KAMI sebagai Creative Minority Menuntut Perubahan Disruptif alias Radikal: Mungkinkah Terpenuhi?

KAMI sebagai Creative Minority Menuntut Perubahan Disruptif alias Radikal: Mungkinkah Terpenuhi?

Agustus 19, 2020   ANALISIS, hukum, SUTEKI,

Beberapa hari terakhir kabar tentang keinginan para tokoh nasional Indonesia untuk menggugat sekaligus melakukan perubahan mendasar atas krisis yang tengah terjadi di masa pandemi ini. Adalah KAMI (Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia) adalah salah satu gerakan baru yang bertujuan demikian itu. 

Menurut Din Syamsudin, salah satu inisiator KAMI, KAMI adalah gerakan moral seluruh rakyat Indonesia untuk menegakkan kebenaran dan keadilan sosial. Sebagai gerakan moral, mengandung arti kita bergerak berdasarkan nilai-nilai moral dan keberanan yang kita yakini, berdasarkan keadilan dan menegakkan kejujuran, menegakkan kemaslahatan itu namanya nilai-nilai moral. 

Sebagaimana diberitakan oleh kompas.com. 18/8/2020, Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin beserta tokoh lainnya mendeklarasikan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) di Tugu Proklamasi, Jakarta Pusat, Selasa (18/8/2020). Di samping mendeklarasikan diri, KAMI juga mengajukan 8 tuntutan mendasar untuk solusi berbagai carut marut di berbagai bidang di negeri Indonesia.

Berikut delapan tuntutan lengkap KAMI:

1. Mendesak penyelenggara negara, khususnya Pemerintah, DPR, DPD, dan MPR untuk menegakkan penyelenggaraan dan pengelolaan negara sesuai dengan (tidak menyimpang dari) jiwa, semangat dan nilai Pembukaan Undang Undang Dasar 1945 yang di dalamnya terdapat Pancasila yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945 dan diberlakukan kembali melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959.

2. Menuntut Pemerintah agar bersungguh-sungguh menanggulangi pandemi Covid-19, untuk menyelamatkan rakyat Indonesia dengan tidak membiarkan rakyat menyelamatkan diri sendiri, sehingga menimbulkan banyak korban, dengan mengalokasikan anggaran yang memadai, termasuk untuk membantu langsung rakyat miskin yang terdampak secara ekonomi.

3. Menuntut Pemerintah bertanggung jawab mengatasi resesi ekonomi untuk menyelamatkan rakyat miskin, petani dan nelayan, guru/dosen, tenaga kerja bangsa sendiri, pelaku UMKM dan koperasi, serta pedagang sektor informal, daripada membela kepentingan pengusaha besar dan asing.

4. Menuntut penyelenggara negara, khususnya Pemerintah dan DPR, untuk memperbaiki praktik pembentukan hukum yang menyimpang dari Pancasila dan UUD 1945. Kepada pemerintah dituntut untuk menghentikan penegakan hukum yang karut marut dan diskriminatif, memberantas mafia hukum, menghentikan kriminalisasi lawan-lawan politik, menangkap dan menghukum berat para penjarah kekayaan negara.

5. Menuntut penyelenggara negara untuk menghentikan sistem dan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) serta sistem dan praktek oligarkhi, kleptokrasi, politik dinasti, dan penyelewengan/penyalahgunaan kekuasaan.

6. Menuntut penyelenggara negara, khususnya Pemerintah, DPR, DPD dan MPR untuk tidak memberi peluang bangkitnya komunisme, ideologi anti Pancasila lainnya, dan separatisme serta menghentikan stigmatisasi kelompok keagamaan dengan isu intoleransi, radikalisme, dan ekstrimisme serta upaya memecah belah masyarakat. Begitu pula mendesak Pemerintah agar menegakkan kebijakan ekonomi dan politik luar negeri bebas aktif, dengan tidak condong bertekuk lutut kepada negara tertentu.

7. Menuntut Pemerintah untuk mengusut secara sungguh-sungguh dan tuntas, terhadap pihak yang berupaya melalui jalur konstitusi, mengubah Dasar Negara Pancasila, sebagai upaya nyata untuk meruntuhkan NKRI hasil Proklamasi 17 Agustus 1945, agar tidak terulang upaya sejenis di masa yang akan datang.

8. Menuntut Presiden untuk bertanggung jawab sesuai sumpah dan janji jabatannya serta mendesak lembaga-lembaga negara (MPR, DPR, DPD dan MK) untuk melaksanakan fungsi dan kewenangan konstitusionalnya demi menyelamatkan rakyat, bangsa, dan negara Indonesia.

Menyimak tuntutan KAMI yang dapat dinilai sebagai tuntutan disruptif alias radikal, maka KAMI dapat dikelompokkan sebagai sebuah kelompok yang memiliki kepedulian tinggi terhadap carut matut negeri dengan tetap mengandalkan akal bukan okol. Dalam perspektif Toynbee, maka kelompok ini dapat disebut sebagai creative minority.

Creative Minority merupakan sebuah konsep yang seharusnya akrab bagi para baik itu mahasiswa, dosen, guru, pegawai, maupun alumni sekolah atau perguruan tinggi sebagai pihak yang berkompeten terhadap jatuh bangunnya peradaban suatu bangsa. Konsep ini pertama kali digagas oleh Arnold Joseph Toynbee, seorang sejarawan Inggris melalui buku yang bertitel A Study of History yang diterbitkan pada tahun 1934. Konsep ini sering kita dengar dalam rangka pelaksanaan pembangunan dan pembaharuan masyarakat dan negara Indonesia. Sebuah pertanyaan sederhana kemudian muncul, apa sebenarnya yang dimaksud dengan creative minority?

Terkait dengan pertanyaan apakah creative minority itu Arnold Toynbee menyatakan bahwa: 

"A society develops into a civilization when it is confronted with a challenge which it successfully meets in such a way as to lead it on to further challenges. The challenge may be a difficult climate, a new land, or a military confrontation (even being conquered). The challenge must not be so difficult as to be insurmountable or even so difficult that the society does not have sufficient human resources and energy to take on new challenges."

Selanjutnya Toynbee menyatakan bahwa: 

"the ideas and methods for meeting the challenges for a society come from a creative minority. The ideas and methods developed by the creative minority are copied by the majority. Thus there are two essential and separate steps in meeting a challenge: the generation of ideas and the imitation/adoption of those ideas by the majority. If either of those two processes ceases to function then the civilization breaks down".

Menurut Toynbee, kemampuan masyarakat untuk tetap bertahan itu dimotori oleh sekelompok kecil orang yang secara kreatif menggagas dan mengaplikasikan ide dan solusi-solusi baru untuk menghadapi tantangan yang ada. Ide dan solusi tersebut sangatlah tepat dan sesuai dalam menjawab tantangan yang ada, sehingga kemudian diadopsi oleh masyarakat secara keseluruhan. Sekelompok kecil orang inilah yang kemudian disebut Toynbee sebagai “The Creative Minority“.

Konsep Creative Minority ini kemudian dimaknai sebagai kelompok kaum pemimpin, yang merupakan golongan kecil, namun karena superioritas jiwa dan rohnya serta kekuatan dan keteguhan keyakinannya, sanggup menunjukkan jalan dan membimbing massa yang pasif, kehilangan arah dan mengalami kebingungan (Sutarno, 2011). 

The Creative Minority ini adalah orang-orang yang sungguh-sungguh memiliki idealisme, jiwa kepemimpinan sejati, kemampuan, kemauan dan keberanian, untuk melawan arus pendapat dan perilaku umum yang kacau dan kehilangan nilai-nilai serta norma-norma hukum dan etika yang luhur. Kita sebagai bangsa yang besar harus mempunyai visi untuk menjadi sebuah komunitas cendekiawan yang mampu menampilkan ciri creative minority di atas.

Ada satu hal yang sangat menarik dari konsep creative minority-nya Toynbee, yakni persoalan kedekatan hubungan antara agama dan jatuh bangun-nya peradaban manusia, sebagaimana konsep yang dikembangkan oleh Samuel Huntington. Secara lengkap, Toynbee menyatakan:

"The universal religion and its philosophy are usually borrowed from an alien civilization. The development of the new religion reflects an attempt by the people of the internal proletariat to escape the unbearable present by looking to the past, the future (utopias) and to other cultures for solutions. The religion eventually becomes the basis for the development of a new civilization. Religion amounts to a cultural glue which holds the civilization together. There is thus a close relationship between religions and civilizations".

Berdasar uraian di atas kita dapat menyimpulkan bahwa dibutuhkan creative minority untuk melakukan perubahan yang bersifat "disruption". Oleh karena jatuh bangunnya peradaban manusia sepanjang sejarah sangat ditentukan oleh "religion", maka kebangkitan peradaban ke depan tidak bisa dijalankan secara sekuler melainkan harus colored by religion. 

Sektor pendidikan, mulai dari pendidikan pra sekolah, dasar, menengah hingga pendidikan tinggi mempunyai peran strategis dalam menyongsong kebangkitan peradaban suatu bangsa. Maka sungguh aneh bila konsep pendidikan di negara ini hendak dijalankan secara sekuler yang hanya mengejar aspek skill, kompetensi, dan kompetisi dengan melupakan aspek religion.

