabelkan pada mereka yang sejalan dengan rezim atau yang mendukung sepenuhnya jalannya roda pemerintahan meskipun perilaku mereka terkadang jauh dari moral Pancasila.

Kedua. Pihak-pihak yang menyematkan labelisasi terhadap pihak tertentu tak lain karena adanya kepentingan. Misalnya labelisasi pihak paling pancasilais akan memunculkan stigma bahwa pihak tersebut paling cinta NKRI dan berideologi Pancasila. Namun faktanya tak sedikit pada mereka yang koar-koar "saya Pancasila, saya Indonesia" tapi jadi tersangka kasus korupsi. Anehnya mereka menuduh pihak lain sok agamais dimana pihak tersebut sering mengingatkan dalam kebaikan misalnya mengkritisi kebijakan para penguasa. Sayangnya hal ini dimaknai berbeda oleh pihak yang sedang menduduki empuk kursi kekuasaan. Sehingga merasa pihak sok agamais mengancam kedudukan mereka.

Ketiga. Sistem demokrasi menjamin kebebasan berpendapat. Konsep tersebut harusnya "fair" atau tidak memihak. Ketika pihak yang dianggap sejalan dengan pemikiran penguasa padahal memunculkan gagasan yang mampu memecahbelah rakyat atau bertentangan terhadap ajaran agama tertentu yang dianut mayoritas rakyat bahkan menghina agama, tidak pernah dipermasalahkan oleh penguasa. Bahkan tak jarang mereka kebal hukum ataupun jika menjadi tersangka hanya mendapat hukuman ringan yang menyakiti hati rakyat. Berbeda dengan para pengkritik penguasa yang tak sejalan dengan kebijakan penguasa kemudian malah terjerat undang-undang pencemaran nama baik, undang-undang ITE dan sebagainya yang seharusnya tak layak disematkan kepada para pengkritik yang bertujuan mulia demi kebaikan negeri ini.  Dimanakah keadilannya?

Keempat. Fakta munculnya labelisasi terhadap pihak tertentu adalah bukti nyata kecacatan sistem demokrasi yang tak mampu diterapkan sesuai konsep. Konsep menjadikan suara rakyat sebagai sumber kekuasan nyatanya tak pernah mampu terealisasi secara adil dalam kehidupan. 

Islam membolehkan hadirnya partai, ormas ataupun pihak-pihak secara individu yang melakukan koreksi kepada penguasa. Bahkan hukumnya wajib dan dianggap sebagai sebaik-baiknya jihad ketika melakukan koreksi terhadap kebijakan penguasa yang ternyata mendzalimi rakyat.

Kehadiran suara rakyat yang kritis terhadap jalannya pemerintahan adalah wujud cinta dan peduli terhadap pemimpin dan negara. Agar roda pemerintahan mampu berjalan lurus karena kelak kepemimpinan mereka akan dipertanggungjawabkan di akhirat.[]

Oleh: Nanik Farida Priatmaja

Continue Reading

Generasi Sandwich, Apa yang Salah ?

Generasi Sandwich, Apa yang Salah ?

Agustus 17, 2020   Opini,

Apa  Itu Sandwich Generation? Beberapa orang mungkin sedang mengalami. Sedang bekerja keras, tidak hanya menafkahi anak atau istri tapi juga orang tua dan adik-adik yang masih bersekolah. Belakangan muncul istilah Sandwich Generation. Istilah yang ditujukan bagi mereka yang sedang dalam keadaan "terjepit" layaknya roti sandwich antara anak-anak dan orang tuanya. 

Meski baru terdengar, ternyata istilah generasi sandwich sudah ada sejak lama. Istilah ini pertama kali diperkenalkan oleh Dorothy A. Miller, pada 1981. Profesor sekaligus direktur praktikum Universitas Kentucky, Lexington, Amerika Serikat (AS). Ia memperkenalkan istilah generasi sandwich dalam jurnal berjudul "The 'Sandwich' Generation: Adult Children of the Aging."  Di dalam jurnal tersebut, Dorothy mendeskripsikan generasi sandwich sebagai generasi orang dewasa yang harus menanggung hidup tidak hanya orang tua, tapi juga anak-anak mereka. Salah satu penyebab menjadi generasi sandwich adalah karena orang tua tidak mempu merencanakan masa tua yang lebih baik. Sehingga anak, mau tidak mau terpaksa harus memikul tanggung tanggung jawab dengan menafkahinya. 

Penyebab Generasi Sandwich

Penyebab menjadi generasi sandwich bukan semata-mata karena orang tua tidak mampu merencanakan masa tua. Bagi keluarga dengan keterbatasan ekonomi, merencanakan kehidupan masa tua mungkin tidak pernah terpikir olehnya. Yang dipikirkan adalah bagaimana ia bisa memenuhi kebutuhan pokok setiap harinya. Juga bagaimana agar bisa menyekolahkan anak-anaknya agar bisa menjalani kehidupan yang lebih baik darinya. 

Kesulitan ekonomi terasa dari generasi ke generasi seharusnya menyadarkan kita bahwa ada yang salah dalam menjalani kehidupan. Perekonomian yang terasa kian berat dari waktu ke waktu dipandang sebagai sebuah hal yang wajar dan tak dapat dihindari. Padahal perekonomian sebuah negara, bisa diatur oleh manusianya.

Berbakti pada Orang Tua

Di tengah kehidupan masyarakat yang menjadikan materi sebagai ukuran kebahagian tentu menjalani hidup sebagai generasi sandwich akan sangat berat. Menafkahi keluarga berarti harus mengeluarkan lebih banyak uang dari hasil keringat sendiri. Padahal kebutuhan, keinginan bahkan cita-cita sendiri pun belum semuanya tercapai. Hal ini bisa memicu tekanan psikologis bagi dirinya. Sikap dan pemikiran seperti ini yang harus diubah. 

Berbakti pada orang tua adalah perintah Allah. Salah satu bentuknya adalah dengan menanggung nafkahnya. Di tengah kesulitan ekonomi, seseorang mungkin sampai harus mengorbankan cita-citanya demi menanggung nafkah orang tua. Tapi jika dalam kesadaran sedang mentaati perintah Allah, maka akan dilakukan dengan keikhlasan dan percaya akan ada takdir Allah yang lebih baik baginya. Mengambil peran menjadi penanggung jawab nafkah keluarga bukanlah menambah beban. Tapi sebuah amalan mulia yang diperintahkan Allah SWT.

Kewajiban menafkahi dan anjuran bersedekah

Dalam islam, menjadi pencari nafkah dibebankan pada laki-laki dewasa. Sejak usia mukallaf ia menjadi penanggung jawab nafkah bagi dirinya sendiri. Jika ia menikah maka ia berkewajiban menafkahi istri dan anak-anaknya. Jika orang tua telah renta atau ayah telah tiada, maka nafkah orang tua atau ibu ditanggung oleh anak laki-laki dewasanya. Ia juga menaggung nafkah adik-adik perempuannya jika ayah telah tiada. 

Sebagai seorang muslim Allah juga memerintahkan untuk bersedekah pada keluarga dan kerabat. 

يَسْـَٔلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ ۖ قُلْ مَآ أَنفَقْتُم مِّنْ خَيْرٍ فَلِلْوَٰلِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ وَٱلْيَتَٰمَىٰ وَٱلْمَسَٰكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ ۗ وَمَا تَفْعَلُوا۟ مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِۦ عَلِيمٌ 

“Mereka bertanya tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah: "Apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu-bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan". Dan apa saja kebaikan yang kamu buat, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahuinya.”

Tidak hanya anak, istri dan orang tua, seorang muslim juga dituntut untuk menunjukan kepedulian terhadap kerabat dan anak yatim. Maka sudah menjadi fitrah bagi laki-laki untuk menjadi seorang pekerja keras. 