Jadi, agar kebangkitan peradaban yang ditandai dengan adanya perubahan keadaan dari kelemahan dan kehinaan menjadi bangsa yang kuat dan disegani, maka creative minority tidak boleh diarahkan menjadi sekuler, melainkan generasi creative minority yang bila diterjemahkan secara konkret memiliki karakter sebagai berikut:

1. KOKOH AKIDAH (keyakinan agama dapat diandalkan, tidak ateis, tidak sekuler);

2. PECINTA ILMU PENGETAHUAN (sesuai bidangnya, IT, statistik, psikologi dll);

3. KUAT IBADAHNYA (visi karyanya adalah pengabdian kepada Tuhannya (Alloh));

4. ZUHUD (hidup dalam kesederhanan tetapi berkualitas).

Kita berharap, KAMI yang telah dideklarasikan dengan disertai 8 tuntutan disruptif dapat terbimbing dalam atmosfer keberadaban yang sejati, yakni sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945 yaitu peradaban religius (Religious Civilization) bukan peradaban sekuler (Secular Civilization) sehingga mampu membangunkan macan Asia yang tidur dan mampu membangkitkan kembali keterpurukan berbagai sektor kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Tuntutan KAMI akan dapat tecapai jika KAMI benar-benar memiliki karakter creative minority. Jika tidak, jangan berharap perubahan disruptif akan terjadi. Tabik.[]

Oleh: Prof. Dr. Suteki S. H. M. Hum.

Pakar Filsafat Pancasila dan Hukum-Masyarakat

Semarang, Rebo Paing: 19 Agustus 2020.

Coretan di Penghujung hari tahun 1441 H

Continue Reading

Menggugat Penetapan 1 Juni sebagai Hari Lahir Pancasila

Menggugat Penetapan 1 Juni sebagai Hari Lahir Pancasila

Agustus 16, 2020   ANALISIS, hukum, SUTEKI,

Menjelang HUT Kemerdekaan RI ke-75 ini ternyata polemik tentang Hari Lahir Pancasila muncul ke pergulatan politik di tengah pandemi covid-19. Pemerintah telah menetapkan hari lahir Pancasila tanggal 1 Juni 1945 melalui Keppres No. 24 Tahun 2016 tentang Hari Lahir Pancasila. Syahdan, terkait dengan hiruk pikuk RUU HIP, BPIP dan RUU BIP seolah warga dibangunkan untuk mengaitkan antara penetapan harlah Pancasila 1 Juni 1945. Sebagian masyarakat merasa bahwa Usulan RUU HIP dan RUU BPIP yang beraroma moderasi, deradikalisasi paham komunisme dan otoritatianisme tidak dapat pisahkan dari skenario penetapan harlah Pancasila tanggal 1 Juni 1945. Seolah ada upaya untuk terus mengenang, memuja dan bahkan menjadikan pidato Ir. Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 sebagai Ajaran Soekarnoisme yang pada akhirnya dinilai oleh beberapa pihak lebih berbau atau cenderung "kekirian", khususnya jika dikaitkan dengan Nasakom pada tahun 1965.

Pada akhirnya, tidak dapat dipungkiri munculnya kecurigaan rasional bahwa pengajuan RUU HIP dan RUU BPIP merupakan bagian dari roadmap pengejawantahan ajaran Seokarnoisme tersebut. Apakah hal ini dibenarkan jika kita mengingat bahwa Pancasila sebagai Dasar Negara telah disepakati ada, lahir pada tanggal 18 Agustus 1945 melalui pengesahan UUD NRI Tahun 1945?

Pentahapan Kelahiran Pancasila Dasar Negara

Secara penalaran, lahirnya suatu gagasan, ide, pemikiran yang terangkum dalam sebuah narasi way of life, ideologi dan juga dasar atau asas suatu negara sekalipun dapat dibagi menjadi 4 tahap:

(1) Tahap Pembenihan, Pembibitan ide;

(2) Tahap Pembuahan ide;

(3) Tahap Perumusan ide; dan

(4) Tahap Kelahiran ide.

Demikian pula Pancasila sebagai basis atau fondamen pemerintah negara Indonesia didirikan juga tidak terlepas dari pentahapan tersebut. Ir Soekarna tidak pernah mengklaim dirinya sebagai pencipta Pancasila, melainkan hanya sebagai salah satu penggali nila-nilai Pancasila yang telah ratusan tahun terpendam di bumi Nusantara Indonesia ini. 

Pada TAHAP PERTAMA, cikal bakal manusia Indonesia telah dikenal memiliki kearifan lokal yang memenuhi karakter nilai-nilai Pancasila. Misalnya keyakinan terhadap Tuhan. Teori Wahyu yang dikemukakan oleh Wilhelm Schmidth (etonolog dan ahli bahasa Austria) menyatakan bahwa bangsa-bangsa di nusantara meyakini adanya Tuhan dengan sebutan beraneka ragam, Alloh (Islam dan Nasrani), Sang Hyang Widhi Wase (Hindu), Gusti Pangeran (Jawa) dan lain-lainnya. Intinya penduduk yakin adanya sesuatu yang berada di luar kekuasaan alam dan manusia. 

Persepsi terhadap kemanusiaan dan hakikat manusia juga dimiliki oleh penduduk di Nusantara. Dalam Suluk Wujil (Jawa) manusia diyakini sebagai mahluk monodualisme. Disebutkan pertanyaan mendasar: Apa manungsa iku? Manungsa iku loro ning datan loro. Lir tinon lawan ragane (Apa manusia itu? Manusia itu dua menjadi satu, yakni jiwa dan raga yang tampak sekaligus), bahkan monopluralisme yang kemuadian konsep ini dikembangkan oleh Prof. Notonagoro. Manusia bukan dimaknai sebagai substansi material seperti komunis dan kapitalis melainkan dimaknai lahir dan bathin, sehingga pemenuhannya tidak cukup aspek lahiriah melainkan juga bathiniah. 

Perihal persatuan, semangat bersatu kita temukan jejak bagaimana sejarah mengukir kesatuan bangsa, misalnya kesatuan penduduk dan wilayah serta keragama SARA dengan semboyan di Majapahit dengan kalimat Bhinneka Tunggal Ika Tan Hana Dharma Mangrwa ( Berbedalah, tetap menjadi satu kesatuan, tidak ada dharma kebaikan yang mendua). Permusyarawaratan untuk mufakat juga sudah terbiasa dilakukan oleh para raja dan penduduknya. Adat adat musyawarah rembug desa di Jawa, adat adat begundem di Lombok bahkan tercatata dalam sejarah dalam kitab Negara Kertagama bahwa pengangkatan Gajah Mada sebagai Mahapatih Majapahit juga ditempuh dengan musyawarah. 

Mengenai kedilan sosial, atau pengutamaan kesejahteraan sosial, kita bisa menyimak pembibitan nilai ini sejak zaman Sriwijawa dengan Raja Syailendra ketika membuat prasasti Kedukan Bukit 683 M. Pada prasasti itu tertulis saloka yang berbunyi: Marwat Vanua Srivijaya Jaya Sidhdhaayatra Subhiksa (Mendirikan Negara Sriwijaya Yang Jaya Sejahtera Sentausa). Hal ini menunjukkan komitmen Kerajaan Sriwijaya untuk mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh penduduk kerajaan. 

Pada TAHAP KEDUA, menjelang kemerdekaan RI ada upaya yang tegas dari orang-orang terpelajar di Indonesia untuk memperjuangkan dan membela nilai-nilai yang dapat mendorong segala upaya untuk membebaskan diri dari belenggu penjajahan kaum imperialis. Ada Perhimpunan Indonesia, ada Indische Partij, ada PNI, ada PKI dan lain sebagainya. Organisasi-organisasi itu sengaja dibentuk untuk menyemai sekaligus mengawinkan nilai-nilai baru yang akan dipakai sebagai spirit perjuangan melawan penjajahan di bumi pertiwi Indonesia.

Pada TAHAP KETIGA, nilai-nilai yang terpendam, disemaikan dan telah dicoba untuk dikawinkan, kemudian diusahakan untuk dikonkretkan dengan cara membuat rumusan agar lebih mendapatkan kepastian hukumnya. Terkait dengan Pancasila maka melalui Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK) para tokoh pendiri bangsa mencoba mengajukan dan merumuskan asas, dasar negara didirikan. Pada sidang BPUPK yang pertama (29 Mei sd 1 Juni 1945) ada beberapa tokoh yang mengajukan gagasan tersebut.

(1) Mr Muhammad Yamin, mengajukan:

Dalam pidatonya:

1. Peri Kebangsaan

2. Peri Kemanusiaan

3. Peri Ketuhanan

4. Peri Kerakyatan

5. Kesejahteraqn rakyat.

Usulan secara tertulis:

1. Ketuhanan Yang Maha Esa

2. Kebangsaan Persatuan Indonesia

3. Rasa Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab

4. Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan.

5. Keadan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

(2) Pada tanggal 31 Mei 1945, Mr Supomo juga mengajukan lima dasar negara yaitu;

1. Persatuan

2. Kekeluargaan

3. Keseimbangan lahir dan bathin

4. Musyawarah

5. Keadilan Rakyat,

(3) Pada tanggal 1 Juni 1945, Ir. Sukarno menyampaikan pidatonya. Dalam pidato itu, Ir

Sukarno juga mengajukan lima dasar negara didirikan yang kemudian diusulkan untuk diberi nama Pancasila (atas usulan ahli bahasa temannya, diperkirakan Mr Moh. Yamin). Lima dasar itu adalah:

1. Kebangsaan Indonesia

2. Internasionalisme dan perikemanusiaan

3. Mufakat atau demokrasi

4. Kesejahteraan sosial

5. Ketuhanan Yang Maha Esa.

Bahan-bahan berupa usulan para tokoh pada sidang BPUPK pertama ini perlu digodog lebih lanjut. Oleh karena itu dibentuklah Panitia kecil pada tanggal 1 Juni 1945. Ada 9 orang dan diketuai oleh Ir. Sukarno. Panitia itu kita kenal dengan nama Panitia 9. Hasil kerja Panitia 9 berupa Piagam Jakarta atau juga disebut Mukadimah atau juga disebut Gentlement Agreements. Di dalam Piagam Jakarta ini termaktub lima dasar negara didirikan, yaitu:

1. Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya.

2. Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab.

3. Persatuan Indonesia.

4. Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan.