Mencari nafkah diniatkan untuk ibadah. Bukan untuk memenuhi segala hasrat duniawi. Allah yang mendatangkan rezeki, maka rezeki yang didapatkan harus berikan pada yang berhak. 

Peran Negara

Kewajiban menafkahi ini mungkin tampak berat untuk dilaksanakan. Namun ini adalah syariat Allah yang pasti mendatangkan kebaikan ketika dilaksanakan. Kebaikan di dunia dan akhirat. Merealisasikan kewajiban ini sedikit banyak memerlukan peran negara. Seperti misalnya menyediakan lapangan kerja bagi rakyatnya, agar setiap laki-laki dewasa dapat bekerja mencari nafkah. Negara juga harus menjamin kebutuhan asasi rakyatnya seperti akses pendidikan dan kesehatan terbaik secara gratis. Kebutuhan asasi ini, menjadi barang mewah bagi sebagian orang. Padahal sejatinya ini adalah tugas penguasa untuk menyediakannya. 

Sayangnya mewujudkan semua itu saat ini tampak mustahil karena perekonomian negara ditopang oleh hutang. Sementara sumber daya alam yang seharusnya menjadi sumber pemasukan negara dikuasai oleh sekelompok orang saja. 

Perekonomian yang kondusif hanya ada dalam naungan khilafah ketika syariat ditegakan secara kaffah. Generasi sandwich hanyalah korban dari perekonomian kapitalis dari generasi ke generasi. Selama perekonomian negara masih dikelola tanpa naungan khilafah maka generasi sandwich akan tetap ada. 

Wallahu'alam bish shawab. []

Oleh: Tita Rahayu Sulaeman

Continue Reading

Antara Tatap Muka atau Pembelajaran Jarak Jauh: Pendidikan Bangsa Diambang Kebimbangan

Antara Tatap Muka atau Pembelajaran Jarak Jauh: Pendidikan Bangsa Diambang Kebimbangan

Agustus 17, 2020   Opini,

Sektor pendidikan di Indonesia selalu menuai permasalahan baik sebelum masa pandemi maupun adanya pandemi yang saat ini masih berlangsung, bahkan tidak tahu kapan akan berakhir. Sehingga hal ini tidak hanya berpengaruh pada masalah ekonomi ataupun kesehatan saja, namun masalah pandemi Covid 19 yang belum terselesaikan dengan baik membawa dampak pada sektor pendidikan yang semakin parah. Hal ini ditunjukkan dengan adanya beberapa pola kebijakan yang penuh kebimbangan yang telah ditetapkan pemerintahan terutama oleh Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan.  

Selama pandemi berlangsung, Pembelajaran Jarak Jauh akan dialihkan  menuju pembelajaran tatap muka bagi sekolah yang berzona hijau dan kuning.  Karena Pembelajaran Jarak Jauh dianggap kurang efesien dan tidak maksimal dalam proses pembelajaran dimana siswa mengalami banyak kendala seperti susahnya sinyal atau jaringan ketika daring maupun masalah yang dihadapi oleh guru sebagai pendidik. Peralihan dari Pembelajaran Jarak Jauh menuju tatap muka tentu mengundang rasa was-was bagi  seluruh akademika.

Dikutip dari Tempo.co menyatakan bahwa Empat kementerian menerbitkan Penyesuaian Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang panduan penyelenggaraan Pembelajaran Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/2021 di masa pandemi Covid-19. Dalam revisi yang dibuat oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri tersebut, Sekolah atau satuan pendidikan yang berada di zona hijau dan kuning diperbolehkan melaksanakan pembelajaran tatp muka. (15/08)

Dalam warta berita Tribunnews.com menyatakan bahwa Ketua Komnas Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Arist Merdeka Sirait memberikan tanggapan terkait adanya rencana pembelajaran tatap muka di sekolah. Sirait menilai bahwa keputusan dari Kemendikbud tersebut belum tepat waktunya, mengingat risiko untuk tertular masih ada, terlebih untuk zona kuning. Sirait lantas mempertanyakan sikap dan peran dari pemerintah yang justru terkesan memaksakan dan memilih mempertaruhkan risiko. (08/08)

Dibalik problem Pembelajaran atau pembelajaran daring yang penuh dengan berbagai kendala karena pemerintah juga belum menjamin sarana dan prasarana dengan sepenuhnya disini tentu masyarakat mengharapkan ada solusi yang dapat mengatasi. 

Namun pembelajaran tatap muka yang akan dilakukan juga tidak menjamin siswa akan aman dari virus Covid-19 yang begitu cepat penyebarannya. Sekolah tatap muka yang menjadi tuntutan masyarakat dan harapan dari berbagai pihak belum sepenuhnya tersolusikan dengan baik. Bahkan pemerintah justru mengambil risiko yang begitu membahayakan keselamatan siswa meskipun berada pada zona hijau atau kuning. 

Hal tersebut menunjukkan lemahnya pemerintah sekuler saat ini dalam menyelesaikan berbagai masalah. Dari pandemi Covid yang tidak diselesaikan dengan solusi yang pasti hingga merambah ke sektor pendidikan. Bahkan sebelum pandemi Covid-19, sektor pendidikan merupakan ladang komersialisasi, dimana bagi yang ingin menempuh pendidikan maka biaya yang dikeluarkan juga tidak sedikit. Pemerintah saat ini tidak mampu memberikan jaminan pendidikan yang seharusnya menjadi kebutuhan bagi seluruh masyarakatnya. Hal ini merupakan permasalahan sistem yang rusak maka yang terjadi adalah kerusakan pula. 

Berbeda dengan islam jika diterapkan sebagai sistem yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, yakni mengatur masalah ekonomi, kesehatan, juga pendidikan. Dalam islam, pendidikan merupakan kebutuhan mendasar seluruh rakyat yang wajib dijamin oleh pemerintah. 

Sehingga pendidikan tidak terbatas bagi orang kaya, jaminan pendidikan diperuntukkan bagi seluruh rakyatnya baik yang miskin atau kaya. Pemerintah juga berperan menyelesaikan problem-problem pendidikan dengan solusi dan pertimbangan yang matang untuk kepentingan rakyatnya. Sehingga akan terwujud kehidupan yang membawa rahmat dan hal ini satu-satunya hanya dapat diterapkan oleh Sistem Islam atau Khilafah Islamiyyah.[]

Oleh: Elvira Masitho R. Agustin

Continue Reading

75 Tahun Merdeka Masih Memakai Hukum Warisan Penjajah, Malu Ah!

75 Tahun Merdeka Masih Memakai Hukum Warisan Penjajah, Malu Ah!

Agustus 16, 2020   Opini, politik,

Saat ini, Indonesia memasuki usia ke-75 memperingati kemerdekaan. Sayangnya, meski telah puluhan tahun merdeka, Indonesia masih menggunakan hukum peninggalan penjajah kolonial Belanda.

Kemerdekaan yang diraih selama 75 tahun ini hanyalah kemerdekaan semu karena sebenarnya Indonesia belum terlepas dari penjajahan. Secara fisik merdeka, namun secara non fisik bangsa ini masih terjajah oleh hukum peninggalan penjajah yang terus diterapkan dan dipertahankan di negeri ini.

Seandainya ada pembaruan hukum dan UU pun dibuat demi kepentingan penjajah. Penjajahan ini jauh lebih berbahaya dari penjajahan secara fisik. Sebab penjajahan ini lebih sulit dikenali dan pihak yang dijajah pun tidak merasa bahkan tidak sadar kalau sedang dijajah. Justru sebaliknya, mereka merasa sudah bebas, merdeka, makmur dan sejahtera.