5. Keadan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Sampai di sini, usulan lima dasar negara didirikan tidak lagi pendapat perseorangan melainkan sudah menjadi MODUS, setidaknya wakil-wakil pada Panitia 9. Tidak ada ajaran pribadi di sini sekalipun oleh Ir. Sukarno. Jadi, kalau ingin menetapkan hari lahir Pancasila sebagia modus vivendi lebih tepat tanggal 22 Juni 1945 dibandingkan 1 Juni 1945. 

Pada TAHAP KEEMPAT menjelang pengesahan UUD NRI 1945, atas 7 kata di belakang Ketuhanan pada sila pertama, tampaknya menimbulkan kegerahan bagi sebagian masyarakat Indonesia khususnya kalangan Non Muslim hingga menjelang sidang PPKI 7 kata itu dihapus dan pada saat pengesahan UUD 1945, 7 kata itu disepakati oleh PPKI untuk dihilangkan sehingga sila pertama Pancasila berbunyi "Ketuhanan Yang Maha Esa". Sila lainnya tetap bunyi dan susunannya. Hingga di sini kita dapat menyaksikan bahwa Pancasila yang disahkan bersamaan dengan pengesahan UUD 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945 ini benar-benar telah menjadi MODUS VIVENDI (Kesepakatan Luhur Final). Ketika sudah ada modus vivendi inilah, sebuah ide, gagasan dasar negara telah memperoleh legitimasi dan legalitasnya. Maka, lebih tepat HARI LAHIR PANCASILA ditetapkan pada tanggal 18 AGUSTUS 1945. TAHAP KELAHIRAN sebuah ide, gagasan dari sebuah bangsa tentang dasar negara RI telah tiba.

Politik Hukum Penerbitan Keppres Harlah Pancasila

Ada pertanyaan penting yang perlu diajukan yaitu: "bagaimana legalitas dan legitimasi penetapan Harlah Pancasila tanggal 1 Juni sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Presiden (Keppres) No. 24 Tahun 2016?" Saya akan sedikit mengkritisi Keppres ini, khususunya dari sisi politik Hukumnya, sebagai berikut:

(1) Tidak ada urgensi penerbitan Keppres

Dari sisi politik hukum, urgensi penetapan harlah Pancasila 1 Juni 1945 itu tidak ada karena hari kelahiran Pancasila sebenarnya sudah disepakati oleh bangsa Indonesia tanggal 18 Agustus 1945 dan tidak perlu diperdebatkan. Para ahli tata negara, dosen-dosen HTN dan Pancasila sebenarnya sudah sepakat secara legal konstitusional Pancasila lahir bersama pengesahan UUD 1945, yakni 18 Agustus 1945. Patut diduga sebenarnay tidak ada polemik, yang mungkin ada hanyalah kepentingan politik tertentu. 

(2) Tidak ada cantolan hukumnya.

Di sisi lain, Keppres No. 24 Tahun 2016 adalah Keppres yang sangat minim memperoleh dasar hukum berupa "cantolan hukum" pembentukan sebuag Keppres. Keppres ini hanya didasarkan pada Pasal 4 ayat 1 UUD NRI 1945 yakni tentang kewenangan Presiden untuk menjalankan pemerintahan menurut UU. Tidak ada satu pun UU, PP atau Perpres sekalipun yang menjadi dasar pembentukan Keppres ini. 

(3) Tidak tepat status pengaturannya melalui Keppres.

Sebagaimana diketahui bahwa Keppres itu dari sisi HTN dan HAN adalah sebuah produk hukum yang bersifat konkret, individual dan selesai. Lalu bagaimana bisa Hari Lahir Pancasila itu ditetapkan dengan Keppres yang punya sifat khusus dan tidak berlaku umum untuk seluruh rakyat? Saya diangkat menjadi Guru Besar itu dengan Keppres, bukan dengan PP atau Peraturan Presiden (Perpres) yang sifatnya abstrak dan umum. Menyangkut soal dasar negara, ideologi negara saya kira harlahnya tidak tepat dituangkan dalam bentuk Keppres yang pertimbanangan hukumnya lebih individual dan subjektif. 

Oleh karena menyangkut soal negara maka pertimbangannya tidak boleh sepihak melainkan harus melibatkan para wakil rakyat yang duduk di DPR dan MPR, sekaligus melibatkan PARTISIPASI RAKYAT sebagaimana diatur dalam UU No. 12 Tahun 2011 tetang PPP. Oleh karena itu penetapan harlah Pancasila lebih tepat dengan UU atau jika mungkin dengan Ketetapan MPR. Mengapa harus dengan UU atau Ketetapan MPR? Hal ini dilakukan agar tidak mudah diubah sesuai dengan kemauan rezim yang berkuasa secara sepihak.

Implikasi Penetapan Harlah Pancasila 1 Juni 1945

Implikasi penetapan 1 Juni 1945 sebagai hari lahir (harlah) Pancasila. 

(1) Adanya upaya untuk terus mengembangkan pidato 1 Juni 1945 sebagai Ajaran Soekarno atau Soekarnoisme oleh partai politik tertentu dan bahkan menjadikannya sebagai Visi partai tersebut plus upaya pemerasan Pancasila menjadi Trisila dan Ekasila.

(2) Pergeseran urat tunggang Pancasila dari Ketuhanan Yang Maha Esa (religiusitas) menjadi Gotong Royong (tidak dijamin religiusitasnya). Hal ini tercemin dalam RUU HIP dan Visi sebuah partai pengusungnya.

(3) Terkesan ada upaya melakukan moderasi atau deradikalisasi terhadap paham komunisme, Marxisme-leninisme melalui RUU HIP yang diusung oleh partai yang bervisi Pancasila 1 Juni 1945. Kecurigaan ini tidak berlebihan ketika kita menyaksikan keterangan dari anggota parlemen yang menyatakan bahwa mantan dan para anak cucu PKI berlindung pada partai tersebut. Jumlahnya pun tidak sedikit, mencapai 15 juta hingga 20 juta orang. 

(4) Melalui penetapan harlah 1 Juni 1945, kita juga menangkap kesan bahwa Pancasila lebih dikembangkan sebagai IDEOLOGI NEGARA dibandingkan dengan Pancasila sebagai DASAR NEGARA. Sementara itu, Pancasila di Pembukaan UUD 1945 itu harus dimaknai sebagai dasar negara yang wajib diamalkan oleh para penyelenggara pemerintah negara ( legislatif, yudikatif dan eksekutif) bukan oleh warga negara. Ketika Pancasila ditekankan pada ideologi negara, maka akan mudah dilahirkan TAFSIR TUNGGAL Pancasila yang berpotensi menjadi ALAT GEBUK rezim terhadap pihak lain yang berseberangan dengan rezim penguasa. Hal ini sudah tercermin dalam RUU HIP maupun RUU BPIP. 

Berdasarkan argumentasi tersebut di muka baik dari sisi politik hukumnya maupun implikasi penetapan harlah Pancasila 1 Juni 1945, maka Keppres No. 24 Tahun 2016 kiranya patut untuk digugat serta kembali pada Pancasila sebagaI MODUS VIVENDI yang lahir pada tanggal 18 Agustus 1945 bersamaan pengesahan UUD NRI 1945. Upaya untuk membangkitkan ajaran yang tidak sesuai bahkan terkesan hendak mengganti Pancasila Dasar Negara 18 Agustus 1945 harus dimaknai sebagai perbuatan MAKAR IDEOLOGI/DASAR NEGARA sebagaimana telah diatur dalam UU No. 27 Tahun 1999 jo Pasal 107 huruf a, b, c, d, e, dan f KUHP yang diancam hukuman penjara paling lama 12 hingga 20 tahun. Jika hal itu dilakukan oleh sebuah partai politik, maka sesuai dengan UU Parpol, parpol tersebut dapat diusulkan oleh Presiden untuk dibubarkan melalui mekanisme pembubaran partai politik di Mahkamah Konstitusi (MK). 

Penutup

Mungkin bagi kalangan tertentu hari lahir sebuah ide, gagasan, ideologi atau apa pun namanya itu tidak penting. Namun, ketika hari lahir gagasan atau ideologi itu dimaknai bukan sekedar istilah (wadah) melainkan persoalan konten dari sebuah ide dasar, maka hal ini merupakan persoalan yang serius karena para inisiatornya telah menyalahi konsensus nasional yang telah ada bahkan menjadi modus vivendi. Jadi, nama atau wadah itu penting, isi juga penting dan artinya keduanya ternyata tidak dapat dipisahkan. Jadi, Hari lahir Pancasila dan Isi serta makna di dalamnya tidak dapat dipisahlepaskan. Harlah Pancasila sebagai Modus Vivendi adalah 18 Agustus 1945 bukan 1 Juni 1945. []

Oleh: Prof. DR. Suteki S. H. M. Hum.

Pakar Filsafat Pancasila dan Hukum-Masyarakat 

Continue Reading

Fakta Hukum Baru Terungkap: Yang Bertugas Memasyarakatkan Pancasila adalah MPR bukan BPIP

Fakta Hukum Baru Terungkap: Yang Bertugas Memasyarakatkan Pancasila adalah MPR bukan BPIP

Agustus 12, 2020   ANALISIS, HEADLINE, hukum, SUTEKI,

Kita perlu mengkritisi adanya fakta yang menarik dari jumpa pers antara Pemerintah dengan DPR pada hari Kamis, 16 Juli 2020 tersebut, yakni selain adanya pernyataan sikap Pemerintah yang sama dengan aspirasi masyarakat---diterje- mahkan: menolak----terkait dengan RUU HIP, ternyata Pemerintah juga menyampaikan berkas RUU BPIP. 

Sampai di sini tampak bahwa Pemerintah sebenarnya tidak tanggap dengan tuntutan rakyat. Artinya Pemerintah sebagai salah satu bagian dari rezim legislator---di samping DPR---kurang memiliki "sense of crisis" dalam menangkap aspirasi rakyat.

Miskinnya sense of crisis rezim legislator semakin dibuktikan adanya hasil Rapat Paripurna DPR Kamis, 16 Juli 2020. CNN Indonesia, Jakarta ( 16/7/2020 ) mewartakan bahwa Rapat Paripurna DPR RI resmi mengesahkan sebanyak 37 rancangan undang-undang yang masuk dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2020 hasil evaluasi. 

Salah satu di antara 37 RUU yang masuk dalam daftar Prolegnas Prioritas 2020 itu ialah RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP). Rezim legislator ini menurut saya memang sudah keterlaluan perilakunya. Protes MUI, ratusan ormas dan seluruh elemen masyarakat Indonesia tampaknya tidak digubris. 

Kebijakan Pemerintah yang seolah-olah mengajukan ganti RUU HIP dengan RUU BPIP harus pula dinilai sebagai bentuk "pelecehan" atau setidaknya pengabaian terhadap rakyat yang menuntut agar episentrum kegaduhan ideologi politik, yaitu BPIP dibubarkan. Atas fakta-fakta menohok ini, masihkah umat Islam dan rakyat ini merasa "punya muka"? Sebagai umat yang memiliki marwah, umat Islam seharusnya tidak membiarkan mesin rezim legislator rusak sehingga muncul produk perundangan yang tidak memiliki legitimasi. 

Apakah tidak lebih baik bila umat Islam tetap menggelorakan penolakan dan pembatalan RUU HIP dan RUU BPIP dari Prolegnas 2020 dengan segala metamorfosenya. Maklumat MUI dapat dijadikan sandaran umat Islam untuk menuntut lebih keras terhadap pembatalan RUU HIP dan RUU BPIP melalui masirah kubra sebagaimana diinisiasi oleh MUI jika pemerintah dan DPR mengesahkan kedua RUU tersebut menjadi UU.

Ada fakta baru yang perlu diungkap di depan publik rakyat Indonesia bahwa sebenarnya yang bertugas memasyarakatkan Pancasila adalah MPR bukan lembaga lain seperti BPIP. Hal ini sudah ditegaskan dalam Pasal 5 huruf b UU MD3, UU No. 17 Tahun 2014. Oleh karena itu, tidak ada urgensi pembentukan BPIP dan oleh karenaya tidak perlu diinisiasi RUU HIP dan RUU BPIP. 

Secara lengkap bunyi Pasal 5 UU MD3, UU No. 17 Tahun 2014 adalah sebagai berikut:

MPR bertugas:

a. memasyarakatkan ketetapan MPR;

b. memasyarakatkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;

c. mengkaji sistem ketatanegaraan, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta pelaksanaannya; dan

d. menyerap aspirasi masyarakat berkaitan dengan pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pada waktu saya diundang oleh MPR dalam acara Webinar Terbatas (via zoom) pada tanggal 25 Juni 2020 untuk memberikan masukan terkait dengan pemasyarakatan Pancasila, saya katakan bahwa pemasyarakatan Pancasila dalam rangka penguatan ideologi Pancasila tidak membutuhkan lembaga lembaga baru seperti BPIP. Alasan kuatnya adalah karena selama ini tugas itu sudah dijalankan oleh MPR khususnya dengan program sosialisasi empat pilar. MPR memiliki tugas khusus dengan untuk memasyarakatkan Pancasila dengan ditopang anggaran yang kuat.

Kemudian jika masih dirasa kurang, maka MPR bisa mendorong agar pelajaran dan Mata Kuliah Pancasila dimasukkan kembali ke kurikulum pendidikan dasar, menengah hingga tingga, dan diberikan juga pada segala jenis pendidikan formal maupun non formal. Segala kalangan dapat jadikan sasaran dengan melibatkan segala lini pemerintahan dari RT hingga Kelurahan atau Desa. Tidak ada kesulitan jika memang seluruh rakyat telah bertekad untuk membumikan nilai-nilai Pancasila.

Kata memasyarakatkan Pancasila tentu tidak dapat dimaknai hanya sekedar sosialisasi melainkan juga upaya-upaya untuk menguatkan Pancasila khususnya dalam perspektif ketatanegaraan atau kedudukan Pancasila sebagai Dasar Negara, bila perlu juga Pancasila sebagai Pandangan Hidup, Ideologi Bangsa dan juga The Margin of Appreciation dalam kehidupan mondial. 

Seandainya pun harus dibuat Haluan Negara di bidang ideologi, maka yang berhak untuk membuat haluan itu adalah MPR bukan DPR apalagi Presiden. 

Hal ini harus disadari oleh semua warga negara Indonesia mengingat negara kita adalah negara hukum bukan negara kekuasaan. Jadi, segala kebijakan publik harus berdasar pada ketentuan UU yang telah ada bukan mengada-adakan kebijakan publik sesuai kemauan rezim belaka. 

Saya perlu menegaskan dan meyakini bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak akan bubar lantaran tidak adanya BPIP dan UU HIP, namun justru patut diduga bahwa adanya BPIP mengancam terjadinya disintegrasi bangsa Indonesia karena:

1. Menjadi lembaga pengontrol kehidupan rakyat atas nama Pancasila dan negara, bahkan berpotensi menjadi extractive institution represif. BPIP memiliki kewenangan memberikan rekomendasi atas hasil kajiannya terhadap penyelenggaraan pemerintah negara (Pasal 7 huruf k RUU BPIP).

2. Berpotensi menjadi godam alat gebuk bagi lawan-lawan politik pemerintah atau pihak yang berseberangan dengan pemerintah terkait dengan ditetapkannya tafsir tunggal terhadap ideologi Pancasila (Pasal 7 huruf k RUU BPIP).

3. Hadirnya tafsir tunggal Pancasila ala Rezim karena BPIP berwenang membuat pelembagaan nilai dari Ideologi Pancasila. Akan memicu kegaduhan dan konflik baru di tengah masyarakat (Pasal 7 huruf d, e, f dan g RUU BPIP).

4. Berpotensi menjadi lembaga super body mengatasi kekuasaan lembaga-lembaga negara dalam menyusun haluan negara yang mestinya menjadi wewenang MPR. 

5. Overlapping dan redundant atas tugas dan wewenang BPIP dengan tugas dan wewenang DPR, MPR dalam menentukan orientasi atau haluan bangsa dan negara (Pasal 7 dan 8 RUU BPIP).

6. Potensi penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) khususnya dalam bidang pendidikan, riset dan inovasi karena Dewan Pengarah bisa menunjuk Ketua atau anggota BPIP menjadi pengarah di bidang itu secara ex officio (Pasal 10 ayat (1) RUU BPIP).

Berdasarkan kemungkinan buruk yang akan terjadi jika BPIP diperkuat dengan UU, maka kiranya kita rakyat tidak membutuhkan BPIP dengan segala perangkat yang dibutuhkan. Oleh karena itulah pendirian saya tetap hingga kini, yakni hanya ada satu kalimat yang pas untuk menyikapinya yaitu:

"TOLAK RUU HIP dan RUU BPIP TANPA RESERVE, BATALKAN DARI PROLEGNAS DAN BUBARKAN BPIP." 

Jadi, rekomendasi utama yang perlu diajukan adalah: "Kembalikan tugas untuk memasyarakat Pancasila kepada MPR sesuai dengan amanat Pasal 5 huruf b UU MD3 (UU No. 17 Tahun 2014)." Tabik.[]

Oleh: Prof. Dr. Suteki S. H. M. Hum

Pakar Filsafat Pancasila dan Hukum-Masyarakat 

Continue Reading

Laskar Intoleran di Tengah Masyarakat Solo yang Toleran: Mengapa Terjadi Tindakan Main Hakim Sendiri (Eigenrichting)?

Laskar Intoleran di Tengah Masyarakat Solo yang Toleran: Mengapa Terjadi Tindakan Main Hakim Sendiri (Eigenrichting)?

Agustus 12, 2020   hukum, Opini, SUTEKI,

Sebagaimana dikabarkan oleh Tirto.id (8/8/2020), telah terjadi tindak kekerasan oleh "laskar intoleran" di rumah Almarhum Segaf bin Jufri, Jalan Cempaka, Mertodranan, Pasar Kliwon Kota Surakarta, Jawa Tengah. Peristiwa itu terjadi ketika doa bersama jelang pernikahan atau midodareni (Jawa) putri habib Umar Assegaf hampir selesai pada Sabtu (8/8/2020) petang. Acara itu hanya dihadiri 20-an orang keluarga dekat. 

Saat tengah makan malam, dari luar terdengar teriakan. Terdengar suara “Allahu Akbar" bahkan “Syiah laknatullah", “kafir", dan “bunuh". Diperkirakan suara itu berasal dari sekitar 50-100 orang. Pada peristiwa itu terdapat beberapa korban luka yang kemudian dilarikan ke rumah sakit.

Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mendukung polisi mengusut kasus penyerangan ini. Seperti dilansir Antara, Senin (10/8/2020) Ganjar mengaku telah berkoordinasi dengan Polda Jateng. Ganjar meminta aparat penegak hukum tidak ragu untuk menindak para pelaku. Siapa pun yang merusak atau melanggar regulasi sudah sepatutnya ditindak tegas, apalagi jika pernah melakukan hal serupa sebelumnya.

Penegasan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo merupakan sikap yang patut diapresiasi dalam menghadapi perbuatan intoleran apa pun alasannya dengan catatan harus dilakukan secara fair. Masyarakat Solo dikenal sebagai masyarakat yang "sumeh", murah senyum dan toleran. 

Secara umum karakter budaya Solo itu dikenal penuh semangat menolong, membantu, simpati, empati, gotong royong, tepa selira, unggah-ungguh, dan tenggang rasa dengan semangat kekeluargaan yang adiluhung. Di sisi lain terdapat fakta yang antagonis yaitu di Solo beberapa kali terjadi tindakan kekerasan yang berujung pada kerugian materiil dan imateriil.