Dalam sistem demokrasi, sejatinya kedaulatan di tangan rakyat, namun faktanya justru hukum dan UU mengabaikan kepentingan rakyat. Hukum dan UU dibuat sesuai arahan asing tanpa memperhatikan aspirasi rakyat. Itulah bentuk penjajahan. 

Sumber daya alam yang seharusnya milik rakyat pun justru dikuasai oleh swasta. Baik swasta asing maupun swasta dalam negeri. Hasil kekayaan alam lebih banyak mengalir ke luar negeri. Itu juga bagian bentuk dari penjajahan.

Sekelompok orang bisa menguasai jutaan hektar tanah negeri ini. Bahkan tak jarang sudah menjadi milik asing. Di saat yang sama, masih banyak rakyat yang tidak punya tanah dan hanya menjadi kuli. Itu juga bentuk penjajahan.

Terlebih lagi utang ribawi yang dijadikan alat mendiktekan kebijakan. Bukannya berkurang, justru dari tahun ke tahun makin meningkat. Seperti diberitakan kompas.com, Jumat (14/8/2020), Bank Indonesia (BI) mencatat posisi ULN RI sebesar 408,6 miliar dolar AS pada kuartal II 2020. Angka utang luar negeri tersebut setara dengan Rp 6.047 triliun (kurs Rp 14.800 per dolar AS). 

Utang luar negeri sekarang tidak hanya dijadikan alat untuk memaksakan kebijakan. Namun disinyalir banyak pihak, utang juga digunakan untuk memaksakan penggunaan bahan dari negara pemberi utang meski di dalam negeri banyak tersedia, juga penggunaan tenaga kerja hingga level pekerja kasar, meski masih banyak rakyat tidak punya pekerjaan.

Bukan hanya riba, zina juga marak di negeri ini. Kasus ratusan pelajar Jepara yang mengajukan dispensasi nikah, seperti dilansir idntimes.com (22/7/2020) adalah fakta yang tak bisa dibantah. Sebelumnya, kompas.com (8/7/2020) memberitakan puluhan remaja SMP terjaring petugas di sejumlah hotel yang ada di Jambi. Ironisnya, saat digerebek, petugas menemukan alat kontrasepsi berupa kondom, minuman keras, serta obat kuat. 

Hal ini disebabkan karena zina suka sama suka dilegalkan di negeri ini. Perbuatan zina baru dianggap sebagai suatu tindak pidana dan dapat dijatuhkan hukuman ketika hal itu melanggar kehormatan perkawinan seperti terjadi pemerkosaan atau pelanggaran kehormatan yang lain sebagaimana diatur dalam KUHP Bab XIV kejahatan terhadap kesusilaan, Pasal 284-289.

Tentu masih banyak fakta lain yang menunjukkan adanya penjajahan di atas negeri ini. Selama sistem yang diterapkan adalah sistem yang didesain untuk melanggengkan eksploitasi seperti itu maka penjajahan tidak akan bisa dihentikan. 

Upaya menghentikan penjajahan ini tentu harus dilakukan melalui sistem yang memang didesain untuk memerdekakan umat manusia dari segala bentuk penjajahan dan eksploitasi.

Islam jelas bisa menghentikan eksploitasi kekayaan alam oleh asing dan swasta serta mengembalikan kekayaan alam itu kepada  rakyat sebagai pemiliknya. Pasalnya, Islam sejak awal telah mengharamkan kepemilikan dan penguasaan kekayaan alam yang depositnya besar oleh individu, swasta apalagi asing.

Islam juga akan menghentikan utang ribawi. Sebab Islam memang sejak awal telah mengharamkan utang ribawi. Pengambilan utang yang jelas menimbulkan bahaya (dharar) juga dilarang.

Islam juga mengatur kehidupan laki-laki dan perempuan secara terpisah hanya dalam hal-hal yang dikecualikan saja keduanya dapat bertemu dan berinteraksi. Lelaki dan perempuan menutup aurat dengan sempurna. Keduanya diwajibkan memalingkan pandangan bila melihat wajah lawan jenis dengan nafsu. 