Bila kita telusuri ke belakang, pada tahun 1984, 14-15 Mei 1998 juga terjadi kekerasan yang cukup besar di Solo. Mengapa kekerasan itu bisa terjadi di tengah masyarakat yang nota bene "sumeh" dan toleran? Pada tahun 2012, tribunjogja.com, Yogya memuat pendapat dari Pengamat sosial Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo, Drajat Tri Kartono. Drajat menilai bahwa kekerasan yang sering terjadi itu menunjukkan bahwa masyarakat belum paham makna kerukunan sosial sehingga mudah pecah konflik horizontal. 

Pemahaman tentang kerukunan di antara warga Solo belum menyentuh tataran akar rumput. Proses komunikasi antarelemen masyarakat yang selama ini dibangun masih dalam tataran formalitas belaka. Dalam kondisi seperti inilah, tokoh masyarakat dan tokoh agama berperan penting dalam mengendalikan perilaku kekerasan. 

Berdasarkan pernyataan ini dapat dipahami bahwa julukan "masyarakat sumeh" itu belum cukup menjamin perbuatan toleran ketika pemahaman tentang kerukunan hidup bersama itu belum dipahami secara baik dan mendalam. Persekusi bahkan tindakan main hakim sendiri seringkali menjadi pilihan dalam menyelesaikan sengketa di antara masyarakatnya.

Terkait dengan tindak kekerasan yang mengarah pada eigenrichting, pada bulan Pebruari tahun 2019 Centre for Strategic and International Studies (CSIS) dan Losta Institute melakukan survei terhadap pendapat masyarakat di Solo Raya (Surakarta, Boyolali, Sukoharjo) terkait tindak kekerasan dan non-kekerasan ekstrem berbasis agama. Peristiwa kekerasan berbasis agama tersebut meliputi bom WTC 9/11, bom Sidoarjo, ISIS dan sweeping saat bulan Ramadan. 

Dari 600 responden dengan beragam latar belakang, mayoritas tidak sependapat terhadap motif dan cara kekerasan dan non-kekerasan ekstrem berbasis agama.

Berarti approval terhadap tindak kekerasan itu relatif rendah (Direktur Eksekutif CSIS, Philips J Vermonte, Rabu (20/3/2019).

Kalau hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Solo itu anti kekerasan berbasis agama, lalu mengapa aksi kekerasan yang berlatar belakang agama ini justru muncul pada tanggal 8 Agustus 2020 ini? Ada isu yang berkembang bahwa persekusi dan tindakan main hakim sendiri (eighenrichting) di Solo itu karena "Laskar Intoleran" mencium kegiatan yang diduga dilakukan oleh Kelompok Syiah. 

Jika isu itu benar, maka sebaiknya terlebih dahulu kita perlu memahami bagaimana status aliran Syiah ini? Apakah legal, aliran yang lurus, tidak menyimpang dari Ajaran Islam yang lurus? 

Pemahaman ini bukan dalam rangka pembenaran aksi intoleran yang dilakukan oleh sebuah "laskar" namun lebih ditujukan dalam rangka memahami akar masalahnya.

Sebagaimana ketentuan yang tertuang dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor, 1787 K/Pid/2012 , MA telah memutuskan bahwa ajaran Syiah menyimpang dari agama Islam.  

Keputusan Mahkamah Agung ini berkaitan erat dengan kasus ajaran Syi’ah, Tajul Muluk yang terjadi di Sampang Madura yang dianggap sebagai bentuk Penodaan/Penistaan Agama sebagaimana yang disebutkan pada Pasal 156 huruf a, KUHP”. Putusan ini telah final dan telah Inkracht van gewijsde (berkekuatan Hukum Tetap).

Di sisi lain, MK juga sudah mengeluarkan putusan Nomor 84/PUU-X/2012 yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir dengan menjatuhkan putusan menolak seluruh permohonan H. Tajul Muluk dkk alias Ali Murtadha dalam perkara Pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pengujian Undang-Undang Nomor 1/PNPS/Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

Berdasarkan dua putusan hukum, baik Putusan MA terkait dengan Syiah dan Putusan MK terkait dengan pengujian KUHP dan PNPS 1 1965, maka secara de yure Syiah telah nyata diketahui oleh masyarakat sebagai ajaran yang sesat. 

Ketika masyarakat telah mengetahui status suatu ajaran yang sesat, sementara kelompok sesat tersebut masih tetap menyelenggarakan kegiatan yang dinilai sesat oleh sebagian masyarakat, maka masyarakat yang tidak setuju tersebut bergerak yang seringkali tidak mengikuti prosedur hukum bahkan main hakim sendiri (eighenrichting), atau melakukan vandalisme.

Di negara hukum itu pemali menggunakan sarana vandalisme: hantam dulu, urusan belakangan. Vandalisme bisa dilakukan oleh penguasa atau oleh masyarakat. Jika dilakukan oleh penguasa, maka yang dilakukan adalah tindak tegas dulu dan berikan sanksi dulu, urusan belakangan. Itu namanya juga bisa disebut eigenrichting. 

Hal itu akan menjadikan pemerintah extractive institution sebagai lambang negara kekuasaan bukan negara hukum. Dan hal itu sekaligus menunjukkan bahwa cara berhukum kita (rule of Law) masih berada di tahap paling tipis (the thinnest rule of law) di mana rezim penguasa hanya menggunakan perangkat hukumnya sebagai sarana untuk legitimasi kekuasaan sehingga kekuasaannya cenderung bersifat represif. 

Sebaliknya, eigenrichting juga dapat dilakukan oleh sekelompok orang, yakni ketika orang atau kelompok orang, dalam kasus ini misalnya dilakukan oleh "Laskar" yang mengggunakan caranya sendiri menghakimi orang atau pihak lain tanpa mengindahkan due process of law. 

Apa sebenarnya yang melatarbelakangi tindakan "Laskar" main hakim sendiri terhadap kelompok yang diduga menganut aliran Syiah? Apakah lebih disebabkan oleh adanya "untrust" terhadap penegak hukum yang terkesan kurang tegas membubarkan aliran Syiah ini ataukah karena adanya konflik horizontal di tengah warga yang sulit dipecahkan?

Di tengah bangsa ini menyongsong perayaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI ke-75 masih saja ditemukan tindakan yang menciderai kedewasaan berpikir masyarakat dan bangsa ini. Sikap intoleran yang berujung pada tindakan eigenrichting tentu tidak dapat dibenarkan. Namun demikian, upaya penanganannya pun tidak boleh serampangan, harus sampai penemuan terhadap akar masalahnya agar tidak terus terulang. 

Jika eigenrichting itu disebabkan oleh karena adanya aliran sesat, maka Pemerintah harus tegas dalam memberantas ajaran sesat yang jelas sudah mendapatkan legitimasi dari lembaga yang berkompeten, misalnya MA dan MUI terkait dengan aliran Syiah, bahkan MK pun telah menolak permohonan uji materiil PNPS No. 1 Tahun 1965 terhadap UUD NRI 1945 yang diajukan oleh Tajul Muluk dkk. 

Bila tidak ada ketegasan dari Pemerintah terkait dengan aliran sesat yang telah diputuskan secara tetap oleh pengadilan, dikhawatirkan akan semakin banyak eigenrichting dalam menyelesaikan perkara yang sangat sensitif ini. 

Apa pun alasannya, perbuatan main hakim sendiri di negara hukum ini tidak dapat dibenarkan. Lebih baik, jika ada indikasi hidupnya kembali ajaran sesat mana pun, warga segera melaporkan kepada pihak yang berkompeten disertai dengan alat bukti yang cukup. 

Merajut kerukunan masyarakat Solo perlu terus dikembangkan melalui dialog, rembugan, "jagongan" sambil "wedangan" ala Solo. Kita sambut perayaan HUT Kemerdekaan RI dengan kedewasaan diri untuk dapat memaknai kemerdekaan yang sejati, bukan semu. Tabik. []

Oleh: Prof. Dr. Suteki S. H. M. Hum

Pakar Filsafat Pancasila dan Hukum-Masyarakat

Continue Reading

Mencari Pemimpin Rakyat Sejati dalam Sengkarut Demokrasi: Mungkinkah?

Mencari Pemimpin Rakyat Sejati dalam Sengkarut Demokrasi: Mungkinkah?

Agustus 09, 2020   hukum, Opini, SUTEKI,

Dalam acara Webinar bertajuk "DISKUSI NASIONAL dengan tema: "RUU HIP Menjadi RUU BPIP, Apa Kabar Masirah Kubra MUI?" yang dilaksanakan pada hari Ahad, 9 Agustus 2020 saya memperoleh banyak pelajaran, khususnya terkait dengan kepemimpinan di negeri ini. Acara ini tampaknya digunakan sebagai media umat untuk menagih "komitmen" MUI terkait dengan maklumat MUI yang secara terang benderang diabaikan oleh pucuk-pucuk pimpinan negeri ini, baik di dalam bidang eksekutif maupun legislatif. Terbukti "teriakan" bahkan "jeritan" umat yang menuntut agar RUU HIP dibatalkan dari Prolegnas 2020 justru disambut dengan usulan RUU baru dari Pemerintah bernama RUU BPIP. Saya menilai binal betul rezim legislator kita. Jika akhirnya rezim legislator bersikukuh mengegolkan kedua RUU tersebut, maka umat Islam menagih janji untuk menggelar masirah kubra.

Pada Webinar ini saya terkesima dengan tausiyah yang disampaikan oleh KH Muhyidin Junaidi. Beliau adalah Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, MUI, bukan Mafia Ulama Indonesia. Panah-panah yang keluar dari "kendheng" beliau membuat "adhem panas" (panas dingin) jiwa saya. Bagaimana tidak, beliau mengupas tuntas tentang bagaimana menjadi pemimpin suatu negeri yang baik, yang akan mampu mewujudkan negara adil makmur, gemah ripah loh jonawi, tata titi tentrem kertaraharja (baldatun thoyibatun warrobun ghofur). Karakter pemimpin itu salah dua di antaranya adalah tidak berbohong dan menepati janji-janjinya. 

KH Muhyidin Junaidi menyatakan ternyata sulit menemukan pemimpin yang tidak berbohong dan teguh menepati janji-janji (kampanye-nya). Sambil sedikit bercanda KH Muhyidin mengklaim bahwa jenis pemimpin itu dapat di temukan di "negeri sebelah". Di negeri itu banyak pemimpin yang suka berjanji tetapi tidak ditepati. Misalnya berjanji bahwa akan menurunkan nilai tukar dolar AS terhadap rupiah, tetapi ternyata malah makin membumbung tinggi. Berjanji tidak akan impor pangan karena kita sebenarnya mampu memenuhi kebutuhan sendiri, ternyata mengimpornya besar-besaran. Itulah pemimpin yang bertampan merakyat tetapi justru "mesengsarakan", "menyesengsarakan", menyengsarakan rakyatnya. Pemimpin yang sebenarnya tidak mampu mengurus rakyatnya. Inikah masa yang oleh Polybios disebut masa okhlokrasi atau dalam konteks Islam adalah masa kepemimpinan ruwaibidhah?

Rasulullah Muhammad SAW bersabda, "Akan datang kepada manusia tahun-tahun yang penuh dengan penipuan. Ketika itu, pendusta dibenarkan, sedangkan orang yang jujur malah dianggap berdusta. Pengkhianat dipercaya, sedangkan orang yang amanah justru dipandang sebagai pengkhianat. Pada saat itu ruwaibidhah berbicara." Seorang sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, siapakah yang dimaksud dengan ruwaibidhah?” Nabi SAW menjawab, “Orang bodoh yang ikut campur dalam urusan masyarakat luas" (HR Ibnu Majah). Ruwaibidhah juga berarti orang yang berbicara atas nama umat, tetapi tujuannya bukan untuk umat itu.  Ruwaibidhah adalah mereka yang berbicara atas nama rakyat dan bangsa, tetapi kerjanya bukan untuk bangsa dan rakyat itu.

Jika kita mau bercermin pada karakter pemimpin dalam kepemimpinan Islam, kita akan mendapati karakter sebenar pemimpin. Pemimpin itu memiliki dua fungsi utama, yakni sebagai raa’in dan junnah bagi rakyat. Kedua fungsi ini dijalankan oleh para khalifah sampai 13 abad masa kegemilangan Islam. Pasang surut kekhilafahan secara sunnatullah memang terjadi, tapi kedua fungsi ini ketika dijalankan sesuai apa yang digariskan syara’, terbukti membawa rakyat pada rasa berkeadilan, penuh kesejahteraan dan tentunya dalam penjagaan sehingga terbentuk pola masyarakat yang berjaya. Anda meragukannya? Silahkan cari referensinya agar literasi kita makin meningkat baik.

Yang dimaksud fungsi pemimpin sebagai raa’in adalah pemimpin itu sebagai pengurus rakyat. Dalam sabda Rasulullah Saw menyebutkan “ Seorang Imam (Khalifah) adalah raa'in sebagai (pengurus rakyat) dan ia bertanggung jawab atas pengurusan rakyatnya” (HR al-Bukhari).

Adapun yang dimaksud junnah adalah pemimpin itu sebagai perisai rakyat atau pelindung terdepan “Sesungguhnya al-Imam (Khalifah) itu perisai, di mana (orang-orang) akan berperang di belakangnya (mendukung) dan berlindung (dari musuh) dengan (kekuasaan) nya.” (HR. Al-Bukhari, Muslim, Ahmad, Abu Dawud, dll). Terdepan itu berati juga menjadi teladan dalam segala penderitaan rakyat. Bila perlu menjadi orang yang menderita pertama kali sebelum rakyat mengalami penderitaan. Jika perlu, ia menjadi relawan pertama kali untuk uji coba vaksin corona sebelum diuji cobakan kepada rakyatnya, bukan malah sebaliknya minta "belakangan".

Sungguh, mencari sosok pemimpin yang berkarakter sebagai raa'in dan junnah di era demokrasi saat ini, memang ibarat pungguk yang merindukan bulan artinya akan sia-sia saja. Karakter tegas pemimpin dalam Islam akan tampak pada sikap kepada para pejabatnya, namun lemah lembutnya kepada rakyat dan dengan bijaksana dalam menerima atau mendengarkan baik-baik apabila ada semacam kritik atau gagasan yang berasal dari rakyatnya yang sungguh teramat sulit ditemukan di kalangan pemimpin era sekarang. 

Yang terjadi justru sebaliknya pemimpin dalam demokrasi cenderung terkesan otoriter dan arogan, kritik dari masyarakat terkait kebijakan sering kali dituding sebagai ujaran kebencian bahkan diposisikan sebagai enemy (musuh) yang harus diperangi. Mereka seolah sudah tidak mampu lagi membedakan antara yang mana kritik dan yang mana ujaran kebencian. Apalagi jika kritik dilayangkan dari pihak-pihak yang dianggap berseberangan akan serta merta dipidanakan. 

Ini bukan tipe pemimpin yang kita wajib taqlid kepadanya melainkan kita jauhi sembari terus amar ma'ruf nahi munkar, mengikutinya dalam perkara kebaikan yang sesuai pula dengan pandangan Islam bukan kebaikan yang hanya berdasar pada kepentingan dunia semata dan tidak mendengarnya dalam perkara kemaksiatan kepada Allah, tidak membenarkan kebohongan mereka dan tidak membantu kezalimannya dan senantiasa berdoa dan memohon perlindungan kepada Allah agar selamat dari kepemimpinan mereka yang zalim dan kejam.

Pemimpin yang buruk sebaiknya tahu diri, namun mana ada pemimpin buruk itu tahu diri. Kalau tahu diri namanya pemimpin yang baik, bukan? Namun, setidaknya seorang pemimpin harus memasang betul telinga dan hatinya di tengah rakyatnya. Ketika rakyat tidak lagi percaya dan ia merasa tidak mampu lagi memimpin rakyatnya, maka lebih baik mengundurkan diri sebelum "ditawur dan dipaksa mundur oleh rakyatnya sendiri. Mengundurkan diri sebagai PEJABAT PUBLIK adalah watak satria dan juga konstitusional karena diatur pula dalam Tap MPR No. VI Tahun 2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa. 

Melalui kasus "binalnya" pimpinan rezim legislator dalam pengajuan RUU HIP dan RUU BPIP yang ditentang rakyat seharusnya rakyat sadar bahwa para pemimpin itu tidak sedang menjalankan kedaulatan rakyat melainkan sekedar menjalankan kedaulatan partai yang telah terindikasi kuat terbelenggu oleh kekuasaan oligarkis. Maka, tidak salah jika umat Islam pada akhirnya bertekad untuk menggelar masirah kubra dengan panglima utama dari MUI. Hal itu dilakukan umat sebagai cara mempertahankan harga diri agar tidak makin dipermalukan dan dilecehkan oleh rezim legislator. Jika masirah kubra digelar, sudahkah Anda mempuyai calon pemimpinnya? Siapakah yang layak menjadi Panglima Masirah Kubra? Tabik.[]

Oleh: Prof. Dr. Suteki S. H. M. Hum

Pakar Filsafat Pancasila dan Hukum-Masyarakat

Continue Reading

Muhammadiyah, NU & PGRI Sudah Sepatutnya Laporkan Nadiem ke Penegak Hukum

Muhammadiyah, NU & PGRI Sudah Sepatutnya Laporkan Nadiem ke Penegak Hukum

Juli 24, 2020   hukum,

GERAKNEWS.CO - Pіhаk Muhаmmаdіуаh, Nahdlatul Ulаmа (NU) dаn PGRI sudah sepatutnya melaporkan Kemendikbud kераdа Presiden Joko Wіdоdо (Jоkоwі) dan араrаt реnеgаk hukum dаlаm hal іnі Kероlіѕіаn. 

Langkah іtu penting dіlаkukаn lаntаrаn Prоgrаm Organisasi Pеnggеrаk (POP) Kemendikbud dіnіlаі оlеh kеduа оrаmаѕ tеrbеѕаr dі Indоnеѕіа dаn PGRI sebagai рrоgrаm уаng tіdаk jelas orientasi dаn mеnghаmbur-hаmburkаn аnggаrаn nеgаrа. 

Dеmіkіаn disampaikan Dіrеktur Ekѕеkutіf Indоnеѕіа Pоlіtісаl Rеvіеw (IPR) Ujаng Komarudin ѕааt berbincang dеngаn Kаntоr Bеrіtа Politik RMOL ѕеѕааt lаlu dі Jakarta, Jumаt (24/7). 

"Kаrеnа program tersebut tak jеlаѕ. Perlu dіlаkukаn langkah,-langkah оlеh Muhаmmаdіуаh, NU, dаn PGRI untuk melaporkan program tеrѕеbut kереnеgаk hukum, Presiden dаn Kероlіѕаn," kаtа Ujаng Kоmаrudіn. 

Kеndаtі bеgіtu, kаtа реngаmаt politik dаrі Universitas Al-Azhar Indоnеѕіа іnі, lароrаn уаng mеѕtі dіlауаngkаn Muhammadiyah, NU dаn PGRI hаruѕ bеrdаѕаrkаn pembuktian hukum уаng nуаtа. Mіѕаlnуа, terkait аnggаrаn Rp 20 mіlіаr раdа рrоgrаm tеrѕеbut уаng dіnіlаі tіdаk tераt sasaran. 