Bersunyi-sunyian (khalwat) antara lelaki dan perempuan yang bukan mahram, bercampur baur (ikhtilath) dan pacaran dilarang keras. Semua dikenai hukuman tazir bila dilanggar, mulai dari teguran keras, dipermalukan dan lain sebagainya. Bila sampai berzina akan dikenakan hudud berupa rajam sampai mati bagi pezina yang pernah nikah dan cambuk seratus kali bagi pezina yang masih bujang dan gadis. 

Islam diturunkan oleh Allah SWT memang untuk memerdekakan umat manusia secara hakiki dari segala bentuk penjajahan. Penjajahan itu hakikatnya merupakan bagian dari bentuk penghambaan kepada manusia.

Penghambaan kepada sesama manusia tidak hanya diartikan secara harfiah sebagai perbudakan seperti zaman dulu. Penghambaan kepada sesama manusia pada masa modern ini terwujud dalam bentuk penyerahan wewenang pembuatan aturan, hukum dan perundang-undangan kepada manusia, bukan kepada Allah SWT. 

Inilah yang menjadi doktrin demokrasi yakni kedaulatan di tangan rakyat (manusia). Lebih parah lagi jika aturan, hukum dan perundang-undangan tersebut diimpor dari pihak asing atau penjajah.

Allah SWT menggambarkan penghambaan ini dalam firman-Nya:

اِتَّخَذُوْۤا اَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ اَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَالْمَسِيْحَ ابْنَ مَرْيَمَ  ۚ  وَمَاۤ اُمِرُوْۤا اِلَّا لِيَـعْبُدُوْۤا اِلٰهًا وَّاحِدًا  ۚ  لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ  ۗ  سُبْحٰنَهٗ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ

"Mereka menjadikan orang-orang alim (Yahudi), dan rahib-rahibnya (Nasrani) sebagai Tuhan selain Allah, dan (juga) Al-Masih putra Maryam; padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan Yang Maha Esa; tidak ada Tuhan selain Dia. Maha Suci Dia dari apa yang mereka persekutukan."

(QS. At-Taubah 9: Ayat 31)

Makna ayat tersebut dijelaskan dalam riwayat dari jalur Adi bin Hatim ra. Ia menuturkan bahwa setelah Rasulullah saw. membaca ayat tersebut, ia (Adi bin Hatim) berkata, “Kami tidak menyembah mereka.” Namun, Rasulullah saw. bersabda:

«أَلَيْسَ يُحَرِّمُونَ مَا أَحَلَّ اللهُ فَتُحَرِّمُونُهُ، ويُحِلُّونَ مَا حَرَّمَ اللهُ فَتَسْتَحِلُّونَهُ؟» قُلْتُ: بَلَى، قَالَ: «فَتِلْكَ عِبَادَتُهُمْ»

Bukankah mereka (para rahib dan pendeta) itu telah mengharamkan apa yang Allah halalkan lalu kalian mengharamkannya, dan mereka pun telah menghalalkan apa yang Allah haramkan lalu kalian menghalalkannya?” Aku (Adi bin Hatim) berkata, “Benar.” Rasulullah saw. bersabda, “Itulah bentuk penyembahan mereka.” (HR ath-Thabarani  dan al-Baihaqi).

Penghambaan dalam bentuk penyerahan kekuasaan menentukan hukum, halal dan haram, kepada manusia itu jelas masih berlangsung di seluruh dunia, termasuk di negeri kaum Muslim, tak terkecuali negeri ini. Karena itu mewujudkan kemerdekaan hakiki manusia juga berarti harus memerdekakan manusia dari penghambaan kepada sesama manusia. Penghambaan itu haruslah hanya ditujukan kepada Allah SWT.

Mewujudkan penghambaan hanya kepada Allah SWT sesungguhnya berarti mewujudkan kemerdekaan hakiki untuk umat manusia. Inilah yang merupakan misi utama Islam. 

Dalam pandangan Islam, kemerdekaan hakiki terwujud saat manusia terbebas dari segala bentuk penghambaan dan perbudakan oleh sesama manusia. Dengan kata lain Islam menghendaki agar manusia benar-benar merdeka dari segala bentuk penjajahan, eksploitasi, penindasan, kezaliman, perbudakan dan penghambaan oleh manusia lainnya.

Misi Islam terkait kemerdekaan sebagaimana Rasulullah SAW pernah menulis surat kepada penduduk Najran. 

Di antara isinya berbunyi:

«… أَمّا بَعْدُ فَإِنّي أَدْعُوكُمْ إلَى عِبَادَةِ اللّهِ مِنْ عِبَادَةِ الْعِبَادِ وَأَدْعُوكُمْ إلَى وِلاَيَةِ اللّهِ مِنْ وِلاَيَةِ الْعِبَادِ  …»

…Amma badu. Aku menyeru kalian untuk menghambakan diri kepada Allah dan meninggalkan penghambaan kepada sesama hamba (manusia). Aku pun menyeru kalian agar berada dalam kekuasaan Allah dan membebaskan diri dari penguasaan oleh sesama hamba (manusia)… (Al-Hafizh Ibnu Katsir, Al-Bidâyah wa an-Nihâyah, v/553).

Misi Islam mewujudkan kemerdekaan hakiki untuk seluruh umat manusia itu juga terungkap kuat dalam dialog Jenderal Rustum (Persia) dengan Mughirah bin Syubah yang diutus oleh Panglima Saad bin Abi Waqash ra. 

Pernyataan misi itu diulang lagi dalam dialog Jenderal Rustum dengan Rabi bin Amir (utusan Panglima Saad bin Abi Waqash ra.). Ia diutus setelah Mughirah bin Syubah pada Perang Qadisiyah untuk membebaskan Persia. Jenderal Rustum bertanya kepada Rabi bin Amir, “Apa yang kalian bawa?” Rabi bin menjawab, “Allah telah mengutus kami. Demi Allah, Allah telah mendatangkan kami agar kami mengeluarkan siapa saja yang mau dari penghambaan kepada sesama hamba (manusia) menuju penghambaan hanya kepada Allah; dari kesempitan dunia menuju kelapangannya; dan dari kezaliman agama-agama (selain Islam) menuju keadilan Islam…” (Ath-Thabari, Târîkh al-Umam wa al-Mulûk, II/401).

Islam sebagai agama dan sistem yang berasal dari Allah Yang Mahabijak telah didesain akan mengantarkan ke kehidupan yang terang benderang untuk umat manusia. Sebab Allah SWT telah menyatakan bahwa Islam diturunkan agar dengan itu Rasul saw. mengeluarkan umat manusia dari kegelapan menuju cahaya. Allah SWT berfirman:

الٓرٰ  ۗ   كِتٰبٌ اَنْزَلْنٰهُ اِلَيْكَ لِـتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ   ۙ  بِاِذْنِ رَبِّهِمْ اِلٰى صِرَاطِ الْعَزِيْزِ الْحَمِيْدِ 

"Alif Lam Ra. (Ini adalah) Kitab yang Kami turunkan kepadamu (Muhammad) agar engkau mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya terang-benderang dengan izin Tuhan mereka, (yaitu) menuju jalan Tuhan Yang Maha Perkasa, Maha Terpuji."

(QS. Ibrahim 14: Ayat 1)

Oleh sebab itu, untuk mewujudkan kehidupan dan masa depan yang gemilang sekaligus memerdekakan manusia dari segala bentuk penjajahan kuncinya adalah dengan menerapkan Islam dan syariahnya secara kaffah, secara totalitas dan menyeluruh. Itulah tanggung jawab dan kewajiban kita sebagai hamba Allah dan tanggung jawab kita kepada umat manusia. []

Oleh: Achmad Mu'it

Analis Politik Islam

Continue Reading