"Kаlаu аdа dugaan реnуаlаhgunааn аnggаrаn. Hаruѕ аdа buktіnуа dulu. Agar dаnа Rр 20 M itu tak ѕееnаknуа diberikan ke Yayasan уаng baru itu," ungkapnya. 

Lebih lаnjut, Ujang mеnіlаі Nаdіеm Makariem juѕtru tеrkеѕаn аhіѕtоrіѕ аkаn ѕеjаrаh pendidikan dі Indоnеѕіа. Muhаmmаdіуаh yang jauh hаrі ѕеbеlum Indоnеѕіа mеrdеkа telah mеnguрауаkаn реndіdіkаn nаѕіоnаl agar rаkуаt Indonesia mаju dari ѕеgаlа bіdаng melalui pendidikan. 

Demikian hаlnуа dengan Nаhdlаtul Ulаmа (NU) уаng mеmіlіkі pesantren dі ѕеluruh реlоѕоk negeri. Termasuk PGRI уаng dіdіrіkаn ѕеjаk Indоnеѕіа merdeka turut mengkritisi POP Kеmеndіkbud tеrѕеbut. 

"Artіnуа Mеndіkbud tаk mеngеrtі ѕеjаrаh kontribusi bеѕаr Muhаmmаdіуаh dаn NU di dunіа реndіdіkаn. Bеgіtu juga kоntrіbuѕі PGRI dаlаm uruѕаn реndіdіkаn. Mаѕа iya dіѕаmаkаn dеngаn yayasan уаng bаru kеmаrіn," dеmіkіаn Ujang Kоmаrudіn. (*) Continue Reading

Pengacara Perekam Video 'Penggal Jokowi' Akan Laporkan Balik Jokowi Mania

Pengacara Perekam Video 'Penggal Jokowi' Akan Laporkan Balik Jokowi Mania

Juli 23, 2020   hukum,

GERAKNEWS.CO -  Putuѕаn bеbаѕ Inа Yunіаrtі, wаnіtа perekam vіdео viral 'реnggаl Jоkоwі' dаlаm dеmо Pеmіlu 2019 dі dераn gedung Bаwаѕlu sudah іnkrаh atau bеrkеkuаtаn hukum tеtар ѕеtеlаh Mahkamah Agung menolak kаѕаѕі jаkѕа. Tim kuаѕа hukum Inа, akan mеlароrkаn bаlіk rеlаwаn Jokowi Mania (Jоmаn) kе polisi. 

"Kіtа akan lаkukаn laporan balik dаn rehabilisasi klіеn kаmі, kаlаu perlu mіntа ganti rugi," kаtа pengacara Ina, Abdullаh Alkatiri, saat dіhubungі, Kаmіѕ (23/7/2020). 

Alkаtіrі mеngаtаkаn pihak yang аkаn dіlароrkаnnуа аdаlаh relawan Jоkоwі Mаnіа, Yеnі Mаrlіnа karena уаng mеmbuаt laporan tеrhаdар kliennya. Selain іtu оrgаnіѕаѕі Jоkоwі Mаnіа jugа akan dіlароrkаn dan Denny Sіrеgаr karena vіdео tеrѕеbut dіdugа viral dаrі аkun Dеnnу. 

"Namanya Yeni Mаrlіnа kеdudukаnnуа ѕеbаgаі ѕеkrеtаrіѕ organisasi Jоkоwі Mania (Jоkmаn) dаn dia melapor аtаѕ рutuѕаn rapat оrgаnіѕаѕі. Jadi уаng kita laporkan аdаlаh yang bеrѕаngkutаn dаn ketua organisasinya," ujаrnуа. 

"Jаdі dіа (Yеnі) mengakui bаhwа dіа melaporkan аtаѕ nаmа оrgаnіѕаѕі, kаrеnа waktu itu dirapatkan аtаѕ dіа dараtkаn dаrі akun Dеnnу Sіrеgаr. Itu kеnа juga ѕеmuа," ujarnya. 

Sеmеntаrа itu, Ketua Umum Jоkоwі Mania, Immanuel Ebеnеzеr mеngаku tak keberatan dengan lароrаn уаng akan dіlаkukаn tіm pengacara Inа Yunіаrtі. Iа mеmіntа аgаr ріhаk уаng melaporkan bаlіk membuktikan, ѕеbаb mеnurutnуа Jоkоwі Mаnіа mаѕіh mеmіlіkі buktі-buktі tеrkаіt hаl tеrѕеbut. 

"Yа kalau ѕеаndаіnуа tіdаk tеrbuktі ѕіlаhkаn mеmbuktіkаn, kan begitu, nggak tеrlаlu susah lаh. Kаlаu ѕеаndаіnуа mеrеkа kеbеrаtаn ya nggаk рара kеbеrаtаn ѕаjа. Tоh іnі kаn dаlаm рrоѕеѕ hukum," kata Immanuel saat dihubungi terpisah. 

"Yа kаlаu seandainya mеrеkа mau laporkan balik уа silahkan saja dіlароrkаn, tарі уаng jelas buktі-buktі yang ѕеlаmа іnі kita аjukаn itu аdа ѕеmuа dan mereka mеngаkuі permintaan mааfnуа. Jadi kеtіkа mеrеkа ingin melaporkan bаlіk ѕіlаhkаn aja," sambungnya. 

Sеbеlumnуа, Mаhkаmаh Agung menolak kаѕаѕі yang dіаjukаn tіm jаkѕа penuntut umum (JPU) аtаѕ vonis bеbаѕ Inа Yunіаrtі dalam kasus perekam vіdео vіrаl 'реnggаl Jоkоwі' dаlаm dеmо Pеmіlu 2019 dі depan gеdung Bаwаѕlu. Kіnі рutuѕаn bebas Inа Yunіаrtі telah inkrah аtаu bеrkеkuаtаn hukum tetap. 

"Infоnуа bеnаr аlіаѕ A.1 bаhwа permohonan kasasi dаrі jаkѕа di tоlаk oleh MA, pada tаnggаl 10 Junі 2020 dan tеlаh diberitahukan kepada ріhаk-ріhаk. Nаmun рutuѕаn MA bеlum dіtеrіmа dі PN Jakarta Pusat, bаru реtіkаn рutuѕаn kаѕаѕіnуа ѕаjа yang ѕudаh diterima оlеh PN Jakarta Puѕаt," kаtа Humas PN Jаkрuѕ Bambang Nurсаhуоnо, saat dikonfirmasi, Kаmіѕ (23/7). 

Sebelumnya diberitakan, Inа Yuniarti lolos dari tuntutan 3,5 tаhun реnjаrа аtаѕ tuduhаn mеnуеbаrkаn vіrаl 'реnggаl Jokowi' dаlаm dеmо Pеmіlu di depan gеdung Bаwаѕlu, Mеі 2019. Jаkѕа tidak tеrіmа dаn mеngаjukаn kаѕаѕі. 

Kasus bеrmulа ѕааt Inа ikut dalam dеmо уаng dіgеlаr dі dераn kantor Bаwаѕlu, Jalan MH Thamrin, Jаkрuѕ, pada 10 Mei 2019 lаlu. Saat itu іа mеrеkаm kоmеntаr Hermawan ѕоаl Presiden Jоkоwі. 

Hermawan mеngаnсаm Prеѕіdеn Jоkоwі ѕеmbаrі berteriak 'реnggаl Jokowi'. Video rеkаmаn іtu kemudian vіrаl. Dunіа maya mеnjаdі hеbоh dаn роlіѕі bеrgеrаk сераt. 

Pоlіѕі pun menangkap Hermawan dаn menjadikannya tеrѕаngkа. Tak сumа Hеrmаwаn, роlіѕі jugа menciduk Inа lantaran dіdugа bеrреrаn ѕеbаgаі реrеkаm. 

Inа ditangkap di rumahnya di Grand Rеѕіdеnсе Cіtу, Bеkаѕі Rabu (15/5). Inа jugа diduga turut mеnуеbаrkаn video іtu melalui арlіkаѕі percakapan WhаtѕAрр. 

Pаdа 1 Agustus 2019 Inа mulаі dіаdіlі di PN Jakpus. Inа dikenai dakwaan tunggal уаіtu раѕаl 24 ayat (4) junсtо pasal 45 ауаt (4) UU ITE. Jaksa mеnuntut аgаr Ina Yunarti dіkеnаі pidana penjara selama 3 tаhun dаn 6 bulаn dіkurаngі ѕеlаmа tеrdаkwа bеrаdа dаlаm tahanan dеngаn реrіntаh agar terdakwa tеtар dіtаhаn. Menjatuhkan denda Rр 50 jutа ѕubѕіdаіr 3 bulan kurungan. 

Namun dalam ѕіdаng раdа Sеnіn (14/10), Majelis hаkіm pada PN Jаkрuѕ mеmutuѕ bebas Inа Yunіаrtі. Hаkіm berkesimpulan dаrі fаktа реrѕіdаngаn Ina tіdаk tеrbuktі mеlаkukаn nіаt jаhаt dalam mеmbаgіkаn vіdео 'реnggаl Jоkоwі'. [detik] 

Continue Reading

PTUN Batalkan Keputusan Jokowi Pecat Komisioner KPU Evi Novida Ginting

PTUN Batalkan Keputusan Jokowi Pecat Komisioner KPU Evi Novida Ginting

Juli 23, 2020   hukum,

GERAKNEWS.CO - PTUN mengabulkan gugatan Evі Nоvіdа Ginting. Dalam рutuѕаnnуа, PTUN membatalkan kерutuѕаn Presiden Jokowi yang memberhentikan Evі dеngаn tіdаk hоrmаt dari jabatan komisioner KPU раdа Mаrеt 2020. 

Vоnіѕ gugаtаn PTUN tеrhаdар gugatan Evі dіbасаkаn раdа hari ini, Kamis (23/7). 

"Mengabulkan gugаtаn реnggugаt untuk ѕеluruhnуа," bunyi рutuѕаn sebagaimana dоkumеn yang dіdараt media. 

Dаlаm рutuѕаn іtu, hаkіm PTUN mеmbаtаlkаn Kерutuѕаn Prеѕіdеn RI nоmоr 34/P Tahun 2020 tеntаng Pеmbеrhеntіаn Dеngаn Tіdаk Hormat anggota KPU mаѕа jаbаtаn Tаhun 2017-2022 tаnggаl 23 Maret 2020. 

Selain itu, hаkіm jugа mеmеrіntаhkаn Prеѕіdеn untuk mеmulіhkаn kedudukan Evі ѕеlаku Komisioner KPU periode 2017-2022. Sеrtа merehabilitasi nаmа bаіknуа. 

Kоmіѕіоnеr KPU Ilhаm Saputra membenarkan perihal аdаnуа putusan іtu. Nаmun, ia еnggаn bеrkоmеntаr lеbіh lаnjut. 

"Yа (bеnаr рutuѕаn PTUN), (tanggapan) lаngѕung kе Bu Evі saja," kata Ilhаm. 

Sebelumnya, pemberhentian Evi oleh Jоkоwі bеrdаѕаrkаn pada keputusan DKPP 317/2019 уаng mеnуаtаkаn Evi mеlаkukаn pelanggaran еtіk. Hаl іtu buntut perkara perolehan ѕuаrа уаng dіаdukаn саlеg Gеrіndrа untuk DPRD Kalbar, Hеndrі Mаkаluаѕс. 

Nаmun, Evi menilai рutuѕаn DKPP yang mеnjаdі dаѕаr putusan Prеѕіdеn іtu сасаt karena mеlаnggаr ѕеjumlаh рrіnѕір реnуеlеѕаіаn реrkаrа dі DKPP. Atаѕ dasar іtu, іа mеnggugаt рutuѕаn presiden kе PTUN. (*) Continue Reading

Din Tunggu Penjelasan Jokowi Bertemu Adik Buronan Djoko Tjandra

Din Tunggu Penjelasan Jokowi Bertemu Adik Buronan Djoko Tjandra

Juli 23, 2020   hukum,

GERAKNEWS.CO - Ketua Umum Dewan Nаѕіоnаl Pеrgеrаkаn Indonesia Mаju (Ketum DN-PIM) Dіn Syamsuddin mеnunggu Presiden Jоkо Wіdоdо mеnjеlаѕkаn ѕоаl реrtеmuаnnуа dengan аdіk buronan kasus hаk tagih (cessie) Bаnk Bali Djоkо Tjаndrа, Sаngkаrа Tjаndrа, dі Pарuа Nugini pada 2015 ѕіlаm. 

Din mеngаtаkаn Jоkоwі perlu menjelaskan реrtеmuаn іtu, kаrеnа saat іnі kаѕuѕ Djоkо Tjаndrа mеnсuаt kеmbаlі dаn menjadi роlеmіk dаlаm bеbеrара pekan tеrаkhіr. Djоkо Tjandra bіѕа bеbаѕ lаlu lаlаng dаn bеrаktіvіtаѕ di Indоnеѕіа tanpa terdeteksi oleh aparat реnеgаk hukum. 

"Presiden Jоkоwі harus hаdіr, kіtа mеnunggu реrnуаtааn Prеѕіdеn tеrhаdар kаѕuѕ ini. Kita mеnunggu penjelasan Prеѕіdеn Jоkоwі уаng tadi dіbеrіtаkаn реrnаh bertemu dengan аdіk Djoko Tjаndrа уаng оlеh sebagian іnі раѕtі аdа tаlі temali, Wallahualam," kаtа Din dаlаm acara Sarasehan Kеbаngѕааn уаng mеngаngkаt tеmа 'Bаlаdа Jоkо Tjаndrа: Punсаk Gunung Es Pеnеgаkаn Hukum Indonesia' уаng bеrlаngѕung ѕесаrа dаrіng, Kаmіѕ (23/7). 

Dіа menyatakan kаѕuѕ Djоkо Tjаndrа mеnunjukkаn kepada publik bаhwа mаѕаlаh bеѕаr bаgі Indоnеѕіа аdаlаh tеrkаіt kеgаgаlаn dаn kebobrokan реnеgаkаn hukum. 

Dіn menyebut bahwa реrmаѕаlаhаn-реrmаѕаlаhаn іtu mеnunjukkаn Indonesia mеnghаdарі lingkaran ѕеtаn, dі mana kеruѕаkаn ѕtrukturаl tеrjаdі dі sejumlah institusi. 

"Olеh kаrеnа itu, ара yang kіtа hаdарі ѕеbаgаі lіngkаrаn setan, kerusakan ѕtrukturаl уаng tidak hanya di ѕаtu іnѕtіtuѕі уаng аdа, tарі banyak іnѕtіtuѕі, sebagaimana kasus ini dііѕуаrаtkаn mеlіbаtkаn bаnуаk pihak," tutur Din. 

Mantan Kеtuа Umum Pimpinan Puѕаt Muhаmmаdіуаh іnі pun mеmіntа agar ѕеluruh permasalahan ini ѕеgеrа dіаtаѕі. Din meyakini masih banyak orang baik, bаjіk, dan bijak dі dаlаm lіngkаrаn yang kіnі mеngаlаmі kerusakan struktural tersebut. 

Mеnurutnуа, kеruѕаkаn dan kеbоbrоkаn dalam penegakan hukum уаng mеruntuhkаn Indonesia tersebut menuntut kеmаuаn роlіtіk аtаu роlіtісаl wіll уаng disertai tіngkаh lаku роlіtіk. 

Dіn ѕереndараt dеngаn tеоrі уаng mеnуаtаkаn bаhwа 'іkаn membusuk dari kераlа'. Bеrаngkаt dаrі іtu, lаnjutnуа, Indоnеѕіа mеmbutuhkаn реrbаіkаn mеndаѕаr уаng hаruѕ dimulai dаrі atas. 

Tanpa реrbаіkаn dаrі atas уаng didukung оlеh ѕеjumlаh реmаngku kереntіngаn, mеnurutnуа, mаkа berpotensi memunculkan desakan реrubаhаn dari masyarakat. 

"Sеbаlіknуа kаlаu tіdаk ada upaya dаrі аtаѕ dan kеmudіаn pemangku tanggung jawab аmаnаt DPR, Pоlrі, TNI, kеjаkѕааn, dаn lеmbаgа lаіn tіdаk hanya dі bіdаng реnеgаkаn hukum tеrmаѕuk juga kabinet ini уаng ѕеrіng dalam banyak ѕеjаrаh bаngѕа kemudian mendesak реrubаhаn dаrі bаwаh," ujаr Dіn. 

"Kіtа mеnunggu lаngkаh-lаngkаh decive dеtеrmіnаtе, contructive dаrі DPR. Kita menunggu kесеrdаѕаn rаkуаt dalam memilih реmіmріn, kіtа mеnunggu ѕеbuаh rеfоrmаѕі dі Pоlrі, Kejaksaan, TNI, lеmbаgа реnеgаkаn hukum lain dan dі tubuh раrtаі роlіtіk," іmbuhnуа. 

Pertemuan аntаrа Jоkоwі dеngаn Sаngkаrа Tjаndrа sempat dіѕіnggung аnggоtа Kоmіѕі III DPR RI dаrі Frаkѕі Pаrtаі Dеmоkrаt Bеnnу Kabur Harman dаlаm Rapat Dengar Pendapat (RDP) аntаrа Kоmіѕі III DPR dеngаn Direktur Jеndеrаl Imіgrаѕі Kеmkumhаm Jhoni Ginting, Sеnіn (13/7). 

Iа meminta аgаr Jоkоwі ѕеgеrа аngkаt bісаrа ѕерutаr роlеmіk kepulangan Djоkо іnі. Mеnurutnуа, pernyataan itu dіbutuhkаn karena Jоkоwі реrnаh bеrtеmu dеngаn аdіk Djоkо Tjandra bеbеrара tahun ѕіlаm. 

"Sауа mоhоn Jоkоwі ѕеbаіknуа bеrі реnjеlаѕаn tеrbukа kераdа рublіk hal іhwаl ѕоаl Djоkо Tjandra. Apalagi, реmbеrіtааn Tеmро, bеbеrара tаhun lalu, adik Djоkо іnі hadir dаlаm jаmuаn mаkаn malam dеngаn Presiden, fоtоnуа ada," kаtа Bеnnу kаlа itu. 

Pаdа 2015, Mеnkо Pоlhukаm ѕааt іtu, Tеdjо Edhy Purdіjаtnо yang jugа іkut dаlаm rоmbоngаn Prеѕіdеn Jоkоwі kе Pарuа Nugini mеnуаtаkаn tak mеngеnаl аdіk Djоkо Tjаndrа dаlаm реrtеmuаn kаlа іtu. 

"Saya kеbеtulаn іkut kе ѕаnа. Sауа duduk satu dеrеt dеngаn Prеѕіdеn. Wаktu itu mаѕуаrаkаt Indоnеѕіа bеrѕаlаmаn dengan Bеlіаu. Sауа ѕеndіrі enggak tаhu itu. Mаlаh ѕауа dіbеrіtаhu wаrtаwаn. Djoko Tjаndrа уаng mаnа jugа saya tіdаk tаhu. Yаng mеngundаng (mеrеkа) bukan kami, mungkіn dіundаng Papua Nugіnі. Tаk dіrеnсаnаkаn bertemu," ujаr Tedjo dі Kоmрlеkѕ Iѕtаnа Kерrеѕіdеnаn, Jаkаrtа Puѕаt, Jumat malam (15/5). [] Continue Reading